IDXChannel - Rencana pembentukan superholding di era kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dinilai efektif dari sisi bisnis. Kontribusinya terhadap pertumbuhan makro ekonomi nasional dinilai akan lebih signifikan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan superholding tidak hanya diarahkan untuk mengejar dividen semata, tetapi juga punya tanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis sektor usaha yang belum diminati swasta. Di samping, perseroan mempunyai peran strategis, yakni pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, dan membantu pengembangan UMKM.

Selain itu, BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan.

Lalu, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

"Kedua terkait dengan misinya, holding kan lebih mengarah kepada mengejar satu target dividen yang besar, sementara kalau kita lihat Undang-undangnya bukan hanya dividen, BUMN juga harus berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan sebagainya secara langsung," ujarnya saat dihubungi, Kamis (17/10/2024).

Tauhid memandang, konsep superholding jauh lebih efektif karena akan terjadi pemangkasan jumlah perusahaan dan struktur manajemen.

Isu pembentukan super holding BUMN kembali mencuat setelah sempat redup beberapa tahun lalu. Diisukan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mendirikan lembaga baru untuk menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Terpisah, Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto, menilai perubahan Kementerian BUMN menjadi superholding harus memiliki payung hukum atau regulasi, terutama kebijakan otoritas menyangkut perubahan nomenklatur.

Menurutnya, bila pemerintah memutuskan mengubah nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi badan baru, maka badan itu sendiri yang akan dibentuk.

“Ya, kalau misalnya nomenklatur berubah menjadi badan, ya kan berarti pengelola menjadi badan ya, bukan lagi Kementerian BUMN,” ujar Toto saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat.

Selain itu, dia menyebut perubahan harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Toto menilai, pemerintah tidak perlu melakukan perubahan secara ekstrem. Dalam konteks transisi, posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator atau policy maker.

Sedangkan Kepala Badan menjalankan fungsi eksekutif dan mengeksekusi berbagai aksi korporasi (corporate action) dalam konteks pengelolaan perusahaan pelat merah.

Toto memandang, skema di masa transisi bisa diimplementasikan selama 1-2 tahun. Setelah itu, fungsi policy making yang ada di Kementerian BUMN bisa dilebur ke dalam superholding.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kabinet pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pada Oktober 2024.

Struktur pembantu Presiden ini dinilai akan menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan makro ekonomi di semester II-2024.

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, memandang hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi para pelaku pasar.

"Oktober ini (2024) kan diperkirakan Pak Prabowo umumkan kabinetnya," ujar Piter dalam sesi Diskusi Publik Kelompok Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ), Rabu (25/9/2024).

Pelantikan kabinet Prabowo, kata Piter, akan memberikan sinyal seperti apa perubahan yang akan terjadi.

Kebijakan fiskal Prabowo yang pro terhadap pasar akan membuat kondisi ekonomi Tanah Air semakin baik. Dinamika itu didukung oleh proyeksi jika Bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), bakal memangkas suku bunga acua sebesar 25 basis poin (bps) di akhir 2024.

"Nah, kalau ada sinyal yang memberikan harapan yang lebih besar, terlepas dari apapun yang terjadi, maka itu akan mendorong, apalagi The Fed menurunkan suku bunganya," kata dia.

Penurunan suku bunga The Fed mendorong aliran atau likuiditas global masuk ke negara yang dinilai memberi keuntungan, termasuk Indonesia.

Indonesia menjadi menarik saat ini setelah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan alias BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen.

"Saya perkirakan aliran dari luar akan masuk, tapi masuknya ke pasar portofolio, pasar keuangan, pasar modal kita akan lebih cerah," kata Piter.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Hulu minyak dan gas bumi (migas) diyakini mampu membenahi makro ekonomi Indonesia. Pasalnya, investasi hulu migas berpengaruh besar bagi ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mencatat ketika investasi sektor hulu migas masif, maka nilai tambah ekonomi atau multiplier effect juga bisa tercipta. Apalagi, ketika cadangan berhasil ditemukan dan produksi minyak meningkat, neraca keuangan negara bisa seimbang.

"Banyak yang menanyakan kalau harga (minyak) naik, nilai tukar rupiah kita terdepresiasi, ya karena memang sebagian besar permintaan USD untuk impor itu. Kuncinya ya memang investasi hulu migas tadi sebetulnya menyelesaikan semua permasalahan makro ekonomi," ujar Komaidi dalam Focus Group Discussion bertajuk 'Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Nasional', Senin (23/9/2024).

Adapun, cadangan minyak Indonesia saat ini berada di kisaran 3 miliar barel dengan catatan produksi saat ini di bawah 600 ribu barel per hari (BOPD).

Di lain sisi, impor minyak Indonesia tercatat di kisaran 1,2 juta BOPD, terdiri dari minyak mentah hingga produk jadi untuk memenuhi konsumsi yang lebih dari 1,6 juta BOPD.

Belum lagi LPG, Komaidi mengatakan dari kebutuhan sekitar 8-9 juta metrik ton (MT), hanya 1,8 juta MT yang diproduksi sendiri. Sementara 80 persen LPG dipenuhi oleh impor.

"Itu kan produksi kita (LPG) hanya 1,8 juta MT. Artinya, sebagian besar sekitar 80 persen kita impor," kata dia.

Perkara impor LPG ditegaskannya bukan sekadar bisnis semata, tetapi juga ada urusan keamanan energi nasional. Adapun impor LPG Indonesia terbesar berasal dari Amerika Serikat serta Timur Tengah.

Sehingga ketika ada konflik di Timur Tengah, ketahanan energi di Indonesia mau tidak mau harus terkena imbasnya. Misalnya, ketika perang terbuka nyaris terjadi antara Iran dan Israel, terdapat ancaman pada keamanan energi di dalam negeri.

"Karena kalau sampai itu meledak, LPG tidak bisa keluar, ibu-ibu tidak bisa masak. Ini yang saya kira harus dan perlu hati-hati," kata Komaidi.

(NIA DEVIYANA)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyampaikan Nota Keuangan Pengantar Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025 pada hari ini, Jumat (16/8) di gedung DPR RI, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Jokowi akan membacakan kerangka kebijakan makro dan fiskal, hingga rencana keuangan yang akan dijalankan oleh pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Nota keuangan yang dibacakan di ruang sidang paripurna gedung DPR ini akan membahas mengenai asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting migas hingga lainnya.

Sebelumnya Kemenkeu bersama Bappenas, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pembahasan pendahuluan RAPBN 2025. DPR kemudian menyepakati asumsi dasar makro dan target pembangunan yang akan menjadi dasar perancangan APBN tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan postur APBN tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Karena pembahasan awal dengan DPR melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Kami menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujar Sri Mulyani, Senin (5/8).

Dia menyebut bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025 nanti.

“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” ujarnya.

Asumsi Makro RAPBN 2025:

• Pertumbuhan Ekonomi: 5,1%-5,5%
• Inflasi Tahunan: 1,5%-3,5%
• Nilai Tukar Rupiah: Rp 15.300 -Rp 15.900 per dolar AS
• Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9% - 7,2%
• Harga Minyak Mentah Indonesia: US$75-US$85 per barel
• Lifting Minyak Bumi: 580 ribu hingga 605 ribu barel per hari
• Lifting Gas Bumi: 1.003 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,3% - 5,6%
• Tingkat pengangguran terbuka: 4,5% - 5,0%
• Tingkat kemiskinan: 7% - 8%
• Kemiskinan ekstrem: 0%
• Nilai tukar petani: 113-115
• Rasio Gini: 0,379-0,382
• Nilai tukar nelayan: 104-105
• Indeks modal manusia: 0,56
• Emisi gas rumah kaca: 38,6