Ekonom menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemutihan utang para pengusaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga petani.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, menuturkan pemerintah memang harus hati-hati dengan kebijakan ini. Sebab nantinya berpotensi menimbulkan moral hazard.

Meski begitu, Eisha tidak menampik kebijakan ini akan membantu baik kinerja, penyaluran, maupun peningkatan akses pelaku UMKM terhadap kredit, utamanya mereka yang diputihkan. Namun, kata Eisha, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan akses pembiayaan kepada UMKM yang belum mendapatkannya.

“Di satu sisi juga akan menimbulkan moral hazard, (dan) terkait dengan akses pembiayaan, saya rasa yang lebih urgent adalah mereka yang unbankable, yang belum memiliki akses kepada pembiayaan,” kata Eisha kepada kumparan, Sabtu (26/10).

Selain itu, Eisha juga memandang pemutihan utang kepada UMKM, nelayan, dan petani harus tepat sasaran. Misalnya kepada pelaku usaha mikro harus dilihat juga kapasitas usaha dan kemampuannya.

Kemudian usaha kelas menengah, perlu dilihat kembali dan ditinjau, kebutuhan kebijakan untuk akses pembiayaan agar tidak menimbulkan moral hazard.

“Karena ekspansi kredit yang tinggi namun tidak prudent akan berbahaya untuk sistem keuangan,” terang Eisha.

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan Perpres pemutihan utang ini dilakukan untuk memperbaiki penyaluran kredit bank ke pelaku usaha. Nantinya, Perpres tersebut akan menghapus hak tagih oleh bank kepada peminjam yang utangnya dihapusbukukan.

“Mungkin minggu depan, Pak Prabowo akan teken suatu Perpres. Pemutihan. Pemutihan, sedang disiapkan oleh Pak Supratman Menteri Hukum. Sedang disiapkan. Semua sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan," ungkap Hashim di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).

Hashim menjelaskan rencana kebijakan itu didasari keberadaan 6 juta orang yang merupakan nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang tidak bisa mendapat kredit perbankan karena masih memiliki utang.

Hashim menuturkan dari 6 juta orang tersebut, utang yang dimiliki juga beragam mulai dari utang era krisis moneter 1998 sampai utang sejak 2008. Alhasil, 6 juta orang tersebut saat ini memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kehadiran instansi baru di pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Luhut Binsar Pandjaitan dinilai akan mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Koordinator (Kemenko) di periode ini.

Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, saat ditanya mengenai tupoksi Dewan Ekonomi Nasional dan urgensi pembentukkannya.

“Kehadiran Dewan Ekonomi Nasional dengan Luhut sebagai ketua, membuat tupoksi Kementerian Koordinasi akan berkurang,” kata Nailul kepada kumparan, dikutip pada Sabtu (26/10).

Selain itu, Nailul menilai ada potensi Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas yang sama dengan Kemenko Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

“Ada potensi tupoksi yang tumpang tindih antara Dewan Ekonomi Nasional dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi pembentukan kembali Dewan Ekonomi Nasional sangat useless,” terang Nailul.

Nailul juga menanggapi ambisi Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, perekonomian era Prabowo tidak jauh berbeda dengan masa mantan Presiden Jokowi.

“Kebijakan Prabowo-Gibran tidak jauh berbeda dengan Jokowi, genjot infrastruktur dan pembangunan fisik secara masif. Dengan strategi yang sama, saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka 5 persen an,” terang Nailul.

“Faktor investasi di bawah Rosan pun belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Dengan komposisi menteri yang kemungkinan ada beberapa pos yang sama, saya rasa kemungkinan akan sama kebijakan yang diambil,” tambahnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung proses aksesi bergabungnya Indonesia dengan Organization of Economic Co-operation and Development (OECD).

Upaya ini dilakukan dengan mengirimkan delegasi menghadiri undangan Sekretariat OECD untuk mengikuti rangkaian kegiatan OECD di Milan, Italia, pada 21-23 Oktober 2023.

OECD adalah organisasi intergovernmental atau antarpemerintah negara-negara di dunia yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Rangkaian kegiatan ini terdiri dari Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy pada tanggal 21-22 Oktober 2024, 2024 Annual Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders) yang diadakan secara _back to back_ pada 22-23 Oktober 2024, serta 70th session of the Public Governance Committee (PGC) pada 23 Oktober 2024.

Menteri PANRB Rini Widyantini telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik di dalam Komite OECD Public Governance Committee (PGC) dan menjadi focal point penyiapan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola publik.

Sementara Delegasi RI dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian, dengan anggota Delegasi RI Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, Direktur Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dini Magfirra, Analis Kebijakan serta Pengolah Data dan Informasi Kementerian PANRB.

"Hal ini dimaksudkan agar semakin sesuai dengan standar OECD sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD," kata Cahyono dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10).

Kementerian PANRB juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan memulai upaya penyusunan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan aksesi (accession road map) bagi Indonesia, termasuk penyusunan Initial Memorandum (IM), pelaksanaan reviu-reviu teknis (technical reviews), dan prosedur yang ditetapkan oleh OECD di bidang tata kelola publik.

Selain itu, partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum OECD dipandang penting agar dapat mengikuti secara seksama dan berkesinambungan terkait perkembangan pembahasan OECD di bidang Tata Kelola Publik dalam PGC OECD dalam rangka mendukung persiapan dan percepatan proses aksesi Indonesia dalam OECD dengan target menjadi anggota OECD pada tahun 2027.

Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy merupakan forum untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi saat ini, ditengah menurunnya kepercayaan dan meningkatnya polarisasi.

Terkait dengan penyusunan IM yang tengah disusun Kementerian PANRB untuk proses aksesi, kegiatan ini memiliki hubungan erat dengan instrumen legal terbaru OECD No. 0503 Human Centered Public Administrative Service.

Sementara itu, dalam kegiatan 2024 Annual Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders), Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memberikan intervene dalam sesi 5, The Impact of the e-Leaders.

Pada kesempatan tersebut, Cahyono Tri Birowo menyebutkan bahwa Indonesia menyambut baik peta jalan untuk Proses Aksesi OECD Indonesia yang diadopsi oleh Dewan OECD pada Maret 2024. Sebagai tindak lanjut, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Nasional untuk Percepatan Proses Aksesi Indonesia ke OECD.

“Terdapat prinsip-prinsip inti aksesi untuk Komite OECD yang dianggap sangat penting dan relevan dengan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD dalam transformasi digital, yaitu pertama, pendekatan menyeluruh dari seluruh pemerintah untuk efektivitas sektor publik yang lebih besar,” jelasnya.

Pendekatan kedua, lanjut Cahyono, memanfaatkan penggunaan TIK, teknologi digital, data, data terbuka, dan inovasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Ketiga, memastikan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap AI berbasis data dan sistem AI yang terpercaya.

Kementerian PANRB juga mendapatkan undangan mengikuti 70th session of the Public Governance Committee (PGC). Kegiatan ini mempertemukan perwakilan dari negara-negara anggota OECD untuk membahas isu-isu mendesak dalam tata kelola publik dan reformasi administrasi.

Sesi penting ini berfokus pada peningkatan ketahanan sektor publik, mendorong tata kelola yang inklusif, memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik, serta pelibatan warga negara dalam pembuatan kebijakan.

Di sela-sela kegiatan forum, Andi Rahadian mengatakan Delegasi RI secara aktif melakukan beberapa pertemuan untuk mencari dukungan bagi Indonesia dalam proses aksesi OECD.

“Untuk memperkuat diplomasi dan arahan bagaimana memposisikan Indonesia di dalam PGC, sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri,” ujar Andi.

Delegasi RI telah melakukan pertemuan dengan First Assistant Commissioner, Workforce Reform and Diversity Australian Public Service Commission Jo Talbot yang memberikan dukungan penuh terhadap proses aksesi Indonesia. Melalui dukungan tersebut, Delegasi RI berhasil melakukan pertemuan dengan beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Swedia, Belanda, dan Italia.

"Perwakilan negara-negara tersebut memberikan sambutan baik atas prosesi aksesi Indonesia, dan berharap agar Indonesia konsisten dalam melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi OECD," jelasnya.

Dalam rangkaian kegiatan OECD di Milan, delegasi juga bertemu dengan perwakilan PGC yaitu Janos Bertok, Deputy Director of Public Governance Comittee, juga Head of Division on Digital, Innovative and Open Government OECD, Carlos Santiso dan Tim OECD Digital Government SEA Region, Arturo Rivera.

Pada kedua kesempatan ini, Delegasi RI menyampaikan berbagai perkembangan Indonesia terkait reformasi birokrasi, e-government, juga inovasi pelayanan publik. Ke depannya diharapkan baik PGC dan OECD bisa memberikan dukungan dalam penguatan upaya-upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Selain kegiatan di Milan, Delegasi RI juga akan memenuhi undangan OPSI OECD untuk melakukan pertemuan dengan Marco Daglio, Head of OECD Observatory of Public Sector Innovation di Paris, Prancis untuk melakukan pembahasan tentang pemenuhan legal instrument OECD No. 0450, Declaration on Public Sector Innovation.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menegaskan Indonesia tetap memegang prinsip bebas aktif dalam setiap forum internasional yang dihadiri. Hal ini diungkapkan Edi saat menanggapi pertanyaan terkait partisipasi Indonesia di forum BRICS dan potensi gangguan terhadap keanggotaan Indonesia di organisasi internasional lain seperti OECD.

BRICS merupakan kelompok negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok (China), dan Afrika Selatan (South Africa). Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global.

“Kalau diundang (forum BRICS) ya tetap harus hadir. Apa pun forumnya, kalau diundang Indonesia harus hadir,” kata Edi kepada wartawan di Kantor Kementerian Perekonomian, Jumat (25/10).

Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam setiap forum tetap harus didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif.

"Visi Indonesia jelas, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bebas aktif. Bebas itu bukan berarti netral, bebas itu artinya kita bisa ada di pihak mana pun selama untuk kepentingan nasional, manfaatnya besar,” ungkapnya.

Edi menekankan, meskipun BRICS dan OECD sama-sama organisasi internasional, kedua forum tersebut memiliki peran yang berbeda.

"OECD itu adalah lembaga benchmarking untuk standar. Bukan trade block, makanya di dalam OECD tidak ada perundingan. Yang ada adalah diskusi, konsultasi," jelasnya.

Edi menjelaskan, BRICS memiliki sejarah yang berbeda dan kini berkembang dengan fokus yang lebih luas. Adapun, Indonesia sebelumnya pernah ditawari untuk bergabung dengan BRICS, tetapi memilih untuk mempertahankan posisinya sebagai middle power.

"Kita posisinya seperti di G20, kita middle power, di tengah. Makanya kita menjaga supaya kita selalu bisa menjadi connectors, menjadi jembatan antara semua blok," tutur Edi.

Saat ditanya mengenai langkah BRICS yang fokus pada de-dolarisasi, Edi menegaskan bahwa Indonesia lebih berfokus pada efisiensi ekonomi.

"Kalau kita sebenarnya melihatnya adalah efficient economy. Bagaimana mencari selalu peluang-peluang yang membuat ekonomi kita efisien. Tidak kemudian hanya spesifik bicara politik untuk memihak ini, memihak itu,” tegasnya.

Edi menjelaskan bahwa Indonesia telah mengembangkan transaksi dengan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) sebagai salah satu langkah efisiensi ekonomi.

"Tujuan utamanya lebih kepada efficient economy. Bukan masalah kita sensitif dengan sebuah currency,” kata Edi.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia tidak ingin terbawa oleh manifesto tertentu yang bisa mengganggu keseimbangan dalam perekonomian nasional. "Kita ingin proses perdagangan, misalnya logistik cost kita murah, proses transportasi kita terjangkau, supaya semuanya menjadi lebih mudah,” imbuhnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di era Presiden Prabowo Subianto tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kondisi itu dinilai membuat posisi Kemenkeu lebih kuat.

“Dengan Kemenkeu yang secara langsung di bawah presiden maka Kemenkeu akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang,” kata Pengamat Ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Adinova mengatakan hal tersebut juga akan memudahkan Prabowo dalam mencapai berbagai program prioritas yang digagas selama masa kampanye. Kondisi itu juga secara tidak langsung mengurangi kekhawatiran terhadap disiplin fiskal.

“Kekhawatiran akan tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar agenda besar dari Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi,” jelas Adinova

Adinova juga melihat kembali terpilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan mendapat respons positif dari pasar. Hal ini juga terkait dengan kepercayaan pasar akan terjaganya disiplin fiskal di era Prabowo.

“Dengan komposisi yang sama, maka pasar merespons bahwa disiplin fiskal paling tidak di era Pak Prabowo akan tetap terjaga. Jadi memang respon pasar melihat positif pada tim ekonomi ini,” tutur Adinova.

Meski begitu, sikap pasar juga perlu terus diperhatikan karena situasi ini bisa saja berubah jika ke depan ada beberapa program pemerintah yang berjalan kurang baik.

Pemerintah Indonesia resmi menyatakan ketertarikan untuk bergabung ke BRICS atau blok ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, Indonesia dipandang sudah cukup memiliki corong di dunia dengan menjadi anggota G20.

“Indonesia itu anggota G20 kok. Kita gak terlalu memerlukan satu platform baru untuk mempunyai penampilan ataupun mempunyai corong di tingkatan global. Kita sudah menjadi negara G20,” ungkap Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Yose bilang, memang ada empat negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang menyatakan ketertarikan untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Negara ASEAN lainnya adalah Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Namun, Yose menganggap level Indonesia sudah berada di atas ketiga negara tersebut sehingga menjadi anggota G20 saja dinilai cukup.

“Berbeda dengan negara seperti Malaysia, seperti Vietnam, atau Thailand yang memang mereka tidak mempunyai corong, tidak mempunyai channel untuk di tingkatan global. Sehingga seharusnya untuk Indonesia kita cukup stick saja kepada G20 ini,” lanjut Yose.

Selain itu, Yose juga menyarankan Indonesia agar dapat membawa ASEAN menjadi anggota G20 sebagaimana posisi African Union atau Uni Afrika yang bergabung ke G20. Di dalam keanggotaan G20, Uni Eropa juga tercatat sebagai pihak yang menjadi bagian di dalamnya.

“Bahkan kalau perlu kita membawa ASEAN untuk menjadi salah satu anggota G20.Seperti African Union misalnya, Uni Afrika. Dan itu yang kita harus bisa coba kembangkan ke depan-depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan ketertarikan Indonesia untuk bergabung ke BRICS disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menilai target program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi kembali. Ia mengingatkan jangan sampai nantinya MBG terlalu membebani anggaran negara.

“Jadi kita harus coba cari cara-cara di mana free meal program ini, makan bergizi itu, itu diberikan kepada targeted audience juga. Ada semacam pemilihan-pemilihan agar supaya bisa dari sisi anggarannya menjadi lebih tidak terlalu memberatkan,” ungkap Yose dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Selain soal target yang harus dikaji ulang, Yose melihat perlu ada pengawasan yang maksimal dalam operasional program Makan Bergizi Gratis.

“Pertama dari sisi delivery-nya, dari sisi bagaimana ini bisa dijalankan operasionalnya. Dan jangan sampai kemudian terjadi kebocoran-kebocoran yang memang juga sudah disebutkan atau diwanti-wanti oleh Pak Presiden,” ujar Yose.

Yose melihat saat ini ruang fiskal yang dimiliki pemerintah sudah cukup sempit. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah mengkaji ulang subsidi-subsidi yang ada.

Yose juga menyinggung soal subsidi energi yang telah memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 15 persen. Ia menegaskan perlu reformasi subsidi agar subsidi lebih terarah.

“Subsidi itu harus lebih terarah. Sehingga ada kemungkinan juga atau salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan reformasi terhadap subsidi energi yang saat ini memegang porsi sangat besar sekali di dalam APBN hingga sekitar 15 persen," tutur Yose.

"Dan reformasinya itu membuat subsidi-nya tadi menjadi lebih terarah dan juga mengenai sasaran. Sambil tentunya itu membuka juga fiscal space yang ada, yang tersedia,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto berniat memperbaiki penyaluran kredit bank ke pengusaha, termasuk petani, nelayan hingga UMKM, dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemutihan utang para pelaku usaha atau pengusaha. Nantinya, Perpres tersebut akan menghapus hak tagih oleh bank kepada peminjam yang utangnya dihapusbukukan.

Bagaimana respons perbankan mengenai rencana kebijakan Prabowo tersebut?

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menyambut baik rencana Prabowo mau mengeluarkan aturan tersebut.

“Kami sependapat untuk kredit kecil kepada UMKM, petani dan nelayan. Terutama akibat force majeure dan bencana nasional termasuk COVID-19,” ujar Royke kepada kumparan, dikutip pada Jumat (25/10).

Selain BNI, Bank Mandiri juga memastikan mendukung program pemerintah. Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, mengungkapkan salah satu hal yang menjadi komitmen Bank Mandiri adalah dukungan terhadap program di sektor strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif,” ungkap Teuku Ali.

Sementara itu, EVP Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F. Haryn, mengungkapkan pihaknya akan mencermati duku mengenai rencana Perpres yang akan dikeluarkan Prabowo tersebut.

“Sebagai perbankan nasional, BCA akan senantiasa mencermati dan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan, termasuk rencana Perpres pemutihan utang pelaku usaha,” kata Hera kepada kumparan.

Hera menuturkan BCA akan menunggu rincian dari Perpres tersebut dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai implementasi aturan itu.

“Pada prinsipnya, saat ini kami akan menunggu rincian Peraturan tersebut. Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi rencana kebijakan ini,” ujar Hera.

Dalam menyalurkan kredit, BCA tetap berpegang pada prinsip yang sangat hati-hati. Saat ini rasio loan at risk (LAR) BCA per September 2024 adalah 6,1 persen, angka ini membaik dari posisi tahun lalu di mana LAR mencapai 7,9 persen.

“Ke depan, BCA optimistis dalam penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga. Sebagai informasi, rasio LAR mencapai 6,1 persen per September 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9 persen. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga 2,1 persen,” jelas Hera.

Selanjutnya, Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Noviady Wahyudi atau Dede, menunturkan pemerintah harus mengkomunikasikan detail Perpres pemutihan utang itu terlebih dahulu.

Meski langkah ini memiliki niat baik, agar para petani juga nelayan bisa kembali mendapatkan akses pinjaman, Dede menilai komunikasi dibutuhkan agar tidak ada moral hazard yang timbul. Dia menyoroti kewajiban seseorang membayar utang yang telah diambil.

“Harapannya sebetulnya meskipun intensinya untuk membantu, tapi yang mungkin harus dikomunikasikan yang lebih tepat supaya tidak ada moral hazard gitu ya. Jadi memang ada kewajiban yang harus diperlukan,” terang Dede di sela-sela acara CIMB Niaga Jurnalisme Inspiratif: Journalist Class & Workshop, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/10).

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo bakal menerbitkan Perpres pemutihan utang pada pekan depan. Nantinya, Perpres tersebut akan menghapus hak tagih oleh bank kepada peminjam yang utangnya dihapusbukukan.

“Mungkin minggu depan, Pak Prabowo akan teken suatu Perpres. Pemutihan. Pemutihan, sedang disiapkan oleh Pak Supratman Menteri Hukum. Sedang disiapkan. Semua sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan," ungkap Hashim dalam diskusi ekonomi Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10).

Hashim mengungkapkan Perpres ini didasari keberadaan 6 juta orang yang merupakan nelayan, petani, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak bisa mendapat kredit perbankan karena masih memiliki utang.

Adik kandung Prabowo ini juga menjelaskan dari 6 juta orang tersebut, utang yang dimiliki juga beragam mulai dari utang era krisis moneter 1998 sampai utang sejak 2008. Alhasil, 6 juta orang tersebut saat ini memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Prabowo Subianto memiliki postur kabinet yang cukup gemuk dengan adanya beberapa lembaga baru atau pemisahan beberapa kementerian yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dinilai dapat menimbulkan implikasi fiskal terhadap anggaran kementerian atau lembaga yang ada.

Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, memberi contoh implikasi fiskal dapat terjadi di beberapa kementerian yang dipisahkan seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini dipisahkan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahaan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Misalnya PUPR yang sekarang ini dikembangkan menjadi PU dan Perumahan, tetapi bukan perumahan rakyat tapi perumahan saja dan lingkungan, kawasan permukiman, artinya perumahan ini bukan hanya mengurusi perumahan rakyat saja, tentunya ada implikasi fiskal antara kedua ini,” kata Yose saat CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Dalam konteks ini, implikasi fiskal setelah pemisahan Kementerian PUPR bisa terjadi karena munculnya Kementerian PKP membuat kebutuhan anggaran Kementerian PKP tidak hanya sebatas untuk perumahan rakyat seperti sebelumnya, melainkan meluas ke sektor perumahan secara universal.

“Berapa jatah PU dan berapa yang akan diserahkan ke Kementerian Perumahan tadi. Padahal Kementerian Perumahan ini tidak hanya mengurusi perumahan rakyat tapi lebih mengurus ke bagaimana menyiapkan perumahan untuk masyarakat banyak,” lanjutnya.

Yose juga menyoroti soal pentingnya koordinasi setelah terjadi pemisahan di beberapa kementerian yang tadinya satu bagian. Ia memberi contoh lewat Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini sudah menjadi dua kementerian terpisah.

“Contohnya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan UMKM, kita melihat kebanyakan isi dari anggota koperasi itu adalah UMKM yang ada, jadi bagaimana keduanya harus berkoordinasi,” jelas Yose.

Yose menanggapi gemuknya kabinet Prabowo disebabkan oleh keinginan Prabowo untuk fokus ke beberapa hal secara spesifik.

“Ada keinginan dari Prabowo dan Gibran untuk fokus pada beberapa hal tertentu, contohnya ada kementerian yang fokusnya hilirisasi, ada badan khusus untuk mengawal proses dari Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi Nasional. Salah satu tugas khususnya adalah mengawal free meals tadi. Hal- hal seperti itu menunjukan bahwa ada fokus-fokus perhatian tertentu di dalam pemerintahan ini,” ujar Yose.

Yose Rizal Damuri mengingatkan disiplin fiskal menjadi hal yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan Prabowo yang memiliki postur gemuk. Sehingga uang negara bisa dikelola dengan baik.

“Sekitar 18 persen dari anggaran kita saja sudah dipergunakan untuk membayar bunga dari utang, kemudian juga cicilan dari utang itu sendiri.Akan ada utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun ke tahun depan, tahun 2025. Itu saja sudah memakan porsi yang cukup besar di sana. Sehingga tentunya disiplin fiskal atau pengetatan fiskal itu menjadi sangat penting sekali,” terang Yose.

Selain itu, Yose menuturkan dengan munculnya beberapa kementerian atau badan baru yang fokus ke beberapa hal secara spesifik dapat membuat kementerian atau badan terkait memiliki portofolio kerja yang khusus. Menurutnya, hal tersebut positif.

“Pemerintahan ke depan memang punya perhatian lebih besar terhadap hal-hal yang sifatnya lebih spesifik. Walaupun kabinetnya terlihat cukup besar tapi hal positif yang kita dapat ambil adalah tiap kementerian atau lembaga ini punya portofolio yang khusus,” tutur Yose.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi CSIS, Adinova Fauri, menegaskan kabinet gemuk Prabowo bisa membuat ruang fiskal menyempit karena kebutuhan anggaran kementerian baru.

“Bagaimana adanya implikasi secara langsung yaitu implikasi terhadap anggaran. Baik itu anggaran yang bersifat administratif gitu ya maupun ada juga sebenarnya anggaran yang sifatnya itu fix yaitu pembangunan kantor baru,” jelas Adinova.

Selain kebutuhan untuk pembangunan kantor kementerian baru, dengan bertambahnya jumlah menteri dan kepala lembaga, maka kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan juga meningkat.

“Lalu ada juga semakin banyaknya menteri dan juga wakil menteri bahkan di satu kementerian bisa memiliki lebih dari satu wakil menteri artinya adalah ada biaya-biaya variabel yang juga akan meningkat dari sisi gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya,” kata Adinova.

Adinova menilai Prabowo perlu menyeimbangkan ruang fiskal agar berbagai kebutuhan seperti pembayaran bunga utang dan pembiayaan untuk program prioritas pemerintahannya tetap berjalan stabil.

“Jadi di tengah-tengah adanya kebutuhan ruang fiskal, biaya-biaya tambahan dari pembentukan kabinet ini juga perlu dijadikan catatan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya memang tentunya sah-sah saja dan itu memang akan ada implikasi yang positif gitu ya,” tutur Adinova.

Presiden Prabowo Subianto memiliki postur kabinet yang cukup gemuk dengan adanya beberapa lembaga baru atau pemisahan beberapa kementerian yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dinilai dapat menimbulkan implikasi fiskal terhadap anggaran kementerian atau lembaga yang ada.

Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, memberi contoh implikasi fiskal dapat terjadi di beberapa kementerian yang dipisahkan seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini dipisahkan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahaan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Misalnya PUPR yang sekarang ini dikembangkan menjadi PU dan Perumahan, tetapi bukan perumahan rakyat tapi perumahan saja dan lingkungan, kawasan permukiman, artinya perumahan ini bukan hanya mengurusi perumahan rakyat saja, tentunya ada implikasi fiskal antara kedua ini,” kata Yose saat CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Dalam konteks ini, implikasi fiskal setelah pemisahan Kementerian PUPR bisa terjadi karena munculnya Kementerian PKP membuat kebutuhan anggaran Kementerian PKP tidak hanya sebatas untuk perumahan rakyat seperti sebelumnya, melainkan meluas ke sektor perumahan secara universal.

“Berapa jatah PU dan berapa yang akan diserahkan ke Kementerian Perumahan tadi. Padahal Kementerian Perumahan ini tidak hanya mengurusi perumahan rakyat tapi lebih mengurus ke bagaimana menyiapkan perumahan untuk masyarakat banyak,” lanjutnya.

Yose juga menyoroti soal pentingnya koordinasi setelah terjadi pemisahan di beberapa kementerian yang tadinya satu bagian. Ia memberi contoh lewat Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini sudah menjadi dua kementerian terpisah.

“Contohnya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan UMKM, kita melihat kebanyakan isi dari anggota koperasi itu adalah UMKM yang ada, jadi bagaimana keduanya harus berkoordinasi,” jelas Yose.

Yose menanggapi gemuknya kabinet Prabowo disebabkan oleh keinginan Prabowo untuk fokus ke beberapa hal secara spesifik.

“Ada keinginan dari Prabowo dan Gibran untuk fokus pada beberapa hal tertentu, contohnya ada kementerian yang fokusnya hilirisasi, ada badan khusus untuk mengawal proses dari Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi Nasional. Salah satu tugas khususnya adalah mengawal free meals tadi. Hal- hal seperti itu menunjukan bahwa ada fokus-fokus perhatian tertentu di dalam pemerintahan ini,” ujar Yose.

Yose Rizal Damuri mengingatkan disiplin fiskal menjadi hal yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan Prabowo yang memiliki postur gemuk. Sehingga uang negara bisa dikelola dengan baik.

“Sekitar 18 persen dari anggaran kita saja sudah dipergunakan untuk membayar bunga dari utang, kemudian juga cicilan dari utang itu sendiri.Akan ada utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun ke tahun depan, tahun 2025. Itu saja sudah memakan porsi yang cukup besar di sana. Sehingga tentunya disiplin fiskal atau pengetatan fiskal itu menjadi sangat penting sekali,” terang Yose.

Selain itu, Yose menuturkan dengan munculnya beberapa kementerian atau badan baru yang fokus ke beberapa hal secara spesifik dapat membuat kementerian atau badan terkait memiliki portofolio kerja yang khusus. Menurutnya, hal tersebut positif.

“Pemerintahan ke depan memang punya perhatian lebih besar terhadap hal-hal yang sifatnya lebih spesifik. Walaupun kabinetnya terlihat cukup besar tapi hal positif yang kita dapat ambil adalah tiap kementerian atau lembaga ini punya portofolio yang khusus,” tutur Yose.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi CSIS, Adinova Fauri, menegaskan kabinet gemuk Prabowo bisa membuat ruang fiskal menyempit karena kebutuhan anggaran kementerian baru.

“Bagaimana adanya implikasi secara langsung yaitu implikasi terhadap anggaran. Baik itu anggaran yang bersifat administratif gitu ya maupun ada juga sebenarnya anggaran yang sifatnya itu fix yaitu pembangunan kantor baru,” jelas Adinova.

Selain kebutuhan untuk pembangunan kantor kementerian baru, dengan bertambahnya jumlah menteri dan kepala lembaga, maka kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan juga meningkat.

“Lalu ada juga semakin banyaknya menteri dan juga wakil menteri bahkan di satu kementerian bisa memiliki lebih dari satu wakil menteri artinya adalah ada biaya-biaya variabel yang juga akan meningkat dari sisi gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya,” kata Adinova.

Adinova menilai Prabowo perlu menyeimbangkan ruang fiskal agar berbagai kebutuhan seperti pembayaran bunga utang dan pembiayaan untuk program prioritas pemerintahannya tetap berjalan stabil.

“Jadi di tengah-tengah adanya kebutuhan ruang fiskal, biaya-biaya tambahan dari pembentukan kabinet ini juga perlu dijadikan catatan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya memang tentunya sah-sah saja dan itu memang akan ada implikasi yang positif gitu ya,” tutur Adinova.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan entitas anak berhasil membukukan pertumbuhan total kredit sebesar 14,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 877 triliun per September 2024.

Jahja melihat tren permintaan kredit konsumer masih baik. Tercermin dari pelaksanaan BCA Expoversary 2024 dan BCA Expo 2024 yang mampu mengumpulkan total aplikasi KPR dan KKB lebih dari Rp 78 triliun.

“Peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2024, Rabu (23/10).

Penyaluran pembiayaan per September 2024 ditopang kredit korporasi yang menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi, naik 15,9 persen yoy mencapai Rp 395,9 triliun. Kredit komersial naik 11,8 persen yoy menjadi Rp 135,3 triliun, dan kredit UKM tumbuh 14,2 persen yoy hingga Rp 120,1 triliun.

Total portofolio kredit konsumer naik 13,1 persen yoy menjadi Rp 216,5 triliun, didorong KPR yang tumbuh 10,7 persen yoy mencapai Rp 130,4 triliun serta KKB sebesar 17,9 persen yoy menjadi Rp 64,1 triliun. Kemudian, outstanding pinjaman konsumer lainnya (mayoritas kartu kredit) naik 15,0 persen yoy mencapai Rp 21,9 triliun.

Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh 10,7 persen yoy menyentuh Rp 214 triliun per September 2024, berkontribusi hingga 24,3 persen dari total portofolio pembiayaan.

BCA turut mengimplementasikan nilai-nilai Environmental, Social, and Governance (ESG). Hal ini juga dikonfirmasi oleh gedung Wisma BCA Foresta yang memperoleh sertifikat Green Mark Super Low Energy Building dari Building and Construction Authority Singapura, menjadi yang pertama di Indonesia.

"Sertifikat itu diraih karena Wisma BCA Foresta dinilai berhasil menerapkan efisiensi sangat tinggi pada operasional gedung,” kata dia.

Adapun pertumbuhan kredit yang solid diikuti dengan terjaganya kualitas pembiayaan perseroan. Rasio loan at risk (LAR) mencapai 6,1 persen per September 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga 2,1 persen.

Pencadangan NPL dan LAR pada tingkat yang memadai, masing-masing 193,9 persen dan 73,5 persen.

PT Bank Central Asia Tbk atau BCA dan entitas anak usaha berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 41,1 triliun di kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 12,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja mencatat pertumbuhan laba bersih BCA ditopang oleh ekspansi pembiayaan dan volume transaksi dan pendaanaan.

“Laba bersih BCA dan entitas anak tumbuh 12,8 persen yoy menjadi Rp 41,1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2024,” kata dia dalam Paparan Kinerja Kuartal III 2024, Rabu (23/10).

Jahja menjelaskan, dari sisi pendapatan bunga bersih (net interest income/NII), BCA mencatat pertumbuhan sebesar 9,5 persen yoy mencapai Rp 61,1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2024.

Pendapatan selain bunga naik 13,5 persen yoy menjadi Rp 19,0 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 7,0 persen yoy.

“Total pendapatan operasional mencapai Rp 80,1 triliun, naik 10,4 persen yoy,” katanya.

Di samping itu, frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking mencapai 23 miliar, naik 24 persen yoy. Jumlah nasabah yang menggunakan BCA Mobile mencapai lebih dari 31 juta. Sementara itu, pengguna myBCA tumbuh 8 kali dalam 2 tahun terakhir menjadi lebih dari 6 juta.

“Optimalisasi myBCA terus berjalan secara konsisten melalui perluasan kerja sama serta penambahan berbagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan nasabah," kata dia.

Salah satu fitur baru myBCA adalah ‘Proteksi’ yang memungkinkan nasabah membeli asuransi secara mudah dan praktis. BCA juga memperluas kerja sama penjualan e-SIM dari mitra perusahaan jasa telekomunikasi, dan membuka akses bagi nasabah untuk memperbarui profil risiko investasi melalui fitur ‘Welma’ di aplikasi tersebut.