Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan dialog dengan petani Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para petani mengeluhkan sejumlah masalah pertanian padi kepada Zulhas.

Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk. Dia menyebut bahwa petani di daerah itu juga tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Adapun kebutuhan pupuk subsidi mencapai untuk sawah di kawasan tersebut sebesar 1.300 ton.

"Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" tutupnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Startup platform media OnPers resmi diluncurkan. OnPers merupakan media yang menghubungkan publik dengan wartawan dan sebaliknya.

Selain itu, OnPers memberikan kesempatan kepada publik untuk mengunggah berita secara mandiri. Publik dapat mengakses OnPers melalui situs web www.onpers.co.id.

Pendiri OnPers, Agus Mansur, menyatakan bahwa konsep awal OnPers adalah sebagai penghubung antara publik dan wartawan. Meskipun banyak platform media saat ini, belum ada yang memberikan akses langsung bagi publik ke wartawan. Oleh karena itu, OnPers hadir.

“OnPers adalah yang pertama di Indonesia, bahkan dunia, sebagai platform media yang menghubungkan publik ke wartawan,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (8/10).

Selain berfungsi sebagai penghubung, OnPers juga memungkinkan publik untuk mengunggah berita atau agenda acara yang ingin dihadiri oleh wartawan.

“Jadi, publik diberikan kesempatan untuk mengunggah berita/rilis yang nantinya dapat diolah menjadi sumber berita oleh wartawan,” ujar Agus.

Agus menambahkan bahwa OnPers merupakan perpaduan antara media massa dan media sosial. Dalam perkembangan media sosial yang sangat pesat, banyak orang bebas berpendapat, tetapi sering kali muncul berita hoaks karena kurangnya filter.

Dengan hadirnya OnPers, publik dapat menyampaikan pendapat atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan data dan kebenarannya. “Dengan hadirnya OnPers, setidaknya bisa meminimalisir berita-berita hoaks,” lanjut Agus.

Di bawah bendera PT. Barokah Onpers Sejahtera, diharapkan OnPers dapat memberikan warna baru dalam dunia media massa di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini.

“Industri media massa tengah mengalami disrupsi digital. Oleh karena itu, OnPers hadir sebagai evolusi media massa yang tetap mengedepankan informasi faktual, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah pesatnya media sosial dan kecerdasan buatan (AI). Sehingga media massa sebagai garda depan informasi di Indonesia dapat tetap terwujud,” tegasnya.

Untuk menggunakan semua fitur di OnPers, pengguna dapat melakukan registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran untuk media, instansi, atau perusahaan (wartawan, narasumber, humas, jasa, atau umum).

Setelah registrasi, pengguna dapat berkomunikasi dengan pihak lain. Untuk mengunggah rilis atau acara, pengguna dapat masuk ke dashboard, memilih berita, dan mengunggah foto sebelum men-submit.

Penceramah Yusuf Mansur buka-bukaan soal perasaannya saat digugat jemaahnya Rp98 triliun buntut investasi batu bara.

Ia mengaku sempat bingung dengan gugatan tersebut. Maklum, nilai gugatannya tembus Rp98 triliun. 

Kebingungan tak hanya dialami Yusuf Mansur juga keluarganya.

"Ini cukup besar, Rp98 triliun. Kami bingung juga dari mana ya ceritanya," katanya kepada wartawan di kediamannya, Selasa (1/10).

Meskipun bingung, Yusuf Mansur bertekad menghadapinya. Beruntung katanya, gugatan ditolak pengadilan.

Meskipun demikian, ia tak ingin jemawa dengan kemenangan itu.

"Tidak menjadikan kami jemawa, kan banyak juga kemenangan sudah terjadi di tingkat pengadilan negeri pun luar biasa. Kan selama ini juga saya digempur sana sini, pengadilan dan bukan cuma satu tapi banyak, belum lagi kepolisian. Tidak pernah kami menselebrasi kemenangan di tingkat apa pun karena kami berpikir ini bukan kemenangan selayaknya main bola," katanya. 

Seorang bernama Zaini Mustofa menggugat Yusuf Mansur sebesar Rp98,7 triliun ke PN Jaksel beberapa waktu lalu atas tuduhan ingkar janji atau wanprestasi.

Gugatan didaftarkan oleh perorangan atas nama Zaini Mustofa dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Selain Yusuf Mansur, dalam gugatan yang didaftarkan pada 11 Januari 2022 tersebut, Zaini turut menuntut PT Adi Partner Perkasa (tergugat 1), Adiansyah (tergugat 2), BMT Darussalam Madani (tergugat 4), dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an (turut tergugat).

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat I, II, III dan IV, ingkar janji (wanprestasi)," jelas petitum yang dilayangkan penggugat.

Zaini juga meminta agar pengadilan menyita jaminan berupa tanah milik Yusuf Mansur, beserta rumah di daerah Ketapang, Cipondoh, Banten.

"Tanah di atasnya berdiri bangunan ruko yang digunakan sebagai kantor Baitul Mal Wattamwil Darussalam Madai alasi BMT," imbuhnya.

Zaini dalam petitum gugatannya merinci gugatan berasal dari klaim kerugian material sebesar Rp98,61 triliun ditambah kerugian immaterial sebesar Rp100 miliar.

Sengketa perdata ini bermula saat Zaini Mustofa dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata mendengarkan ceramah Yusuf Mansur pada 2009. Selain berceramah, sang ustaz juga mempromosikan bisnis batu bara PT Partner Adiperkasa. Lokasi tambangnya ada di Kalimantan Selatan.

Di perusahaan itu, Yusuf Mansur menjabat komisaris utama. Dalam presentasinya, Yusuf Mansur sesumbar bahwa bisnis batu bara ini dapat mendulang cuan besar.

Merasa tergiur dan mempertimbangkan pribadi Yusuf Mansur sebagai tokoh agama yang dianggap tidak bakal culas, banyak jemaah yang tertarik berinvestasi. Salah satunya, Zaini Mustofa.

Ternyata, bisnisnya mandek. Uang investor pun menguap. Namun, gugatan itu kandas setelah Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya menolak gugatan Zaini.

 "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Zaini Mustofa," demikian putusan kasasi perkara nomor 2460 K/Pdt/2024 seperti dikutip dari detik.com.

Berkas putusan kasasi itu diterima PN Jaksel pada 23 September 2024. Putusan tersebut diketok oleh majelis kasasi yang diketuai hakim agung Hamdi dengan anggota Maria Anna Samiyati dan Lucas Prakoso.

Yusuf Mansur mengatakan putusan pengadilan dan MA itu menunjukkan bahwa dia tidak bersalah.

"Pokoknya tidak mungkin kami dimenangkan tanpa ada sesuatu yang memang ada pertimbangan majelis hakim," katanya. 

JAKARTA, KOMPAS.com -Mahkamah Agung (MA) meloloskan Jam’an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur dari tuntutan wanprestasi Rp 98,7 triliun yang diajukan Zaini Mustofa.

Hal ini tertuang dalam Putusan Kasasi Nomor 2460 K/Pdt/2024 yang diketok hakim agung pada 20 Agustus 2024.

Dalam perkara itu, Yusuf Mansur digugat bersama PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, Baitul Mal Wattamwil (BMT) Darussalam Madani, dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al Wuran Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Quran.

“Mengadil: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Zaini Mustofa, S.H., K.N., tersebut,” sebagaimana dikutip dari putusan MA, Senin (30/9/2024).

Gugatan wanprestasi Yusuf Mansur awalnya ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 13 Juni 2023, sebagian permohonan Zaini dikabulkan.

Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, dan BMT Darussalam Madani dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Keempat pihak itu dihukum membayar secara tanggung renteng kerugian/modal dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Zaini sebesar Rp 1.264.240.000.

Proses hukum itu kemudian berlanjut ke tingkat banding. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta melalui Putusan Nomor 857/PDT/2023/PT DKI mengabulkan permohonan banding yang diajukan Yusuf Mansur dan tiga pihak lainnya.

Hakim PT Jakarta juga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menangani gugatan yang diajukan zaini.

Perkara pun berlanjut ke tingkat kasasi dan MA pun memutuskan untuk memperbaiki putusan PT DKI Jakarta yang diketok pada 26 September 2023 itu.

Mahkamah kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan mengadili gugatan wanprestasi yang diajukan Zaini.

“Menghukum pemohon kasasi (penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,” bunyi putusan tersebut.

Ustaz Yusuf Mansur dan rekan-rekannya dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp5 miliar usai kalah gugatan dalam sengketa investasi batu bara PT Adhi Partner Perkasa.

Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bogor menyatakan Yusuf Mansur dkk terbukti melakukan wanprestasi kepada investor.

Selain Yusuf Mansur (Tergugat II), tergugat lainnya pada perkara ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Darussalam Madani (Tergugat I), Adiansyah (Tergugat III), Dwi Yudha Andhi (Tergugat IV), dan PT Adi Partner Perkasa (Tergugat V).

Adapun penggugatnya adalah Ilis Siti Rohmah. Perkara itu terdaftar dengan nomor 147/Pdt.G/2023/PN Bgr. Sementara, vonis hakim diketok pada 18 September 2024.

"Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp5.075.000.000 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah)," bunyi putusan tersebut.

Ganti rugi Rp5 miliar itu terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp4 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp1 miliar.

CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi Yusuf Mansur soal putusan tersebut, tetapi hingga berita ini tayang ia belum merespons.

Sebelumnya, Yusuf Mansur dituding menipu para investor yang merupakan jemaah masjid Darussalam Kota Wisata.

Mereka diajak berinvestasi batu bara di PT Adi Partner Perkasa saat Yusuf Mansur berceramah pada 2009. Di perusahaan itu, Yusuf menjabat komisaris utama.

Namun, bisnis itu ternyata buntung. Yusuf Mansur sempat berjanji bakal mengganti seluruh kerugian investor namun tak juga dibayarkan.

Akhirnya, beberapa investor menempuh jalur hukum.

Ustaz Yusuf Mansur (UYM) mengkritik keras BPIP yang meminta Paskibraka tak berjilbab saat Pengukuhan dan Pengibaran Bendera Pusaka di IKN demi keseragaman. Menurutnya, ini hal yang bahaya.

"Alasan keseragaman ini bahaya buat jilbab. Kenapa bahaya? Apabila agama dalam hal ini kalah, maka akan terjadi kekalahan-kekalahan lain di tiang-tiang agama yang lain, di pondasi-pondasi agama yang lain, di praktik keberagaman yang lain," kata UYM dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Ia menambahkan, alasan BPIP membuat aturan ini atas dasar keseragaman, tak masuk akal. Padahal Indonesia negara berdasar Pancasila yang salah sila nomor satunya berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Yang akhirnya ya atas nama keseragaman, atas nama kebinekaan tunggal ika yang salah pada praktik tentu mencederai Pancasila itu sendiri," katanya.

"Padahal Pancasila itu kan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ini akan terjaid kekalahan di banyak sendi," imbuh dia.

UYM pun memberikan ilustrasi. Dengan adanya kisruh Paskibraka ini, membuka peluang terjadi juga di tempat atau kesempatan lain.

"Bayangin misalnya kantor-kantor tadinya rida, rela, gak papa melaksanakan praktik keagamaannya, pabrik-pabrik itu akan bangkit, akan bangun atas nama peraturan, agama kalah," kata dia.

"Padahal kan enggak ada pertentangan apa-apa, enggak ada, wong sudah bersisian puluhan tahun, kok," ujarnya.

UYM berharap pemerintah arif membuat kebijakan. "Insyaallah yang di atas bisa arif dan bijaksana," tutupnya.

Sebelumnya, BPIP menyebut Paskibraka 2024 tak berjilbab pada 2 acara. Yakni saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi pada 13 Agustus dan pengibaran bendera 17 Agustus mendatang.

"Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," ungkap BPIP.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," klaim BPIP.

Kebijakan terbaru BPIP ini membuat Paskibraka putri yang berjilbab memakai jilbabnya saat latihan, baik gladi kotor dan gladi resik, dan melepasnya saat pengukuhan 13 Agustus — yang kemudian memicu kehebohan itu.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Sementara itu Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono meminta Paskibraka putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.

“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Heru Budi.

Belum ada pernyataan dari BPIP atas permintaan pihak Istana selaku tuan rumah upacara HUT RI ini.

Tahun-tahun sebelumnya, putri berjilbab aman-aman saja menjadi anggota Paskibraka Nasional. Baru tahun ini BPIP mengubah peraturan. Hanya tersedia satu atribut bagi perempuan, yaitu berambut pendek, seperti di bawah ini:

BPIP berdalih semua Paskibraka sukarela melepas jilbabnya sesuai surat pernyataan yang mereka tanda tangani di atas meterai Rp 10 ribu. Berikut surat pernyataan yang berisi kesiapan mematuhi semua peraturan itu:

Syarat yang ditetapkan BPIP, anggota Paskibraka adalah siswa SMA kelas X berusia 16-18 tahun. Menurut KPAI, anak di bawah umur tak boleh menandatangani kesepakatan bermeterai. Hal ini berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak.