Jakarta -

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan harapan presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelum pensiun. Jokowi berharap eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif, bukan hanya Plt.

Terlepas dari itu, Raja Juli mengatakan yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah pak [residen Prabowo Subianto, namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan harapan disampaikan kepada mantan Presiden Joko Widodo agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala OIKN definitif," kata Raja Juli kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Raja Juli kembali menekankan bahwa semuanya adalah hak prerogatif presiden, termasuk keputusan pengganti dirinya sebagai Wakil Kepala OIKN. Ia hanya berharap keputusan dapat dilakukan sesegera mungkin agar OIKN bisa kembali bekerja dengan cepat.

"Sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif pak presiden, termasuk juga yang akan menjadi pengganti saya sebagai Plt Wakil Kepala OIKN. Saya berharap sesegera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat," tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, kata Raja Juli, penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN setelah pertama kali perlu berkonsultasi dengan DPR RI.

"Untuk pertama kali kepala dan wakil kepala OIKN itu ditunjuk oleh presiden, namun untuk selanjutnya itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi nanti saya kira Pak Bas, artinya dari Setneg atau Seskab harus mengonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini," tuturnya.

(aid/ara)

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi pensiun dari jabatan presiden pada Minggu (20/10/2024).

Setelah tak lagi menjabat, Jokowi akan mendapatkan uang pensiun seumur hidup sekitar Rp 30 juta per bulannya.

Besaran uang dan tunjangan pensiun presiden telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Lantas, berapa besaran uang pensiun yang diterima Jokowi usai tak lagi menjabat?

Besaran uang pensiun Presiden Jokowi

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1978, presiden berhak memperoleh pensiun apabila berhenti secara hormat dari jabatannya.

Besaran uang pensiun pokok yang akan diterima Jokowi adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Aturan soal gaji presiden tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1978, yakni enam kali gaji pokok tertinggi pejabat RI.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat RI selain presiden dan wakil presiden diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA.

Lalu sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1A PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok pejabat tersebut adalah Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, total uang pensiun yang akan didapatkan oleh Presiden Jokowi adalah Rp 30.240.000 atau enam kali dari Rp 5.040.000.

Selain uang pensiun, mantan presiden juga akan mendapatkan tunjangan dari negara.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, tunjangan yang akan diberikan setelah presiden tidak menjabat sebagai berikut:

- Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri

- Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon

- Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Lalu pada Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, presiden dan wakil presiden juga akan diberikan fasilitas, berupa:

- Sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;

- Sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

Hak mantan Presiden RI:

- Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 30.240.000

- Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon

- Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya

- Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya

- Mobil dinas

- Fasilitas pengamanan dari Paspampamres

Hak mantan Wakil Presiden RI:

- Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 20.160.000

- Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon

- Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya

Tonton:Pidato Lengkap Presiden Prabowo Saat Pelantikan di MPR RI

- Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya

- Mobil dinas

- Fasilitas pengamanan dari Paspampamres.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Uang Pensiun Jokowi Rp 30 juta Per Bulan, Berikut Rinciannya"

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada jasa-jasa dari 7 mantan presiden Indonesia sebelum dirinya. Hal ini diungkapkan Prabowo pada pidato kenegaraan pertamanya saat dilantik jadi presiden.

Salah satunya adalah ucapan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri selaku Presiden ke-5 yang berhasil menyelesaikan masalah krisis ekonomi. Menurutnya, di era Megawati banyak sekali perusahaan yang hancur bisa diperbaiki dan diselamatkan.

"Kita berterima kasih kepada presiden Megawati yang menyelesaikan masalah ekonomi akibat crash tahun 98 harus di akui di bawah pemerintahan Megawati masalah perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan," ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10/2024).

Ucapan terima kasih juga diungkapkan Prabowo untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden ke-6 yang juga memimpin Indonesia saat krisis ekonomi terjadi.

"Kita harus berterima kepada SBY, yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat. Beliau juga menghadapi tsunami dan menyelesaikan bersama wakil Presiden Jusuf Kalla. Menyelesaikan pertikaian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama ini prestasi yang harus kita akui," ungkap Prabowo.

Prabowo mengungkapkan terima kasihnya juga kepada Soekarno sebagai presiden pertama sekaligus proklamator yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-2 Soeharto yang disebut berhasil mengamankan ideologi Pancasila dan meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kemudian terima kasih juga diungkapkan Prabowo untuk Presiden BJ Habibie yang membuat Indonesia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ucapan terima kasih juga diberikan Prabowo kepada Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang mampu memberikan contoh toleransi antar agama, dan memperkenalkan inklusifitas Indonesia yang toleran.

Terakhir ucapan terima kasih juga diungkapkan Prabowo kepada Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden ke-7 yang berhasil membuat Indonesia bisa mengarungi krisis Pandemi COVID-19.

Menurutnya, selama pandemi, Jokowi berhasil menjaga perekonomian masyarakat kecil yang bergantung pada penghasilan harian dengan tidak memutuskan pemberlakuan lockdown.

"Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak, beliau berpikir kalau kita lockdown bagaimana wong cilik, Warteg, ojol, bagaimana rakyat yang makannya dari upah harian," papar Prabowo.

Menurut Prabowo semua presiden pendahulunya memiliki sumbangsih yang besar bagi Indonesia yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat saat ini.

"Mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, berdaulat, merdeka, dan terus menjaga kemerdekaan dan keadilan," tegas Prabowo.

.

(hal/kil)

JAKARTA, investor.id – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan hadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

Pelantikan akan dilaksanakan di Ruang Paripurna 1, Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura, MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Minggu (20/10/2024). 

Selain para mantan presiden, para mantan wakil presiden juga dipastikan hadir dalam  acara pelantikan tersebut.

"Pak SBY hadir. Insyaallah (Megawati hadir)," ujar Plt Sekjen MPR Siti Fauziah di gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura, MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Siti juga memastikan para mantan wakil presiden bakal hadir dalam acara pelantikan tersebut. Para mantan Wapres tersebut yakni, Try Sutrisno, Jusuf Kalla dan Boediono. Undangan pelantikan presiden dan wakil presiden sudah dikirimkan, bahkan pimpinan MPR langsung yang menyampaikan undangan dengan mendatangi para mantan presiden dan wakil presiden.

"Insyaallah (para mantan presiden dan wakil presiden hadir)," ungkap Siti. 

Lebih lanjut, Siti mengatakan pihaknya sedang merampungkan berbagai persiapan acara pelantikan tersebut, mulai dari rangkaian acara, peserta atau undangan, lokasi hingga pengamanannya. Rangkaian acara pelantikan, kata dia, akan dimulai tepat Pukul 10.00 WIB.

"Acara tanggal 20 itu akan dilaksanakan teng jam 10.00 insyallah doain ya semoga bisa terlaksana pas jam 10.00 karena kita berharap dari tamu undangan terutama anggota dan tamu tamu lainnya itu jam 07.00 atau terakhir jam 08.00 itu sudah ada di gedung MPR dan sudah memasuki ruang paripurna," imbuh Siti.

Siti mengatakan acara pelantikan presiden dan wakil akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dibuka secara resmi oleh ketua MPR. Setelah itu, KPU membacakan keputusan penetapan pemenang Pilpres 2024. 

"Lalu pengucapan sumpah janji dari presiden, dilanjutkan pengucapan sumpah janji dari wakil presiden, lalu penandatanganan berita acara yang dilanjutkan oleh Ketua MPR untuk pidato pertama presiden 2024-2029," kata Siti.

Acara pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan ditutup dengan lagu Indonesia Raya lagi.

"Presiden terpilih akan memberikan ucapan terimakasih kepada kepala negara yang ada di Blok C, dan pengucapan terimakasih kepada pejabat dan presiden-presiden terdahulu yang ada di Blok B. Setelah itu presiden akan meninggalkan ruang sidang paripurna," pungkas Siti.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SELASA, 2 Juli 2024, Mark Rutte resmi menyerahkan jabatannya sebagai perdana menteri Belanda kepada Dick Schoof. Sirkulasi kekuasaan bukan sesuatu yang aneh. Yang aneh, seusai meneken dokumen serah terima, Rutte meninggalkan kantor dengan menaiki sepeda.

Bagi banyak orang, buat para pemimpin dunia lainnya, mengakhiri jabatan penting di sebuah negara seperti itu bisa jadi tak normal, tapi tidak buat Rutte. Tak hanya meninggalkan kantor dengan bersepeda, Rutte yang masih mengenakan jas lengkap bahkan pergi tanpa pengawalan atau rombongan yang mengantar. Laporan media Belanda, NRC Handelsblad, juga menyebutkan Rutte menolak diberi kado apa pun. Baginya, menjadi PM Belanda selama 14 tahun tak mesti ditukar dengan imbalan spesial.

Rutte memang terbiasa dengan hidup apa adanya. Saat masih menjabat, dia tidak menggunakan fasilitas negara. Dia memilih tetap tinggal di apartemen sederhana dan pergi pulang ke kantor dengan bersepeda. Setelah tak lagi menjabat, dia tetap hidup biasa, di tempat biasa, bukan di rumah atau apartemen mewah pemberian negara. Semua itu dilakukan dari hati, bukan demi citra diri.

Presiden Uruguay 2010-2015, Jose Mujica, juga hidup amat sederhana. Dia bahkan dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Satu-satunya harta berharga yang dimiliki ialah mobil Volkswagen Beetle keluaran 1987. Saat memerintah, dia menyumbangkan sebagian gajinya untuk amal. Bahkan, setelah mundur dari posisi senator selepas mengakhiri jabatan sebagai presiden, dia menolak uang pensiun. Mujica tak berubah. Bersama istrinya, dia tinggal di sebuah perkebunan sederhana di pinggiran Montevideo. Sebagai mantan presiden, dia tidak lantas menjalani sisa hidupnya di rumah megah pemberian negara.

Rutte dan Mujica ialah dua contoh pemimpin dunia yang saat berkuasa dan setelahnya hidup bersahaja. Bagaimana dengan di negeri ini, Indonesia? Bolehlah kita bersyukur karena juga punya pemimpin berintegritas tinggi semacam itu. Ambil contoh Bung Hatta.

Wakil Presiden Pertama RI itu dikenal sederhana, juga jujur. Tidak ada mentang-mentang dalam kamus hidupnya. Sebagai pejabat tinggi, tentu sangat mudah baginya untuk berangkat haji diongkosi, tapi dia tak melakukannya. Hatta ke Tanah Suci dengan biaya hasil menabung dari honor menulis. Saking sederhananya, Hatta tidak ingin dimakamkan di taman makam pahlawan saat meninggal.

Baca juga: Efek Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar, Harga Tanah Sekitar Meroket

Mohammad Natsir sama saja. Dia perdana menteri 1960-1951. Tokoh politik berbahasa santun itu juga pernah menjadi menteri penerangan 1946-1947 dan 1948-1949. Namun, semua itu tak membuatnya lupa diri.

Natsir pernah menolak hadiah mobil mewah. Bahkan, negarawan kelahiran Alahan Panjang, Sumatra Barat, 1908, itu beberapa kali terlihat memakai jas tambalan. 'Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan dia seorang menteri dalam pemerintahan', begitu tulis Guru Besar Universitas Cornell, George McTurnan Kahin, dalam buku Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan.

Kalau Mujica dijuluki presiden termiskin di dunia, Ir Sutami ialah menteri paling miskin di Indonesia, bahkan mungkin sejagat. Padahal, ia menyandang jabatan basah sebagai menteri pekerjaan umum di era Presiden Sukarno dan Pak Harto. Akan tetapi, Sutami tetap membumi, tetap sederhana. Atap rumahnya di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, yang dicicil dan baru lunas menjelang pensiun, bocor. Karena ia telat membayar, aliran listrik di kediamannya pernah dicabut. Bahkan, lantaran tak punya uang, Sutami tidak kuasa berobat ke rumah sakit saat jatuh sakit.

Kita patut bangga punya pemimpin sumber keteladanan. Mereka rela hidup sederhana, bahkan menderita, sama seperti kebanyakan rakyat mereka. Namun, itu dulu, dulu sekali. Kalau sekarang? Kisahnya berkebalikan.

Baik pada saat maupun setelah menjabat, kebanyakan pemimpin saat ini hidup enak. Ketika masih berkuasa, presiden Republik ini bergemilang fasilitas, setelah tak lagi berkuasa hadiah luar biasa terus membanjiri mereka. Ketika masih menjadi kepala negara, mereka tinggal di istana milik negara. Setelah lengser, mereka tetap hidup di istana pemberian negara.

Kecuali Bung Karno, semua mantan presiden mendapatkan rumah atau uang atau lahan. Pak Harto mendapatkan uang Rp20 miliar, BJ Habibie memperoleh rumah di Kuningan, Jakarta Selatan, Gus Dur mendapatkan lahan 2.000 m2 di Mega Kuningan, Megawati dapat rumah di Teuku Umar, Menteng, dan SBY diberi rumah di Mega Kuningan.

Jokowi ogah ketinggalan. Dia memilih lokasi di luar Jakarta, tepatnya di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, dengan luas lahan mencapai 12 ribu m2. Kebayang, kan, betapa luasnya?

Proses pembangunan rumah Jokowi bahkan sudah dimulai, sama seperti jatah untuk Wapres Ma'ruf Amin di Cimanggis, Depok. Kalau mantan-mantan presiden sebelumnya mendapat rumah setelah pensiun, Jokowi beda. Rumah itu sudah disiapkan saat dia masih berkuasa.

Tentu saja harga rumah atau lahan untuk mereka tersebut mahal tak terkira. Bisa ratusan miliar rupiah. Tentu pula, rumah itu, lahan itu, bukan buah dari Tapera, bukan hasil potongan gaji berpuluh-puluh tahun.

Pemberian rumah bagi mantan presiden dan wapres memang sah. Ada UU-nya, ada keppresnya, ada perpresnya, ada peraturan menkeunya. Pertanyaannya, patutkah mereka mendapatkannya sementara masih ada berjuta-juta rakyat untuk memiliki rumah paling sederhana pun tak bisa? Ah, seandainya kita punya Rutte, Mujica, atau Hatta, Natsir, Sutami hidup kembali, beruntunglah negeri ini.