JAKARTA, investor.id – Pakar hukum Profesor Aminuddin Ilmar (Prof Ilmar) berpandangan konflik lahan antara perusahaan tambang emas, PT Masmindo Dwi Area (MDA) dengan warga perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga menyarankan proses hukum dapat berjalan sekaligus dengan land clearing supaya operasional perusahaan dapat berlangsung.

Sebagai konteks, pernyataan dari Prof Ilmar itu merespons video viral di berbagai media sosial terkait pihak PT Masmindo Dwi Area yang menebang paksa pohon cengkeh milik warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dalam pengakuan perusahaan, tindakan itu dilakukan karena negosiasi dan kompensasi dengan warga menemui jalan buntu.

Prof Ilmar menerangkan, dengan kontrak karya yang dipegang oleh MDA, tidak ada lagi pihak yang dapat menghalangi perusahaan terkait untuk berkontribusi terhadap keuangan negara. Kontrak karya diberikan negara karena ada potensi sumber daya, yang kemudian negara tidak mampu mengolahnya.

“Oleh karena itu, negara menyerahkannya kepada pihak swasta untuk mengelola, tentunya dengan harapan ada kontribusi kepada negara. Jadi, jika kita melihat kontrak karya tersebut, jelas memberi keuntungan besar bagi negara dengan potensi sumber daya yang dimiliki,” ungkap Prof Ilmar dalam keterangannya, pada Selasa (24/9/2024).

Menurut dia, saat ini PT Masmindo Dwi Area terkendala oleh pihak-pihak yang mengklaim hak mereka di tanah konsesi yang masuk dalam kontrak karya MDA. Ia menekankan bahwa permasalahan tersebut harus segera diselesaikan, mengingat MDA memiliki timeline produksi yang harus dipenuhi. Apabila mediasi antara pihak yang mengklaim hak atas lahan dan perusahaan tidak membuahkan hasil, maka jalur hukum adalah solusi terbaik.

“Jika tidak ada jalan lain, penyelesaiannya melalui jalur hukum adalah salah satu opsi yang paling tepat. Kita tidak bisa berharap perusahaan terus menunggu sampai penggarap setuju. Ada timeline yang harus dipenuhi, dan itu yang harus dijalankan,” jelasnya.

Prof Ilmar juga menyarankan agar proses hukum berlangsung secara paralel dengan aktivitas land clearing, agar PT Masmindo Dwi Area dapat tetap menjalankan operasionalnya.

“Itu yang kita harapkan. Menurut saya, investasi ini harus berjalan. Tidak mungkin menunggu hingga izin investasi terbuang percuma karena tidak ada kesepahaman. Oleh karena itu, menurut saya, mestinya proses hukum dan land clearing bisa berjalan bersamaan, selama pihak investor sudah menyiapkan kompensasi yang sesuai dan semua tahapan sudah ditempuh. Jika tetap menemui jalan buntu, ya harus tetap berjalan sesuai timeline,” urai dia.

Penyerobotan Lahan?

Sementra terkait tudingan bahwa MDA melakukan penyerobotan lahan, Prof Ilmar menilai hal tersebut tidak benar. Dia berpandangan, tidak ada pihak yang memiliki hak atas tanah di dalam area konsesi. Klaim yang diajukan oleh beberapa pihak hanya terkait aset yang ada di atas tanah, bukan kepemilikan tanah itu sendiri.

“Itu sebenarnya bukan penyerobotan, karena untuk disebut penyerobotan harus ada dasar kepemilikan seseorang atas tanah konsesi. Dalam kasus ini, lahan konsesi sudah jelas diberikan kepada MDA. Sementara pihak yang mengklaim hak mereka adalah penggarap. Mereka hanya berhak atas kompensasi untuk aset di atas lahan garapan, bukan terhadap tanah itu sendiri,” ujar dia.

Prof Ilmar menambahkan bahwa aktivitas pertambangan MDA harus segera dilanjutkan. Meskipun secara administrasi proyek ini bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), investasi yang dihasilkan tetap penting bagi negara.

“Memang proyek ini tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, tapi pemberian konsesi oleh negara juga merupakan bentuk dari proyek strategis nasional. Ini menyangkut investasi, yang penting adalah investasi itu sesuai dengan koridor hukum dan aturan yang ada. Kehadiran investasi ini tidak hanya berdampak pada satu pihak, tapi juga bagi negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara,” ungkap dia.

Prof Ilmar menuturkan, untuk melancarkan kontribusi MDA terhadap negara, diperlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat hingga pemerintah.

“Harapan kita adalah para pemangku kepentingan bisa menjadi fasilitator dan memberikan dukungan penuh. Investasi membutuhkan kondisi yang aman dan kondusif, dimana tidak ada gangguan. Pemerintah harus memberikan jaminan tersebut. Jika jaminan itu tidak tercipta, maka investasi ini sulit berkembang, terutama di daerah. Kita berharap pemerintah dalam hal ini kabupaten dan provinsi mengawal ini dengan baik, agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik investor maupun masyarakat. Apalagi, proses ini sudah berlangsung lama dan butuh kepastian. Tidak ada jalan lain selain menyelesaikannya dengan cepat,” demikian jelas Prof Ilmar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menindaklanjuti hasil penandatanganan MoU beberapa waktu lalu, PT Masmindo Dwi Area (MDA) mengundang Tim Kajian Bencana dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk memulai survei dan kajian awal di wilayah Kecamatan Latimojong.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan fakta lapangan terkait penyebab banjir dan longsor dan juga melihat secara langsung melalui wawancara dan pengamatan kemungkinan adanya post traumatik di masyarakat sekitar, sehingga tim bisa mengevaluasi langkah-langkah mitigasi kebencanaan yang diperlukan.

Tim gabungan yang terdiri dari para ahli geologi, hidrogeologi, geoteknik, serta pakar mitigasi bencana dari UNHAS dan MDA bersama-sama meninjau langsung wilayah terdampak.

Kegiatan survei berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab bencana, termasuk analisis kondisi geologi, perubahan penggunaan lahan, curah hujan, dan kondisi sosial di sekitar Kecamatan Latimojong. Pengumpulan data topografi, hidrologi, dan geoteknik di lokasi bencana juga dilakukan untuk memahami karakteristik tanah, batuan, dan daerah aliran Sungai yang diperlukan untuk memprediksi potensi bencana longsor dan banjir di masa depan. 

Selain itu, tim juga mengevaluasi langkah-langkah mitigasi yang telah diambil sebelumnya dan mengembangkan rekomendasi untuk tindakan mitigasi yang lebih efektif, termasuk peningkatan infrastruktur dan program edukasi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, tim melakukan pengamatan di sepanjang jalan akses Belopa – Rante Balla, kemudian melakukan kunjungan ke beberapa titik pengamatan seperti Camp Awak Mas, Titik Longsor daerah Salu Bulo, Titik Penerapan Lappa – Lappa, Jembatan Ulu Salu (Area DAS Kadungdung) dan Raw Water Intake (RWI) Sungai Songgang.

Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim, menambahkan, sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Latimojong, pihaknya berperan aktif untuk berkontribusi dalam upaya memahami dan mengatasi penyebab bencana alam.

“Kami berharap hasil survei ini dapat memberikan panduan yang bermanfaat untuk melindungi komunitas lokal dan lingkungan sekitar,” ungkapnya dikutip dari keterangan resmi, Kamis (8/8/2024).

Ketua Tim Kajian Bencana UNHAS, Dr. Amril Hans, S.AP, MPA, menyatakan apresiasinya terhadap data dan presentasi yang telah dibuat oleh tim MDA yang dianggapnya sudah sangat komprehensif dan hanya memerlukan tambahan pemetaan sosial di kajian berikutnya.

"Survei ini bertujuan tidak hanya untuk memahami penyebab bencana, tetapi juga untuk merancang strategi mitigasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan bencana," tambahnya.

Kegiatan survei ini rencananya akan dilanjutkan secara berkala, dan hasil temuan serta kajian lapangan yang dilakukan akan dipresentasikan dalam bentuk seminar sekaligus sosialisasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan PT PLN (Persero) meneken nota kesepahaman (MoU) perjanjian jual beli listrik hasil produksi MDA di Luwu, Sulawesi Selatan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir serta Direktur Keuangan MDA Tammam Jannata dan Manager PLN UP3 Palopo Rathy Shinta Utami di kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulselrabar, Kota Makassar.

GM Project MDA Fakhruddin menyampaikan, pemenuhan daya listrik 23 MVA sangat vital. Sehingga pemenuhan keseluruhan kebutuhan proses produksi yang menjadi target MDA dapat tercapai. Dia menyampaikan pula apresiasi kepada jajaran manajemen dan tim PLN serta komitmen MDA untuk memenuhi perjanjian tersebut.

GM PLN UID Sulselrabar Moch Andy Adchaminoerdin menyampaikan bahwa sinergi sektor energi dan industri perlu dijaga dengan baik, salah satunya untuk mendukung perekonomian negara. "PLN berkomitmen untuk menyiapkan pelayanan listrik guna memperlancar kegiatan operasi MDA," ujar Andy dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

MDA dan PLN pada Juni 2024, juga telah berkolaborasi untuk berkomitmen menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dengan penggunaan listrik hijau. Keduanya sepakat menyediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau renewable energy certificate (REC) milik PT PLN (Persero).

"Kolaborasi penyediaan layanan REC dengan PLN nantinya menjadikan MDA sebagai perusahaan pertama di Kabupaten Luwu dengan sertifikasi REC," kata Andy.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan tambang emas PT Indika Energy Tbk. (INDY), PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan PT PLN (Persero) menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik, untuk operasi produksi MDA di Luwu, Sulawesi Selatan.

GM Project Masmindo Dwi Area Fakhruddin menuturkan pemenuhan daya Listrik 23 MVA sangat vital, sehingga pemenuhan keseluruhan kebutuhan proses produksi yang menjadi target MDA dapat tercapai.

GM PLN UID Sulselrabar Moch. Andy Adchaminoerdin menyampaikan sinergi sektor energi dan industri perlu dijaga dengan baik, untuk mendukung perekonomian negara.

“PLN berkomitmen untuk menyiapkan pelayanan listrik guna memperlancar kegiatan operasi MDA”, ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, MDA dan PLN pada Juni 2024 juga telah berkolaborasi, yaitu dengan komitmen MDA menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dengan penggunaan listrik hijau yang merupakan layanan sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) milik PT PLN (Persero).

Kolaborasi penyediaan layanan REC dengan PLN ini nantinya akan menjadikan MDA sebagai perusahaan pertama di Kabupaten Luwu dengan sertifikasi REC.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir serta Direktur Keuangan MDA Tammam Jannata, dan Manager PLN UP3 Palopo Rathy Shinta Utami. Acara berlangsung di kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulselrabar, Makassar, pada Rabu 24 Juli 2024.

Sebelumnya, Head of Corporate Communication Indika Energy Ricky Fernando menjelaskan INDY menargetkan produksi dari tambang Awak Mas yang dikelola MDA bisa dimulai pada 2026. Hanya saja, Ricky tidak menjelaskan bagaimana progres konstruksi dari tambang Awak Mas tersebut hingga saat ini.

Sebagai informasi, tambang Awak Mas dikelola oleh anak usaha INDY, PT Masmindo Dwi Area (MDA). Proyek Awak Mas ini meliputi area seluas 14.390 hektar, yang terletak di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Proyek Awak Mas dari PT Masmindo Dwi Area merupakan bisnis pertambangan emas yang telah menjadi bagian dari INDY sejak 2018. Saat itu, INDY melalui anak perusahaannya yaitu PT Indika Mineral Investindo (IMI) menandatangani Perjanjian Penyertaan Saham (Subscription Agreement) dengan Nusantara Resources Limited untuk melakukan penyertaan sebesar 33,4 juta lembar.

Nusantara Resources Limited merupakan perusahaan tambang emas yang terdaftar di Bursa Efek Australia dengan simbol ticker NUS.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARA - PT Masmindo Dwi Area (MDA) menandatangani memorandum of understanding (MOU) dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar mengenai kerja sama mitigasi dan penanganan bencana di wilayah operasional MDA di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir mengatakan, kerja sama tersebut sejalan dengan arahan penjabat (Pj) gubernur Sulawesi Selatan yang meminta setiap perusahaan agar lebih memperhatikan upaya pencegahan bencana.

“Kerja sama ini tidak hanya fokus pada kegiatan operasional pertambangan yang berwawasan lingkungan, namun juga terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang kesemuanya itu beralaskan pada prinsip good governance dan complianceship secara korporasi," ujar Trisakti melalui siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Adapun, Kabupaten Luwu menempati posisi pertama pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, pada kurun 2015-2021, Kabupaten Luwu berada di posisi kedua setelah Kota Palopo.

Namun, pada 2022-2024 Kabupaten Luwu memiliki IRBI tertinggi atau berada di peringkat pertama. Jika ditinjau dari peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta bahaya longsor, Luwu berada pada zona merah.

Untuk kerja sama tahap pertama ini MDA akan berkolaborasi dengan Tim Kajian Kebencanaan UNHAS yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Tim Kajian berasal dari berbagai disiplin ilmu, yakni Teknik Geologi (Kebencanaan), Teknik Sipil (Infrastruktur), Kehutanan (Konservasi Hutan), Sosial (Kebijakan Publik), dan Manajemen Kebencanaan.

Trisakti menambahkan bahwa kerja sama dengan Tim Kajian Kebencanaan UNHAS juga melibatkan semua pihak termasuk otoritas terkait.

“Kami optimistis dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mitigasi bencana dan meminimalisir risiko di wilayah operasional MDA dan sekitarnya," tandas Trisakti.
Penandatanganan MOU ini menandai awal dari berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, seperti penelitian bersama, pengembangan sistem peringatan dini, pelatihan tanggap darurat, kampanye kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana, dan program-program lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA- PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi pertemuan dengan Petrosea dan seluruh mitra kerja untuk merumuskan inisiatif penting dalam mendorong pemerataan ekonomi di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan, terutama di area terdampak kegiatan pertambangan.

Inisiatif ini menegaskan komitmen semua pihak yang terlibat untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Terutama, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Petrosea adalah rekanan yang ditunjuk oleh MDA untuk melaksanakan proyek konstruksi pembangunan fasilitas pertambangan.

Petrosea dipilih karena telah memenuhi persyaratan dan memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun beroperasi di industri jasa pertambangan dan konstruksi.

Pengalaman panjang ini memberikan Petrosea keunggulan dalam memahami dan mengelola proyek-proyek yang kompleks.

Dalam pelaksanaan kerjanya, Petrosea akan banyak melibatkan mitra kerja dan sumber daya manusia (SDM) lokal. Oleh sebab itu, guna terciptanya keadilan dan pemerataan ekonomi, MDA mengambil peran untuk memastikan distribusi proyek secara berimbang dan adil.

Turut hadir dalam pertemuan beberapa mitra kerja yang mendukung terciptanya pemerataan tersebut, di antaranya PT Puma Jaya Utama, PT Alonzo Trimulya, PT Piranti Jagad Raya, PT Oumar Dwi Selaras, CV Belia Persada, PT Belopa Trans Utama, dan beberapa UMKM mitra MDA dan Petrosea.

Para mitra kerja diminta perannya untuk bisa menyerap semaksimal mungkin segala potensi dari masyarakat desa di sekitar wilayah operasi tambang, seperti tenaga kerja, kendaraan operasional, suplai daging, telur, dan sayur, dll.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, melainkan bisa mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pertambangan, sehingga tidak ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan.

Kepala Teknik Tambang MDA Mustafa Ibrahim menyatakan bahwa langkah ini adalah komitmen Perusahaan untuk memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal.

"Diharapkan, jika nantinya MDA sudah masuk pada fase produksi penambangan serta pengolahan, akan lebih banyak lagi peluang untuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi pengusaha lokal dan UMKM dan masyarakat Luwu secara luas," ungkap Mustafa, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/7/2024).

JAKARTA, investor.id - PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi pertemuan dengan PT Petrosea Tbk (PTRO) dan seluruh mitra kerja untuk merumuskan inisiatif penting dalam mendorong pemerataan  ekonomi di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan, terutama di area terdampak kegiatan pertambangan.

Inisiatif ini menegaskan komitmen semua pihak yang terlibat untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Petrosea adalah rekanan yang ditunjuk oleh MDA untuk melaksanakan proyek konstruksi pembangunan fasilitas pertambangan. Petrosea dipilih karena telah memenuhi persyaratan dan memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun beroperasi di industri jasa pertambangan dan konstruksi. Pengalaman panjang ini memberikan Petrosea keunggulan dalam memahami dan mengelola proyek-proyek yang kompleks.

Dalam pelaksanaan kerjanya, Petrosea akan banyak melibatkan mitra kerja dan sumber daya manusia (SDM) lokal. Oleh sebab itu, guna terciptanya  keadilan dan pemerataan ekonomi, MDA mengambil peran untuk memastikan distribusi proyek secara berimbang dan adil.

Kepala Teknik Tambang MDA Mustafa Ibrahim menyatakan bahwa langkah ini adalah komitmen perusahaan untuk memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal.

“Diharapkan, jika nantinya MDA sudah masuk pada fase produksi penambangan serta pengolahan, akan lebih banyak lagi peluang untuk kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi pengusaha lokal dan UMKM dan masyarakat Luwu secara luas,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/7/2024).

Turut hadir dalam pertemuan beberapa mitra kerja yang mendukung terciptanya pemerataan tersebut, di antaranya PT Puma Jaya Utama, PT Alonzo Trimulya, PT Piranti Jagad Raya, PT Oumar Dwi Selaras, CV Belia Persada, PT Belopa Trans Utama, dan beberapa UMKM mitra MDA dan Petrosea.

Para mitra kerja diminta perannya untuk bisa menyerap semaksimal mungkin segala potensi dari masyarakat desa di sekitar wilayah operasi tambang, seperti tenaga kerja, kendaraan operasional, suplai daging, telur, dan sayur, dll. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, melainkan bisa mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pertambangan, sehingga tidak ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Masmindo Dwi Area (MDA) telah menerima dukungan penuh dari 6 desa yang masuk ring 1 di Latimojong (Desa Kadundung, Desa Ranteballa, Desa Boneposi, Desa Tobaru, Desa Ulusalu, Desa Tolajuk) untuk terus melanjutkan operasinya. Hal ini disampaikan oleh para kepala desa yang menyatakan kepercayaan dan dukungan mereka terhadap komitmen MDA dalam pembangunan ekonomi lokal.

Pasca bencana yang terjadi di Luwu beberapa bulan lalu, MDA menghadapi berbagai tudingan miring terkait operasional perusahaan. Tuduhan ini telah memicu aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat setempat dengan menuntut penutupan perusahaan.

MDA menyampaikan bahwa pihaknya selalu mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, berkomitmen melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan senantiasa memastikan kegiatan operasinya legal secara hukum, ramah lingkungan serta menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, kehadiran MDA akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Para kepala desa dari 6 desa di Latimojong tersebut secara resmi memberikan dukungannya yang dibubuhkan dalam surat pernyataan dukungan dan berharap agar perusahaan bisa segera beroperasi dan berproduksi.

“Kami mendukung penuh operasional PT Masmindo Dwi Area karena kami melihat komitmen nyata mereka dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat” ujar Kepala Desa Kadundung, Parambung, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kecamatan Latimojong, dalam keterangannya.

“Kami juga percaya bahwa melalui kerja sama yang baik, kita dapat mencapai kesejahteraan bersama tanpa harus berlarut-larut dalam masalah,” tambahnya.

Dalam pertemuan pihak MDA dengan perwakilan kepala desa ring 1 tersebut, turut dinyatakan bahwa selama ini desa-desa di ring 1 telah merasakan manfaat dari MDA, terutama dalam hal menjadi mitra dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, pemberian kesempatan kerja serta sejumlah program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang telah dilaksanakan perusahaan.

Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, dukungan untuk usaha kecil, dan peningkatan infrastruktur desa. Mereka berharap kontribusi tersebut nantinya juga bisa dirasakan oleh desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Latimojong.

Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA, Mustafa Ibrahim mengatakan bahwa dukungan dari para kepala desa diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa inisiasi untuk memperoleh dukungan tidak akan berhenti di 6 desa ring 1 saja, tapi juga akan berlanjut ke desa lainnya yang masuk jalur logistik MDA.

“Dengan demikian bisa menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, termasuk juga di dalamnya kemaslahatan masyarakat Luwu secara luas,” jelas Mustafa.

Masmindo Dwi Area berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara lingkungan.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News