Jakarta, Investor.id- Kota Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara harus dipersiapkan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjadi kota global, menurut Soelaeman Soemawinata, Dewan kehormatan DPP Real Estat Indonesia (REI), Jakarta harus mampu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat finansial dan investasi dunia.

“Secara teori ada 8 syarat yang harus dipenuhi Jakarta untuk menuju kota global. Saat ini yang sudah terpenuhi baru 3 syarat yaitu populasi yang besar, adanya perusahaan multinasional dan dominasi ekonomi nasional,” Soelaeman Soemawinata yang Ketua Badan Kejuruan Teknik Kewilayahan dan Perkotaan (BKTKP) PII dalam siaran pers Sekolah Semanggi Batch II, Sabtu (9/11/2024).

Sedangkan syarat yang belum dipenuhi Jakarta sebagai kota global, jelas dia, yaitu terkait belum seragamnya pembangunan di Jakarta (Hi Degree of Urban Development). 

Lalu, unsur significant and globalized financial sector tidak ada. Kemudian, unsur well developed transportation infrastructure yang kurang maksimal dan tidak simple, serta globally influential output of ideas; innovations, or cultural products.

“Jakarta akan tetap strategis terlebih karena berperan sebagai kota global. Sebagai kota terbesar di Indonesia, peran Jakarta akan tetap eksis karena terdapat banyak institusi keuangan dan kantor pusat perusahaan multinasional,” kata Soelaeman.

Sementara itu, pembukaan Sekolah Semanggi diadakan di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Jum’at (8/11/2024) bertepatan dengan World Town Planning Day dan diikuti oleh 150 orang yang diadakan secara daring. Peserta berasal dari kalangan profesional, praktisi property, dan mahasiswa.

Menurut Adhamaski Pangeran, ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta yang juga ketua penyelenggara Sekolah Semanggi kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dan tahun ini bertemakan “Optimizing and nanaging Urban Assets, Leveraging Urban Advantages”.

Dia menerangkan tema ini bertujuan bagaimana caranya memanfaatkan, mengoptimalkan dan berinovasi dalam memanfaatkan aset-aset milik Pemerintah, terutama aset terkait tanah dan bangunan di Jakarta.

Sementara itu Tri Indrawan Wakil Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DKI Jakarta menyatakan bahwa pengelolaan asset daerah berupa tanah dan lainnya itu sudah dibuka peluangnya.

“Tapi kita tetapkan pengelolaannya memberikan benefit seluas-luasnya bagi masyarakat, dampak ekonominya,” ujar Tri Indrawan.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, BANDUNG--Peraturan Daerah (Perda) no 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung merupakan Perda yang mengubah susunan organisasi.

Dari semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.

Anggota pembahas Perda, Agus Andi Setyawan mengatakan Perda mengubah dari perusahaan daerah jadi perusahaan umum daerah diharapkan bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan sebaran kebutuhan air bersih di Kota Bandung.

“Jelasnya ketika diangkat ke perusahaan umum peningkatan kualitas, penangan air, jadi kalau PDAM itu Perusaahan Daerah Air Minum tentunya layanan dengan harapan air yang diberikan peningkatan dari Perumda ke masyarakat bisa lebih bagus, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Agus, Jumat (8/11/2024).

Dibeberkan politisi PKS ini, alasan Perda tersebut hadir karena ketika kualitas air tidak terpenuhi di masyarakat.

Masyarakat Kota Bandung selama ini banyak mengambil air tanah akibatnya merusak lingkungan seperti dicatumkan dalam teori pembangunan berkelanjutan dan itu tidak bagus.

“Jadi bagaimana penyediaan air minum kepada masyarakat kualitasnya lebih meningkat dengan berubahnya Perumda Tirtawening, tentunya optimalisasi pengelolaan sumber daya air," katanya.

"Kemudian juga kemandirian keuangan supaya lebih, efesien, efektif, profesionalisme, dan diharapkan juga selama ini kan ketika PDAM belum memberikan PAD, ada PAD tapi deviden masih kecil maka diharapkan dengan Perumda bisa masuk melalui pelayanan yang optimal,” ucapnya.

Untuk perbailkan infrastruktur sarana prasarana sendiri di Kota Bandung kata Agus, perlu rehabilitasi total baik itu di kawasan selatan, tengah, dan utara yang rencana dilakukan oleh Perumda Tirtawening.

Untuk kawasan selatan diakuinya, sudah masuk dan bagus tinggal sambungan barunya perlu ditingkatkan, kemudian kawasan tengah akan direhab dengan berubah menegerial tata Kelola PDAM ke Perumda Tirtawening.

“Alhamdulilah B to B juga berlanjut, kalau tidak salah di tanda tangani dan Perda ini berjalan tidak ecek-ecek, sekitar Rp 3,5 triliun untuk perbaikan rehabilitasi. Dan tentunya pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Perubahan PDAM ke Perumda kata Agus sendiri lebih positif, terlebih Wali Kota tetap sebagai pemilik, komisaris, sahamnya terbuka. "Yang jelas banyak keuntungan dengan berubahnya PDAM ke Perumda itu," katanya.

Agus berharap seiring dengan target Indonesia emas 45. Maka pembangunan harus maju dan berkelanjutan. Begitupun yang didengunkan para paslon wali kota.

“Semua warga Bandung terlayani air minumnya seperti di luar negeri, nah kedepan saya berharap air kran di Kota Bandung bisa diminum,” tegasnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan temuan mengejutkan terkait inefisiensi penggunaan anggaran pada sebagian besar pemerintah daerah.

Dari temuan BPKP, tingkat inefisiensi pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah di 2023 mencapai angka Rp 141 triliun.

“Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien. Jadi masih mencapai rata-rata 53 persen," kata Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat & Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif, tidak efisien, itu melebihi Rp 141 triliun," sambung Yusuf.

Yusuf menjelaskan dalam pengawasan di lima sektor, termasuk ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), stunting, dan kemiskinan, ketidakefisienan anggaran masih sangat tinggi.

Ia melanjutkan, akar permasalahan utama berasal dari lemahnya perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

Menurut temuan BPKP, banyak perencanaan tidak memiliki ukuran jelas atau indikator kinerja yang memadai.

“Orientasi penganggaran masih berfokus pada output, bukan outcome. Ukurannya masih jumlah dokumen, laporan, kegiatan, bukan hasil yang dicapai,” ujar Yusuf.

Menurutnya, tanpa fokus pada outcome, logika program sulit terhubung dengan pencapaian hasil yang diinginkan.

BPKP, kata Yusuf, telah memetakan berbagai persoalan yang perlu dihadapi untuk membangun pemerintahan daerah yang akuntabel.

Dia mengajak para kepala daerah agar berkomitmen melakukan pembenahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

“Komitmen menjadi kunci. Kami di BPKP siap mendampingi teman-teman di daerah yang mau membenahi sistem perencanaan dan anggaran,” ucap Ateh.

Yusuf menekankan pentingnya komitmen pimpinan daerah agar reformasi keuangan di daerah benar-benar berjalan efektif.

Yusuf mengingatkan pentingnya pendekatan preventif untuk mencegah korupsi.

“Lebih baik datang ke BPKP untuk bantuan dibanding berurusan dengan aparat penegak hukum,” ujar Yusuf setengah bercanda.

Ia berharap kepala daerah dapat mengambil langkah nyata dalam perbaikan perencanaan anggaran, sehingga setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap tujuh modus pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan kecurangan anggaran. Hal itu mengakibatkan perencanaan dan penganggaran menjadi tidak efektif dan efisien.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan modus itu disebut sudah berulang selama 10-20 tahun. "Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja 10-20 tahun yang lalu, berulang-berulang, ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Modus pertama adalah manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini disebut paling banyak yang masih ditemukan.

"Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan dan penganggaran. Arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu," ungkapnya.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan dibalik diskresi kebijakan.

"Ini selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan,' tutur Ateh.

Modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa. Keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan, asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," ucapnya.

Ateh mencatat, porsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.

"Kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi kecurangan dan bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini, jadi mendingan mau aja lah, datang aja," ucap Ateh.

Saksikan juga video: Jokowi: Sasaran Kinerja BPKP Bukan Cari Kesalahan, Tapi Cegah Penyimpangan

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Jawa Barat mengerahkan 1.200 personel untuk mengamankan agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast mengatakan ribuan personel terdiri dari Polda Jabar, Polres jajaran dan Brimob.

"Personel Polri yang dilibatkan pengamanan Presiden di Sentul sekitar 1200 personil," ujarnya saat dihubungi, Kamis (7/11/2024).

Dia menambahkan, pihaknya juga telah menetapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi rakornas atau Sentul International Convention Center (SICC).

Nantinya, rekayasa lalu lintas itu bakal diterapkan di depan pintu Tol Sentul Selatan, dari yang tadinya tiga jalur menjadi satu jalur.

"Ada rekayasa lalu lintas di Karimata [resto di pintu Tol Sentul Selatan] dari 3 jalur menjadi 1 jalur dipimpin langsung oleh pak Kakorlantas Polri," pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan unggahan Instagram @Kemendagri, nantinya acara rakornas itu bakal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian.

Acara yang bakal dihadiri 15.724 peserta itu bakal mengangkat tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045".

"Sebanyak 15.724 peserta akan menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di SICC," dalam unggahan @Kemendagri pada Rabu (6/11/2024).

Pesisir utara DKI Jakarta dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya tentang penurunan muka tanah atau land subsidence.

Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAM). Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membangun 3 juta rumah setiap tahun selama masa kepemimpinannya.

Program ini telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi jumlahnya hanya sebanyak 1 juta rumah per tahun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai pembangunan seluruh rumah tersebut.

Karenanya kolaborasi dari pemerintah daerah (pemda) berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipadukan dengan aksi sosial swasta bisa mendorong realisasi target 3 juta rumah.

Misalnya, pemda bisa menyediakan tanah berupa Hak Pakai dalam jangka waktu tertentu, kemudian swasta yang membuka usaha dan mempekerjakan masyarakat sekitar bisa menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pengembangan perumahan untuk karyawannya.

"Misal saya punya pabrik dengan pekerja banyak, saya gandengan dengan pengembang sekitar, saya cek di sini anak buah saya ada 200 orang yang belum punya rumah, punya kemampuan mengangsur maksimal sekian, tinggal saya minta (pemda) carikan tanah yang murah, bangun dengan tipe sesuai keinginan dan harga murah, bisa dapat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Rent To Own (RTO)," papar Iwan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Lewat cara tersebut, pengembang juga bisa memotong biaya yang harus mereka keluarkan untuk promosi dan pemasaran.

"Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)-nya gimana? Minta ke Kementerian PUPR kan bisa," imbuh Iwan.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah Prabowo tersebar di perkotaan dan perdesaan, dengan rincian 1 juta rumah di perkotaan dan 2 lainnya di perdesaan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Prabowo menyampaikan, program membangun 3 juta rumah dalam setahun merupakan bagian dari upaya pengentasan stunting.

"Bukan hanya makanan bergizi, tapi kalau anak dapat makanan di sekolah dua kali sehari tapi kembali ke rumah gubuk dan harus hidup dengan perkutut dengan hewan dan sebagainya ini tidak akan menyelesaikan masalah, maka perumahan yang layak itu sangat-sangat penting," katanya dalam acara Propertinomic oleh Real Estat Indonesia (REI) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Hashim menegaskan, target membangun 3 juta rumah adalah untuk periode satu tahun. Sehingga dalam satu periode kepemimpinan Prabowo atau dalam waktu lima tahun, akan dibangun 15 juta rumah.

Namun menurutnya, dengan sifat bangsa Indonesia yang cepat puas, maka Satgas Perumahan memasang target yang tinggi, bahkan menyentuh angka 16 juta rumah dibangun dalam waktu lima tahun.

"Kita harus pasang target yang tinggi, karena kita sudah tahu bangsa Indonesia kan, kalau targetnya 15 juta ya dengan 11 juta sudah puas, kalau bisa kita 16 juta," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim (BJTM) merespons wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal mengalihkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim harus dapat memberikan kontribusi positif terhadap program Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

"[Terkait BPD yang harus menyuntik modal ke BPR] itu bisa dikaji permasing-masing daerah kan setiap provinsi ya, enggak sama," ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan yang bakal mengalihkan BPR milik Pemda kepada BPD juga berkaitan dengan ketentuan dengan single presence policy itu, di mana otoritas melarang pemerintah mengendalikan lebih dari satu bank, seperti yang berlaku untuk bank umum.

"Sudah dikeluarkan oleh kita [single presence policy, kebijakan satu pemilik itu harus memiliki satu BPR], dan ini juga akan ada waktu dua tahun untuk bisa menyelesaikannya," ucap Dian.

Nantinya, kata Dian, keberadaan BPR sendiri masih akan tetap dimiliki oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten secara tidak langsung dan kepemilikannya dilakukan melalui BPD sebagai institusi.

Alasannya adalah karena BPD dianggap sebagai lembaga keuangan yang lebih kuat dibandingkan dengan BPR, baik dari segi permodalan serta tata kelola (governance).

"Nah, sehingga ke depannya, kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR itu di-rescue lebih cepat. Tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya. Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya [jika] dilihat skalanya, BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD," ungkapnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebanyak 1.057 BUMD. Sebanyak 27 di antaranya adalah bank pembangunan daerah (BPD) dengan aset yang cukup besar.

Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, saat ini tercatat ada 1057 BUMD di mana sebanyak 27-nya adalah BPD.

"Memang jumlah BUMD sekarang itu 1.057 BUMD, khusus untuk bank pembangunan daerah ada 27 BPD dan BPR sebagai mitranya milik pemerintah daerah itu 212," katanya dalam acara Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun 2024-2027, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, BPR jumlah cukup banyak dan dimiliki oleh kabupaten/kota. Dia mengatakan, BPR ini juga perlu didorong penguatannya ke depan.

"Ini cukup banyak di seluruh daerah, bahkan ini lebih banyak milik kabupaten kota ini yang harus kita dorong kita jaga juga penguatannya ke depan," katanya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, total aset BPD saat ini mencapai Rp 992 triliun. Sementara, laba BPD sebesar Rp 6,7 triliun.

"Ini tentunya cukup besar asetnya, kalau kita total dari seluruh 27 BPD sudah ada asetnya sebesar Rp 992 triliun ini asetnya," katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 yang terkendali di level 1,84 persen. Angka ini menjadi capaian inflasi terendah sejak awal Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dilakukan pada dua tahun yang lalu.

Tingkat inflasi 1,84 persen dinilainya juga masih masuk target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5-3,5 persen. Menurut Tito, rendahnya realisasi inflasi Indonesia ini berkat kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), hingga kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Saya juga sudah menyampaikan pers rilis dari BPS tentang inflasi di bulan September kepada Bapak Presiden dan juga presiden terpilih. Beliau-beliau menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, karena dengan angka inflasi 1,84 persen year-on-year," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikan pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Tito mengungkapkan terdapat dua komponen utama inflasi yang mesti dipantau, yakni inflasi inti (core inflation) dan inflasi bergejolak (volatile inflation). Inflasi inti tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Sementara inflasi bergejolak dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti suplai, permintaan, dan distribusi. Ini misalnya terjadi pada sektor pangan dan energi.

"Nah kita melihat komponen naik apa saja? Perawatan pribadi dan jasa lainnya (naik) 0,38 persen, itu termasuk inflasi inti core inflation. Kalau terjadi kenaikan, berarti daya beli masyarakat naik, karena demand-nya naik," jelasnya.

Dia juga menjelaskan terkait pendapat para ekonom yang menyatakan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut karena menurunnya daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan. Menurutnya deflasi hanya terjadi pada sektor-sektor tertentu saja, seperti rekreasi, restoran, hingga perawatan pribadi. Secara umum, kata dia, daya beli masyarakat masih kuat. Hal ini dibuktikan dengan inflasi inti masih terjadi kenaikan dan permintaan masyarakat yang masih tetap tinggi.

"Saya sudah sampaikan bahwa kita adalah negara bukan hanya negara konsumen seperti Singapore, tapi juga negara produsen. Kalau terjadi deflasi terlalu dalam yang senang adalah rakyat, pembeli konsumen, tapi bagi masyarakat di kelas produsen petani cabai misalnya itu ya mereka bisa rugi, kekurangan bahkan tidak bisa menutupi biaya cost operasional," ujarnya.

Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah dan kementerian/lembaga terkait yang ikut bekerja sama dalam memastikan inflasi tetap terjaga. Tito juga mengapresiasi peran Pemda dalam upaya pengendalian inflasi.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah bekerja bersama menjaga inflasi daerah masing-masing," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait kabar pemerintah daerah (pemda) memanipulasi data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan hadiah (reward) berupa insentif fiskal. Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sri Mulyani membenarkan jika ada pemda yang manipulasi data inflasi demi mendapatkan reward. Meski jumlahnya tidak banyak, ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak benar.

"Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.

"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," tutur Sri Mulyani.

Airlangga menyebut sanksi akan diberikan kepada pemda yang nakal dan terbukti memanipulasi data inflasi. Ia mengatakan bahwa insentif diberikan agar pemda mengendalikan inflasi, utamanya volatile food yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Ya yang nakal-nakal harus dikasih sanksi, karena memang kita memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food. Kenapa volatile food penting, karena jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya.

Sayangnya Airlangga belum mau membeberkan daerah yang memanipulasi data inflasi tersebut. "Kalau nanti fraud kita kejar. Bocorannya nanti," imbuhnya.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Salah satunya dengan mendatangi kantor BPS.

"Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing 'tolong dong, bikin angkanya bagus kami', begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9).

Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.

"Kalau nggak bisa diajak kerja sama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul. Saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun," terangnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons isu pemerintah daerah memanipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif dari pemerintah pusat. Menurut Airlangga, pemda yang melakukan hal itu harus dijatuhi sanksi.

“Yang nakal-nakal harus dikasih sanksi,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Ketika ditanya pemda mana yang menjadi pelaku manipulasi data, ia menolak untuk memberi tahu. “Bocorannya nanti,” ujarnya.

Sebelumnya, dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi. Menurut Tito, kepala daerah menyambangi kantor BPS untuk meminta agar data inflasi dipalsukan. Cara lain yang dilakukan pemda, kata Tito, adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data riil.

Hal ini imbas dari ketentuan bahwa daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Pemerintah telah memberi insentif fiskal bagi daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi sejak 2023. Tahun lalu, para kepala daerah yang dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik dan stabil diberikan Dana Insentif Daerah dengan anggaran sebesar total Rp1 triliun, menurut keterangan tertulis Kementerian Keuangan.

Sedangkan, tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan alokasi insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp300 miliar.

Melalui insentif tersebut, pemerintah berharap pemda mampu secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan sebagainya.

“Memang kita kan memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food (komoditi pangan yang bergejolak). Kenapa volatile food penting? Karena jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik,” kata Airlangga.

Sri Mulyani pun mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan Tito soal hal ini. “Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata dia saat ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional dan tidak terpengaruh intervensi dari pihak lain.

“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti dikutip olehAntara.

Sementara itu, terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk manipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Sri Mulyani berkata dia dan Mendagri telah sepakat bahwa BPS perlu menjaga agar angka inflasi tetap akurat dan kredibel. “Untukreward,harus betul-betul berasal dariachievementkarena memang tingkat harga stabil dan baik,” tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan menarik insentif dari pemda yang terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio saat ditemui di kantornya hari ini.