JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi membebaskan asisten pengacara publik LBH Jakarta sekaligus anak penyanyi Machica Mochtar, Iqbal Ramadhan (28), Jumat (23/8/2024).

Iqbal keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.00 WIB.

Dia mengenakan kaus hitam lengan pendek sambil menggendong sebuah tas punggung.

“Alhamdulillah, sudah selesai. Trauma mah ada (akibat kekerasan oleh aparat). Tapi, perjuangan akan terus berlanjut,” kata Iqbal saat ditemui pada Jumat malam.

Sebelum dibebaskan, Machica menyambangi Polda Metro Jaya karena Iqbal Ramadhan menjadi salah satu pedemo di depan Gedung DPR RI yang ditangkap polisi.

Machica tiba di Polda Metro Jaya dengan wajah yang cemas. Sejak kemarin, dia belum bertemu atau mendapatkan kabar dari Iqbal.

Dia tampak bolak-balik masuk dan keluar gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Di sela-sela itu, dia juga tampak menghubungi seseorang melalui ponselnya.

“Saya Machica Mochtar mau jemput anak saya, M Iqbal Ramadan. katanya mau ditahan di sini di Polda Metro, Ditreskrimum,” kata Machica saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024) sore.

Berdasarkan informasi yang Machica terima, Iqbal yang merupakan asisten pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini mengalami patah tulang hidung.

“Saya hadir menjemput anak saya kemudian mau dibawa ke rumah sakit. Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat mau visum dulu,” ujar Machica.

Dia belum mengetahui langkah apa yang akan dilakukan ke depan.

“Saya belum tahu (lapor Propam), saya baru mau ketemu anak saya, belum tahu keadaan anak saya bagaimana. Tapi yang pasti mau lihat dulu kondisinya, baru ambil tindakan,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian menembakkan gas air mata hingga meluncur ke permukiman warga yang berada di seberang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Pantauan Kompas.com di sekitar lokasi, awalnya rombongan polisi bermotor trail memukul mundur massa aksi yang berada di Jalan Tol Dalam Kota.

Melihat hal tersebut, massa aksi langsung kocar-kacir untuk berlari sambil mengucap istighfar sampai ada yang terjatuh.

Massa aksi yang terjatuh pun langsung ditangkap dan dibawa polisi menggunakan sepeda motor.

Beberapa menit kemudian, munculah gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah massa.

Namun, gas air mata yang ditembakkan meluncur hingga masuk ke perkampungan rumah warga yang berada tepat di seberang Gedung DPR/MPR RI.

Setelah itu, sejumlah massa aksi berlari ke arah Semanggi, Jakarta Selatan.

Sebagian massa juga berlari ke area perkampungan rumah warga yang aman dari gas air mata.

Di sana mereka berkumpul untuk bahu-membahu memberikan bantuan oksigen ke massa aksi yang mengalami sesak napas akibat gas air mata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dafco menjamin bakal membebaskan pedemo yang tidak melakukan tindak pidana berat saat berdemonstrasi di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Kami lagi lihat kasus per kasusnya. Kami akan menjamin bagi yang tidak melakukan tindak pidana berat,” ujar Dasco saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Pasalnya, Dasco mendapatkan informasi ada beberapa pedemo yang telah membakar mobil patroli petugas polisi.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengaku telah menandatangani sebuah surat sebagai penjamin agar demonstran yang ditangkap Polda Metro Jaya di Gedung DPR segera dibebaskan.

“Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah ke keluarganya,” kata Dasco.

Menurut hitungannya, sebanyak 50 pedemo telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya.

“Satu atau dua ada yang terbentur, jatuh, tapi yang lain dalam kondisi baik,” tutur Dasco.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Dasco sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan alasan polisi menangkap 301 demonstran yang unjuk rasa di sekitar gedung DPR/MPR RI, Kamis (22/8/2024).

“Karena orang-orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan dari petugas-petugas kami di lapangan. Bahkan ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Oleh karena itu, polisi memeriksa 301 orang tersebut setelah ditangkap oleh aparat.

“Dilakukan pendalaman identitasnya, kemudian apa saja yang dilakukan dalam proses kegiatan penyampaian aspirasi tersebut,” kata Ade.

Usai diperiksa, beberapa orang telah dipulangkan.

Sementara sebagian lainnya masih ditahan karena proses pemeriksaan masih berlanjut.

“Yang memprihatinkan lagi, ini ada anak, anak itu adalah sebelum 18 tahun, ini ikut, ikut diamankan,” imbuh Ade.

Demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Tidak sendiri, Sufmi ditemani oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habiburokhman.

“Pertama-tama kami dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh kepolisian,” kata Dasco sebelum akhirnya masuk ke dalam Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat.

Bukan hanya itu, Dasco juga meminta polisi segera membebaskan massa demo yang kemarin ditangkap.

“Sekaligus kami ingin meminta kepada pihak Kepolisian agar adik-adik segera dikembalikan ke rumahnya sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat,” ujar Dasco.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kehadiran Dasco dan Habiburokhman disambut oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy dan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra.

Hanya saja, Djati tidak mendampingi Dasco dan Habiburokhman masuk ke dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hanya Wira yang menemani mereka masuk ke dalam.

Untuk diketahui, sebanyak 301 peserta aksi demonstrasi Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi UU Pilkada ditangkap oleh Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap tiga orang berinisial F, MF, dan EHS yang membakar mobil patroli di Pos Polisi (pospol) Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Pusat, Kamis (22/8/2024).

“Ada tiga orang pelaku diamankan anggota Brimob di wilayah Pejompongan. Selanjutnya mendatangi pelaku di Polsek Palmerah, Jakarta Barat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Pelaku diserahkan di Polres Metro Jakarta Pusat dalam keadaan baik,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, sebuah mobil polisi dibakar massa di Pos Polisi (Pospol) Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Saksi mata bernama Faris (22) mengungkapkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Demonstran yang dipukul mundur aparat dari depan Gedung DPR/MPR RI, berlarian ke arah flyover menjelang perempatan Slipi, Jakarta Barat.

Mereka ada yang berlarian ke arah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

"Pas massa pada kabur, pas banget ada polisi lagi mau ngeluarin mobil di Pospol Pejompongan," ujar Faris.

Massa kemudian menghancurkan mobil itu dengan batu.

Sebanyak empat polisi yang berada di dalamnya pun keluar dan berlarian ke arah Pospol Pejompongan.

"Ya sudah, habis itu dibakar sama-sama itu mobilnya," ujar Faris.

Aparat yang awalnya memukul mundur massa, mendengar bahwa mobil polisi dibakar. Mereka langsung menuju ke tempat kejadian perkara.

Mereka melepaskan gas air mata hingga massa kembali mundur ke arah Bendungan Hilir.

Satpam Gedung BNI bernama Siprianus menambahkan, massa sempat melawan di Jalan Raya Pejompongan dengan melemparkan batu ke polisi.

"Massa tadi gabung sama warga ngelawan. Tapi karena ditembak gas air mata berkali-kali, massa mundur terus," ujar dia.

Pukul 22.40 WIB, api yang melahap mobil polisi sudah dijinakkan. Polisi memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).