Sebagai perusahaan energi raksasa di Indonesia, PT Pertamina (Persero) telah membuktikan menjadi BUMN tidak hanya jago kandang. Melalui sederet anak usahanya, Pertamina berhasil mengembangkan sayapnya di pasar internasional.

Pertamina mempunyai banyak anak usaha yang berperan penting dalam mendukung ekspansi globalnya. Di sektor hulu, ada Pertamina Hulu Energi (PHE) yang fokus pada eksplorasi dan produksi minyak dan gas, termasuk proyek-proyek internasional di negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi. PHE tak cuma berkontribusi terhadap produksi energi dalam negeri, tetapi juga menambah cadangan energi global.

Di sisi hilir, Pertamina mengoperasikan berbagai SPBU dan fasilitas distribusi di luar negeri, termasuk di Timor Leste dan sejumlah negara di Afrika. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan visibilitas merek Pertamina, tetapi juga membantu mendiversifikasi sumber pendapatan perusahaan.

Pertamina juga memperkuat cengkramannya di Timur Tengah melalui Regional Internasional Subholding Upstream Pertamina yang Bernama PT Pertamina Internasional EP (PIEP). PIEP telah membuka kantor cabang di Dubai, Uni Emirat Arab. Kantor cadang itu akan menjadi kendaraan bagi PIEP untuk ekspansi dan menciptakan peluang penambahan blok baru di Timur Tengah.

Pertamina juga terus melakukan investasi strategis di berbagai sektor. Salah satunya adalah Pertamina Gas, yang berfokus pada pengembangan infrastruktur gas di kawasan Asia-Pasifik. Dengan membangun terminal LNG dan jaringan distribusi, Pertamina Gas berupaya memenuhi permintaan energi yang terus meningkat di wilayah tersebut.

Pertamina juga memiliki anak usaha di bidang pengangkutan. Yaitu Pertamina International Shipping (PIS) yang berperan vital dalam distribusi energi nasional dan internasional. Dengan armada kapal modern, PIS telah mampu melayani lebih dari 60 rute internasional, menjangkau pasar di Asia, Eropa, dan Afrika.

Dalam upaya memperkuat posisi sebagai pemain utama di pasar energi global, PIS telah melakukan langkah signifikan dalam ekspansi produk dan layanan energi.

PIS kini telah memperluas rute pelayaran internasionalnya, kini mencapai lebih dari 60 rute. Di antaranya, PIS baru saja menandatangani kontrak untuk mengangkut bahan bakar minyak di Afrika Barat, dengan tujuan baru di Mauritius dan Togo. "Kami ingin menjadi bagian yang mengantar energi sampai ke ujung dunia," kata CEO PIS Yoki Firnandi kepada detikcom.

Kapal Berbunga Membelah Dunia: Simbol Keberlanjutan dan Estetika

Kapal besar gagah pembelah lautan milik PIS memiliki nama-nama bunga yang indah dan feminin. Nama itu diberikan bukan tanpa arti, Yoki menceritakan secara historis kapal dianalogikan sebagai dewi atau wanita yang memiliki signifikasi sejarah.

Selain itu nama bunga juga diberikan agar kapal-kapal itu dicintai oleh pelaut. Karena kapal itu merupakan rumah kedua mereka di tengah laut. "Seperti mereka mencintai perempuan yang paling berjasa dalam hidupnya," jelasnya.

Yoki menambahkan, tak hanya berlayar jauh ke ujung dunia. Kapal ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan. VLGC (Very Large Gas Carrier) Pertamina Gas Dahlia misalnya, merupakan kapal pertama milik PIS yang berhasil berlayar mengelilingi bumi dalam satu pelayaran. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon," tambahnya.

PT Pertamina International Shipping (PIS) menambah 2 kapal berukuran raksasa. Kapal kembar tersebut yakni VLGC Pertamina Gas Tulip dan Pertamina Gas Bergenia. Foto: Dok. Pertamina International Shipping

Mengantar Energi Sambil Tekan Emisi

Penetrasi PIS menggarap pasar dunia tidak serta merta melupakan faktor penting dalam menjaga dunia. Perusahaan memiliki target untuk menekan 30% total emisi karbon pada 2030. Caranya dengan melibatkan investasi pada pengembangan dan adopsi bahan bakar rendah emisi Seperti biofuel, LNG, ammonia dan methanol dalam mengoperasikan armadanya.

Sejumlah kapal dari lini armada PIS, khususnya yang beroperasi di dalam negeri atau rute domestik, telah menggunakan biofuel yang didukung oleh Pertamina. Selain itu, kapal-kapal baru yang akan datang juga tengah disiapkan untuk penggunaan bahan bakar alternatif rendah karbon.

"Seperti MR Tankers dengan implementasi teknologi dual-fuel-ready LNG dan Handysize LPG dengan teknologi dual-fuel-ready amonia. Belum lagi kehadiran armada Very Large Gas Carrier (VLGC) juga berbahan bakar dual-fuel-ready. Tak hanya itu PIS sedang menjajal sumber energi baru seperti baterai dan hidrogen di masa depan," terang Yoki.

Selain armada green ships, bahan bakar alternatif, dan green terminal, PIS juga mulai merambah bisnis carbon capture storage (CCS)/carbon capture utilize storage (CCUS). Potensi bisnis dari sektor ini mulai dari pengantaran, penyimpanan, injeksi, hingga infrastruktur terminal karbon. Untuk memasuki bisnis tersebut, PIS bersiap dengan investasi pada kapal pengangkut LCO2 (liquid carbon dioxide) dan receiving terminal.

PIS telah melakukan investasi signifikan, termasuk kerjasama dengan Nippon Yusen Kaisha (NYK) untuk mengembangkan transportasi Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia. "Kami sedang mengembangkan infrastruktur untuk transportasi LCO2 dan terminal penerima," jelasnya.

Kinerja Keuangan yang Meningkat

Pada semester I 2024, PIS mencatat pendapatan sebesar US$ 1,72 miliar atau setara dengan Rp 26,5 triliun (kurs Rp 15.411). Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu US$ 1,62 miliar atau Rp 24,96 triliun. Selain itu, laba bersih PIS mencapai US$ 280,9 juta atau Rp 4,32 triliun, naik 103% dari US$ 138,5 juta atau Rp 2,13 triliun pada tahun sebelumnya.

Pendapatan dari Januari hingga Juni 2024 juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, yaitu mencapai US$ 1,7 miliar, dibandingkan dengan US$ 1,3 miliar pada akhir 2023. Kinerja ini mencerminkan strategi ekspansi yang berhasil dan kepercayaan pasar terhadap PIS.

Paling baru, PIS berpartisipasi perdana PIS di Gastech, forum energi terbesar dunia, menjadi momen penting untuk memperkenalkan inovasi dan komitmen mereka dalam transisi energi.

Tahun ini, PIS menampilkan booth seluas 150 meter persegi yang memamerkan miniatur kapal-kapalnya dan menyediakan informasi interaktif tentang bisnis mereka. Di hadapan lebih dari 15.000 delegasi dari 125 negara, PIS menyampaikan visi dan misinya untuk menghadapi tantangan energi yang terus berkembang.

Setelah sukses di Dubai dan Singapura, PIS kini membidik Eropa sebagai pasar baru. Perusahaan akan membuka kantor cabang di Eropa. Ekspansi itu terinspirasi dari kesuksesan PIS Asia Pacific di Singapura yang memberikan kontribusi signifikan terhadap profit perusahaan pada 2023.

"Kantor cabang baru kami akan berlokasi di London, yang direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat," kata Yoki.

Pertamina Tak Boleh Lelah Tingkatkan Agresifitas

Cap sebagai perusahaan global memang sudah seharusnya Pertamina menancapkan cakarnya di pasar internasional. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhy menilai memang sudah semestinya Pertamina go global tidak hanya Terkait bisnis intinya saja tapi juga segala bisnis penunjangnya.

"Seperti yang sudah dilakukan saat ini melalui anak-anak usahanya yang mendistribusikan energi ke luar negeri. Misalnya PIS itu juga tidak kalah dengan Petronas. PIS juga harus bersiap memperbanyak rute kapal, jalur shipping juga harus diperkuat dan semakin bervariasi, harus lebih agresif di pasar," tegasnya.

Fahmy melanjutkan Pertamina memang harus terus agresif dalam rangka membuka peluang di negara-negara lain. Jika Asia Pasifik sudah dikuasai, Timur Tengah Mulai dijajaki, seharusnya Eropa juga bisa digarap potensinya.

Sementara itu Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali mengatakan di era saat ini seluruh perusahaan jangan terbuai dengan kenyamanan. Terus mencari tantangan menjadi kunci kesuksesan perusahaan, apa lagi sekelas BUMN raksasa.

"Selama ini kita sudah terlalu nyaman dengan kepastian, pertumbuhan bagus, ekonomi China bagus, permintaan pasar besar. Barang China banjir ke sini karena di sana pasarnya sedang lesu," kata dia.

Memang, Rhenald mengakui kondisi saat ini di global cukup berat. Ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik membuat pertumbuhan ekonomi dibayangi tanda tanya. Apalagi masyarakat kini mulai menyadari ekonomi yang tingkatannya tinggi masih tetap tinggi, tapi kelas bawah malah menurun. "Persaingan kini sangat tinggi sekali, ini memang harus dihadapi. Karena itu perusahaan harus memperhatikan masalah lingkungan, masalah sosial dan tata kelola. Perusahaan harus makin kreatif, dan harus memperhatikan aspek keberlanjutan," ujar dia.

Kondisi ini juga akan berpengaruh pada bisnis pelayaran internasional. "Karena itu harus waspada, apalagi di era BANI ini, Brittle, Anxious, non-Linear, Incomprehensible. Brittle itu jangan merasa kuat, sekarang perusahaan besar banyak yang menghadapi tekanan. Dunia ini sekarang sudah penuh dengan ilusi. Mulai dari Illusion of Strength, Illusion of Control, Illusion of Predictability dan Illusion of Knowledge," tambah dia.

Meski begitu dengan semangat untuk menjawab tantangan energi dunia, PIS berencana untuk terus menggali potensi pasar Eropa, berkolaborasi dengan pemain lokal dalam pengangkutan dry bulk.

Sebagai bagian dari Pertamina Grup, PIS tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan dan inovasi dalam layanan energi. Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, PIS berambisi untuk menjadi salah satu penyedia energi terkemuka di dunia, mengantar energi hingga ke ujung dunia.

Infografis Sayap Pertamina Antar Energi hingga Ujung Dunia Foto: Zaki Alfarabi/Infografis

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Mauritius atau Supreme Court of Mauritius mengabulkan tuntutan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mantan pimpinan LPS yaitu Kartiko Wirjoatmojo dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara.

Gugatan hukum ini bermula pada 2017 para Penggugat yang meliputi First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI) dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL).

“Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa seperti dikutip dalam keterangan resmi pada Rabu, 31 Juli 2024.

Adapun substansi gugatan ini terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century (sekarang Bank Jtrust Indonesia). Para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para Penggugat haruslah menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara.

Secara keseluruhan, Para Penggugat mengajukan tuntutan sebesar USD 408 juta atau kurang lebih setara dengan Rp6,648 triliun. Para Penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik Para Tergugat (LPS) senilai USD 400 juta.

Purbaya mengatakan sejak awal LPS juga telah mengajukan upaya dan langkah hukum pembelaan, antara lain mengajukan surat keberatan yang memuat soal penetapan pengadilan yang telah mengizinkan untuk memanggil para pihak yang berada di luar Mauritius.

“Karena pengadilan di Mauritius sejatinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara, serta pemanggilan para pihak di Indonesia tidak dilakukan secara patut dan sah karena tidak mengindahkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia,” tambah Purbaya.

Selain itu, LPS juga telah mengajukan bantahan lain berupa kesaksian tersumpah (affidavit) melalui Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dan Wakil Pemerintah RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muhzar.

Mereka berdua menyatakan bahwa berdasarkan doktrin State Immunity, LPS patut dikeluarkan dari perkara karena kedudukan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya khususnya terkait dengan penanganan resolusi bank yang telah dilakukan adalah tindakan yang berlandaskan mandat undang-undang dan dilakukan secara profesional.

“Dan, dengan telah dikeluarkannya LPS dan mantan pimpinannya dari Main Case di Supreme Court of Mauritius, maka LPS dan mantan pimpinannya telah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan Para Penggugat yang dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada,” kata Ary Zulfikar.

Ary Zulfikar mengatakan dalam penanganan perkara ini LPS juga didukung penuh oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional, Kementerian Hukum dan HAM.

Tim LPS dan Kemenkumham juga berkunjung dan koordinasi secara langsung kepada Pemerintah Mauritius untuk menjelaskan sekaligus meminta dukungan mengenai kepentingan hukum dalam perkara ini.

Ary Zulfikar mengatakan LPS mengharapkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat khususnya terhadap penanganan perkara terkait lainnya yakni perkara Contempt of Court yang diajukan oleh Para Penggugat yang sama di Supreme Court of Mauritius (General Division) yang saat ini masih aktif. Namun, kata dia, status gugatan ini masih tertahan atau pending karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.

“Selanjutnya dan yang tidak kalah penting, terkait dengan upaya penyitaan dan pengembalian asset-aset milik mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus PT Bank Century (saat ini Bank JTrust Indonesia) yang telah terbukti bersalah, LPS akan terus mendukung Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengejar dan mengupayakan pengejaran dan pengembalian aset dimaksud baik yang berada di Hong Kong, Jersey, ataupun negara lain yang prosesnya dilaksanakan melalui upaya Mutual Legal Assistance,” kata dia.

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memenangkan gugatan di Supreme Court of Mauritius/Pengadilan Mauritius terkait kasus Bank Century. Tuntutan dikabulkan agar LPS dan mantan pimpinannya, yaitu Kartiko Wirjoatmodjo dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara.

Sebelumnya, pada 2017 LPS dan mantan pimpinannya digugat di Pengadilan Mauritius oleh para penggugat yang terdiri dari First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI), dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL).

Substansi gugatan terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century, di mana para penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para penggugat haruslah menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara ketika diselamatkan oleh LPS beberapa tahun lalu.

Secara keseluruhan, para penggugat mengajukan tuntutan sebesar USD408 juta atau kurang lebih setara dengan Rp6,648 triliun. Para Penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik Para Tergugat senilai USD400 juta.

"Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa pada Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Purbaya mengatakan, sejak awal LPS telah langsung mengajukan upaya dan langkah hukum pembelaan, antara lain pengajuan surat keberatan yang memuat penetapan pengadilan yang telah mengizinkan untuk memanggil para pihak yang berada di luar Mauritius.

"Karena pengadilan di Mauritius sejatinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara, serta pemanggilan para pihak di Indonesia tidak dilakukan secara patut dan sah karena tidak mengindahkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia," kata Purbaya.

Selain itu, LPS juga telah mengajukan bantahan lain berupa kesaksian tersumpah (affidavit) antara lain melalui Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dan Wakil Pemerintah RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muzhar.

Mereka berdua menyatakan bahwa berdasarkan doktrin State Immunity, LPS patut dikeluarkan dari perkara karena kedudukan dan tindakan-tindakan yang dilakukan, khususnya terkait dengan penanganan resolusi bank adalah tindakan yang berlandaskan mandat undang-undang dan dilakukan secara profesional.

"Dan, dengan telah dikeluarkannya LPS dan mantan pimpinannya dari Main Case di Supreme Court of Mauritius, maka LPS dan mantan pimpinannya telah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan Para Penggugat yang dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada," kata Ary Zulfikar, pada kesempatan yang sama.

Dalam proses penanganan perkara ini LPS juga didukung penuh oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Tim LPS dan Kemenkumham RI melakukan kunjungan dan koordinasi secara langsung kepada Pemerintah Mauritius, guna menjelaskan sekaligus meminta dukungan mengenai kepentingan hukum LPS dalam perkara ini, yang notabene juga merupakan kepentingan hukum Pemerintah Indonesia.

LPS pun mengharapkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, khususnya terhadap penanganan perkara terkait lainnya yakni perkara Contempt of Court yang diajukan oleh Para Penggugat yang sama di Supreme Court of Mauritius (General Division), yang saat ini masih aktif namun statusnya tertahan (pending) karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.

Purbaya memastikan LPS terus mendukung Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengejar dan mengupayakan pengejaran dan pengembalian aset dimaksud, baik yang berada di Hong Kong, Jersey, ataupun negara lain yang prosesnya dilaksanakan melalui upaya Mutual Legal Assistance (MLA).

(NIA DEVIYANA)

Supreme Court of Mauritius atau Mahkamah Agung Mauritius mengabulkan tuntutan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mantan pimpinan LPS, yaitu Kartika Wirjoatmojo dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari kasus hukum yang terkait Bank Century.

Pada 2017 silam, LPS dan mantan pimpinannya digugat di Pengadilan Mauritius oleh para penggugat, antara lain oleh First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI), dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL). Para penggugat merupakan entitas yang terafiliasi dengan pemegang saham lama Bank Century, yakni Robert Tantular, Rafat Ali Rivvi, dan Hesham Al-Waraq.

Substansi gugatan tersebut terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century (berubah nama menjadi Bank Mutiara dan sekarang Bank Jtrust Indonesia). Para penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, mereka seharusnya menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada Bank Mutiara ketika diselamatkan oleh LPS beberapa tahun lalu.

Secara keseluruhan, para penggugat mengajukan tuntutan sebesar US$408 juta atau sekitar Rp6,65 triliun. Para penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik para tergugat senilai US$400 juta (Rp 6,5 triliun).

“Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (31/7).

Sekilas mengenai proses gugatan tersebut, sejak awal LPS telah langsung mengajukan upaya dan langkah hukum pembelaan. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengajukan surat keberatan yang memuat mengenai penetapan pengadilan yang telah mengizinkan untuk memanggil para pihak yang berada di luar Mauritius.

“Karena pengadilan di Mauritius sejatinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara, serta pemanggilan para pihak di Indonesia tidak dilakukan secara patut dan sah karena tidak mengindahkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia,” jelas Purbaya.

LPS juga telah mengajukan bantahan lain berupa kesaksian tersumpah (affidavit) antara lain melalui Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dan Wakil Pemerintah RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muhzar.

Mereka berdua menyatakan bahwa berdasarkan doktrin State Immunity, LPS patut dikeluarkan dari perkara. Pasalnya, kedudukan dan tindakan-tindakan yang dilakukan LPS terkait penanganan resolusi bank adalah tindakan yang berlandaskan mandat undang-undang dan dilakukan secara profesional.

“Dengan telah dikeluarkannya LPS dan mantan pimpinannya dari Main Case di Supreme Court of Mauritius, maka LPS dan mantan pimpinannya telah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan para penggugat yang dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada,” kata Ary Zulfikar.

Dalam proses penanganan perkara ini LPS juga didukung penuh oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Khususnya, Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Cahyo mengatakan Tim LPS dan Kemenkumham RI melakukan kunjungan dan koordinasi secara langsung kepada Pemerintah Mauritius, guna menjelaskan sekaligus meminta dukungan mengenai kepentingan hukum LPS dalam perkara ini. Masalah ini juga merupakan kepentingan hukum Pemerintah Indonesia.

LPS Kejar Terus Aset-aset Bank Century yang Disembunyikan

Cahyo mengungkapkan bahwa kasus ini dimulai dari kasus L/C fiktif dan tindak pidana perbankan yang memakan waktu lama. "Pada saat itu proses hukum di Indonesia belum inkracht sehingga harus menunggu inkracht dulu sebelum keputusan dari Indonesia ini bisa dieksekusi di pengadilan luar negeri," ujar Cahyo.

Untuk mengejar aset-aset Bank Century, LPS dan Ditjen AHU melakukan upaya hukum lintasnegara di Hong Kong, Jersey (wilayah yurisdiksi Inggris), dan Mauritius. Aset yang sudah berhasil disita di Hong Kong senilai US$6,1 juta dan di Jersey sekitar US$ 600.000.

"Dana (aset-aset Bank Century) sudah ditransfer ke dalam instrumen keuangan yang berbeda, salah satunya dalam Trust Fund," tuturnya.

Purbaya menambahkan, kasus hukum Bank Century adalah kasus yang rumit. Namun, dengan kerja sama dan bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM, LPS yakin bisa memenangkan kasus ini.

"LPS kembali mengharapkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat khususnya terhadap penanganan perkara terkait lainnya yakni perkara Contempt of Court yang diajukan oleh para penggugat yang sama di Supreme Court of Mauritius (General Division) yang saat ini masih aktif namun statusnya tertahan (pending) karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa," kata Purbaya.

Terkait dengan upaya penyitaan dan pengembalian asset-aset milik mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus Bank Century yang telah terbukti bersalah, LPS akan terus mendukung Kemenkum HAM untuk mengejar dan mengupayakan pengembalian aset yang berada di Hong Kong, Jersey, ataupun negara lain. Prosesnya akan dilaksanakan melalui upaya Mutual Legal Assistance (MLA).