Jakarta -

Proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan disebut mengalami penolakan dari masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah.

Dia mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Hal itu menjawab keterangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize. Edoardus mengatakan pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana proyek cetak sawah. Namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," katanya.

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Edoardus juga menyebut bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize mengatakan ada protes dari masyarakat adat di Papua Selatan terkait proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha). Pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana cetak sawah, namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," kata dia dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Mentan Bantah Ada Penolakan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Lalu, Edoardus kembali menanggapi bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

(ada/ara)

KULONPROGO, iNews.id - Puluhan warga Gayam, Donomulyo, Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, DIY menanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi protes dilakukan lantaran jalan rusak sejak 2013 atau sudah 10 tahun lebih tak kunjung diperbaiki hingga saat ini.

“Semoga pemerintah yang berwenang segera memperbaiki jalan ini,” ujar Isdianto, warga setempat, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, Jalan Gayam merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kapanewon Nanggulan dengan Pengasih, Girimulyo dan kapanewon lainnya. Jalan ini juga menjadi akses utama warga menuju ke pasar, sekolah dan pusat pemerintahan.

“Sebelumnya warga sudah memasang spanduk berisi keluhan tapi tidak ada respons,” katanya.

Warga lainnya Yulianto mengatakan, Jalan Gayam ini memiliki panjang 10 kilometer. Akses ini menghubungkan Nanggulan dengan Kapanewon Girimulyo. Lantaran rusak, aksesibilitas warga menjadi terganggu.

Dulu akses ini merupakan jalan kabupaten. Namun belakangan status jalan diturunkan menjadi jalan lingkungan atau jalan desa. Warga juga tidak pernah tahu menahu dan tak pernah dilibatkan dalam penurunan status jalan tersebut.

"Jadi dulu ini dari kabupaten dialihkan ke jalan desa," ucapnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LMPK) Banyuroto Bambang Nurcahyo mengatakan, kerusakan jalan ini sudah cukup parah. Namun upaya perbaikan tak kunjung dilakukan, apalagi dengan status jalan diturunkan.   

“Ini puncak kekesalan warga, karena jalan sudah lama rusak tak kunjung diperbaiki. Kami akan fasilitasi warga yang akan audiensi ke Pemkab Kulonprogo,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan protes buruh soal aturan pengupahan dan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Yassierli meminta waktu untuk mempelajari aturan-aturan tersebut. Namun, dia meyakini akan ada arahan dari Presiden Prabowo Subinto mengenai pengupahan.

"Regulasi, ini mohon beri kami waktu dulu. Saya belum bisa menyampaikan seperti apa tentu saya yakin yang pertama Bapak Presiden pasti sudah punya arahan seperti apa," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Yassierli juga mengatakan akan melibatkan pakar dan ahli hukum untuk mempelajari lebih lanjut Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Kedua nanti kami juga didukung oleh para tim pakar ya dari ahli hukum, mencoba melihat seperti apa dan juga nanti kita akan coba lihat dari pelaksanaan selama ini seperti apa," terangnya.

Untuk diketahui, terkait PP pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

Sementara terkait UU Cipta Kerja, buruh menuntut agar kebijakan itu dicabut. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebut secara khusus aturan yang merugikan pekerja adalah klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan," dalam keterangannya.

Simak Video: PKS Ternyata Usulkan Prof Yassierli untuk Kabinet Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Lantas berapa gaji hakim saat ini hingga menuai protes?

Gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Dalam PP tersebut hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:
a. tunjangan istri/suami sebesar 10%
b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Berikut gaji pokok hakim berdasarkan golongan, dikutip dari PP 94/2012:

Masa kerja 0-1 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.064.100
IIIb Rp 2.151.400
IIIc Rp 2.242.400
IIId Rp 2.337.300
IVa Rp 2.436.100
IVb Rp 2.539.200
IVc Rp 2.646.600
IVd 2.758.500
IVe 2.875.200

Masa kerja 2-3 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.125.700
IIIb Rp 2.215.700
IIIc Rp 2.309.400
IIId Rp 2.407.100
IVa Rp 2.508.900
IVb Rp 2.615.000
IVc Rp 2.725.600
IVd Rp 2.840.900
IVe Rp 2.961.100

Masa kerja 4-5 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.189.200
IIIb Rp 2.281.800
IIIc Rp 2.378.300
IIId Rp 2.478.900
IVa Rp 2.583.800
IVb Rp 2.693.100
IVc Rp 2.807.000
IVd Rp 2.925.700
IVe Rp 3.049.500

Masa kerja 6-7 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.254.600
IIIb Rp 2.349.900
IIIc Rp 2.449.300
IIId Rp 2.552.900
IVa Rp 2.660.900
IVb Rp 2.773.500
IVc Rp 2.890.800
IVd Rp 3.013.100
IVe Rp 3.140.500

Masa kerja 8-9 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.347.100
IIIb Rp 2.420.100
IIIc Rp 2.522.500
IIId Rp 2.629.200
IVa Rp 2.740.400
IVb Rp 2.856.300
IVc Rp 2.977.100
IVd Rp 3.103.100
IVe Rp 3.234.300

Masa Kerja 10-11 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.450.100
IIIb Rp 2.523.600
IIIc Rp 2.599.300
IIId Rp 2.707.700
IVa Rp 2.822.200
IVb Rp 2.941.600
IVc Rp 3.066.000
IVd Rp 3.195.700
IVe Rp 3.330.900

Masa kerja 12-13 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.557.600
IIIb Rp 2.634.300
IIIc Rp 2.713.400
IIId Rp 2.794.800
IVa Rp 2.906.500
IVb Rp 3.029.400
IVc Rp 3.157.600
IVd Rp 3.291.100
IVe Rp 3.430.300

Masa kerja 14-15 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.669.800
IIIb Rp 2.749.900
IIIc Rp 2.832.400
IIId Rp 2.917.400
IVa Rp 3.004.900
IVb Rp 3.119.900
IVc Rp 3.251.800
IVd Rp 3.389.400
IVe Rp 3.532.800

Masa kerja 16-17 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.787.000
IIIb Rp 2.870.600
IIIc Rp 2.956.700
IIId Rp 3.045.400
IVa Rp 3.136.800
IVb Rp 3.230.900
IVc Rp 3.348.900
IVd Rp 3.490.600
IVe Rp 3.638.200

Masa kerja 18-19 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.909.300
IIIb Rp 2.996.600
IIIc Rp 3.086.500
IIId Rp 3.179.100
IVa Rp 3.274.500
IVb Rp 3.372.700
IVc Rp 3.473.900
IVd Rp 3.594.800
IVe Rp 3.746.900

Masa kerja 20-21 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.037.000
IIIb Rp 3.128.100
IIIc Rp 3.221.900
IIId Rp 3.318.600
IVa Rp 3.418.200
IVb Rp 3.520.700
IVc Rp 3.626.300
IVd Rp 3.735.100
IVe Rp 3.858.700

Masa kerja 22-23 tahun
Gologan

IIIa Rp 3.170.300
IIIb Rp 3.265.400
IIIc Rp 3.363.300
IIId Rp 3.464.200
IVa Rp 3.568.200
IVb Rp 3.675.200
IVc Rp 3.785.500
IVd Rp 3.899.000
IVe Rp 4.016.000

Masa kerja 24-25 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.309.400
IIIb Rp 3.408.700
IIIc Rp 3.510.900
IIId Rp 3.616.300
IVa Rp 3.724.800
IVb Rp 3.836.500
IVc Rp 3.951.600
IVd Rp 4.070.100
IVe Rp 4.192.200

Masa kerja 26-27 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.454.600
IIIb Rp 3.558.300
IIIc Rp 3.665.000
IIId Rp 3.775.000
IVa Rp 3.888.200
IVb Rp 4.004.900
IVc Rp 4.125.000
IVd Rp 4.248.800
IVe Rp 4.376.200

Masa kerja 28-29 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.606.200
IIIb Rp 3.714.400
IIIc Rp 3.825.900
IIId Rp 3.940.600
IVa Rp 4.058.800
IVb Rp 4.180.600
IVc Rp 4.306.000
IVd Rp 4.435.200
IVe Rp 4.568.300

Masa kerja 30-31 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.764.500
IIIb Rp 3.877.400
IIIc Rp 3.993.800
IIId Rp 4.113.600
IVa Rp 4.237.000
IVb Rp 4.364.100
IVc Rp 4.495.000
IVd Rp 4.629.900
IVe Rp 4.768.700

Masa kerja 32 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.929.700
IIIb Rp 4.047.600
IIIc Rp 4.169.000
IIId Rp 4.294.100
IVa Rp 4.422.900
IVb Rp 4.555.600
IVc Rp 4.692.300
IVd Rp 4.833.000
IVe Rp 4.978.000

Berikut besaran tunjangan hakim:

Dalam pasal 4, dituliskan bahwa tunjangan jabatan hakim sebagia mana dimaksud pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas dan kelas pengadilan.

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti:

Ketua/Kepala Rp 40.200.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 36.500.000
Hakim Utama/Mayjen/ Laksda/Marsda TNI Rp 33.300.000
Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI Rp 31.100.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 29.100.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 27.200.000

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)

Ketua/Kepala Rp 27.000.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 24.500.000
Hakim Utama Rp 24.000.000
Hakim Utama Muda Rp 22.400.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 21.000.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 19.600.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 18.300.000
Hakim Pratama Utama Rp 17.100.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 16.000.000
Hakim Pratama Muda Rp 14.900.000
Hakim Pratama Rp 14.000.000

Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Dilmil tipe A

Ketua/Kepala Rp 23.400.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 21.300.000
Hakim Utama Rp 20.300.000
Hakim Utama Muda Rp 19.000.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 17.800.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 16.600.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 15.500.000
Hakim Pratama Utama Rp 14.500.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 13.500.000
Hakim Pratama Muda Rp 12.700.000
Hakim Pratama Rp 11.800.000

Pengadilan Kelas IB, Dilmil tipe B

Ketua/Kepala Rp 20.200.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 18.400.000
Hakim Utama Rp 17.200.000
Hakim Utama Muda Rp 16.100.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 15.100.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 14.100.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 13.100.000
Hakim Pratama Utama Rp 12.300.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 11.500.000
Hakim Pratama Muda Rp 10.700.000
Hakim Pratama Rp 10.030.000

Pengadilan Kelas II

Ketua/Kepala Rp 17.500.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 15.900.000
Hakim Utama Rp 14.600.000
Hakim Utama Muda Rp 13.600.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 12.800.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 11.900.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 11.100.000
Hakim Pratama Utama Rp 10.400.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 9.700.000
Hakim Pratama Muda Rp 9.100.000
Hakim Pratama Rp 8.500.000

Tunjangan Kemahalan

Zona 2
Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Rp 1.350.000

Zona 3
Papua, Irian Jaya Barat, Maluku. Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan Rp 2.400.000

Zona 3 Khusus
Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara) Rp 10.000.000

(ada/rrd)

PT KAI berencana melakukan sterilisasi di kawasan Bong Suwung, Yogyakarta. Para warga Bong Suwung yang tergabung dalam Aliansi Bong Suwung pun menggeruduk kantor PT KAI Daop 6 di Lempuyangan, Kota Yogyakarta, Selasa (24/9).

Pantauan kumparan, para warga datang menggunakan bus kemudian mereka berorasi di depan kantor. Sementara, ada perwakilan warga yang masuk ke kantor dan beraudiensi dengan PT KAI.

"Pada intinya tuntutan kami untuk penataan dan juga bukan berarti (melakukan) penggusuran ya, artinya bisa dilakukan pemagaran ditolak dengan alasan itu masuk area wilayah PT KAI," kata pengacara yang juga tergabung di Aliansi Bong Suwung, Restu Baskara, ditemui di lokasi.

Sterilisasi kawasan Bong Suwung ini berdampak ke 226 jiwa di mana 38 di antaranya anak-anak, 50 lansia, dan 3 merupakan penyandang disabilitas.

"Yang tinggal itu 164 jiwa. Tetapi kalau total sama dari luar Bong Suwung tapi kerja di Bong Suwung itu 226 jiwa," jelasnya.

Restu menjelaskan soal tuntutan relokasi, dalam audiensi PT KAI menjelaskan relokasi bukan kewenangan PT KAI. Sementara untuk kompensasi PT KAI hanya akan memberikan ongkos bongkar bangunan.

"Sebesar Rp 200 ribu per meter untuk yang semi permanen. Dan juga PT KAI juga akan menambah ongkos angkut bangunan sebesar Rp 500 ribu per rumah. Yang itu harus dijawab jangka waktunya besok Jumat oleh warga Bong Suwung," bebernya.

Warga meminta agar ada penundaan sterilisasi karena ada surat dari DPRD Kota Yogya dan juga ORI DIY yang meminta penundaan sterilisasi karena ada indikasi malaadministrasi.

"Dan harus berembug dulu ketika DPRD Kota dan Provinsi sebagai wakil rakyat yang sudah menyurati PT KAI," katanya.

Seharusnya, menurut Restu PT KAI harus bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk memikirkan nasib warga Bong Suwung. Sebelum ini, warga juga sudah memperjuangkan nasibnya ke sejumlah instansi pemerintah.

"Tetapi kenyataannya tidak dilakukan," ujarnya.

Lanjutnya, tuntutan masyarakat pada titik terendahnya adalah meminta ongkos kompensasi ditambah. Menurutnya paling tidak satu orang membutuhkan Rp 30 juta.

"Kebutuhan untuk yang punya warung sampai bisa membangun kembali untuk satu tahun itu per warung Rp 30 juta, per orang. Tapi itu ditolak," katanya.

Sementara itu, Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengatakan pihaknya telah berunding dengan perwakilan warga Bong Suwung.

Perundingan ini terkait rencana sterilisasi aset Daop 6 yang berada di kawasan Bong Suwung seluas 2800 m2 yang berlokasi di Jlagran, Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta.

Krisbiyantoro mengatakan sterilisasi akan bergerak sesuai prosedur dan ketentuan.

"Daop 6 Yogyakarta sudah melayangkan Surat Peringatan ketiga pada 20 September 2024 yang berlaku selama 7 (tujuh) hari ke depan atau berakhir Kamis tanggal 26 September. KAI Daop 6 masih memberikan batas waktu hingga Jumat (27/9) jam 15.00 WIB bagi yang sepakat menerima kompensasi uang biaya bantu bongkar dan bantu angkut," kata Kris.

Dia membenarkan biaya bantu bongkar ke warga adalah Rp 200 ribu per meter persegi untuk bangunan semi permanen, Rp 250 ribu per meter persegi untuk bangunan permanen. Lalu Rp 500 ribu untuk biaya bantu angkut per hunian.

"Setelah tanggal 27 September 2024, Daop 6 Yogyakarta sudah bisa melakukan sterilisasi. Kondisi saat ini hampir 50% warga Bong Suwung sudah sepakat dengan rencana sterilisasi tersebut dan sebagian sudah menerima uang tanda sepakat untuk pembongkaran," terangnya.

"Kawasan Bong Suwung merupakan kawasan yang masih berada di area emplasemen Stasiun Yogyakarta. Dengan dilakukannya sterilisasi tentu akan mengembalikan fungsi emplasemen tersebut untuk kegiatan operasional kereta api," pungkas Krisbiyantoro.

Jakarta -

Sekitar 2.500 ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek menggelar aksi demo hari ini. Aksi rencananya dilakukan hari ini sekitar pukul 12.00 WIB di sekitar Jalan Medan Merdeka barat dan sekitar kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain aksi demo, ojol dan kurir juga dikabarkan tidak akan mengambil orderan penumpang pada hari ini. Pengguna jasa diminta mencari atau menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

"Driver Ojek Online se-Jabodetabek dan se-Indonesia tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun (Food, Ride, dan Paket) pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai jam yang belum bisa ditentukan," tulis pesan yang dilihat detikcom, Kamis (29/8/2024).

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Menurutnya sejumlah ojol, terutama yang melakukan aksi, berencana tidak mengaktifkan layanan jasa mereka.

"Mungkin untuk sebagian rekan-rekan kita akan seperti itu, khususnya yang sedang melaksanakan aksi hari ini tidak mengambil atau mengaktifkan," katanya kepada detikcom.

"Tidak mengaktifkan artinya mau barang, makanan maupun penumpang tidak diambil semua bagi peserta aksi dan ojek online yang ikut serta dalam solidaritas," tambah dia.

Gerakan tidak mengambil orderan penumpang ini khususnya bakal dilakukan hari ini saja. Terkait imbauan dari aplikator yang meminta ojol tidak melakukan aksi tersebut, Igun melihat hal tersebut dilakukan untuk menjaga bisnis mereka. Tapi ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi perlu dilakukan.

"Normatif ya agar kegiatan bisnis mereka tidak terganggu. Artinya apa yang dilakukan rekan-rekan aksi mungkin dari perusahaan aplikasi akan mengganggu baik itu pelanggan maupun cash flow bisnis mereka, ekosistem bisnis mereka," bebernya.

Adapun aksi hari ini membawa tuntutan utama soal tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah. Menurut Igun, kewenangan itu seharusnya ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia menyebut saat ini terjadi perang harga di lapangan imbas belum adanya regulasi dari pemerintah.

Simak Video: Jelang Demo Driver Ojol, Ini Kata Grab

[Gambas:Video 20detik]

(ily/fdl)

Jakarta -

Ribuan ojek online (ojol) menggelar aksi demo dan berencana tidak mengambil orderan hari ini. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah.

Rencana tersebut lantas direspons Rosel Lavina, Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia. Ia menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasinya beberapa layanan ke penumpang.

"Di sisi lain, kami juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasinya beberapa layanan kami dikarenakan rencana aksi demonstrasi," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (29/8/2024).

Rosel memastikan operasional Gojek akan berjalan secara normal dan konsumen bisa tetap menggunakan layanan seperti biasa. Ia lalu mengimbau kepada para ojol agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. Rosel lantas mengingatkan tindakan tegas yang disiapkan Gojek kepada pihak yang merugikan mitra dan pelanggan mereka.

"Kami menegaskan bahwa operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa. Kami juga mengimbau kepada mitra driver agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. Gojek akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap pelanggan maupun mitra kami," ujarnya.

Rencana ojol tidak mengambil orderan selama menggelar aksi hari ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Menurutnya sejumlah ojol, terutama yang melakukan aksi, berencana tidak mengaktifkan layanan jasa mereka.

"Mungkin untuk sebagian rekan-rekan kita akan seperti itu, khususnya yang sedang melaksanakan aksi hari ini tidak mengambil atau mengaktifkan," katanya kepada detikcom.

"Tidak mengaktifkan artinya mau barang, makanan maupun penumpang tidak diambil semua bagi peserta aksi dan ojek online yang ikut serta dalam solidaritas," tambah dia.

Gerakan tidak mengambil orderan penumpang ini khususnya bakal dilakukan hari ini saja. Terkait imbauan dari aplikator yang meminta ojol tidak melakukan aksi tersebut, Igun melihat hal tersebut dilakukan untuk menjaga bisnis mereka. Tapi ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi perlu dilakukan.

Simak Video: Ribuan Driver Ojol Siap Demo, Ini Isi Tuntutannya

[Gambas:Video 20detik]

(ily/fdl)

Jakarta -

Gabungan ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar demo hari ini dan berencana tidak akan mengambil orderan penumpang. Ojol protes terhadap tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah sehingga menimbulkan perang harga.

Terkait aksi itu, Head of Corporate Affairs Gojek, Rosel Lavina, mengimbau penyampaian aksi dilakukan secara kondusif dan tertib. Menurutnya mitra driver Gojek selama ini juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang dimiliki perusahaan.

"Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Selama ini, mitra driver aktif Gojek juga menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang kami miliki," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (19/8/2024).

Sebelumnya Grab Indonesia juga buka suara soal rencana demo ojol. Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia mengatakan, pihaknya senantiasa menghargai hak mitra pengemudi untuk menyuarakan pendapatnya.

Menurutnya, Grab juga menyediakan wadah bagi mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, termasuk melalui layanan Grab Support maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala.

"Grab senantiasa menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya dalam keterangan kepada detikcom, Rabu (28/8/2024).

Ia menambahkan, penting untuk diketahui bahwa besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, dan kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

"Kami menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen. Seluruh biaya promosi yang Grab gunakan berasal dari perusahaan dan didesain untuk membantu meningkatkan permintaan dari konsumen, yang pada akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para Mitra Pengemudi secara positif," bebernya.

Simak Video: Jelang Demo Driver Ojol, Ini Kata Grab

[Gambas:Video 20detik]

(ily/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima danmemfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero)dengan perwakilan pemegang polis di Kantor OJK, pada Selasa (20/8/2024).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh DeputiKomisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PelindunganKonsumen OJK Rizal Ramadhani serta dihadiri oleh perwakilan manajemenJiwasraya dan enam orang perwakilan pemegang polis yang menolak skemarestrukturisasi dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada PT Asuransi Jiwa IFG(IFG life).

Dalam kesempatan tersebut, Rizal mengatakan bahwa OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi dan mengharapkan para pemegang polis dapat menyampaikanaspirasinya kepada pihak Jiwasraya yang hadir dalam pertemuan tersebut secaralangsung. Dia menjelaskan pernyataan tidak keberatan atas Rencana PenyehatanKeuangan (RPK) yang disampaikan Jiwasraya adalah dalam kerangka pelindungan konsumen.

"Terkait penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, OJK memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi," kata Rizal dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, Rizal menyebut berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi.

Adapun informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7%) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada IFG Life.

Pada pertemuan dimaksud, Rizal mengungkap, pemegang polis meminta agar pemegang saham ataupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis yang telah diputus pengadilan. Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK pun menghormati seluruhproses hukum yang berjalan.

"Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan danmenindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," tandas Rizal.

Jakarta: Viral di media sosial video memperlihatkan seorang pesepeda protes kepada petugas polisi lalu lintas. Pesepeda tersebut diketahui tak terima karena dilarang melintas
di jalur cepat Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin di atas pukul 06.00 WIB.

Video viral tersebut dibagikan akun instagram @kamerapengawas.id. Dalam video tersebut terlihat pesepeda menyampaikan keluhannya.

"Saya mohon izin kepada siapapun yang berwenang. Saya minta masih diberikan waktu pak. Saya berangkat dari masjid selesai azan jam 4.45 WIB, saya berangkat jam 5 pagi saya berusaha untuk berolahraga di sini hanya empat putaran. Ini adalah jalur yang aman buat pesepeda pak. Kenapa jam 6 kami dihalang-halangi," kata pesepeda dalam video viral yang diunggah akun instagram @kamerapengawas.id, Rabu 24 Juli 2024.
Petugas polisi menila protes pesepeda tersebut salah alamat. Polisi itu kemudian meminta pesepeda untuk mengadukan kepada pemerintah daerah.

"Ke Pemda. Ke gubernur pak," ucap polisi.

Penjelasan Polisi

Terkait protes pesepeda yang viral tersebut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman buka suara. Ia menyebut peristiwa tersebut memperlihatkan pesepeda yang egois.

"Kalau kami bukan cekcok, kami hanya ngasih arahan. Kalau ada masyarakat enggak mau peduli, berarti orang itu enggak mau peduli sama orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri," kata Latif kepada wartawan, Rabu 24 Juli 2024.

Latif menegaskan pihaknya tidak bisa menuruti kemauan pesepeda tersebut. Petugas di lapangan menjalankan tugasnya sesuai aturan yang ada.

"Kasihan masyarakat yang akan bekerja mencari uang. Kalau mereka kan hanya olahraga, olahraga kan sudah ada waktunya, ketentuannya," tegas Latif.

Baca juga: Viral Pesepeda Ini Ngamuk ke Polisi gegara Diingatkan Aturan Bersepeda di Sudirman

Aturan Bersepda di Jalur Cepat

Latif menjelaskan aturan bagi pesepeda yang melintas di jalur cepat. Pesepeda diperbolehkan menggunakan jalan raya Sudirman-Thamrin pada hari kerja Senin-Jumat sampai pukul 06.00 WIB pagi.

"Mereka mau berolahraga, silakan di Sabtu-Minggu, dan jalur sepeda kan sudah ada. Kalau hari biasa, Senin sampai Jumat, kalau sudah di atas jam 6, wajib masuk jalur sepeda. Kan sudah ada jalur sepedanya dan jalur umum untuk masyarakat yang akan beraktivitas untuk bekerja," bebernya.

(RUL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi keberatan dari pihak Sandra Dewi terkait 88 tas mewah miliknya yang disita sebagai barang bukti dalam kasus dugaan korupsi yang menimpa suaminya, Harvey Moeis. Kuasa hukum Sandra Dewi menegaskan, kliennya tetap akan bersikap kooperatif.

"Itu hak dia (untuk menyampaikan keberatan)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Harli mengatakan akan ada ruang pembuktian dalam prosesnya untuk mencari kebenaran terkait status hukum tas-tas tersebut. "Sudah saya sampaikan, ada ruang pembuktian yang akan dilakukan dalam proses persidangan," kata dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur, menegaskan bahwa barang bukti tas mewah yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan merupakan hasil jerih payah Sandra Dewi. "Ada 88 tas bermerek. Semua itu hasil yang didapat dari hasil keringat ibu SD yang telah diklarifikasi oleh penyidik," kata Harris, Senin (22/7/2024).

Harris menyampaikan, hal tersebut terkait penyerahan barang bukti berikut tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015 hingga 2022. Ditegaskan bahwa tas tersebut hasil dari strategi pemasaran untuk promosi (endorsement) yang dijalankan Sandra Dewi dalam pekerjaannya.

"Nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM atau tidak," ujarnya.

Ia mengatakan artis wanita itu merasa keberatan tasnya disita dalam kasus dugaan korupsi Timah. Diketahui, Kejaksaan Agung menyita sejumlah mobil mewah, tanah, tas dan jam tangan hingga dolar Amerika Serikat (AS) sebagai barang bukti dari tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim.

Adapun barang bukti yang disita dari Harvey Moeis, yakni 11 bidang tanah dan bangunan yang dirinci rincian empat berada di wilayah Jakarta Selatan, lima di Jakarta Barat dan dua di Tangerang. Kemudian, delapan unit mobil, yakni dua unit Ferrari, satu unit Mercedes-Benz, satu unit Force, satu Rolls-Royce, satu Mini Cooper, satu unit Lexus dan satu Vellfire.

Selain itu, ada pula tas bermerek sebanyak 88 unit, perhiasan sejumlah 141 buah, mata uang asing 400 ribu dolar AS, uang Rp13,5 miliar, dan logam mulia.