Bisnis.com, JAKARTA — Tigaemiten menaratelekomunikasi yakniTOWR,MTELdanTBIGmembukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih untuk kinerja periode Januari–September 2024.

Kendati begitu, persentase pertumbuhan untuktop linedanbottom linedi antara ketiga emiten menara telekomunikasi tersebut berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten menaraGrup Telkom PTDayamitra TelekomunikasiTbk. (MTEL) atau Mitratel membukukan kinerja positif hingga kuartal III/2024 dengan ditopang pertumbuhan pendapatan sewa menara telekomunikasi.

Prospek pertumbuhan pendapatan dan juga laba bersih MTEL pun diyakini bakal berlanjut hingga akhir 2024 dan sepanjang tahun depan seiring permintaan berkelanjutan dari peningkatan jaringan operator jaringan seluler (mobile network operator/MNO), pertumbuhan bisnisfiber to the tower(FTTT), dan peningkatan margin profitabilitas akibat suku bunga yang lebih rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara Grup Telkom PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel mencatatkan peningkatan pendapatan dan laba bersih hingga akhir kuartal III/2024. Laba bersih Mitratel naik menjadi Rp1,53 triliun pada periode sembilan bulan tahun 2024.

Berdasarkan laporan keuangannya, Mitratel mencatatkan pendapatan sebesar Rp6,81 triliun hingga akhir September 2024. Pendapatan ini naik 8,69% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,27 triliun.

Pendapatan MTEL ini dikontribusi dari pendapatan sewa menara sebesar Rp6,33 triliun, pendapatan jasa konstruksi senilai Rp452,2 miliar, dan pendapatan jasa dan sewa listrik sebesar Rp30,5 miliar.

Berdasarkan pelanggannya, pendapatan MTEL dikontribusi dari PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel sebesar Rp3,73 triliun, PT Indosat Tbk. (ISAT) Rp,132 triliun, dan PT XL Axiata Tbk. (EXCL) senilai Rp781,9 miliar.

Secara persentase, pendapatan dari Telkomsel berkontribusi sebesar 55% terhadap total pendapatan Mitratel, lalu 19% total pendapatan MTEL dikontribusi ISAT, dan sebesar 11% oleh EXCL.

Meningkatnya pendapatan tersebut turut meningkatkan beban pokok pendapatan MTEL menjadi Rp3,32 triliun, atau naik 3,87% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,2 triliun.

Meski pendapatan tersebut meningkat, laba bruto MTEL juga tercatat naik menjadi Rp3,49 triliun. Laba bruto ini naik 13,71% dibandingkan akhir kuartal III/2023 yang sebesar Rp3,07 triliun.

Alhasil, laba tahun berjalan MTEL naik 7,14% menjadi Rp1,53 triliun di akhir September 2024, dari sebelumnya Rp1,43 triliun di akhir September 2023. Laba per saham MTEL pun tumbuh menjadi Rp19 per saham di akhir kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp17 per saham secara tahunan atau year on year (YOY).

Mitratel membukukan total aset sebesar Rp56,97 triliun di akhir September 2024, turun dari sebelumnya sebesar Rp57,01 triliun di akhir Desember 2023.

Jumlah liabilitas MTEL tercatat naik menjadi Rp23,37 triliun pada 30 September 2024, dari sebelumnya Rp22,97 triliun di 31 Desember 2023.

Di sisi lain, total ekuitas MTEL turun menjadi Rp33,6 triliun di akhir kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp34,03 triliun di akhir Desember 2023.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerataan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Tujuannya untuk memperkuat layanan digital hingga ke wilayah terpencil, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Ya harus dilanjutkan, dan ini sudah bagus on the track harus dilanjutkan dan lebih komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Diketahui, Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," tuturnya.

Namun pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.

Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Ia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang. Apalagi, hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.

"Kebayang 1 orang dikasih proyek Rp2 miliar bank, itu sudah bisa menghire atau merekrut 10-15 karyawan, bisa membiayai mereka, gaji dan sebagainya. Dan ini sudah bisa kredit rumah, kredit kantor dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi peluang yang sangat bagus ke depan untuk melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM," kata dia.

Upaya Kemenkominfo dalam mengikis kesenjangan akses internet tidak hanya dilakukan melalui pembangunan proyek BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa BTS di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).

Selain itu pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

?Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," ujarnya.

Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

?Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.

Bukti konkret lain pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Bantuan itu disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital.

Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.

"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,? ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto.

Berdasarkan catatan Kominfo, penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada eks Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Muhammad Feriandi Mirza.

Feriandi Mirza dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta dalam dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dikelola Bakti Kemenkominfo.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Feriandi Mirza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Feriandi Mirza dinilai telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana badan, Feriandi Mirza juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair empat bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 300 juta.

“Terhadap uang sejumlah Rp 300.000.000 yang telah dilakukan penyitaan secara sah maka diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa,” kata hakim Dennie.

Atas putusan ini, Feriando Mirza dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan pikir-pikir. Kedua pihak diberikan kesempatan tujuh hari untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut.

Dalam perkara ini, Feriandi Mirza didakwa turut sera telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun.

Feriandi disebut berperan melakukan aksi kongkalikong bersama dengan terdakwa eks Direktur Utama (Dirut) Bakti Kemenkominfo Anang Achmad Latif untuk mengkondisikan perencanaan guna memenangkan penyedia tertentu dalam proyek pengadaan menara BTS 4G ini.

Dalam kasus ini, Kejagung telah membawa belasan orang menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mereka adalah eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; eks Menkominfo Johnny G Plate; eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak.

Kemudian, eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto; eks Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Berikutnya, eks Kepala Hudev UI, Moh. Amar Khoerul Umam; Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki dan Direktur Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi dan seorang swasta bernama Sadikin Rusli juga terjerat kasus ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memutuskan untuk merelokasiBase Transceiver Station(BTS) di wilayah kahar, imbas tidak adanya jaminan keselamatan para pekerja.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan bahwa membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.

“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” kata Fadhilah dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Fadhilah menjelaskan bahwa membangun BTS berbeda dengan akses internet. Untuk membangun BTS, lanjut dia, memerlukan lahan.

Di sisi lain, Fadhilah menerangkan bahwa akses internet tidak memerlukan lahan, melainkan membutuhkan konfirmasi wilayah yang dibangun tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband, dan harus dialiri listrik.

Lebih lanjut, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu Bakti dalam pengajuan lokasi pembangunan yang valid. Meski adanya relokasi, Fadhilah meminta agar semua kantor utama harus terpasang aliran listrik.

Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1. Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Sementara itu, Bakti juga telah menggandeng pemerintah daerah (pemda) dari 30 kabupaten di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan BTS Bakti yang belum terselesaikan.

Kerja sama dengan 30 kabupaten yang dimaksud antara lain Kabupaten Paniai, Deiyai, Pulau Taliabu, Seram Bagian Barat, Melawi, Nunukan, Lamandau, Nias Barat, Kaimana, Boven Digoel, Tambrauw, Sorong, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Kupang, Flores Timur, Timor Tengah Utara, Alor, Buru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Puncak Jaya, Sorong Selatan, Jayawijaya, Raja Ampat, Seram Bagian Timur, Manokwari, Maluku Tengah, Donggala, dan Buol.

Seperti diketahui, Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun telekomunikasi dari pinggiran.

Fadhilah menjelaskan bahwa pembangunan BTS merupakan salah satu pilar utama dalam program pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Tercatat, Bakti telah membangun 1.682 BTS 4G USO dan 4.995 BTS 4G dari target 5.618 site.