JAKARTA, investor.id - PT AIA Financial (AIA) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek) menjalin kemitraan untuk program Gerakan Sekolah Sehat. Ini menjadi momentum resmi AIA memasuki tahun kedua menjadi mitra Gerakan Sekolah Sehat Kemendikbud Ristek melalui program AIA Healthiest Schools.

Chief Marketing Officer AIA Kathryn Parapak mengatakan, kolaborasi dengan Kemendikbud Ristek sejalan dengan komitmen pihaknya dalam membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Melalui program AIA Healthiest Schools, kami ingin menjaga kualitas hidup generasi masa depan Indonesia, agar kompeten dan memiliki daya saing tinggi.

“Kami sangat mengapresiasi kepercayaan dari Kemendikbud Ristek, kami percaya, kolaborasi ini dapat membantu mewujudkan cita – cita Generasi Emas 2045,” ungkap Kathryn dalam keterangan pers, Selasa (22/10/2024).

Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek Iwan Syahril mengatakan, Kemendikbud Ristek mengapresiasi segala bentuk dukungan dari mitra-mitra dalam GSS. Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.

“Mari terus kita tingkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan satuan pendidikan, agar terwujudnya peningkatan kualitas pembelajaran, untuk anak Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berkarakter,” ujar Iwan, dalam pembukaan gelar wicara, di Jakarta, Kamis (17/10).

Program AIA Healthiest School menyediakan materi pembelajaran yang dirancang khusus untuk siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Program AHS ini berfokus pada empat pilar utama, yaitu Makan Sehat, Kesehatan Mental, Gaya Hidup Aktif, dan Sehat & Lestari. Materi ini dapat dimanfaatkan oleh guru di Indonesia untuk mengajarkan dan membangun kebiasaan sehat di kalangan siswa.  

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan, ada kemungkinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bakal dipecah menjadi tiga kementerian.

Nadiem menyatakan, di pengujung masa jabatannya saat ini, ia tengah melakukan transisi untuk pembentukan tiga kementerian tersebut.

"Pasti sukses menteri berikutnya. Kan, sekarang saya mentransisi ketiga menteri. Jadi berbeda, jadi tergantung ada (Kementerian) Kebudayaan, Dikti (Pendidikan Tinggi), dan Diknas (Pendidikan Nasional), ya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Nadiem berharap ketiga menteri baru tersebut mampu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk melanjutkan program Merdeka Belajar yang diinisiasi pada masa kepemimpinannya.

"Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan (program) Merdeka Belajar. Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan," tutur Nadiem.

Eks bos Gojek ini juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas dukungan terhadap program-program yang diinisiasi oleh Kemendikbud Ristek selama lima tahun terakhir.

Nadiem mengaku tidak akan bisa mentransformasi kurikulum, Kampus Merdeka, ataupun Asesmen Nasional tanpa kontribusi banyak pihak.

Sementara itu, Nadiem mengaku bakal fokus pada keluarga setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.

"Belum tahu (mau ke mana), mungkin sama keluarga saja, saya punya bayi baru. Jadi saya ingin berpamitan dan terima kasih juga hari ini," kata Nadiem.

Sinyal dipecahnya Kemendikbud Ristek sudah terlihat ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menterinya pada awal pekan ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang dipanggil oleh Prabowo mengungkapkan bahwa ia ditugaskan untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Pak Prabowo pertama menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Abdul Mukti usai bertemu dengan Prabowo, Senin (14/10/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nadiem Ungkap Kemungkinan Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi Tiga Kementerian ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/18/14311931/nadiem-ungkap-kemungkinan-kemendikbud-ristek-dipecah-jadi-tiga-kementerian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan, ada kemungkinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bakal dipecah menjadi tiga kementerian.

Nadiem menyatakan, di penghujung masa jabatannya saat ini, ia tengah melakukan transisi untuk pembentukan tiga kementerian tersebut.

"Pasti sukses menteri berikutnya. Kan, sekarang saya mentransisi ketiga menteri. Jadi berbeda jadi tergantung ada (Kementerian) Kebudayaan, Dikti (Pendidikan Tinggi), dan Diknas (Pendidikan Nasional, ya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Nadiem berharap, ketiga menteri baru tersebut mampu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk melanjutkan program Merdeka Belajar yang diinisiasi pada masa kepemimpinannya.

"Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan (program) Merdeka Belajar. Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan," tutur Nadiem.

Eks bos Go-Jek ini juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas dukungan terhadap program-program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek selama lima tahun terakhi.

Nadiem mengaku tidak akan bisa mentransformasi kurikulum, kampus merdeka, maupun asesmen nasional tanpa kontribusi banyak pihak.

Sementara itu, Nadiem mengaku bakal fokus pada keluarga setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.

"Belum tahu (mau ke mana), mungkin sama keluarga saja, saya punya bayi baru. Jadi saya ingin berpamitan dan terima kasih juga hari ini," kata Nadiem.

Sinyal dipecahnya Kemendikbudristek sudah terlihat ketika presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menterinya pada awal pekan ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang dipanggil oleh Prabowo mengungkapkan bahwa ia ditugaskan untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Pak Prabowo pertama menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Abdul Mukti usai bertemu dengan Prabowo, Senin (14/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah meminta rekomendasi Kemendikbud Ristek mengenai rencana implementasi kebijakan untuk menggratiskan biaya sekolah swasta.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut bahwa hal tersebut dilakukan berbarengan dengan pendataan sekolah swasta terkait oleh Dinas Pendidikan (Disdik).

“Kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, mana yang bisa kita berikan gratis,” katanya kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Namun demikian, dia menyiratkan bahwa rencana tersebut tidak akan mencakup seluruh sekolah swasta yang ada di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta bakal memprioritaskan program tersebut bagi sekolah swasta dan masyarakat kurang mampu.

“Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengupayakan agar masyarakat kurang mampu mendapatkan sekolah gratis,” tukas Heru Budi.

Berdasarkan catatanBisnis, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji aturan sekolah swasta gratis bersama DPRD.

Heru Budi menyebut bahwa pembiayaan sektor pendidikan dalam APBD DKI Jakarta saat ini telah melebihi batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

“Anggaran menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI. Sekarang [anggaran pendidikan] 23% [dari APBD], artinya DKI melebihi apa yang ditetapkan di dalam undang-undang,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Dengan demikian, dia berharap agar para peserta didik di DKI Jakarta, terutama dari sekolah swasta, dapat mengenyam pendidikan tanpa biaya.

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengajak puluhan guru dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk mengenali tren Perilaku Konsumen, di Jakarta, pada 16 Juli 2024.

Dalam hal ini, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) Kemendikbud Ristek berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui IDDC.

Plt Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbud Ristek Uuf Brajawidagda mengatakan, workshop tersebut digelar untuk menjawab kebutuhan dari teman-teman di vokasi, apalagi di SMK itu sudah banyak sekali program atau peminatan soal wirausaha sehingga dari workshop ini harapannya dapat menjadi tambahan ilmu yang menarik bagi para pendidik maupun siswa yang akan terjun langsung ke dunia industri.

“Workshop ini dapat menjadi portfolio program untuk kedepannya bisa berkolaborasi dengan banyak pihak terutama dengan pelaku-pelaku industri sehingga mindset menjadi seorang wirausaha atau nanti yang akan terjun di dunia usaha maupun industri langsung menerapkan best practice dari para pakar,” ungkapnya dalam keterangan pers, Selasa (23/7/2024).

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag Merry Maryati menjelaskan, dengan adanya program workshop ini dapat dijadikan sebagai jembatan antara kebutuhan para pelaku usaha dengan sumber daya manusia atau talenta yang telah disiapkan dari pihak Satuan Pendidikan Vokasi (link and match).

Kebutuhan Industri

Merry memaparkan, kegiatan tersebut bisa menjadi perspektif atau pengetahuan baru bagi guru-guru dan siswa SMK dalam melihat kebutuhan industri saat ini terutama dalam hal kualitas produk dan menambah nilai jual dari produk yang ditawarkan atau dihasilkan oleh mereka untuk bersaing di industri baik secara lokal, regional, nasional maupun global.

“Ini menjadi bekal yang penting bagi mereka untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan sesungguhnya oleh pasar atau konsumen sehingga ketika terjun ke lapangan mereka sudah sangat siap menghadapi tren yang berkembang,” paparnya.

Sementara itu, desainer sekaligus Pengajar di DKV UMN dan Asosiasi Profesional Desain Komunikasi Visual (AIDIA) Darfi Rizkavirwan menjelaskan, workshop tersebut menjadi agenda penting bagi mitra vokasi dalam menciptakan produk vokasi perlu untuk mengetahui siapa konsumen yang akan disasar.

“Pasalnya, dari workshop ini ada insight baru yang tercipta dalam pengembangan produk yang ada di vokasi agar produk-produk karya vokasi tidak kalah bersaing dengan produk dari luar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas,” tutupnya.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Akademisi Indonesia mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI untuk mencabut regulasi pengangkatan guru besar atau profesor yang terindikasi penuh kecurangan.

Pasalnya, aliansi yang didukung oleh 1.180 akademisi yang mewakili 245 perguruan tinggi dan institusi akademis lainnya itu menilai saat ini marak terjadi pelanggaran dalam pengangkatan guru besar.

Selain itu, aliansi mengeklaim bahwa pada masa kini ada banyak pejabat dan politisi yang menjadi profesor dengan cara-cara yang melanggar aturan dan etika, serta tidak mencerminkan rasa keadilan.

"Seruan ini akan disebarkan ke berbagai media nasional juga disampaikan ke pejabat terkait melalui berbagai saluran," kata aliansi tersebut, pada Senin (15/7/2024).

Kemudian, aliansi tersebut juga menyerukan lima hal, sebagai buntut maraknya pelanggaran dalam pengangkatan guru besar.

Pertama, paracivitas academicaperguruan tinggi tetap memegang teguh integritas dan etika akademik dalam mengupayakan capaian jenjang kepangkatan yang lebih tinggi terutama guru besar.

Kedua, pemerintah yakni Kemendikbud Ristek segera mencabut regulasi yang memudahkan seseorang yang tidak berprofesi sebagai pengajar di perguruan tinggi dengan mudah mendapatkan guru besar.

Ketiga, pemerintah segera melakukan reformasi manajemen dan proses pengelolaan kenaikan jenjang dosen, berdasarkan koreksi total atas segala kelemahan sistem yang selama ini dibiarkan.

Keempat, pemerintah segera mencabut jabatan profesor mereka (baik pihak luar maupun dalam kampus) yang sudah berhasil mendapatkannya dengan cara-cara curang berdasarkan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, pemerintah dan universitas menghukum kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dan mendapat keuntungan finansial maupun kekuasaan dari tindakan curang ini, termasuk agen jaringan penerbit jurnal predatory internasional.

"Kami menantikan langkah nyata dari pemerintah Mendikbud Ristek dalam merespon masalah amat serius dalam dunia pendidikan tinggi, yang sekaligus mencederai bangsa Indonesia," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Dalam keterangan resminya, Aliansi Akademisi Indonesia menegaskan bahwa selama ini telah terbongkar banyak kasus pengajuan guru besar yang terindikasi melanggar etika akademik secara serius, bahkan dapat diduga melanggar hukum.

“Kasus semacam ini telah terjadi bertahun-tahun. Sementara itu terdapat semakin banyak pejabat dan politisi yang berminat dan berhasil, dengan segala cara, memperoleh gelar profesor.”

Hal tersebut dilakukan tanpa tujuan akademik yang jelas dan tanpa memahami dampak kerusakannya bagi dunia ilmu pengetahuan Indonesia.

Masyarakat luas, bahkan kalangan kampus sendiri, belum memahami makna guru besar atau profesor yang artinya adalah guru dan tujuan sebenarnya. Guru besar atau profesor adalah jabatan dan bukan gelar.

Menurut Aliansi tersebut, proses pencapaian guru besar dengan cara-cara curang adalah suatu pelanggaran akademik yang serius yang bisa menjurus perbuatan melanggar hukum dan merugikan bangsa.

Persyaratan menjadi guru besar di Indonesia direduksi sedemikian rupa oleh berbagai regulasi, yang intinya semata diletakkan pada persyaratan kuantitatif.

Persyaratan tersebut meliputi pemenuhan sejumlah kredit tertentu (minimal 850 SKS), memiliki setidaknya satu artikel jurnal terindeks Scopus sebagai penulis pertama.

Selain itu, juga tidak dipersoalkan cara memperoleh jumlah kum dan artikel jurnal. Kondisi ini sangat mudah dimanipulasi sebagaimana diberitakan media secara luas.

Kejadiannya terus berlangsung, sementara pihak pemerintah seakan melakukan pembiaran atas terjadinya tindakan tercela ini, bahkan ditenggarai dilakukan oleh oknum di kementerian sendiri berkonspirasi dengan oknum di universitas serta para oknum (calon) guru besar yang bersangkutan.

KOMPAS.com - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Aulia Oktafiandi membawa pulang tiga penghargaan sekaligus di Anugerah Merdeka Belajar 2024 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Tiga penghargaan Anugerah Merdeka Belajar tersebut, yakni Kategori Transformasi Anggaran Pendidikan, Kategori Transformasi Pembelajaran, dan Kategori Anugerah Utama.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kepada Bupati HST.

Adapun Kabupaten HST menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bahkan satu-satunya kabupaten di Kalimantan yang mendapat penghargaan dari Kemendikbud Ristek pada 2024.

“Harapannya, siapa pun pimpinan ataupun pemimpin yang ada di suatu daerah, tentunya bukti nyata (penghargaan) ini menjadi contoh agar kurikulum merdeka belajar tetap dipakai," ujar Bupati Aulia.

"Semoga dengan penghargaan yang didapat akan memberi semangat kepada pemda, pendidik, tenaga pendidik, dan seluruh pihak dalam memajukan sektor pendidikan,” tambah Aulia.

Aulia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HST mengadaptasi program Kurikulum Merdeka Belajar.

Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, program tersebut dinilai sesuai dengan tujuan Pemkab HST dalam upaya memanusiakan manusia, serta mengajarkan kepada anak anak menerapkan kegiatan belajar yang menyenangkan.

"Alhamdulillah, selama dua tahun terakhir hasilnya terlihat. Kami menerima Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar berturut-turut,” ujar Aulia dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

Aulia mengungkapkan, ketika Pemkab HST memulai menguatkan sumber daya manusia (SDM) guru-guru, dan mendorong digitalisasi dalam pembelajaran, pihaknya dapat menghasilkan guru kompeten yang dapat memanfaatkan teknologi.

Berkat hal itu pula para siswa mulai senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

"Kami selalu mendorong Kurikulum Merdeka Belajar untuk bisa terus berjalan di Kabupaten HST karena sudah dua tahun dapat melihat hasilnya, yakni peningkatan nilai literasi dan numerasi,” terangnya.

Aulia berharap, sebagai kabupaten di luar Pulau Jawa, Kabupaten HST mampu bersaing dengan pemerintah daerah (pemda) lain di Tanah Air.

Dengan beradaptasi memanfaatkan Kurikulum Merdeka Belajar, Kabupaten HST dapat bersaing dengan kabupaten lain di Pulau Jawa.

Pada kesempatan tersebut, Nadiem mengucapkan selamat kepada kepala daerah yang telah memperoleh penghargaan Anugerah Merdeka Belajar.

Menurut Nadiem, setiap kepala daerah telah turut bersusah payah membela hak belajar anak-anak di daerah masing-masing dengan meneruskan spirit Merdeka Belajar.

"Anugerah Merdeka Belajar 2024 adalah bentuk apresiasi untuk pemda yang mengupayakan perwujudan sekolah yang kita cita-citakan melalui transformasi sistem pendidikan," kata Nadiem.

Nadiem berharap, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa perjalanan dalam mentransformasi pendidikan di Indonesia baru dimulai.

“AMB 2024 sekaligus pengingat atas pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya mengembangkan potensi intelektual dan karakter budi pekerti peserta didik. Pengingat untuk menjadikan setiap sekolah di Indonesia menjadi sekolah yang kita cita-citakan demi terwujudnya pelajar pancasila yang cerdas dan berkarakter,” imbuh Nadiem.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat Kemendikbud-Ristek Anang Ristanto mengatakan pihaknya telah mengingatkan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Nasih yang mencopot Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair Prof Budi Santoso.

Anang mengingatkan Rektor Unair untuk selalu menjunjung tinggi kebebasan mimbar civitas akademika Unair.

"Kemendikbud-Ristek telah berkomunikasi dengan Rektor UNAIR untuk mengingatkan kewajiban menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik civitas akademika Unair," ujar Anang saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Anang menjelaskan, Kemendikbud-Ristek berharap agar dinamika di Unair tersebut dapat diselesaikan secara internal.

"Dan menunggu tindak lanjut Rektor Unair, termasuk untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak berdampak pada penyelenggaraan Tridharma di kampus," tuturnya.

Sementara itu, kata Anang, Kemendikbud-Ristek menghormati otonomi Unair sebagai salah satu PTN Badan Hukum di Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Di mana, Unair juga memiliki otonomi pengelolaan di bidang akademik dan non-akademik, termasuk kewenangan untuk mengatur organisasinya sendiri.

"Pengangkatan dan pemberhentian Dekan FK merupakan kebijakan internal dan kewenangan Rektor Unair, serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Statuta Unair," imbuh Anang.

Diketahui, Dekan FK Unair Prof Budi Santoso dicopot setelah menolak rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang ingin mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Pencopotan tersebut diumumkan langsung oleh Budi melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.

Budi mengatakan, Rektorat Unair sudah memberi informasi bahwa ia dicopot dari posisi Dekan FK pada Rabu pukul 10.00 WIB.

Namun, mantan Sekretaris II Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya 2011-2014 tersebut baru menerima Surat keputusan (SK) pemberhentian pukul 15.00 WIB.

“Assalamualaikum wr wb, Bpk ibu Dosen FK. Unair, per hari ini sy diberhentikan sebagai Dekan FK. Unair, sy menerima dengan lapang dada dan ikhlas, Mhn maaf selama sy memimpin FK. Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK. Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang, Aamiin3x , salam hormat untuk guru, semior dan sejawat semuanya,” ujar Budi dikutip dari Kompas.com, Kamis (4/7/2024).

Sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Dekan FK Unair, Budi sempat mengungkapkan penolakannya terhadap keinginan Menkes mendatangkan dokter asing pada Kamis (27/6/2024).

Tujuan Menkes mendatangkan dokter asing untuk menyelamatkan ribuan nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Terkait pencopotannya sebagai Dekan FK Unair, Budi menduga, hal ini berkaitan dengan pernyataannya yang menolak dokter asing masuk Indonesia.

Budi sempat dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Menurutnya, terjadi perbedaan pendapat antara ia dengan pimpinan Unair mengenai rencana Budi Gunadi mendatangkan dokter asing.

“Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan dinyatakan berbeda, ya, keputusan beliau ya saya terima meski bertolak belakang dengan hati nurani saya,” ujar Budi dikutip dari Kompas.id, Kamis.

Menurut Budi, andaikata semua dokter ditanya apakah rela jika dokter asing masuk Indonesia, ia yakin mereka akan menolak.

Budi yang sudah menjabat sebagai Dekan FK Unair sejak 2020 menyatakan, penolakannya terhadap rencana Menkes mendatangkan dokter asing merupakan pernyataan selaku pribadi dan institusi.

Ia meyakini, 92 fakultas kedokteran di Indonesia mampu melahirkan dokter berkualitas, bahkan kualitasnya tak kalah dengan dokter dari luar negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) mendesak pemerintah memecat Hasyim Asy'ari dari statusnya sebagai dosen karena telah berbuat asusila.

Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia Nursyahbani Katjasungkana mengatakan bahwa sampai saat ini Hasyim diketahui masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan dosen di Universitas Diponegoro (Undip)

Dia meminta pihak universitas dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mempertimbangkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“APIK meminta perhatian kepada Universitas Diponegoro dan Mendikbudristek melakukan tindakan pemberhentian terhadap Hasyim Asy’ari dengan mempertimbangkan Putusan DKPP,” ujae Nursyahbani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).

Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Khotimun Sutanti menambahkan, pemecatan dianggap perlu untuk mencegah peristiwa tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy'ari kembali terulang.

“Guna mencegah terjadinya keberulangan yang dapat terjadi di kampus sebagai tempat yang rentan terhadap para mahasiswinya,” kata Khotimun.

Diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari karena melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Rabu (3/7/2024).

Sanksi itu diberikan karena Hasyim dianggap terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda berinisial CAT.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Hasyim merayu dan memaksa CAT untuk berhubungan badan di hotel tempatnya menginap di Belanda pada 3 Oktober 2023.

Dalam putusannya, DKPP juga meminta Jokowi untuk melaksanakan putusan DKPP paling lambat tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Menanggapi putusan itu, Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur karena disanksi pemberhentian oleh DKPP atas pelanggaran etik terkait tindakan asusila.

“Sebagaimana diketahui substansi putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan saya mengucapkan alhamdulillah,” ujar Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu sore.

Hasyim kemudian menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU.