JAKARTA, investor.id – Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya memperbaiki permasalahan transportasi di Jakarta. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan memperlancar pergerakan barang dan manusia, seperti pengembangan MRT, LRT, dan TransJakarta. Namun, mengurai kemacetan di Jakarta butuh kebijakan transportasi terintegrasi.

Selama kemacetan masih menjadi masalah utama, pembenahan transportasi publik dianggap sebagai solusi penting.

Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerangkan visi mengatasi permasalahan integrasi transportasi di Jakarta. Ia berpendapat, integrasi transportasi seharusnya tidak hanya menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga di wilayah Jabodetabek, tetapi juga meluas hingga ke wilayah Jawa Barat seperti Cianjur dan Sukabumi.

"Harapannya, dengan adanya transportasi yang terintegrasi hingga wilayah Jawa Barat, masyarakat yang bekerja di Jakarta namun tinggal di daerah penyangga dapat lebih mudah bepergian," terangnya, Senin (21/10/2024).

Ide integrasi transportasi dinilai cukup menarik. Sebelum hal itu diterapkan, penting juga bagi Gubernur Jakarta mengatur permasalahan kemacetan di Jakarta.

"Kalau memang cagub (calon gubernur) concern dengan masalah transportasi, khususnya dalam upaya mengatasi kemacetan, maka harus berani membatasi kepemilikan kendaraan pribadi di Jakarta. Jumlahnya sudah sangat gawat," tegas Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ketika dihubungi B-Universe, Senin.

Tulus menerangkan, keberadaan angkutan umum yang terintegrasi pun tidak akan mampu memigrasikan pengguna kendaraan pribadi, jika tidak ada pembatasan yang ketat baik pada penggunaannya dan atau kepemilikannya. Seorang cagub harus tegas dan berani menerapkan pembatasan kepemilikan kendaraan di Jakarta seperti di Singapura.

"Jika tidak berani melakukan hal itu, jangan mimpi untuk mengatasi kemacetan Jakarta, karena Jakarta akan menjadi lautan kendaraan pribadi. Apalagi setelah tol terintegrasi, kendaraan semakin menggerojog Jakarta," tutur Tulus.

Mengutip data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Pada 2023, tercatat lebih dari 20 juta kendaraan beroperasi di wilayah Jabodetabek, sebagian besar di antaranya adalah mobil pribadi dan sepeda motor. Angka ini jauh melebihi kapasitas infrastruktur jalan yang ada, sehingga menyebabkan kemacetan parah di berbagai titik.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyampaikan, pembatasan kendaraan pribadi adalah langkah yang tidak bisa dihindari jika ingin mengurangi kemacetan secara signifikan. Cagub perlu berani menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan. Ini bukan langkah populer, kata dia, tetapi harus dilakukan demi keberlanjutan kota.

Salah satu pendekatan yang sering dibahas adalah implementasi Electronic Road Pricing (ERP), yaitu sistem tol berbasis elektronik untuk kendaraan yang melewati ruas jalan-jalan tertentu. ERP adalah langkah yang tepat, tapi harus didukung dengan sistem transportasi publik yang benar-benar efisien dan terintegrasi.

MRT dan LRT memang telah beroperasi dan memberikan dampak positif, namun kapasitas dan jangkauan transportasi ini masih terbatas. Berdasarkan data dari PT MRT Jakarta, jumlah penumpang MRT pada 2023 mencapai rata-rata 100.000 orang per hari, masih jauh dari kapasitas ideal yang diharapkan.

Sementara itu, layanan LRT yang baru beroperasi juga masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Selain itu, TransJakarta yang diharapkan menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta juga menghadapi tantangan. Meski memiliki lebih dari 2.000 armada bus, TransJakarta masih harus berjuang melawan kemacetan di jalur busway yang kadang diserobot kendaraan pribadi.

Demi membuat transportasi publik menarik bagi warga, calon gubernur harus memastikan TransJakarta, MRT, dan LRT yang sudah ada berjalan tanpa gangguan dan terintegrasi dengan baik.

Pembenahan transportasi publik juga harus didukung oleh pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dengan pusat-pusat permukiman, perkantoran, dan komersial berlokasi di sekitar stasiun atau halte transportasi publik. Ini akan mendorong lebih banyak orang untuk beralih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

Tantangan lainnya adalah perilaku pengguna jalan yang belum sepenuhnya mendukung upaya perbaikan transportasi. Banyak warga Jakarta masih enggan meninggalkan kendaraan pribadinya meskipun sudah ada alternatif transportasi publik.

Menurut survei dari Jakarta Transport Watch pada 2023, 60% warga Jakarta lebih memilih menggunakan mobil atau motor karena alasan kenyamanan dan fleksibilitas.

Oleh karena itu, calon gubernur juga perlu berfokus pada edukasi publik mengenai pentingnya menggunakan transportasi umum. Selain itu, subsidi dan insentif bagi pengguna transportasi publik juga bisa menjadi cara untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Pemimpin Jakarta mendatang harus fokus pada kebijakan yang berkelanjutan. Jika terus-menerus menambah jalan atau flyover untuk mobil, kemacetan hanya akan semakin parah.

Solusinya adalah memperbaiki dan memperluas transportasi umum, sekaligus memperketat aturan kendaraan pribadi.

Penggunaan kendaraan pribadi yang tak terkendali juga berkontribusi pada polusi udara yang semakin buruk di Jakarta. Menurut laporan dari IQAir pada Agustus 2024, Jakarta masuk dalam peringkat 10 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Hal ini seharusnya menjadi pengingat bahwa pembenahan transportasi bukan hanya tentang kemacetan, tapi juga tentang kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Langkah pembatasan kendaraan bisa diterapkan melalui kebijakan yang lebih ketat, seperti pembatasan plat nomor ganjil-genap yang lebih luas dan jam operasional yang diperpanjang. Namun, kebijakan ini hanya akan efektif jika transportasi publik bisa menjadi solusi yang nyaman dan terjangkau bagi semua kalangan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SOLO, investor.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan elevated rail (rel layang) Simpang Joglo di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo bisa beroperasi 1 November mendatang.

“Hari ini saya secara sengaja datang ke Kota Solo untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan target. Tadi kita sudah menggunakan lori artinya lintasan dari arah Semarang ke Solo praktis sudah bisa dilalui,” ujarnya usai meninjau proyek rel layang Simpang Joglo, Minggu (13/10/2024).

Meski demikian, menurut Budi, untuk bisa beroperasi penuh harus dilakukan dulu uji beban yang rencananya akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober mendatang. Jika sudah dinyatakan memenuhi syarat, maka baru bisa beroperasi.

“Untuk memastikan daya dukung itu sesuai dengan standar, maka kami akan bekerja sama dengan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk melakukan tes beban. Apabila lolos, maka operasional paling lambat kita lakukan 1 November,” kata Budi.

Sedangkan untuk pelaksanaan pembongkaran jalur rel yang lama, Budi mengatakan hal tersebut menunggu penyelesaian pembangunan underpass di bawah Simpang Joglo yang saat ini masih dikerjakan Kementerian PUPR. 

“Nah ini ada hubungannya dengan underpass yang dibangun oleh PUPR. Karena setelah ini (elevated rail) bisa difungsikan, rel sementara itu bisa dibongkar, sehingga percepatan bisa dilakukan dan menurut informasi PUPR underpass secara menyeluruh bisa selesai pada 1 Januari 2025,” ucapnya.

Diketahui proyek elevated rail yang digagas wakil presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo itu satu rangkaian dengan pembangunan underpass yang menghubungkan Jalan Sumpah Pemuda dengan Jalan Ki Mangun Sarkoro.

Adapun biaya total pembangunan proyek yang masuk dalam 17 titik prioritas pembangunan Kota Solo era pemerintahan Gibran-Teguh tersebut menelan dana APBN sebesar Rp 1,2 triliun. 

“Dengan beroperasinya elevated rail dan underpass maka nantinya diharapkan memiliki fungsi untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sini selama ini. Karena di Simpang Joglo ini ada tujuh jalur utama yang melintas. Sehingga dengan adanya rel layang dan underpass maka nantinya akan menjadi simpang empat saja bukan tujuh lagi,” pungkas Budi Karya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News