Bisnis, JAKARTA - Setumpuk pekerjaan rumah sektor fiskal selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai bakal membuat upaya akselerasi ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih menantang, termasuk memberikan tuntutan tinggi kepada menteri keuangan baru.

Pekerjaan rumah Menteri Prabowo menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (14/9/2024). Berikut selengkapnya.

1. Setumpuk PR bagi Menkeu Baru

Beragam problem akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo - Gibran ke depan. Di antaranya stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%. Pelebaran defisit anggaran sebesar 171,82% menjadi Rp616,19 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik signifikan dari 24,7% pada 2014 menjadi 39,13% pada 2023 padahal, termasuk rasio pajak terhadap PDB yang turun drastis dari 13,7% pada 2014 menjadi 10,1% pada 2024.

“Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir tidak menunjukkan perbaikan yang substansial dalam memperkuat basis ekonomi nasional,” ungkap Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar saat memaparkan laporan 10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo.

Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi makro saat ini menjadi dasar penting dalam membangun kerangka fiskal yang lebih responsif.

Mengenai pertumbuhan ekonomi yang stagnan, menurut Celios, dengan demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 271 juta orang, pertumbuhan ekonomi idealnya 6% hingga 7% dengan pendapatan perkapita di atas US$10.000. Sayangnya, ini tidak tercapai dalam 10 tahun pemerintah Jokowi.

2. Kontraksi Ekonomi Bayangi Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan berpotensi menekan ekonomi. Upah riil masyarakat juga akan terkena dampak negatif.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan konsumsi masyarakat turun 3,32%; ekspor turun 0,14%; dan impor turun 7,02%; indeks harga konsumen turun 0,84%; upah nominal atau riil turun 5,86%; dan pertumbuhan ekonomi turun 0,11%.

Hasil ini didapat berdasarkan kajian Indef mengenai dampak skema tarif PPN sebesar 12,5%. Namun, dengan tarif 12% tahun depan, Indef meyakini hasilnya tidak jauh berbeda.

“[Hal] yang perlu kita cermati adalah tarif PPN ini akan membuat kontraksi perekonomian. Tidak hanya konsumsi, tetapi juga ekspor, impor, maupun pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi daring, Kamis (12/9).

Dia menjelaskan, angka-angka tersebut didapat berdasarkan temuan bahwa ruang fiskal pemerintah cenderung kecil karena penerimaan negara dari pajak dalam tren menurun. Dari sisi belanja, pengeluaran condong untuk kebutuhan rutin daripada belanja modal.

3. Angin Segar Tambahan Anggaran Demi Kepastian Bangun IKN di 2025

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rupanya mendapatkan angin segar penambahan anggaran di tahun depan menjadi Rp13,21 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Hal itu terjadi usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi merestui penambahan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dari total tambahan anggaran Rp40,59 triliun itu sebesar Rp9,11 triliun bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun,” ujarnya.

Anggaran IKN itu bakal dialokasikan langsung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk melakukan pengembangan kawasan dan Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan konektivitas baik jalan di dalam kawasan IKN maupun jalan tol IKN.

Namun demikian, Basuki masih belum dapat merinci secara detail mengenai alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan IKN itu. Dirinya mengaku masih bakal melakukan pendalaman untuk nantinya disampaikan secara lebih lanjut ke parlemen.

4. Dampak Pensiun Tambahan Pekerja di Tengah Penurunan Daya Beli

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan bahwa wacana program pensiun tambahan akan berdampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat tengah turun, seiring bergulirnya rencana program dana pensiun tambahan untuk para pekerja.

Menurutnya, daya beli masyarakat harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terjadi penurunan. Jika skema program pensiun tambahan tetap dijalankan, Bobby mengkhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin menurun dan berdampak pada pekerja.

“Memang [wacana potongan gaji program pensiun tambahan] tidak diberlakukan sekarang, tetapi apabila ini diberlakukan dampaknya akan jangka panjang,” kata Bobby.

Di sisi lain, lanjut Bobby, perekonomian Indonesia diharapkan ke depan akan bisa tumbuh. “Pemerintah mesti hati-hati menambahkan beban-beban tambahan yang bisa berakibat jangka panjang, padahal kebutuhannya bukan sekarang."

Bobby juga menyampaikan bahwa kebutuhan saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Belum lagi jika melihat industri manufaktur, lanjut dia, yang mengalami penurunan daya beli dan pasar diserbu oleh barang-barang impor. Imbasnya, ekonomi Indonesia bisa terganggu.

5. Ramalan Calon Operator Bandara IKN Usai Sukses Uji Pendaratan

Percobaan pendaratan atau test landing secara perdana berhasil dilakukan menggunakan pesawat jet di Bandara IKN, Kalimantan Timur. Kini, pemerintah mulai membuka lelang pengelolaan infrastruktur anyar tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah siap untuk melakukan aktivitas penerbangan.

“Alhamdulillah, setelah melewati berbagai proses kalibrasi dan serangkaian uji coba keselamatan penerbangan, pesawat Jet Longitude milik Balai Kalibrasi berhasil mendarat di runway Bandara IKN dengan selamat dan sempurna,” ujarnya.

Jet Longitude itu terbang dengan kecepatan Ground speed 480 NM/jam atau 880 km/jam yang sudah setara dengan kecepatan pesawat narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa Bandar Udara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah siap menyambut dan melayani kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah memperoleh izin operasi, pemerintah berencana membuka melelang bandara di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara kepada asing. Di sisi lain, Angkasa Pura Indonesia menyatakan kesiapan mengelola infrastruktur anyar tersebut dengan sistem integrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Thomas Djiwandono baru saja dilantik Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (18/7/2024) siang. Usai dilantik, Thomas langsung bertandang ke Kantor Kementerian Keuangan di Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat.

Thomas Djiwandono atau kerap disapa Tommy tiba di Kantor Kemenkeu dengan mengenakan pakaian setelan jas abu-abu yang dia kenakan saat dilantik Jokowi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut kedatangannya dengan berpakaian batik gelap bermotif. Sri tampak semringah dengan kehadiran Thomas.

“Bapak Presiden RI Bapak Joko Widodo hari ini telah melantik wamenkeu II yaitu Thomas Djiwandono. Kami seluruh jajaran mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan tim Kemenkeu siap bekerja bersama sebagai bendahara negara,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Kamis (18/7/2024).

Sri mengatakan bahwa pelantikan yang terjadi pada hari ini jika ditilik dari sisi waktu memang bertepatan dengan Kemenkeu yang sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kehadiran Thomas tentu ada kaitannya dengan proses penyusunan RAPBN tersebut, mengingat Thomas merupakan tim transisi Prabowo-Gibran.

“Dalam mengemban tugas itu (penyusunan RAPBN 2025) kami harus terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan presiden terpilih dan timnya,” tuturnya.

Sementara itu, Thomas yang merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu mengucapkan terima kasih kepada Sri Mulyani dan jajaran Kemenkeu RI. Dia menyinggung soal koordinasi yang terbangun dengan Kemenkeu dan tim transisi Prabowo-Gibran beberapa bulan yang lalu.

“Ini menunjukkan sebetulnya konsistensi pertama kali bertemu sekitar tiga bulan yang lalu. Menunjukkan konsistensi keberlanjutan Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih Pak Prabowo terutama untuk menjaga instrumen fiskal,” ujar dia.