Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) protes dengan pengetatan aturan tembakau yang dikeluarkan pemerintah untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menyatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

"Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali," terang Sudarto dalam siaran pers ditulis Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, FSP RTMM-SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Namun, melalui perkembangan terbaru ini membuktikan Kemenkes masih abai dan memilih tidak mendengarkan kekhawatiran dan masukan dari serikat pekerja dan ekosistem industri hasil tembakau.

Kemenkes tetap memasukkan pasal-pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu-buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini.

Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

"Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar," Sudarto.

Sudarto menyayangkan aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional. Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri.

Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau. "Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini," tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan. Sudarto memastikan FSP RTMM - SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM - SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja. Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM - SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.

Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono kembali melanjutkan amanah sebagai Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Di bawah komando kepemimpinan Prabowo-Gibran, ia menegaskan pihaknya akan berupaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat pangan.

"Presiden dan Wakil Presiden menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Capai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Saya katakan siap dan kami yakin mampu," ungkap Amran dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Amran mengungkapkan saat ini merupakan momentum emas untuk menjalankan program Kementerian Pertanian yang berkelanjutan.

"Ini adalah anugerah dan rezeki luar biasa. Dalam 50 sampai 100 tahun belum tentu ada pemimpin tertinggi seperti ini. Yang paling fundamental, ini berkelanjutan. Ini momentum emas. Kita lakukan yang terbaik untuk bangsa kita," ucapnya.

Lebih lanjut Amran menjelaskan swasembada pangan dapat diraih kembali dengan program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.

"Kita sudah action, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40 ribu hektare di Merauke. Anggaran Kementan sebelumnya Rp6,9 triliun menjadi Rp30 triliun untuk quick win, dan dijanjikan menjadi Rp68 triliun," jelasnya.

Oleh karena itu, Amran mendorong jajaran Kementerian Pertanian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi.

"Bapak Presiden berpesan untuk kita saling sinergi, kolaborasi, dan saling menyayangi. Kita berjuang bersama untuk wujudkan gagasan besar itu," ucapnya.

Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan menjabarkan kementerian, instansi dan lembaga yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya. Kemenko Pangan merupakan kementerian koordinator baru yang lahir di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diketahui, dirinya telah dilantik menjadi Menko Pangan dalam Kabinet Merah Putih pagi tadi. Zulhas menjelaskan terkait instansi mana saja yang terkoordinasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Pangan.

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Ketika ditanya target 100 kerja Kemenko Pangan, dirinya tidak menjawab. Zulhas hanya menekankan bahwa target Prabowo Dalam 5 tahun adalah swasembada pangan.

Sementara itu, saat ditanya terkait kantor tempat Kemenko Pangan berada di Jakarta atau Ibukota Nusantara dirinya juga enggan menjawab dan memastikan akan diumumkan lebih lanjut.

"Pokoknya target kita itu 5 tahun ini di Kemenko Pangan itu Swasembada ya. Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalo kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," tutupnya.

Sakti Wahyu Trenggono masih dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabinet Merah Putih. Dirinya kembali dilantik sebagai Menteri KKP oleh Prabowo pagi ini, Senin (21/10), di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Seusai pelantikan kabinet Prabowo-Gibran, pria yang akrab disapa Trenggono tersebut mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program-program prioritas KKP yang sudah dirumuskan pada periode pemerintahan sebelumnya.

"Jadi rasanya sih kalau saya ya diberikan kepercayaan kembali di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga tidak menjadi sulit. Kalau dulu waktu pertama saya dilantik itu perlu waktu untuk pembelajaran," kata Trenggono kepada wartawan di kantornya, Senin (21/10/2024).

"Kalau sekarang ibaratnya mau balapan itu sudah start engine. Sudah start engine, terus mungkin kita tinggal segera melaju untuk mencapai yang kita cita-citakan," terangnya lagi.

Dalam hal ini program prioritas KKP terbagi dalam lima fokus utama yakni melindungi laut dan sumber dayanya; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Menurutnya keberlanjutan kelima program ini menjadi penting untuk terlaksana mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki target besar, seperti ekonomi tumbuh jadi 7-8% hingga swasembada pangan. Untuk mencapai target itu, Trenggono mengaku tidak akan segan-segan untuk memberhentikan para pejabat KKP yang dirasa tak mampu mengemban tugasnya dengan baik.

"Kalau tidak mampu saya ganti. Kalau dulu saya masih mikir, kalau sekarang nggak. Hari ini saya perintah, besok seminggu nggak bisa jalan saya minta pak Sekjen siapkan surat SK khusus ganti. Ini perintah Presiden lho, kita harus jalan, harus jalan betul," ucap Trenggono.

"Presiden ini lima tahun targetnya besar sekali, pertumbuhan harus dicapai 8%, lalu kemudian ketahanan atau ketersediaan pangan itu karus kuat. Kontribusi KKP ada rumput laut di sana, ada perikanan sebagai sumber protein, kita harus kejar, kita harus berproduksi," tegasnya lagi.

Perlu diketahui, Trenggono sudah menjabat sebagai Menteri KKP sejak akhir 2020 lalu menggantikan Edhy Prabowo tersangkut kasus korupsi ekspor benih lobster. Sebelumnya lagi, pria kelahiran Semarang, 3 November 1962 ini juga sempat menjabat sebagai wakil menteri pertahanan (wamenhan) mendampingi Prabowo di periode kedua Presiden Jokowi.

Di luar itu, Sakti Wahyu Trenggono telah mencicipi berbagai pekerjaan dan jabatan mulai dari System Analyst Federal Motor, Manager MIS Federal Motor, hingga Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk.

JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Peresmian keduanya ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI.

Pembacaan sumpah ini merupakan bagian dari acara pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana awal mula dibangunnya Gedung DPR/MPR RI? Berikut ini ulasannya.

Gedung DPR/MPR RI mulai dibangun pada 8 Maret 1965 melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 48 Tahun 1965.

Melalui surat tersebut, Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melaksanakan pembangunan proyek political venues (tempat politik).

Menurut Keppres inilah political venues diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional di bidang politik dalam rangka penggalangan persatuan bangsa-bangsa.

Gedung DPR/MPR ini dibangun berawal dari gagasan Presiden Pertama RI Ir Soekarno untuk menyelenggarakan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO) di Jakarta.

CONEFO adalah konferensi internasional yang mendukung gagasan pembentukan tatanan dunia baru.

Anggota CONEFO berasal dari negara-negara sosialis, komunis, dan kekuatan progresif kapitalis, yang akan bersaing dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam upaya tersebut, lokasi yang dipilih untuk pembangunan proyek political venues bersebelahan dengan sport venues di Gelanggang Olahraga Senayan.

Keppres 48 Tahun 1965 juga memuat ketentuan-ketentuan tambahan, bahwa proyek political venues harus sesuai dengan kepribadian Indonesia dan harus selesai sebelum 17 Agustus 1966.

Dilansir dari artikel Kompas.com edisi 6 Desember 2022, pembangunan baru dilanjutkan kembali setelah Soekarno lengser dan Soeharto menjadi Presiden RI.

Akan tetapi, lengsernya Soekarno turut membuat tujuan pembangunan berubah.

Berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79/U/Kep/11/1966 9 November 1966, peruntukan pembangunan telah diubah menjadi Gedung MPR/DPR RI.

Gedung MPR/DPR RI diharapkan dapat digunakan sebagai tempat persidangan para wakil rakyat untuk menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat.

Bentuk Gedung MPR/DPR RI sebagaimana terlihat saat ini memiliki struktur dan konstruksi yang khas.

Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Soejoedi Wirjoatmodjo, Dpl.Ing. yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965.

Struktur atap, yang sering dianggap menyerupai tempurung kura-kura, melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas.

Kompleks Gedung DPR/MPR terdiri dari beberapa gedung yang awalnya dinamai dengan nama bahasa Inggris, misalnya seperti Main Conference Building.

Setelah itu, sempat diubah dengan menggunakan nama dari bahasa Sansekerta, misalnya Grahatama, Pustaloka, dan Lokawirasabha.

Adapun Gedung DPR/MPR RI terdiri dari beberapa gedung yakni Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR/DPR/DPD yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas.

Lalu, Gedung Nusantara I setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang diresmikan, Gedung Nusantara II, Gedung Nusantara III, Gedung Nusantara IV, Gedung Nusantara V, Gedung Bharana Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR/DPR/DPD, Gedung Mekanik, dan Masjid Baiturrahman.

Dilansir dari laman resmi MPR, Gedung DPR/MPR RI memiliki kolam air mancur dengan patung Elemen Estetik.

Diapit oleh tiang bendera berjumlah 35 buah dan gedung dengan tulisan besar Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan titik pandang utama tangga yang besar dan tinggi masuk Gedung Nusantara.

Wujud Patung Elemen pada dasarnya berupa tiga bulatan yang saling berhubungan dan berkesinambungan.

Patung Elemen Estetik ini adalah karya Drs But Mochtar dari Departemen Seni Rupa Institut Teknologi Bandung.

Teknik pembuatan Patung Elemen Estetik adalah dibuat dari konstruksi rangka besi dengan lapisan sheet tembaga ditanamkan pada pondasi beton. Pembuatannya pun selesai pada tahun 1977.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hari ini resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Keduanya juga melakukan pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai Presiden dan Wapres baru, Prabowo-Gibran telah memiliki 7 program andalan saat mulai menjabat. 7 Program tersebut menelan anggaran Rp 121 triliun.

Program-program tersebut telah disusun juga dalam anggaran 2025. Di mana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membantu juga dalam menyiapkan anggaran untuk program prioritas Prabowo.

Berikut 7 program prioritas Prabowo & Gibran:

1. Pengentasan TBC

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo mengatakan program pengentasan penyakit menular Tuberkulosis (TBC) dialokasikan Rp 8 triliun. Program itu masuk dalam anggaran di lingkup Kementerian Kesehatan tahun 2025.

"Memang itu perkembangan terkini. Pembahasan di Panja B (DPR) waktu itu ada aspirasi untuk memunculkan salah satunya quick win untuk pengentasan TBC, itu Rp 8 triliun," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9/2024) lalu.

2. Pemeriksaan Gratis

Anggaran Rp 3,25 triliun diberikan untuk Kementerian Kesehatan menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai Puskesmas maupun rumah sakit daerah.

3. Peningkatan Kualitas Rumah Sakit

Kemudian Rp 1,8 triliun untuk menjalankan rumah sakit (RS) berkualitas di daerah guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

4. Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan Prabowo juga menyiapkan dana untuk program quick win makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

5. Renovasi Sekolah

Kemudian program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

6. Meningkatkan Lumbung Pangan

Terakhir ada program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR.

7. Pencetakan Sawah Baru

Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

Badan Penerimaan Negara

Selain 7 program andalan di atas, sebelumnya Prabowo & Gibran berencana membentuk Badan Penerimaan Negara, yang merupakan peleburan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Tujuan dari pembentukan Badan Penerimaan Negara salah satunya untuk mengelola penerimaan negara, sekaligus mencegah terjadinya kebocoran.

Namun, menurut Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan badan itu menurutnya akan tertunda akan direalisasikan karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video: Sah! Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres RI

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan mempersiapkan tiga videotron untuk acara pisah sambut antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Minggu (20/10/2024).

Acara pisah sambut ini akan berlangsung setelah pelantikan Prabowo-Gibran di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Teknisi dari Telkom Indonesia, Imron, menyampaikan tiga videotron tersebut dipasang di lokasi yang berbeda.

"Dua videotron menghadap ke dalam Istana Negara, dan satu lagi menghadap ke Jalan Merdeka Utara, dekat Taman Pandang Istana," ujar Imron saat ditemui Kompas.com di depan Istana Merdeka, Sabtu (19/10/2024).

Imron menjelaskan, dia bersama tim bertugas mendukung layanan selama transisi kepemimpinan presiden, mulai dari pemasangan videotron, CCTV, hingga persiapan 20 saluran telepon untuk keperluan peliputan.

"Persiapan ini sudah berlangsung selama dua hari, dan ditargetkan selesai malam ini," kata Imron.

Imron menambahkan, proses pemasangan dimulai dengan penentuan lokasi jaringan fiber optik, lalu diikuti pengukuran jarak penarikan kabel, yang memerlukan survei mendetail.

"Setelah pengukuran, kami mulai penarikan kabel, memasang perangkat modem, dan mempersiapkan semua layanan yang dibutuhkan," jelasnya.

Pantauan Kompas.com di lokasi pada Sabtu sore menunjukkan sejumlah pekerja sibuk mempersiapkan acara di sekitar Istana Merdeka. Gulungan karpet merah besar digelar di depan tangga Istana, kemudian dilebarkan dan dipasang dengan bantuan beberapa orang.

Bangku berwarna merah juga disusun di dua panggung besar yang berdiri di depan gerbang utama Istana Merdeka, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara.

Di depan air mancur, sebuah panggung kecil telah terpasang, lengkap dengan sekitar 10 mikrofon yang tersusun dalam tiga barisan.

Sementara itu, petugas lain tampak sibuk memasang videotron dan mengecek jaringan kabel.

Di area sekitar panggung media, sekitar 10 petugas kebersihan bekerja sama menebang dahan pohon dan membersihkan area.

Dua orang di antaranya tampak memanjat pohon untuk memangkas dahan, sedangkan yang lain membersihkan dahan-dahan di bawah.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo akan menyambut kedatangan Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan pada 20 Oktober 2024.

Istana juga mengundang tamu-tamu penting dari negara sahabat untuk menghadiri acara ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan kembali lebih dahulu ke Istana Merdeka setelah pelantikan Prabowo di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

"Setelah pelantikan di DPR, Presiden ke-7 akan lebih dahulu ke Istana Merdeka, nanti Presiden Prabowo menyusul untuk acara pisah sambut," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Pabrikan otomotif asal Jerman, Mercedes, menyerahkan 60 unit mobil Mercedes Benz S-Class sebagai kendaraan resmi yang digunakan pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Adapun serah terima 60 unit mobil mewah itu dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama bersama Chief Executive Officer PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia, Roelof Lamberts.

Proses ini berlangsung di Halaman Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (17/10) kemarin.

"Sebanyak 60 unit Mercedes Benz S-Class akan digunakan sebagai kendaraan resmi kepala negara, kepala pemerintahan, dan tamu negara pada saat pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2024-2029," tulis Kemensetneg dalam unggahan Instagram-nya (@kemensetneg_ri) dikutip Jumat (18/10/2024).

Selain untuk kebutuhan akomodasi di hari pelantikan, kendaraan tersebut juga akan digunakan selama acara kenegaraan yang berlangsung dari 19 hingga 21 Oktober 2024.

Dalam foto yang disertakan dalam unggahan tersebut, terlihat unit mobil Mercedes Benz S-Class berwarna hitam yang dikerahkan sudah dilengkapi dengan plat merah bertuliskan "Tamu Negara" dan bendera Merah Putih pada sisi depannya.

Sebagai Subholding Gas PT Pertamina Persero, dua jalur pengembangan bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sejalan dengan Asta Cita Pemerintah 2024-2029 di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Baik itu berkaitan dengan peran strategis gas bumi sebagai energi transisi maupun energi baru terbarukan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, mengungkapkan dua jalur pengembangan bisnis PGN dimaksud terdiri atas pertama berjalan di legacy business yaitu gas bumi dan kedua adalah menuju Low Carbon Business. Seluruhnya tergabung dalam 6 program strategis yang telah ditetapkan.

"Dari 6 program strategis dimaksud, pertama adalah pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas. Tujuannya untuk konektivitas antar wilayah gas bumi dan meningkatkan akses gas bagi pengguna baru," ungkap Rosa dalam REPNAS National Conference, Senin (14/10/2024).

Peningkatan infrastruktur gas bumi ini sejalan dengan poin kedua dari Asta Cita Prabowo-Gibran yaitu swasembada energi dan ekonomi hijau. Pada upaya swasembada energi, terdapat sejumlah poin penting seperti pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, serta memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor.

"Gas bumi menjadi sangat penting dalam Visi Emas Indonesia 2045 karena merupakan energi paling bersih dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Maka gas bumi juga sangat strategis sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060," jelasnya.

Ditambah lagi, Indonesia adalah salah satu produsen gas bumi sehingga perannya akan sangat membantu keuangan negara ketika direalisasikan sebagai pengganti LPG yang notabene bersumber dari impor.

"Jargas (Jaringan Gas) untuk rumah tangga mendukung kemandirian energi. Karena kemampuan kita untuk mensupply LPG untuk kebutuhan domestik itu lebih kurang hanya 30%. Sementara kebutuhannya semakin meningkat. Apa bedanya dengan kemudian menggunakan gas bumi? Sehingga ini akan mengurangi import LPG dan memberikan penghematan devisa negara," Rosa memaparkan.

Pengembangan Jargas ini menjadi poin ketiga dari Program Strategis PGN. Adapun poin kedua adalah pembangunan Terminal Penerima LNG & LNG Hub. Sedangkan Program Strategis keempat adalah Optimalisasi Aset SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) sebab BBG tetap dibutuhkan baik untuk kendaraan pribadi maupun transportasi massal berdampingan dengan kendaraan listrik di era transisi ini.

"Artinya akan ada peranan sangat penting oleh gas bumi yang kemudian akan membentuk satu ekosistem penyediaan energi bersih," tegasnya.

Di poin kelima dan keenam dari Program Strategis PGN adalah berkaitan dengan Program Dekarbonisasi dengan Carbon Capture dan Program Energi Baru Terbarukan. "Tentu saja yang relate dengan bisnisnya PGN dan kami membuka kemitraan untuk ini," ujar Rosa.

Program Strategis PGN di jalur kedua ini sejalan dengan arah Ekonomi Hijau pada Asta Cita yaitu akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target NZE.

"Atas peranan yang penting ini tidak mungkin dijalankan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi. Semoga kita semua akan bersama terus bergandengan tangan untuk bersama mewujudkan visi kita menuju Indonesia Emas 2045 dengan energi yang ramah lingkungan dan menumbuhkan pertumbuhan yang berkelanjutan," ucap Rosa.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini terpantau betah di zona hijau. Pergerakan IHSG tercatat mencapai level 7.600-an, sejak perdagangan dibuka IHSG konstan berada di zona hijau dengan grafik menanjak.

Dikutip dari RTI, Selasa (15/10/2024), IHSG pukul 10.34 WIB berada di level 7.611,500 naik 0,69% atau 51,8 poin. Pergerakan IHSG pada pembukaan berada di level 7.559 dengan level tertinggi 7.625 dan terendah 7.573.

Volume transaksi tercatat 10,3 miliar kali, dengan turnover Rp 3,9 triliun, frekuensi transaksi tercatat 509.739 kali. Sebanyak 264 saham menguat, 231 saham melemah, sementara 269 saham stagnan.

Sementara itu, pergerakan sejumlah indeks saham di Asia bervariatif. Nikkei tercatat menguat 1,49%. Hang Seng Index melemah 1,25%, Shanghai Composite Index melemah 0,52%, Straits Times menguat 0,28%, sementara LQ45 menguat 0,92%.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya menjelaskan sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG kembali menguat menjelang pengumuman posisi Menteri pada pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Sementara, nilai tukar rupiah JISDOR yang kembali menguat ke level US$ 15.581 per dolar AS juga memberikan sentimen positif bagi pasar ekuitas. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) nasional pada Agustus 2024 sebesar US$ 425,1 miliar atau tumbuh 7,3% yoy, sekaligus lebih tinggi dibandingkan pada bulan sebelumnya sebesar US$ 414,3 miliar" tulisnya.

Pengusaha sekaligus adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Hashim masuk dalam kepengurusan Kadin 2024-2029 yang dipimpin Anindya Bakrie.

Hashim mengatakan, dirinya merasa terhormat dipercaya menduduki jabatan tersebut. Ia juga bersyukur kepengurusan Kadin sudah terbentuk jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang.

"Dan saya kira ini suatu saat yang tepat. Bahwa dua minggu menjelang pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan pembentukan dari Kabinet, sudah ada sementara pengurus Kadin Pusat. Kalau tidak salah 50 persen sudah diisi posisi-posisinya," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Ia juga berterima kasih kepada Kadin yang sudah memberi kesempatan untuk memaparkan sejumlah program yang akan dilaksanakan Prabowo. Beberapa yang disinggung Hashim antara lain program perumahan, tanggul laut raksasa, hingga makan bergizi gratis.

Menurutnya, program tersebut membuka peluang bagi pengusaha, termasuk yang berada di Kadin. Program Prabowo disebut Hashim akan mendorong perekonomian.

"Dan saya yakin ini akan juga mendorong perekonomian kita untuk memberikan banyak kesempatan, banyak opportunity untuk dunia usaha. Termasuk tentu saja Kadin," tuturnya.

Sementara itu, Anindya Bakrie mengapresiasi Hashim yang memaparkan poin-poin rencana program Prabowo secara rinci. Ia juga berharap Kadin Indonesia bisa menjadi mitra strategis pemerintah yang semakin erat di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Karena Pak Hashim benar-benar memberikan beberapa macam poin penting. Poin penting tadi satu, mengenai makanan bergizi. Bagaimana bukan saja ini bagus buat masyarakat luas, tapi juga bisa menggerakkan perekonomian, termasuk teman-teman Kadin Provinsi. Dan yang kedua, juga beliau bicara mengenai rumah terjangkau, hunian," tutupnya.

Bisnis, JAKARTA - Setumpuk pekerjaan rumah sektor fiskal selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai bakal membuat upaya akselerasi ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih menantang, termasuk memberikan tuntutan tinggi kepada menteri keuangan baru.

Pekerjaan rumah Menteri Prabowo menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (14/9/2024). Berikut selengkapnya.

1. Setumpuk PR bagi Menkeu Baru

Beragam problem akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo - Gibran ke depan. Di antaranya stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%. Pelebaran defisit anggaran sebesar 171,82% menjadi Rp616,19 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik signifikan dari 24,7% pada 2014 menjadi 39,13% pada 2023 padahal, termasuk rasio pajak terhadap PDB yang turun drastis dari 13,7% pada 2014 menjadi 10,1% pada 2024.

“Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir tidak menunjukkan perbaikan yang substansial dalam memperkuat basis ekonomi nasional,” ungkap Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar saat memaparkan laporan 10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo.

Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi makro saat ini menjadi dasar penting dalam membangun kerangka fiskal yang lebih responsif.

Mengenai pertumbuhan ekonomi yang stagnan, menurut Celios, dengan demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 271 juta orang, pertumbuhan ekonomi idealnya 6% hingga 7% dengan pendapatan perkapita di atas US$10.000. Sayangnya, ini tidak tercapai dalam 10 tahun pemerintah Jokowi.

2. Kontraksi Ekonomi Bayangi Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan berpotensi menekan ekonomi. Upah riil masyarakat juga akan terkena dampak negatif.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan konsumsi masyarakat turun 3,32%; ekspor turun 0,14%; dan impor turun 7,02%; indeks harga konsumen turun 0,84%; upah nominal atau riil turun 5,86%; dan pertumbuhan ekonomi turun 0,11%.

Hasil ini didapat berdasarkan kajian Indef mengenai dampak skema tarif PPN sebesar 12,5%. Namun, dengan tarif 12% tahun depan, Indef meyakini hasilnya tidak jauh berbeda.

“[Hal] yang perlu kita cermati adalah tarif PPN ini akan membuat kontraksi perekonomian. Tidak hanya konsumsi, tetapi juga ekspor, impor, maupun pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi daring, Kamis (12/9).

Dia menjelaskan, angka-angka tersebut didapat berdasarkan temuan bahwa ruang fiskal pemerintah cenderung kecil karena penerimaan negara dari pajak dalam tren menurun. Dari sisi belanja, pengeluaran condong untuk kebutuhan rutin daripada belanja modal.

3. Angin Segar Tambahan Anggaran Demi Kepastian Bangun IKN di 2025

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rupanya mendapatkan angin segar penambahan anggaran di tahun depan menjadi Rp13,21 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Hal itu terjadi usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi merestui penambahan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dari total tambahan anggaran Rp40,59 triliun itu sebesar Rp9,11 triliun bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun,” ujarnya.

Anggaran IKN itu bakal dialokasikan langsung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk melakukan pengembangan kawasan dan Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan konektivitas baik jalan di dalam kawasan IKN maupun jalan tol IKN.

Namun demikian, Basuki masih belum dapat merinci secara detail mengenai alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan IKN itu. Dirinya mengaku masih bakal melakukan pendalaman untuk nantinya disampaikan secara lebih lanjut ke parlemen.

4. Dampak Pensiun Tambahan Pekerja di Tengah Penurunan Daya Beli

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan bahwa wacana program pensiun tambahan akan berdampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat tengah turun, seiring bergulirnya rencana program dana pensiun tambahan untuk para pekerja.

Menurutnya, daya beli masyarakat harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terjadi penurunan. Jika skema program pensiun tambahan tetap dijalankan, Bobby mengkhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin menurun dan berdampak pada pekerja.

“Memang [wacana potongan gaji program pensiun tambahan] tidak diberlakukan sekarang, tetapi apabila ini diberlakukan dampaknya akan jangka panjang,” kata Bobby.

Di sisi lain, lanjut Bobby, perekonomian Indonesia diharapkan ke depan akan bisa tumbuh. “Pemerintah mesti hati-hati menambahkan beban-beban tambahan yang bisa berakibat jangka panjang, padahal kebutuhannya bukan sekarang."

Bobby juga menyampaikan bahwa kebutuhan saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Belum lagi jika melihat industri manufaktur, lanjut dia, yang mengalami penurunan daya beli dan pasar diserbu oleh barang-barang impor. Imbasnya, ekonomi Indonesia bisa terganggu.

5. Ramalan Calon Operator Bandara IKN Usai Sukses Uji Pendaratan

Percobaan pendaratan atau test landing secara perdana berhasil dilakukan menggunakan pesawat jet di Bandara IKN, Kalimantan Timur. Kini, pemerintah mulai membuka lelang pengelolaan infrastruktur anyar tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah siap untuk melakukan aktivitas penerbangan.

“Alhamdulillah, setelah melewati berbagai proses kalibrasi dan serangkaian uji coba keselamatan penerbangan, pesawat Jet Longitude milik Balai Kalibrasi berhasil mendarat di runway Bandara IKN dengan selamat dan sempurna,” ujarnya.

Jet Longitude itu terbang dengan kecepatan Ground speed 480 NM/jam atau 880 km/jam yang sudah setara dengan kecepatan pesawat narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa Bandar Udara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah siap menyambut dan melayani kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah memperoleh izin operasi, pemerintah berencana membuka melelang bandara di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara kepada asing. Di sisi lain, Angkasa Pura Indonesia menyatakan kesiapan mengelola infrastruktur anyar tersebut dengan sistem integrasi.