Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM siap menyukseskan pembentukan family office atau perusahaan yang memanajemen kekayaan para konglomerat tanpa dikenai pajak.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa family office merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Imigrasi, sambungnya, hanya bisa mendukung apabila diperlukan jasanya.

"Kalau saya konteksnya untuk mendukung dari sisi Imigrasi, karena itu kan ada hubungannya juga dengan KEK [kawasan ekonomi khusus]. Itu juga [ada] fasilitas-fasilitas yang di luar kita. Tapi kalau yang urusan kita sih, siap saja," ujar Silmy ditemui usai acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Luhut pertama kali mengungkapkan keinginan membangun family office di Indonesia pada awal Juni lalu. Dia ingin menjadikan Bali sebagai markas family office tersebut.

Dia menjelaskan, praktik family office sudah banyak tersebar di negara-negara Asia lain. Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasinya di Indonesia.

"Jadi family office itu, nanti banyak orang-orang kaya di dunia itu melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka naruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan dipajakin," jelas Luhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Meski uang orang kaya tersebut tidak dikenakan pajak, Luhut menjelaskan yang terpenting banyak kurs asing yang akan tersimpan di Indonesia sehingga cadangan devisa negara semakin kuat.

Luhut mengklaim bahwa di Singapura ada sekitar 1.500 family office dengan dana tersimpan US$1,6 triliun. Oleh sebab itu, Luhut menargetkan akan ratusan miliar dolar di family office Bali nantinya.

Terbaru, Luhut mengaku presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyetujui rencana pembentukan family office. Hanya saja, sambungnya, terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.

"Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, dia tidak mengungkapkan nama-nama kementerian yang dimaksudnya tersebut. Luhut hanya mengklaim, pemerintah Indonesia akan semakin kehilangan momentum dalam menghimpun dana asing.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM memperlakukan semua partai politik secara setara dalam proses pengesahan kepengurusan partai.

Hal ini diungkapkannya terkait pendaftaran susunan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah diterima oleh Kemenkumham.

Supratman menjelaskan, setiap partai yang telah menyelenggarakan musyawarah nasional atau kegiatan serupa, segera diminta melengkapi persyaratan administrasi.

"Saya minta kepada Dirjen AHU (Dirjen Administrasi Hukum Umum) untuk sesegera mungkin diselesaikan, bahkan ada yang diselesaikan hanya dua jam, begitu mereka melengkapi administrasinya," kata Supratman dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (18/9).

Dia juga menekankan bahwa Kemenkum HAM tidak membedakan perlakuan, baik untuk partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan maupun oposisi. Menurutnya, prinsip keterbukaan menjadi pedoman utama Kemenkumham dalam menangani pendaftaran partai politik.

“Entah itu bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau bukan, semua kami perlakukan sama. Ini bagian dari keterbukaan yang kami lakukan di Kemenkumham saat ini,” tambahnya.

Terkait dengan kepengurusan PKB, Supratman mengkonfirmasi bahwa dokumen kepengurusan yang didaftarkan oleh DPP PKB telah masuk dan sedang diproses di Kemenkumham. Ia memastikan bahwa secara administratif, kepengurusan DPP PKB sudah terdaftar.

"Sudah kalau DPP PKB yang mereka daftarkan ya, kalau untuk DPP-nya sudah," tandas dia.

KemenkumHAM menjawab soal peluang DPR membahas lagi revisi UU Pilkada yang disebut tidak mengikuti putusan MK. Pemerintah masih menunggu langkah DPR.

"Jangan berandai-andailah, kan sudah pernyataan sudah tegas sekali semalam DPR. Jadi sekali lagi jangan berandai-andai," ujar Menkumham Supratman Andi Agtas saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8).

Ia mengaku mengikuti pergerakan DPR soal revisi undang-undang tersebut. Bahkan, bila baru akan dibahas pada periode selanjutnya, Supratman meminta untuk lihat bagaimana nantinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan soal revisi UU Pilkada itu kemungkinan besar bisa dilaksanakan di periode berikutnya.

“Jadi RUU Pilkada ini mungkin nanti pada periode depan tetap akan dilaksanakan,” kata Dasco saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Kamis (22/8).

Revisi UU Pilkada ini sudah selesai dibahas di tingkat 1. Artinya bisa saja RUU ini akan di-carry over ke anggota DPR periode selanjutnya dengan langsung disahkan di tingkat 2 atau rapat paripurna.

Dasco menilai revisi UU Pilkada ini perlu disahkan karena regulasi ini masih perlu penyempurnaan aturan.

“Karena kita perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna begitu juga dengan Undang-Undang Pemilu,” katanya.

“Undang-Undang Pemilu juga nanti perlu kita sempurnakan karena itu kan ada gugatan parlemen threshold yang dari Perludem yang perlu diakomodir,” lanjutnya.

Dasco juga menyinggung soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ambang batas parlemen.

Menurutnya kebijakan untuk memutuskan ambang batas parlemen itu adalah kewenangan DPR.

“Katanya MK tidak berwenang untuk memutuskan ambang batas parlemen karena memutuskan ambang batas itu adalah open legal policy-nya DPR itu nanti kita akan laksanakan putusan MK itu,” katanya.

Oleh karena itu, Dasco menegaskan, untuk Pilkada 2024, tidak akan menggunakan aturan yang ada di revisi UU Pilkada. Tapi aturan akan berlandaskan putusan MK nomor 60 dan 70 dalam hal pendaftaran pasangan calon ke KPU.

Pembahasan RUU Pilkada yang bergulir secepat kilat setelah MK memutuskan Kaesang tidak bisa maju Pilgub membuat masyarakat menuding DPR sedang mempermainkan konstitusi.

Apalagi, tidak sampai 24 jam pembahasan ini disepakati di tingkat pertama Badan Legislatif DPR RI, RUU ini langsung akan disepakati di Rapat Paripurna pagi tadi.

Namun karena forum tidak mencapai kuorum, maka rapat pun ditunda.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menindak tegas perusahaan terafiliasi judi online (judol) dengan membatalkan surat keputusan pendirian perusahaan.

Kemenkumham juga memblokir akses serta melaporkan perusahaan itu kepada aparat penegak hukum, hingga

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Muzhar menyampaikan, berbagai langkah tersebut dilakukan sejak awal pendaftaran perusahaan di sistem Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU sebagai antisipasi tindakan ilegal.

"Itu terlihat dari tujuan pendirian entitas di akta yang akan dibuat, dari awal tidak akan di-approve. Tetapi kalau pada awalnya tidak ada seperti itu namun dalam pelaksanaannya melakukan tindakan ilegal, maka tentu diambil tindakan," kata Cahyo seperti dilansir Antara, Kamis (15/8/2022).

Ia menjelaskan, pada saat pertama kali perusahaan berdiri, entitas akan mendaftarkan diri di Ditjen AHU sebagai perusahaan terdaftar untuk mendapatkan akta pendirian yang memuat tujuan pendirian perusahaan tersebut.

Selain itu, perusahaan juga harus memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akan dicantumkan pada akta.

Adapun pendaftaran dilakukan oleh notaris yang berada di bawah pengawasan Kemenkumham.

Dalam pembuatan akta, kata dia, tujuan dari pendirian korporasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, sehingga tanggung jawab tersebut ada di tangan notaris sebelum mengesahkan akta pendirian.

"Jadi memang notaris itu saringan pertama sebagai gatekeepers mencegah tindakan pidana," ucap dia.

Apabila perusahaan yang telah menerima akta pendirian dalam perjalanannya tiba-tiba terlibat dalam aktivitas atau bisnis yang ilegal, misalnya judi online, Cahyo menegaskan pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan penegak hukum, masyarakat, layanan pengaduan, dan sebagainya.

Setelah itu, barulah ia akan memblokir akses perusahaan ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) maupun sistem Online Single Submission (OSS) dan melaporkan perusahaan ke aparat penegak hukum.

"Kalau sudah diblokir ya perusahaan itu selesai, tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan ada juga yang secara sepihak kami batalkan SK-nya agar perusahaannya dibubarkan," ungkap Cahyo.

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengukuhkan pembentukan Persatuan Analis Hukum Indonesia (Persahi), yang merupakan organisasi profesi jabatan fungsional analis hukum.

Hal ini sekaligus menguatkan komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat, di mana salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia di bidang hukum.

Menurut Yasonna, dia berharap organisasi itu mampu membawa dan menjunjung tinggi wibawa hukum di tengah masyarakat sebagai dasar perekat bangsa.

"Kinerja dari seorang Analis Hukum merupakan salah satu upaya untuk membangun dan mengembalikan wibawa hukum di tengah tengah masyarakat," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan jika Kemenkumham melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku instansi pembina teknis jabatan fungsional analis hukum membentuk Persahi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi sekaligus gagasan yang membangun bagi pengembangan analis hukum ke depan.

Organisasi profesi ini menurutnya akan menjadi mitra Kemenkumham dalam melakukan pembinaan analis hukum di berbagai bidang, dengan mengusung visi yang sama yaitu membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ber-AKHLAK.

Diakuinya, permasalahan di bidang hukum merupakan permasalahan yang sering timbul dan juga kompleks, yang tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga melibatkan institusi pemerintahan yang merupakan bagian dari interaksi sosial kehidupan bernegara.

"Hal ini tentu membutuhkan peran dan kerja seorang Analis Hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di sebuah institusi pemerintahan," ujar Yasonna.

Jabatan Analis Hukum sendiri hadir sebagai alternatif pilihan jabatan dalam rumpun hukum dan peradilan yang bersifat terbuka. Dengan jumlah anggota 1.664 orang yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Menkumham optimis Persahi mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pembangunan hukum ke depan.

Lanjut menurut Yasonna, organisasi ini punya peran besar untuk membuat Analis Hukum menjadi lebih terpandang. Ia berpesan agar organisasi ini terus memberikan penguatan, membagikan informasi, mengadakan pertemuan, serta mengundang narasumber/pakar-pakar yang mumpuni untuk menambah pengetahuan Analis Hukum.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana, mengatakan bahwa instansinya telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendorong terbentuknya Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum, mulai dari penyusunan kajian awal pembentukan, melakukan pembahasan bentuk organisasi dan struktur kepengurusan, pemilihan nama organisasi, lambang organisasi, serta perumusan visi dan misi.

“Pada 29 Juli lalu, BPHN juga telah melakukan pemungutan suara terhadap formatur pengurus pusat, di mana Yeni Rosdianti dari Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta terpilih sebagai Ketua Umum. V Andri Hananto dari Kementerian Sekretariat Negara terpilih sebagai Sekretaris Umum, kemudian, Muh. Najib dari Badan Pemeriksa Keuangan akan bertanggung jawab sebagai Bendahara Umum,” ucap Widodo.

Jabatan Fungsional Analis Hukum sendiri dibentuk pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri PAN-RB No. 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum. Dengan sebaran 1664 orang analis hukum di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah saat ini.

febry kodongan

KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali membuka seleksi penerimaan Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tahun Anggaran 2024.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kemenkumham Supartono memastikan pelaksanaan seleksi kali ini diselenggarakan dengan bersih dan tanpa pungutan liar (pungli).

Dia mengatakan itu dalam kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/i (Catar) Kemenkumham, Minggu (21/7/2024) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Supartono juga menyampaikan, Kemenkumham selalu menjunjung nilai bersih dan transparansi serta menerapkannya ke seluruh insan pengayoman.

"Seluruh catar Poltekim dan Poltekip yang lolos administrasi dan mengikuti tahap SKD saya harap menjadi calon-calon unggul dan terbaik dengan terus menjalankan semua tahapan secara jujur," katanya dalam siaran pers.

Supartono, pada kesempatan itu, mengingatkan seluruh peserta seleksi untuk memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya dan tidak terpengaruh informasi negatif yang berkeliaran.

"Saya minta agar adik-adik konsentrasi dalam mengerjakan soal tes, berdoa, dan fokus pada tujuan, yaitu menjadi taruna/i Kemenkumham dengan percaya diri," tegasnya.

Langkah untuk bergabung dengan Kemenkumham, kata Supartono, masih terbuka lebar hingga ke tahap wawancara nanti.

"Manfaatkan waktu secara bijak. Semoga adik-adik dapat nilai maksimal dan menjadi bagian dari keluarga Kemenkumham," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta R Andika Prasetya menekankan, seleksi kali ini diselenggarakan secara terbuka, bersih, dan tidak dipungut biaya apa pun.

"Jangan terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini bersih tanpa pungli," tegasnya.

Andika juga berterima kasih kepada para peserta karena sudah memilih sekolah kedinasan Kemenkumham.

"Terima kasih atas kepercayaan kalian kepada Kemenkumham yang dengan bangga ingin bergabung dengan kementerian yang luar biasa ini," tuturnya.

Sebagai tambahan, pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai dan taruna/i sekolah kedinasan Kemenkumham menggunakan ABR (Aplikasi Bersih Rekrutmen) sebagai alat bantu pendukung dalam tahapan seleksi untuk mengidentifikasi perjokian.

ABR merupakan inovasi dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham pada 2023 yang dikembangkan secara mandiri dengan semangat menciptakan proses rekrutmen bersih, transparan, dan menghindari praktik kecurangan peserta.

Keunggulan ABR, yaitu dapat mendeteksi joki pada seleksi penerimaan pegawai yang telah dibuktikan dengan tertangkapnya 11 joki pada 2023 di empat wilayah seleksi.

Kehadiran ABR diharapkan dapat membuat proses penerimaan pegawai dan sekolah kedinasan lebih transparan, objektif, dan bersih dari praktik kecurangan.