Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah telah membahas tentang imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut, Supratman menyebut pihaknya sore ini telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto. Adapun pelaporan ini berlangsung pada pukul 16.30 WIB.

"Kami akan mengumumkan kepada presiden, terkait langkah-langkah yang harus diambil,” pungkasnya seusai raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

Tak hanya itu, dia juga menjelaskan tidak ada kekosongan hukum soal putusan MK tersebut, karena di dalam keputusan itu sudah jelas bahwa ada perintah untuk menyusun UU dalam waktu dua tahun.

“Bahwa ada perintah MK dalam waktu dua tahun disusun sebuah Undang-Undang dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan menjadi undang-undang sendiri, yakni UU ketenagakerjaan, harusnya tidak ada masalah, waktu bagi pembuat undang-undang itu masih sangat cukup ya,” jelasnya.

Walaupun demikian, Supratman menegaskan akan menindaklanjuti hal tersebut dengan maksimal. Dia juga menyebutkan dari 21 pasal yang dibatalkan oleh MK, yang paling mendesak saat ini terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP).

“Karena itu harus ditetapkan. Nanti Pak Menko Perekonomian akan lebih menjelaskan soal itu, karena beliau yang mengkoordinasi soal itu. Tapi yang pasti pemerintah taat dan patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati putusan MK. Selain itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan tersebut.

Lebih lanjut, Airlangga mengaku bahwa Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga sudah bekerja untuk mengurangi risiko ketenagakerjaan atas putusan anyar ini. Selain itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan berbagai pihak mulai dari organisasi buruh serta asosiasi pengusaha terkait putusan MK.

“Saya yakin bahwa sebenarnya Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi hanya memperkuat kebijakan tenaga kerja kita,” imbuhnya saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus tagih utang bagi pelaku usaha kecil mikro menengah (UMKM), petani, dan nelayan. Terkait hal tersebut, OJK menyampaikan pemerintah tengah mengodok aturan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Dia menjelaskan, penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang bagi UMKM dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu baik di industri keuangan maupun yang di masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM, OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa

Otoritas Jasa Keuangan merespons terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pemerintah tengah menyusun payung hukum terkait kebijakan itu.

Mahendra mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya, sedang dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang tersebut dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan OJK terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu serta keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Lihat Video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Kebijakan tersebut nantinya akan menyasar kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Maman menegaskan ada beberapa kriteria penerima penghapusan utang tersebut. Namun, dia belum mau membeberkan terkait kriteria-kriteria penerima karena masih dalam kajian. Dia hanya menekankan penerima penghapusan itu nantinya pihak-pihak yang tidak mampu melunasi.

"Ada beberapa kriteria-kriteria. Jadi jangan sampai ini diasumsikan bahwa penghapusan utang untuk seluruh para pelaku UMKM ataupun seluruh petani-petani kita. Saya harus luruskan dulu, tidak untuk seluruhnya," kata Maman saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia juga menyebut terkait data-data penerima penghapusan itu sedang dalam tahap sinkronisasi. Dia bilang kebijakan tersebut melibatkan kementerian/lembaga lain sehingga perlu sinkronisasi.

Maman pun belum bisa membeberkan terkait target pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab, masih harus menunggu dasar hukum yang tengah disiapkan oleh Menteri Hukum dan HAM

"Ini lagi-lagi disinkronisasi semuanya ya. Arahan dari Pak Presiden secepatnya, tentunya itu akan disiapkan dulu oleh Menkumham juga, oleh beberapa pihak kementerian untuk disinkronisasi dan disiapkan aturan-aturan hukumnya," terangnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

"Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya.

Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

"Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tegasnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan penghapusan utang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

Hal ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

JAKARTA, investor.id – Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan kesatuan yang ditugaskan dari Komando Rayon Militer (Koramil) TNI AD. Babinsa bertugas sebagai aparat kewilayahan untuk membina desa binaan. Kehadiran Babinsa terbilang penting terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Babinsa pun punya fungsi antara lain pembinaan teritorial, yakni membina potensi wilayah, kekuatan pertahanan desa, dan ketahanan masyarakat desa.

Guna membantu kelancaran tugas para anggota Babinsa, Kementerian Pertahanan memberikan bantuan sepeda motor untuk Pos Ramil Selong Belanak, Kodim 1620/Lombok Tengah, Dusun Tomang Omang, Desa Selong Belanak, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bantuan ini untuk mempermudah para anggota menyusuri daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pembinaan dan pembangunan teritorial salah satu unsur yang sangat penting. Dia pun menyatakan Babinsa, Koramil, Korem, Kodim, dan Kodam akan diberdayakan.

“Terima kasih atas dedikasimu, terima kasih atas pengabdianmu. Saya titip, saudara-saudara benar-benar menjaga kerukunan, menjaga ketertiban, menjaga perdamaian,” saat Prabowo menyerahkan bantuan sepeda motor untuk operasional anggota beberapa waktu lalu. 

Menhan, yang saat ini menjadi Presiden terpilih, merasa perlu memberikan perhatian tersebut, sebab Babinsa merupakan ujung tombak dalam menjaga teritorial Indonesia di wilayah-wilayah terpencil.

Komandan Rayon Militer Raya Barat, Wage Rudolf Supratman menuturkan, dampak yang sangat signifikan dari pemberian motor dari Kemenhan adalah mobilitas para anggota sekarang lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi Babinsa di wilayah.

Dikatakan Rudolf, saat memasuki suatu daerah yang sedang ada kegiatan bedah rumah, para anggota langsung turun tangan membantu kegiatan tersebut. Biasanya, ada rekan-rekan Babinsa yang ditunjuk oleh komando untuk melaksanakan tugas bedah rumah.

Tidak berapa lama, ada panggilan dari kepala dusun yang mengabarkan warganya sedang sakit dan butuh bantuan. Anggota langsung meluncur membantu mengantar warga yang sakit tersebut untuk berobat ke rumah sakit. 

Hal ini lantaran, di daerah tersebut sulit dilalui kendaraan biasa karena jalanan yang masih tanah dan berbatu. Namun, kendaraan yang diberikan untuk Babinsa mampu melewati jalan-jalan tersebut.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Kemenham, kepada Bapak H Prabowo Subianto yang telah memberikan batuan sepeda motor kepada Babinsa di Selong Belanak, sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dilalui, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik,” tuturnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejumlah calon menteri telah menerima arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).

MenkumHAM Supratman Andi Agtas termasuk salah satu calon menteri yang ikut dalam pengarahan. Ia digadang akan jadi Menteri Hukum era Prabowo. Ia menyebut, Prabowo meminta APBN digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“Intinya, presiden terpilih memberikan arahan kepada kami semua untuk membantu beliau. Tetapi pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat,” kata Supratman usai pengarahan.

Politikus Gerindra ini mengatakan, Prabowo memberikan instruksi agar para calon menteri bertugas sesuai tupoksi masing-masing.

“Kami diberi bekal benar-benar harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan untuk saling berkoordinasi dan seluruhnya menjalankan visi-misi presiden. Itu yang ditekankan oleh Bapak Presiden terpilih,” ungkapnya.

Eks Ketua Baleg DPR ini memberikan pesan terkait beberapa hal. Menurutnya, Prabowo memberikan pesan terkait pangan dan energi. Prabowo menekankan para menteri tidak menggunakan APBN untuk keuntungan pribadi.

“Yang paling berkesan adalah pengarahan dari Presiden terpilih, menyangkut soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk mendukung kemandirian atau ketahanan pangan,” ujarnya.

“Kemudian, menyangkut soal energi dan air. Karena itu presiden terpilih menyatakan apa pun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri,” tutur dia.

Sebelumnya Komandan Datasemen Pengawalan Khusus Menhan, Letkol Inf. G. Borlak, mengatakan terdapat 59 tamu yang hadir pada pembekalan ini.

“Yang sesuai data 59 orang,” ujarnya di lokasi.

Borlak mengonfirmasi satu nama yang turut hadir pada pembekalan ini, yaitu Kepala BIN Budi Gunawan.

“(ada) Pak Budi Gunawan, terakhir,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ia telah ditugaskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu di kabinet pemerintahan mendatang.

Namun, Supratman mengaku, belum ada pembicaraan mengenai posisi menteri yang akan diembannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman usai pertemuannya dengan Prabowo di kediamannya yang terletak di kawasan Kertanegara, Jakarta, pada Senin malam (14/10/2024).

"Beliau hanya meminta untuk kami membantu beliau. Pada prinsipnya seperti itu, tetapi sama sekali belum membicarakan tentang di mana penempatannya," kata Supratman dalam tayangan Kompas TV.

Supratman juga menyatakan, ia menyerahkan sepenuhnya urusan penyusunan kabinet kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.

Ia meyakini, Prabowo akan mengumumkan susunan kabinet pada waktu yang tepat.

"Semuanya kami serahkan pada saat waktunya nanti beliau akan mengumumkan," tegas politikus Partai Gerindra ini.

Ketika ditanya mengenai kabar bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan dipecah dalam pemerintahan Prabowo, Supratman mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

Ia menambahkan bahwa isu tersebut tidak menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan Prabowo malam ini.

"Apapun, menjadi keputusan presiden nanti, terkait dengan nomenklatur dan jumlah kementerian, sepenuhnya tergantung kepada pengumuman presiden pada saat selesai pelantikan," ungkapnya.

Catatan Kompas.com, sejumlah Menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga terlihat hadir di kediaman Prabowo pada hari yang sama.

Di antara mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang, Amran Sulaiman, Erick Thohir, Dito Ariotedjo, Budi Gunadi Sadikin, Saifullah Yusuf, Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Pratikno.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah calon menterinya untuk mengisi kabinet mendatang. Para calon menteri itu dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta, Senin (14/10).

Salah satu yang mendatangi Kertanegara adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas.

Usai menyambangi rumah Prabowo, Supratman tak menyampaikan lebih lanjut terkait pos yang akan ditempatinya di kabinet mendatang.

"Beliau [Prabowo] meminta untuk kami membantu beliau. Pada prinsipnya seperti itu, tetapi sama sekali belum membicarakan tentang terkait soal di mana penempatannya," ujar Supratman kepada wartawan.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo pos kementerian yang akan diamanahkan kepadanya.

"Semuanya kami serahkan sepenuhnya pada saat waktunya, nanti beliau akan mengumumkan," jelas dia.

Menurut sumber kumparan, Supratman akan ditunjuk oleh Prabowo untuk menempati pos Menteri Hukum. Kementerian yang dipimpinnya kini bakal dipecah menjadi tiga, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menanggapi akan dipecahnya Kemenkumham menjadi beberapa kementerian itu, Supratman mengakui tak membicarakan hal itu dengan Prabowo.

"Sampai hari ini nanti kebijakannya tergantung kepada presiden. Karena tadi tidak dibicarakan sama sekali," ucapnya.

"Apa pun yang menjadi keputusan presiden nanti terkait dengan nomenklatur dan jumlah kementerian, sepenuhnya tergantung kepada pengumuman presiden pada saat selesai pelantikan," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa pertemuan Prabowo dengan beberapa tokoh hingga elite partai politik memang membahas kabinet.

Dasco menyebut pertemuan ini untuk memfinalisasi kabinet. Adapun para tokoh yang hadir sebelumnya sudah menandatangani ketersediaan untuk membantu Prabowo-Gibran di dalam kabinet.

"Ya rencananya seperti itu akan diundang para calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu tapi finalisasinya adalah hari ini,” kata Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas ikut hadir dalam acara konferensi pers yang dihelat oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Anindya Bakrie.

Acara konferensi pers tersebut digelar di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).

Selain Supratman, acara tersebut juga turut dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo hingga politikus Golkar Erwin Aksa.

Supratman kemudian memberikan ucapan selamat kepada Anindya usai terpilih sebagai Ketum Kadin berdasarkan hasil munaslub.

"Yang saya hormati Ketua Umum terpilih Kamar Dagang dan Industri 2024-2029. Saya ucapkan selamat atas Mas Anin, atas amanah yang baru," kata Supratman.

Supratman menyampaikan Kadin adalah organisasi yang cukup dekat dengan dirinya. Sebab, ia pernah terlibat dan bahkan menjadi anggota Kadin.

Supratman pun berharap Kadin bisa terus menjadi wadah bagi para pengusaha di Indonesia. Apalagi, Kadin juga merupakan salah satu mitra pemerintah.

"Walaupun di tingkat kabupaten, di Kota Palu dulu saya diajak bergabung dan kebetulan juga memang dulu saya aktif dan sekaligus juga menjadi anggota luar biasa," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Supratman menyebut keputusan presiden (Keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Kadin Indonesia hasil Munaslub akan segera diproses.

"Ya kalau bisa secepatnya kenapa harus berlama-lama," jelasnya.

Supratman juga mengklaim pemerintah tidak ikut campur dengan urusan internal Kadin. Secara prinsip, Supratman menyebut pemerintah akan berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah pada prinsipnya sekali lagi kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Anindya Bakrie sebelumnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia lewat Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu (14/9) lalu.

Anindya terpilih dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi. Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sejatinya menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026.

Anindya pun membantah Munaslub itu bertujuan mengkudeta Arsjad Rasjid dari kursi Ketua Umum. Ia mengklaim Munaslub merupakan inisiatif Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).

Kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah jadi rebutan. Hal ini menyusul ditetapkannya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Di sisi lain, Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 menilai, pengangkatan Anindya Bakrie melalui Munaslub merupakan tindakan ilegal.

Terkait perselisihan dua kubu ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan, jika hal itu persoalan merupakan masalah internal Kadin. Dia mengatakan, persoalan tersebut telah diselesaikan lewat Munaslub.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya. Dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada," katanya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Dia mengatakan, pemerintah akan mengikuti aturan. Menurutnya, penyelenggaraan Munaslub dengan hasil ditetapkannya Anindya sebagai Ketua Umum merupakan kehendak mayoritas pengurus daerah.

"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi. Dan pemerintah dalam hal ini sendiri tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," jelasnya.

Tambahnya, nantinya pengurus Kadin akan ditetapkan Keputusan Presiden. "Ya, pasti, aturannya seperti itu. Namun nantikan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Simak Video: Menkumham Ucapkan Selamat Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Versi Munaslub

[Gambas:Video 20detik]