Jakarta -

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

(kil/kil)

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal perpisahan kepada seluruh jajaran dan staff di Kementerian yang dipimpinnya selama lebih dari 8 bulan terakhir.

Dengan nada haru, ia mengucapkan rasa syukur dan rasa terimakasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN serta mengaku tidak akan melupakan kebersamaan di Hari Agraria dan Tata Ruang yang digelar pada Selasa (15/10/2024) malam tadi.

"Patut bagi kami terus bersyukur atas apa yang telah dilalui bersama walaupun saya begitu singkat, cepat sekali waktu bergerak, 8 bulan tidak terasa tetapi saya mensyukurinya sebagai sebuah kebersamaan suka cita bersama keluarga besar ATR/BPN seluruh Indonesia dan saya bangga menjadi bagian ini semua dan tentunya berharap agar ATR BPN bisa semakin maju semakin sukses, semakin melayani rakyat terhadap urusan pertanahan dan tata ruang," kata AHY.

"Saya ingin terus menjadi bagian dari perjuangan ini, dimana pun nanti pada saatnya penugasan baru dimanapun itu, tapi saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan ini, saya juga ingin berjuang bersama jajaran para sahabat yang di ATR/BPN," lanjutnya.

Namun begitu, meski sinyal perpisahan telah diberikan, anak sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu masih enggan untuk mengungkapkan tugas baru yang akan diembannya pada era pemerintahan Prabowo Subianto . Ia meminta agar menunggu pengumuman oleh presiden terpilih.

"Lebih baik kita tunggu pernyataan dan pengumuman resmi dari bapak Prabowo Subianto. Saya rasa beliau yang akan mengumumkan dan menjelaskan secara langsung. Saya hanya ingin menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dimana pun dan dalam posisi peran apapun dan saya rasa kita menyadari urusan pertanahan dan tata ruang ini sangat mendasar, banyak sekali masyarakat yang menggantungkan harapannya ke Kementerian ATR BPN ini dan sekali lagi, perlu terus dilanjutkan kerja keras kerja bersama dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan ke depan," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa layanan pertanahan dijalankan transparan dengan integritas tinggi, guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dan pendaftaran tanah di Indonesia.

"Kami serius, kami ingin meyakinkan agar tidak ada yang melawan hukum di negeri kita. Itu dalam semua aspek, administrasi publik, pelayanan publik, kita harus hadirkan birokrasi yang melayani, birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan," kata AHY saat menghadiri Fun Run Kapti-Agraria, di Yogyakarta, Minggu, 1 September 2024.

Menteri ATR menyampaikan hal itu saat diminta tanggapan soal pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang yang menilai bahwa juru ukur pertanahan di kantor pertanahan daerah-daerah kurang berintegritas.

Menanggapi pernyataan itu, Menteri ATR menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN hingga seluruh jajaran di daerah serius dalam memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam administrasi dan pelayanan publik.

Menteri ATR menegaskan bahwa hal itu berlaku secara internal di Kementerian ATR/BPN, mencakup tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kantor wilayah (kanwil) serta kantor pertanahan (kantah) di berbagai daerah. Pihaknya berupaya memastikan integritas birokrasi di seluruh lapisan.

Ia menyebutkan, beberapa waktu lalu, kementerian tersebut menetapkan beberapa kantor wilayah yang memenuhi syarat sebagai Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB).

Penilaian itu merupakan langkah awal sebelum mencapai status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun, AHY tidak merinci daerah-daerah yang memenuhi syarat WTAB.

"Ini penilaian internal, tapi tentu berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB, ini contohnya sebelum nanti menuju ke status WBK dan WBBM," ujar AHY.

Ia juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran di kalangan petugas atau internal BPN akan ditindak tegas.

"Kami ingin birokrasi yang bersih dalam melayani. Kalau ada di antara petugas atau internal BPN yang punya masalah ya harus kita tertibkan, disiplinkan. Ada aturan yang harus kita tegakkan secara tegas," kata Menteri ATR itu pula.

Meski begitu, AHY menilai bahwa permasalahan muncul karena regulasi yang tumpang tindih dan perbedaan persepsi di tingkat daerah.

"Nah ini juga yang harus kita bela dengan sungguh-sungguh, karena tidak boleh ada yang menjadi korban karena simpangsiurnya regulasi dan sebagainya, tapi yakinlah bahwa kita ingin bersihkan itu secara serius," kata AHY.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai bahwa juru ukur di Kantor Pertanahan sangat kurang dan banyak yang tidak berkompeten.

"Juru ukur itu di semua Kantor Pertanahan itu sangat kurang sekali, karena juru ukur yang ada sekarang itu adalah juru ukur yang mau masuk kerja di sana (Kantor Pertanahan), tanpa punya keahlian, dan tidak punya integritas," kata Junimart dalam Simposium Nasional Sinergi KAPTI-Agraria dalam mendukung Transformasi STPN Menjadi Politeknik Agraria STPN dan Rekrutmen Jalur Ikatan Dinas, di Yogyakarta, Jumat (30/8).

Menurutnya, hal itu membuka celah bagi praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan mengancam kepastian hukum. Sehingga dia menekankan pentingnya integritas dalam profesi juru ukur tanah untuk mencegah praktik mafia tanah yang marak di Indonesia.

Dia juga menyoroti soal praktik pengukuran tanah yang seringkali berdasarkan pesanan pihak tertentu. Alhasil pengukuran tidak sesuai ketentuan.

"Ini yang menimbulkan banyaknya mafia tanah beredar di Indonesia. Kenapa demikian? Ketika diperintah untuk mengukur, maka dia akan mengukur 'atas pesanan si pemohon' pengukuran tanah, maka ngukur yang belok bisa jadi lurus, yang lurus jadi belok, ini menjadi kendala," katanya pula.

Selain itu, Junimart menyoroti masalah warkah atau dokumen tanah yang kerap digandakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akibatnya pemilik sah tidak bisa mengajukan agunan di perbankan.