TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota kabinet, masing-masing Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengundurkan diri, kurang dari 3 pekan sebelum masa jabatan habis.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri dari dua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa kedua menteri yang menyatakan mundur adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

“Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa Jokowi pun telah menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah.

Dia melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga menyertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

“Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara,” ucapnya.

Tak hanya itu, Ari menjelaskan bahwa nantinya di dalam Keppres tersebut, Presiden Ke-7 RI itu juga telah menujuk Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sementara itu, kata Ari, Jokowi juga menunjuk Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian sebagai Pelaksana Tugas Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengunduran diri dua menteri Kabinet Indonesia Maju. Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenegakerjaan dan Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengundurkan diri dari jabatannya.

Ida dan Abdul Halim mundur karena akan ditetapkan sebagai Anggota DPR RI terpilih. Pelantikan anggota DPR RI bakal dilakukan esok hari. Sebelumnya, Ida dan Abdul Halim sudah mengikuti kontestasi Pemilu Legislatif pada Februari 2024 yang lalu.

"Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Ari mengatakan Jokowi menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat untuk Ida dan Abdul Halim disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

"Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara," ujar Ari.

Airlangga dan Muhadjir Jadi Pelaksana Tugas

Jokowi juga langsung menunjuk Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menggantikan sementara Ida Fauziyah. Lalu, Muhadjir Effendy selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menggantikan sementara Abdul Halim.

"Pada Keppres tersebut, Presiden juga telah menunjuk Bapak Muhadjir Effendy, Menko PMK, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Serta menunjuk Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan," tulis Ari Dwipayana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurizal meminta penggeledahan rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) tidak dikaitkan dengan persoalan politik.

Ia menegaskan, penggeledahan di rumah dinas kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu murni masalah hukum.

“Substansinya pokoknya jangan ini menjadi kait-kaitan dengan hal-hal yang lain (politik). Ini kan masalah dana hibah yang di Jawa Timur,” ujar Cucun kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (3/9/2024).

Menurut Cucun, semua perlu berpikir secara positif soal langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut perkara dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ya kita husnudzon aja, ya kita berpikiran positif saja, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, asal on the track ini penegakan hukum. Kan bukan bagian daripada hal yang luar biasa,” kata Cucun.

Sebelumnya, KPK melaksanakan penggeledahan di salah satu rumah dinas Gus Halim, yang merupakan kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Jakarta Selatan.

"Bahwa pada Jumat, 6 September 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

Tessa menjelaskan, penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk periode 2019-2022.

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik," ujarnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov Jawa Timur.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran (pokir) dari kelompok masyarakat.

"Dalam Sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Tessa menambahkan bahwa tiga dari empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya adalah staf penyelenggara negara tersebut.

Dari 17 tersangka pemberi suap, sebanyak 15 di antaranya adalah pihak swasta, dan 2 orang lainnya adalah penyelenggara negara.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya, bilamana penyidikan dianggap telah cukup," ujar Tessa.

KPK juga telah memanggil dan memeriksa Gus Halim dalam perkara ini pada 22 Agustus 2024.

Dalam pemeriksaannya, Gus Halim membantah menerima suap atau dana hibah Pemprov Jatim.

“Saya tidak pernah menerima dana suap seperti yang dituduhkan. Semua aliran dana dilakukan sesuai prosedur,” kata Gus Halim kepada awak media setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Meski bantahan ini disampaikan, KPK tetap melanjutkan penyidikan untuk mengungkap peran sebenarnya dari Gus Halim dan pejabat lainnya yang diduga terlibat.

Gus Halim juga menegaskan bahwa dia siap bekerja sama dengan KPK dan menyerahkan semua bukti yang diperlukan untuk klarifikasi.

SURABAYA, iNews.id – Ketua DPW PKB Jawa Timur (Jatim) Abdul Halim Iskandar memenuhi panggilan Polda Jatim, Jumat (9/8/2024). Kedatangan Abdul Halim untuk melengkapi keterangan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilayangkannya terhadap mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Lukman Edy.

Kakak Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu mengungkapkan, laporan tersebut diajukan setelah banyak kader PKB yang mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran partai, khususnya setelah pernyataan Lukman Edy yang dinilai mencemarkan nama baik partai.

"Kenapa kemudian saya lapor, itu karena sehari sebelumnya saya datangi banyak orang yang mempermasalahkan dan mengklarifikasi pernyataan Lukman Edy, apa benar itu PKB tidak transparan, berarti selama ini PKB duitnya dibawa ke mana duit pilpres. Saya bilang PKB tidak pernah mengelola duit pilpres ," ujar Abdul Halim di Polda Jatim. 

Dia diperiksa sebagai saksi. Dalam pemeriksaan hari ini, dia menjelaskan bahwa seluruh penggunaan dana bantuan parpol (banpol) telah sesuai dengan peruntukannya dan telah dilaporkan pertanggungjawabannya. 

“Tadi dimintai ketegasan lagi melaporkan dan di sisi mana yang menyinggung sebagai Ketua DPW. Itu sangat jelas sekali saya tegaskan Lukman Edy yang menyatakan bahwa keuangan PKB dikelola tidak secara trasparan, itu sangat menyakiti dan fitnah yang disengaja,” ucapnya.

Dia menuturkan, sampai saat ini tidak ada upaya dari Lukman Edy untuk mengklarifikasi langsung ke PKB mengenai persoalan yang dituduhkannya itu. Dia menilai, Lukman Edy tidak merasa bersalah dengan tuduhan yang dilontarkannya ke PKB.

"Lukman Edy itu bukan siapa-siapa bagi PKB kok bisa ngomong seperti itu. Tahu saja tidak. Itu yang membuat kita sangat tersinggung dan merasa fitnah yang sangat keji," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

SURABAYA, iNews.id - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur (Jatim) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) melaporkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy ke Ditreskrimsus Polda Jatim, Selasa (6/8/2024). Laporan tersebut atas dugaan fitnah dan berita bohong setelah bertemu pengurus PBNU.

Gus Halim yang juga kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar datang dengan didampingi sejumlah petinggi DPW PKB Jatim seperti, Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah, Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi dan beberapa tokoh lainnya.

Dia mengatakan, kedatangannya ke Polda Jatim untuk melaporkan Lukman Edy yang diduga melakukan penistaan dengan cara memfitnah dan berita bohong. Terlapor kata dia, menyebut elite PKB amburadul dalam mengelola keuangan dan tidak pernah diaudit serta tidak pernah dipertanggungjawabkan.

“Itu saya merasa sebuah fitnah yang keji,” ujarnya, Selasa (6/8/2024).

Mendes PDTT ini menegaskan, DPW PKB tidak mengelola dana pilpres  maupun dana pilkada. Sementara dana bantuan politik (banpol) DPW PKB selalu melaporkan dan melakukan auditing BPK tiap tahun.

“Hal itu bisa dilihat di web-nya bagaimana DPW PKB Jatim dalam mengelola dana banpol,” katanya.

Gus Halim menambahkan, untuk dana fraksi PKB selalu melaporkan dan kembali kepada anggota fraksi. Dana yang dikumpulkan dari fraksi-fraksi selalu dilaporkan. Pihaknya juga tidak minta dana ke masyarakat dan pengusaha.

"Pengurus DPW PKB Jatim merasa ini fitnah besar. Ini bisa merusak citra saya sebagai ketua DPW. Jadi macam-macam tafsirannya,” ucapnya.

Gus Halim yakin Lukman Edy tidak bisa membuktikan apa yang disampaikan karena hal itu tidak benar. Sebab itu pihaknya menilai ini merupakan penistaan dengan fitnah dan menyebarkan berita bohong karena dilakukan di hadapan seluruh media. 

Pihaknya telah membawa sejumlah bukti seperti video di akun YouTube, berita online dan juga koran. Baik yang sifatnya audio, visual maupun cetak. Terkait DPP PKB yang juga melaporkan hal ini ke Mabes Polri, Gus Halim mengatakan karena terlapor menyebut seluruh pengurus (internal) PKB.

“Dia (Lukman Edy) ngomong PKB, pengurus PKB, internal PKB, saya merasa saya internal PKB," ujar Gus Halim.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus melakukan komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) pada 27 November 2024. Dua partai itu dirumorkan akan membangun koalisi untuk melawan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya terus melakukan proses untuk menentukan calon yang akan diusung pada Pilgub Jatim. Salah satu proses yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan PKB, yang notabene merupakan partai pemenang di Jatim.

"Untuk Jawa Timur masih berproses. Tentu saja kami melakukan hubungan komunikasi dengan partai-partai yang ada di Jawa Timur, wabil khusus kalau di Jawa Timur, kami berkomunikasi dengan sangat baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa," kata Djarot di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Kendati demikian, Djarot belum mau menyebut nama calon yang akan diusung oleh partai berlogo kepala banteng itu. Pasalnya, partainya masih terus berproses untuk memastikan pasangan calon yang akan diusung.

"Untuk pilkada semuanya masih berproses dan kami sudah memetakan seluruh wilayah, karena pilkada itu kan bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, tapi di seluruh Indonesia," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, PKB membuka peluang untuk mengusung Abdul Halim Iskandar alias Gus Halim untuk maju pada Pilgub Jatim. Kakak Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim itu dinilai memiliki modal politik yang kuat untuk melawan Khofifah-Emil.

"Karena ketua wilayah, kalau beliau maju pasti mesin langsung nyala. Meski PKB itu mesin besar, mesin turbo lah di Jawa Timur, 30 persen. Apalagi, bareng PDIP hampir separuh," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memunculkan sosok Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar untuk maju dalam ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa Halim, yang merupakan kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, adalah sosok yang tepat untuk hadapi calon gubernur Jatim petahana Khofifah Indar Parawansa.

Jazilul menjelaskan, Halim sudah lama menjadi ketua DPW PKB Jatim. Oleh sebab itu, lanjutnya, kemampuan Halim untuk menggerakkan kader PKB di Jatim sudah tidak perlu diragukan lagi.

"Ini pendapat saya pribadi, karena mengingat perlu figur yang langsung menghidupkan mesin, kalau saya pribadi begitu. Siapa yang bisa menghidupkan mesin? Ya Pak Halim Iskandar kalau di Jawa Timur," jelas Jazilul kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Dia mengingatkan, PKB merupakan partai politik peraih suara terbanyak di Jatim. Menurutnya, kader PKB di Jatim sangat menentukan kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nantinya.

Apalagi, sambungnya, apabila PKB jalin kerja sama politik dengan partai politik kedua terbesar di Jatim yaitu PDI Perjuangan (PDIP). Dia pun meyakini lokasi PKB-PDIP bisa mengalahkan pasangan Khofifah-Emil Dardak yang sudah mendapatkan mayoritas dukungan partai politik.

"Meski PKB itu mesin besar, mesin turbo lah di Jawa Timur, 30%. Apalagi bareng PDIP, hampir separuh," katanya.

Sebagai informasi, Khofifah-Emil sudah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP, dan PKS dalam ajang Pilkada Jatim 2024. Artinya, PKB, PDIP, dan Nasdem merupakan partai politik tersisa yang belum usung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memunculkan sosok Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar untuk maju dalam ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjelaskan bahwa Halim, yang merupakan kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, adalah sosok yang tepat untuk hadapi calon gubernur Jatim petahana Khofifah Indar Parawansa.

Jazilul menjelaskan, Halim sudah lama menjadi ketua DPW PKB Jatim. Oleh sebab itu, lanjutnya, kemampuan Halim untuk menggerakkan kader PKB di Jatim sudah tidak perlu diragukan lagi.

"Ini pendapat saya pribadi, karena mengingat perlu figur yang langsung menghidupkan mesin, kalau saya pribadi begitu. Siapa yang bisa menghidupkan mesin? Ya Pak Halim Iskandar kalau di Jawa Timur," jelas Jazilul kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Dia mengingatkan, PKB merupakan partai politik peraih suara terbanyak di Jatim. Menurutnya, kader PKB di Jatim sangat menentukan kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nantinya.

Apalagi, sambungnya, apabila PKB jalin kerja sama politik dengan partai politik kedua terbesar di Jatim yaitu PDI Perjuangan (PDIP). Dia pun meyakini lokasi PKB-PDIP bisa mengalahkan pasangan Khofifah-Emil Dardak yang sudah mendapatkan mayoritas dukungan partai politik.

"Meski PKB itu mesin besar, mesin turbo lah di Jawa Timur, 30%. Apalagi bareng PDIP, hampir separuh," katanya.

Sebagai informasi, Khofifah-Emil sudah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP, dan PKS dalam ajang Pilkada Jatim 2024. Artinya, PKB, PDIP, dan Nasdem merupakan partai politik tersisa yang belum usung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berpandangan bahwa kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Abdul Halim Iskandar cocok berhadapan dengan Khofifah Indar Parawansa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) 2024.

Adapun Abdul Halim yang akrab disapa Gus Halim itu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim.

"Iya dong, karena ketua wilayah, kalau beliau maju pasti mesin langsung nyala mesin PKB itu mesin besar di sana, mesin turbo lah di Jawa Timur itu 30 persen," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Jazilul lantas mengungkapkan, PKB juga berkomunikasi dengan PDI-P untuk Pilkada Jatim. Dia pun berharap PDI-P bisa bekerja sama dengan partainya pada Pilkada Jatim.

Sebagai informasi, perolehan suara PDI-P di Jawa Timur menempati posisi kedua.

"Apalagi bareng PDI-P, hampir separuh (perolehan suara di Jatim)," ujar Jazilul.

Namun, Wakil Ketua MPR ini tidak menjawab secara gamblang saat ditanya apakah sudah menyodorkan nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu kepada PDI-P.

"Ini baru pendapat saya pribadi karena mengingat perlu figur yang langsung menghidupkan mesin. Kalau saya pribadi begitu, siapa yang bisa menghidupkan mesin? Pak Halim Iskandar kalau di Jawa Timur," kata Jazilul.

Sementara itu, terkait wacana menduetkan mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Marzuki Mustamar dan kader PDI-P yang juga Menteri Sosial Tri Rismaharini, Jazilul mengatakan bahwa PKB belum mengukur mengenai wacana duet Risma-Marzuki Mustamar tersebut.

"Belum diukur sih, belum mengukur melalui survei. Tapi setidaknya kalau kita membangun koalisi tentu dengan figur yang diterima oleh parpol (partai politik) koalisi dan diyakini bisa menang," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, baru satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang menyatakan diri bakal maju pada Pilkada Jatim, yakni pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Pasangan Khofifah-Emil Dardak ini dipastikan sudah mendapatkan tiket maju karena telah diusung tujuh partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD Jatim, antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Khofifah-Emil Dardak juga mendapatkan dukungan dari Perindo. Sehingga total delapan partai yang memberikan dukungan pada pasangan petahana ini.

Kemudian, Khofifah Indar Parawansa sebelumnya juga mengatakan, siap beradu gagasan jika bertarung dengan Marzuki Mustamar dan Risma pada Pilkada Jawa Timur 2024.

Risma dan Marzuki Mustamar adalah dua sosok yang digadang-gadang bakal dicalonkan pada Pilkada Jawa Timur untuk bersaing dengan pasangan Khofifah-Emil Dardak.

“Saya rasa kita akan masuk pada adu gagasan, kami sudah sangat serius menyiapkan konsep bagaimana kemajuan Jatim bisa dilakukan proses akseleratif lima tahun ke depan,” ujar Khofifah di Kantor DPP PPP, Jakarta pada 12 Juli 2024.

Namun, Khofifah mengaku tidak mau jemawa meski sudah mengantongi dukungan dari delapan partai politik.