Menteri BUMN Erick Thohir hari ini menyambangi kantor Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dia membahas beberapa hal salah satunya adalah penyederhanaan regulasi di sisi logistik.

Erick mengatakan pada intinya dia dan Dudy melakukan pertemuan untuk pertama kali dalam rangka mempererat koordinasi antar kementerian. Salah satunya adalah dalam koordinasi di sektor logistik. Dia bilang Dudy menawarkan ada relaksasi regulasi untuk memudahkan usaha BUMN di logistik.

"Jadi untuk logistik ini kita coba mapping lihat lagi mana-mana yang kita bisa lakukan. Pak Menhub mendorong bagaimana regulasi itu bisa menjadi sebuah solusi tadi dan terima kasih Pak atas revisinya tadi," ungkap Erick di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal regulasi apa yang mau diubah, Dudy sendiri enggan menjawab secara rinci. Dia cuma bilang sebagai regulator transportasi pihaknya cuma ingin melakukan relaksasi aturan untuk kemudahan berusaha.

"Kami sebagai regulator akan men-support BUMN dalam menjalankan kegiatannya supaya mereka bisa lebih relax, ada relaksasi lah untuk berkegiatan usaha," ungkap Dudy.

Selain itu, keduanya juga membahas soal integrasi transportasi dan infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata. Menurut Erick pariwisata bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Dan selain itu juga kita melihat juga bagaimana integrasi transportasi infrastruktur juga bisa mendorong juga pertumbuhan wisatawan daripada yang datang ke Indonesia ataupun wisatawan Indonesia di dalam negeri. Karena memang itu juga bagian salah satu pertumbuhan ekonomi yang kita bisa support," ungkap Erick.

Percepatan penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral bakal menjadi fokus kebijakan utama bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setidaknya 100 hari ke depan, urusan penyederhanaan regulasi bakal menjadi sasaran kerja utamanya sebagai menteri.

Bahlil ingin meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Dia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), katanya masih banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujar Bahlil.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto terlah melakukan pemanggilan Beberapa tokoh ke Kertanegara, Jakarta Selatan pada 14-15 Oktober 2024. Pemanggilan tersebut diketahui berkaitan dengan pembentukan kabinet untuk calon menteri dan wakilnya.

Todotua Pasaribu menjadi salah satu tokoh yang dipanggil pada 15 Oktober kemarin. Hari itu diketahui pemanggilan untuk posisi wakil menteri.

Dalam pertemuan tersebut, Todotua mengaku Prabowo menyampaikan beberapa poin strategis yang diharapkan menjadi fokus utama pemerintahannya, terutama terkait investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam keterangannya, Todotua mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas visi besar pemerintahan Prabowo untuk periode mendatang.Salah satu hal yang paling ditekankan adalah bagaimana pemerintahan baru akan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Presiden terpilih meminta kami untuk membantu dalam pemerintahan berikutnya, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik," ungkap Todotua di Kertanegara, Selasa (15/10/2024).

Prabowo Subianto, yang akan segera menjabat sebagai Presiden Indonesia, menetapkan target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam periode pemerintahannya.

Menurut Todotua, salah satu kunci utama untuk mencapai target tersebut adalah menciptakan iklim investasi yang lebih baik.Hal ini akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Prabowo.

"Pemerintahan berikutnya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Selain itu, bagaimana kita bisa memangkas proses birokrasi yang rumit menjadi lebih sederhana dan efisien," jelas Todotua.

Penyederhanaan birokrasi ini menjadi penting, mengingat banyaknya keluhan dari para investor mengenai lambatnya proses perizinan dan regulasi yang berbelit-belit di Indonesia.

Dalam visi Presiden terpilih, reformasi birokrasi yang lebih lincah dan transparan menjadi fondasi penting untuk menarik lebih banyak investasi asing maupun domestik.

Selain menciptakan iklim investasi yang lebih baik, Todotua juga menyebutkan bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus pada pengembangan investasi yang berfokus pada hilirisasi.

Hilirisasi merupakan proses penting dalam industri yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk dalam negeri, khususnya di sektor sumber daya alam.

"Hilirisasi menjadi salah satu sasaran utama yang ditekankan oleh Bapak Presiden terpilih. Ini agar kita bisa mengoptimalkan nilai tambah dari setiap sumber daya yang kita miliki. Dengan proses hilirisasi, kita bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global," tambahnya.

Hilirisasi selama ini dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk memperkuat perekonomian negara dan menciptakan lapangan kerja.Dengan lebih banyak investasi yang diarahkan ke hilirisasi, diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi industri yang lebih maju dan terintegrasi.

Terkait posisi Wakil Menteri Investasi, Todotua mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden terpilih Prabowo.Meski demikian, Todotua menyiratkan bahwa keputusan ini akan sangat bergantung pada strategi besar yang sedang dirancang untuk memperkuat sektor investasi di Indonesia.

"Kita masih menunggu keputusan resmi dari Bapak Presiden terkait posisi Wakil Menteri Investasi. Tentu saja, keputusan ini akan sangat penting karena terkait langsung dengan bagaimana pemerintahan berikutnya akan mendorong investasi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Posisi Wakil Menteri Investasi dinilai sebagai posisi strategis, terutama dalam konteks pemerintahan yang berkomitmen untuk meningkatkan arus investasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8%, koordinasi yang kuat antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Investasi, akan sangat krusial.

Todotua Pasaribu menegaskan bahwa dengan reformasi yang tepat, baik dalam hal investasi maupun hilirisasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden terpilih.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membanggakan sektor teknologi dan digitalisasi pemerintah pertama kalinya punya INA Digital. Adapun INA Digital merupakan sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan bagi masyarakat, khususnya UMKM.

Menanggapi Presiden soal INA Digital, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, INA Digital bisa mengurai salah satu problem birokrasi ke depan lewat GovTech.

"Kami diperintahkan bapak Presiden sekarang sedang menyiapkan bagaimana mengintegrasikan berbagai layanan, memangkas berbagai aplikasi, itu nanti terintegrasi salah satunya dengan INA Digital," kata Azwar Anas usai menghadiri Sidang Tahunan MPR 2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi dalam pidatonya juga menyebut dengan adanya INA Digital, cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024.

"Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini," kata Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara mengungkapkan dukungan produk dalam negeri juga pemerintah berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri.

"Dukungan tersebut karena kita ingin apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat, dan bermanfaat maksimal untuk rakyat," kata Jokowi.

(Selfie Miftahul Jannah)