Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong perusahaan asuransi jiwa melakukan aksi merger dan akuisisi untuk memenuhi modal minimum yang diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko & GCG AAJI, Fauzi Arfan mengatakan secara umum pihaknya mendukung adanya regulasi yang mempersyaratkan modal minimum asuransi. Hal itu diharapkan dapat mengurangi potensi perusahaan mengambil risiko bisnis yang melebihi kemampuan mitigasinya.

Jika berkaca dari industri perbankan, menurutnya konsolidasi perusahaan dapat menjadi jalan tengah, khususnya perusahaan asuransi kecil. Hal itu tetap memungkinkan perusahaan memperoleh peningkatan efisiensi operasional, permodalan yang kuat, serta skala ekonomi yang lebih besar.

"Asosiasi senantiasa mendorong perusahaan untuk menguatkan struktur permodalannya, baik secara organik [meningkatkan penjualan] maupun non-organik [akuisisi ataupun merger]," kata Fauzi kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Adapun hingga Agustus 2024, terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa konvensional yang belum memenuhi modal minimum sebesar Rp250 miliar yang harus dipenuhi paling lambat 2026, dan tiga perusahaan asuransi jiwa syariah yang belum memenuhi modal minimum Rp100 miliar.

Fauzi menjelaskan tantangan pemenuhan modal tersebut secara umum adalah adanya kesulitan yang dihadapi perusahaan asuransi berkaitan dengan terbatasnya sumber permodalan, terutama di tengah tekanan ekonomi makro yang masih tinggi.

Kondisi ini, kata dia, membuat penanaman modal menjadi semakin selektif. Apalagi perusahaan asuransi sering kali kurang diuntungkan karena tingkat pengembalian modal di sektor ini cenderung bersifat jangka panjang.

"Namun, AAJI mendukung dengan adanya merger ataupun akuisisi perusahaan kecil. Tren merger dan akuisisi diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan industri asuransi jiwa dalam jangka panjang," kata Fauzi.

Melalui aksi merger dan akuisisi itu, AAJI berharap dapat membantu perusahaan kecil tumbuh dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi risiko keuangan. Selain itu, standard operasional dan penggunaan teknologi akan semakin meningkat, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas layanan di sektor asuransi.

Adapun persyaratan modal minimum ini akan ditambah pada 2028 nanti. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Fauzi bilang, dengan peningkatan modal minimum yang akan diterapkan oleh OJK ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena mereka akan merasa lebih aman jika dananya dikelola oleh perusahaan dengan permodalan kuat.

"Peningkatan modal minimum juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang polis, sehingga pemegang polis dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menempatkan dana masa depannya di industri asuransi jiwa," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Indonesia Financial Group (IFG) Progress mengungkap beberapa aksi merger dan akuisisi (M&A) dalam industri asuransi di Indonesia diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut dipicu oleh penerapan beberapa regulasi baru, diantaranya peningkatan modal minimum sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 dan spin off Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi perusahaan asuransi syariah sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2023.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan IFG Progress, pemenuhan modal minimum secara organik, yaitu melalui peningkatan modal dari profitabilitas perusahaan asuransi dianggap cukup menjadi tantangan.

“Karenanya, skema konsolidasi melalui merger dan akuisisi menjadi pilihan yang cukup sesuai,” tulis IFG Progress dalam jawaban tertulis kepada Bisnis pada Sabtu (14/9/2024).

Namun, tren global selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan beberapa laporan yang dikeluarkan oleh Milliman, Delloitte, dan Bain & Company menemukan bahwa secara global terdapat tren penurunan jumlah aksi merger dan akuisisi di industri asuransi dalam beberapa tahun terakhir.

IFG Progress menyebut tren itu dipicu oleh ketidakpastian kondisi makro ekonomi karena tingginya tingkat inflasi dan tingkat suku bunga, tensi geopolitik, dan perubahan regulasi terkait solvensi di beberapa negara.

IFP Progress mengungkap dampak dari merger dan akuisisi adalah terjadinya konsolidasi pasar yang diharapkan akan berdampak positif terhadap industri asuransi. Konsolidasi pasar tersebut akan membuat perusahaan asuransi cenderung berkurang jumlahnya tetapi lebih kuat secara finansial.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan kecil dan menengah yang tidak mampu memenuhi ketentuan minimum modal cenderung menjadi target akuisisi oleh perusahaan yang lebih besar atau melakukan merger antar sesamanya.

“Kondisi demikian akan membuat industri asuransi lebih kompetitif dan sehat jika dibandingkan dengan kondisi industri asuransi saat ini dengan jumlah perusahaan asuransi yang banyak namun dengan skala kecil sehingga bermuara pada persaingan tidak sehat seperti pricing war,” tulis IFG Progress.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah kabar dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa dua pemilik asuransi menyerah, aksi merger dan akuisisi turut dipertimbangkan.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menyebut merger perusahaan asuransi menjadi alternatif penting di tengah peningkatan aturan modal yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menjadi pilihan ketika langkah-langkah lain seperti penambahan modal disetor atau mencari investor strategis tidak tercapai.

Dia menjelaskan sebagai konsekuensi OJK telah menaikkan syarat modal disetor minimum bagi perusahaan asuransi baru serta minimum ekuitas untuk asuransi yang sudah beropeasi, maka aksi korporasi akan marak ke depan.

"Ada beberapa opsi untuk memenuhi syarat ekuitas, seperti menambah modal disetor, mencari investor baru, merger, atau go public," ujar Abitani kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Abitani juga menambahkan bahwa perusahaan asuransi konvensional bisa menyesuaikan strategi bisnisnya dengan Kelompok Pemenuhan Ekuitas (KPPE), selama ekuitasnya memenuhi batas minimum yang ditetapkan.

Selain itu, perusahaan asuransi juga dapat mengubah izin operasionalnya dari konvensional menjadi syariah. "Merger menjadi alternatif ketika opsi lain tidak memungkinkan," tegasnya.

Ia optimistis bahwa penambahan modal atau merger akan memberikan dampak positif bagi industri asuransi, memperkuat kualitas keuangan perusahaan, dan menyehatkan industri secara keseluruhan.

Sebelumnya, OJK mengonfirmasi bahwa konsolidasi melalui merger, akuisisi, atau penggabungan menjadi langkah tak terhindarkan, seperti yang terjadi di industri perbankan. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, OJK telah menaikkan batas minimum ekuitas untuk perusahaan asuransi dan reasuransi.

Tahap pertama, per 31 Desember 2026, perusahaan asuransi harus memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, perusahaan reasuransi Rp500 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, dan reasuransi syariah Rp200 miliar. Pada tahap kedua, hingga 31 Desember 2028, perusahaan harus memilih antara dua opsi KPPE, dengan ekuitas minimum yang lebih tinggi.

Dengan peningkatan aturan modal ini, industri asuransi diharapkan semakin solid dan mampu bersaing di pasar yang lebih kompetitif.