Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut. Pada September ini, deflasi tercatat 0,12%.

Kementerian Perdagangan mengakui deflasi tersebut memang merupakan pengaruh dari tingkat daya beli masyarakat. Apalagi menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang saat ini banyak acara besar yang menurun.

"Terkait dengan daya beli maksudnya pengaruh ke deflasi ya karena memang kan event besar sekarang lagi menurun ya," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Moga mengatakan pengaruh dari daya beli masyarakat juga terpengaruh dari efek pasar global yang masih dilanda konflik. Akibatnya ada penurunan ekspor juga di beberapa produk karena permintaannya juga turun.

Penurunan daya beli masyarakat sendiri juga disebabkan oleh industri yang tengah babak belur hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dengan demikian industri ini kan agak berkurang produksinya. Dampaknya ada beberapa terjadi PHK atau pengurangan jam kerja sehingga berdampak ke daya beli seperti itu," ucap dia.

Moga berharap daya beli masyarakat bisa kembali bergairah saat momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan momen natal dan tahun baru (Nataru). "Kita berharap besok Pilkada dan juga Nataru akan normal kembali," lanjutnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir ada penurunan daya beli masyarakat di balik deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut deflasi memang menjadi tanda baik dari penurunan harga pangan yang belakangan mengerek inflasi.

Namun, kontribusi daya beli masyarakat juga menjadi kunci utama dari pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dia khawatir penurunan daya beli masyarakat akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

"Kalau inflasi sangat terjaga kan, kalau kita lihat deflasi pangan. Cuma bagaimana pengaruhnya ke daya beli masyarakat, karena konsumsi kita sudah liat bahwa pasar domestik menjadi kunci utama di ekonomi kita," ungkap dia ditemui di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi pada September 2024 kembali terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan. Secara rinci terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.

Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan terakhir. BPS juga mencatat secara year on year terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS mencatat beberapa peristiwa, pertama harga BBM non subsidi mengalami penurunan pada bulan September 2024.

"Penurunan harga BBM di September 2024 setelah bulan lalu mengalami kenaikan harga," tuturnya di kantor BPS Pusat, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut. Pada September ini, deflasi tercatat 0,12%.

Kementerian Perdagangan mengakui deflasi tersebut memang merupakan pengaruh dari tingkat daya beli masyarakat. Apalagi menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang saat ini banyak acara besar yang menurun.

"Terkait dengan daya beli maksudnya pengaruh ke deflasi ya karena memang kan event besar sekarang lagi menurun ya," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Moga mengatakan pengaruh dari daya beli masyarakat juga terpengaruh dari efek pasar global yang masih dilanda konflik. Akibatnya ada penurunan ekspor juga di beberapa produk karena permintaannya juga turun.

Penurunan daya beli masyarakat sendiri juga disebabkan oleh industri yang tengah babak belur hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Dengan demikian industri ini kan agak berkurang produksinya. Dampaknya ada beberapa terjadi PHK atau pengurangan jam kerja sehingga berdampak ke daya beli seperti itu," ucap dia.

Moga berharap daya beli masyarakat bisa kembali bergairah saat momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan momen natal dan tahun baru (Nataru). "Kita berharap besok Pilkada dan juga Nataru akan normal kembali," lanjutnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir ada penurunan daya beli masyarakat di balik deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut deflasi memang menjadi tanda baik dari penurunan harga pangan yang belakangan mengerek inflasi.

Namun, kontribusi daya beli masyarakat juga menjadi kunci utama dari pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dia khawatir penurunan daya beli masyarakat akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

"Kalau inflasi sangat terjaga kan, kalau kita lihat deflasi pangan. Cuma bagaimana pengaruhnya ke daya beli masyarakat, karena konsumsi kita sudah liat bahwa pasar domestik menjadi kunci utama di ekonomi kita," ungkap dia ditemui di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi pada September 2024 kembali terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan. Secara rinci terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.

Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan terakhir. BPS juga mencatat secara year on year terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS mencatat beberapa peristiwa, pertama harga BBM non subsidi mengalami penurunan pada bulan September 2024.

"Penurunan harga BBM di September 2024 setelah bulan lalu mengalami kenaikan harga," tuturnya di kantor BPS Pusat, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan aplikasi Temu asal China belum mengajukan izin sebagai e-commerce di Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang

"Dan so far sampai sekarang belum ada update di Kementerian Perdagangan mengenai pengurusan izin tersebut," kata Moga ditemui di Kementerian Perdagangan, Senin (7/10/2024).

Moga menekankan semua e-commerce luar negeri harus memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jika memenuhi syarat dalam aturan itu, Kemendag akan mengeluarkan izinnya.

"Permendag 31 udah jelas Persyaratan untuk menjadi PPMSE itu apa saja yang harus dipenuhi. Jadi selama mereka memilih persyaratan sesuai dengan Permendag 31 tahun 2023 terkait dengan perjalanan perusahaan, pembinaan dan pengawasan PPMSE, ya kita terbitkan (izin)," terangnya.

Namun, selama aplikasi tersebut belum memenuhi persyaratan, pihaknya tak akan mengeluarkan izin usaha sebagai e-commerce. Moga menegaskan pemerintah juga masih terus berupaya untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri dari gempuran barang impor dari aplikasi luar negeri.

"Selama mereka masih belum memenuhi persyaratan seperti untuk barang lintas negara minimal US$ 100 dolar seperti itu. Sejauh ini kan kita sudah punya regulasi ya untuk memproteksi industri untuk melindungi produksi dalam negeri," ungkapnya.

Diakui Moga, banyaknya aplikasi atau e-commerce luar negeri yang bermunculan tak bisa dihindari. Meski begitu, upaya untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri tetap dilakukan dengan ditetapkan sebuah kebijakan.

"Yang kedua juga Ini kan era digitalisasi ya dan kita sudah tidak bisa menghindar. Cuma kita harus bisa menata terkait dengan tata kelola, perdagangan melalui sistem elektronik sehingga ke depan industri dalam negeri juga dapat bersaing dan juga platform dalam negeri juga dapat bersaing," pungkasnya.

Aplikasi Temu merupakan e-commerce asal China. Kabarnya aplikasi tersebut menjual barang yang berasal dari pabrikan sehingga harga sangat murah. Aplikasi ini pun sangat dihindari oleh pemerintah karena dapat memukul produk UMKM dalam negeri.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Fiki Satari menegaskan, bahwa pemerintah saat ini terus berkomitmen untuk mengawal dan memastikan agar aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia.

"Jika Temu sampai masuk ke Indonesia, ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Apalagi platform digital dari Cina ini bisa memfasilitasi transaksi secara langsung antara pabrik di Cina dengan konsumen di negara tujuan ini akan mematikan UMKM," ujar Fiki dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (2/10).

Fiki menjelaskan, aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang. Hal tersebut ditambah dengan adanya subsidi yang diberikan platform membuat produk di aplikasi dihargai dengan sangat murah.

"Mereka sudah masuk ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan sekarang sudah mulai ekspansi ke Kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Maka kita harus terus kawal agar tidak masuk ke Indonesia," tutur Fiki.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022 lalu aplikasi Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).