Anindya Novian Bakrie mengaku sudah mendapat banyak dukungan untuk menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029. Hal ini disampaikannya setelah pengumuman susunan kepengurusan baru Kadin periode 2024-2029.

Tidak tanggung-tanggung, pria yang akrab disapa Anin itu mengaku sudah mendapat suara dari 70% anggota pengurus Kadin sebelumnya. Sementara selama ini dirinya memang sudah menduduki posisi Ketum Kadin berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) lalu.

"Dari kepengurusan sebelumnya saya rasa 70% sudah bergabung di sini (mendukung dirinya sebagai ketua Kadin) dan saya rasa sisanya hanya masalah waktu," kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam kesempatan itu dirinya juga kembali menegaskan bahwa kepengurusan dan struktur organisasi Kadin ini terdiri dari Kadin Daerah baik provinsi, kota, hingga kabupaten yang kemarin banyak memberi suara dalam Munaslub; dan anggota luar biasa atau asosiasi/himpunan.

"Jadi bapak-bapak ibu-ibu Hanya untuk mengulangi saja, di Kadin ini ada dua pemegang sahamnya. Yang pertama adalah Kadin Provinsi yang sampai ke Kabupaten dan Kota, dan satu lagi adalah anggota luar biasa atau asosiasi dan himpunan," tegasnya.

Di luar itu, ia mengaku sedang menyiapkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang harapannya dapat dihadiri para anggota. Sebab dalam kesempatan itu dirinya ingin membahas terkait kepengurusan Kadin hingga program kerja 2025.

"Pada tanggal 1 Desember kami berharap akan melaksanakan Rapimnas sesuai hasil rapat kami, kami harap seluruh komponen Kadin provinsi, asosiasi dan unsur lain dapat hadir," kata Anindya.

"Teman-teman pengusaha yang nanti cukup waktu untuk kita gabungkan di Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dapat juga hadir. Sehingga pada saat itu Pak, kalau Rapimnas itu agendanya fokus kepada program kerja. Jadi program kerja 2025 bisa dijalankan," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Ia pun berupaya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjabarkan program yang akan dilaksanakan.

"Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat Siapa tahu bisa ada audiensi kepada Bapak Presiden. Sehingga kami siapkan rencana mewakili beliau dengan fokus bagi kami APEC 5 Peru, kemudian di Rio ada G20, sebelumnya ada beberapa lawatan cukup panjang," ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa, mengumumkan susunan kepengurusan Kadin baru periode 2024-2029.

Sejumlah nama populer masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin. Ada nama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Chairman CT Corp, Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha, dan hingga Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasihat.

Dalam kesempatan itulah Anindya Bakrie diumumkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Dalam hal ini struktur kepengurusan itu akan dilantik pada bulan Desember.

"Insyaallah pada bulan Desember pengurus pleno sudah selesai dan Insyaallah akan dilantik pada bulan Desember dan bisa dihadiri bapak Presiden," imbuhnya.

Selain itu, ada nama Ibas Yudhoyono yang masuk dalam susunan pengurus tambahan Kadin Indonesia. Adapun penyusunan pengurus baru diselesaikan pada Rabu dini hari.

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 menyatakan pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara Harjono mengatakan Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan pada Jumat, 27 September 2024.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada 27 September 2024," kata Dhaniswara dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyelesaikan masalah internal Kadin. Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis serta ditandatangani di atas materai tersebut, dibuat untuk menjaga marwah organisasi Kadin Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

"Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan Munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia," tutur Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyebut setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah," tutur Eka Sastra.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menyebut Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid telah menyampaikan surat yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa surat diterima pada kemarin, Minggu (15/9/2024) oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

“Kami telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid. Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/9/2024)

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa pihaknya akan segera memproses surat tersebut dalam waktu dekat.

Menurut catatan Bisnis, Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

Anindya Bakrie adalah mantan kompetitor Arsjad dalam Munas Kadin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 lalu. Dia saat ini telah ditetapkan sebagai Ketua Umum mendepak Arsjad melalui Munaslub yang berlangsung di Jakarta, Sabtu kemarin.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” tegas dia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub Anindya Bakrie mengatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar dan memutuskan dirinya sebagai Ketua Umum merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. Hal itu sebagai respons atas tudingan jika Munaslub yang digelar sebagai upaya kudeta.

"Jadi pertama-tama, Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa," katanya di Menara Kadin Jakarta, Minggu (!5/9/2024).

Dia mengatakan, merekalah yang membuat panitia hingga mengatur jalannya persidangan. Dia mengatakan, Munaslub ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

Dia mengatakan, Munaslub itu telah berlangsung. Kembali, dia mengatakan, telah dilakukan sesuai dengan AD/ART.

"Dan kemarin sudah berjalan. Bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART," ungkapnya.

"Walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi ketua umum 2024-2029, tapi selalu terbuka karena saya jadi ketua umum untuk yang hadir pada Munaslub itu, baik Kadinda maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga," jelasnya.

Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum (ketum) Golkar periode 2024-2029 secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar. Namun sebelum menjabat sebagai ketum partai, Bahlil sudah malang melintang di berbagai bidang.

Dalam catatan detikcom, pada awalnya Bahlil lama berkecimpung sebagai pengusaha. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2015-2019.

Pria kelahiran Banda, Maluku, 7 Agustus 1976 itu merintis karir dan bisnis dari nol. Dia terlahir dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan. Ayahnya seorang kuli bangunan dan sang ibu bekerja sebagai tukang cuci. Namun hal tersebut tak membuatnya menyerah.

Sejumlah profesi pernah dilakoni pria asal Fakfak, Papua ini. Mulai dari tukang kue semasa kecil, seorang kondektur, hingga menjadi sopir angkot pun dia jalani. Dengan kerja keras itulah dia menjadi orang besar yang tadinya bukan siapa-siapa.

Bahkan, sejak masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), Bahlil sudah berjuang. Dia berjualan kue untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari membeli buku, sepatu, hingga kelereng untuk bermain dengan kawannya.

Bukan cuma jualan kue, ketika beranjak remaja segala macam pekerjaan kasar dilakukan Bahlil. Mulai dari kondektur angkot, jualan ikan, jadi kuli bangunan, sampai akhirnya jadi sopir angkot. Bahkan dia mengaku sering menghabiskan masa remajanya hidup di terminal.

Dengan segala kekurangannya, justru Bahlil nekat mau mengubah nasib. Dengan modal pas-pasan dirinya terbang ke Jayapura, niatnya untuk kuliah. Cabut ke Jayapura, dia cuma membawa ijazah SMA, tiga setel baju, SIM dan kantong kresek. Bahkan, orang tuanya pun tidak tahu kalau dia ke Jayapura hanya untuk kuliah.

Sampai di Jayapura Bahlil sempat luntang-lantung karena tidak ada kampus yang mau menerimanya, namun suatu hari dia dikuatkan oleh ketua asrama yang ditinggalinya. Bahlil bercerita dia dimotivasi untuk tetap kuliah, hingga akhirnya dia mendaftarkan diri ke kampus swasta.

Saat menjadi mahasiswa, Bahlil juga aktif sebagai aktivis, bahkan sempat keluar masuk bui karena pergerakannya. Bolak-balik bui, Bahlil merasa menderita. Dari situ lah dia mengaku sadar harus mengubah nasibnya dari orang yang miskin. Terlebih dia mengaku pernah sampai mengalami busung karena tidak bisa membeli makanan yang layak.

Kemudian dia mengawali karir di dunia keuangan. Bahlil bercerita pernah menjadi pegawai kontrak asuransi. Hingga akhirnya, dia ditawari temannya membangun perusahaan konsultan keuangan. Dari situ dia menjalani karir mulai dari karyawan biasa.

Sejak saat itulah Bahlil meneruskan karir cemerlangnya. Hingga akhirnya dia bisa menjadi CEO PT Rifa Capital dengan gaji Rp 35 juta di usia yang masih 25 tahun. PT Rifa Capital tersebut memiliki cabang di berbagai pulau di Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Karier Bahlil di dunia bisnis mengantarnya meraih posisi Ketua Umum HIPMI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-15 Desember 2015. Selama periode kampanye pemilihan umum (pemilu) tahun 2019, Bahlil masuk daftar tim sukses (timses) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Sampai akhirnya, Bahlil dilantik sebagai Kepala BKPM pada 23 Oktober 2019 dan kini menjadi Menteri ESDM. Selama menjadi Menteri, ia mengaku berhasil membawa masuk investasi hingga ribuan triliun.

Tahun pertama Bahlil menjabat, angka realisasi investasi tembus Rp 809 triliun arau 102% dari target investasi di tahun 2019 yang Rp 792 triliun. Pada 2020, realisasi investasi adalah Rp 826,3 triliun atau 101,1% dari target sebesar Rp 817 triliun.

Selain target, Bahlil sempat mengklaim berhasil menyelesaikan investasi mangkrak Rp 558,7 triliun dari total Rp 708 triliun. Salah satunya yang berhasil dieksekusi adalah proyek PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten senilai Rp 59,4 triliun.

Setelahnya barulah pada Senin (19/8) kemarin berpindah posisi sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Posisi Menteri Investasi/Kepala BKPM yang sebelumnya ia jabat kini diduduki oleh Rosan Roeslani.

Dalam catatan detikcom, Bahlil Lahadalia langsung mengadakan rapat sehari setelah ia dilantik. Namun, belum diketahui rapat apa yang dibahas.

Sebelumnya, Bahlil melarang para direktur jenderal (dirjen) untuk berkantor di kantornya masing-masing untuk mengebut berbagai tugas yang diberikan kepadanya. Sebagaimana diketahui, kantor para dirjen ini terpisah satu sama lain.

Selain itu, Bahlil juga meminta para dirjen untuk rapat sampai malam untuk mendorong adanya percepatan.

"Saya pikir hanya itu saja, karena waktu saya cuma dua bulan, jadi kerjanya nggak boleh pidato juga lama, jangan-jangan pidato lebih lama daripada kerja kan repot kan?" kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (19/8) kemarin.

Simak Video 'Tok! Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketua Umum Partai Golkar':

[Gambas:Video 20detik]