New York: Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didorong untuk menjadi teladan dalam mendukung pengakuan terhadap Negara Palestina. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidato di Pertemuan Koordinasi OKI Tahunan Tingkat Menteri di Markas Besar PBB, New York pada 27 September 2024.

Menegaskan kembali pesan yang juga disampaikan kepada negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB), Menlu Retno mendorong negara-negara OKI untuk memanfaatkan pengaruh yang dimiliki demi memajukan dua hal utama, yaitu meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina, serta mendorong implementasi efektif dari Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.

“Jika diimplementasikan, Resolusi ES-10/24 akan menjadi satu lagi langkah maju dalam merealisasikan Negara Palestina,” ucap Menlu Retno.
“Resolusi ini akan menjadi panduan negara-negara dalam mendorong pemenuhan hak-hak Palestina, oleh sebab itu, negara- negara OKI harus memberikan dukungan politik kepada Sekjen PBB untuk melaksanakan, melaporkan, dan memonitor implementasi dari Resolusi tersebut,” lanjutnya.

Menlu Retno menutup pidatonya dengan menyampaikan bahwa OKI adalah sebuah keluarga besar dan bahwa masa depannya ditentukan OKI sendiri. Untuk ini, Menlu Retno mengajak negara-negara OKI untuk saling membantu agar tidak ada satu pun negara OKI yang tertinggal.

“OKI adalah sebuah keluarga besar, masa depan kita ada di tangan kita sendiri, oleh sebab itu kita harus saling membantu agar tidak ada satu pun negara OKI yang tertinggal,” pungkas Menlu Retno.

OKI dibentuk pada tahun 1969 dengan tujuan meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI terdiri dari 57 negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Baca juga: Gerakan Non-Blok Harus Manfaatkan Pengaruh Untuk Bantu Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Uni Eropa mengecam resolusi parlemen Israel atau Knesset yang menentang pembentukan negara Palestina. Menurut Uni Eropa, solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

“Ada konsensus kuat di komunitas internasional bahwa satu-satunya solusi berkelanjutan yang akan membawa perdamaian dan keamanan di Timur Tengah adalah solusi dua negara,” kata blok tersebut dalam pernyataan tertulis.

Pernyataan tersebut menuturkan bahwa Uni Eropa menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai perdamaian abadi melalui solusi dua negara sebagaimana diuraikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735, 2728, 2720, dan 2712 yang memastikan warga Palestina dan Israel dapat hidup aman dan bermartabat.

Blok tersebut mempertahankan pendiriannya dengan tidak mengakui perubahan pada perbatasan tahun 1967 kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. “Kami akan terus bekerja secara aktif dengan mitra internasional dan regional untuk menghidupkan kembali proses politik untuk mencapai tujuan ini,” tegasnya.

Jalur yang kredibel menuju negara Palestina, lanjutnya, merupakan komponen penting proses politik tersebut.“Tidak ada harapan, tidak adanya cakrawala bagi rakyat Palestina hanya akan memperdalam konflik,” tambah pernyataan tersebut.

Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober.

Sebanyak lebih dari 38.800 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 89.400 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza menjadi reruntuhan di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum negara itu diinvasi pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mengecam keras resolusi penolakan pembentukan negara Palestina yang disahkan parlemen Israel, Knesset, sebagai pelemahan nyata atas solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

“Solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian di Palestina dan kawasan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui media sosialnya, yang dipantau ANTARA, Jumat (19/7/2024).

Kemenlu turut menegaskan Indonesia akan terus berkomitmen mendorong implementasi solusi dua negara.

Resolusi tersebut disahkan oleh Knesset pada Kamis (18/7/2024) dengan suara 68-9, dan dilakukan menjelang keberangkatan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu ke Washington D.C. untuk bertemu Presiden AS Joe Biden dan berpidato di hadapan Kongres AS.

Resolusi itu menyatakan pendirian negara Palestina “di jantung Tanah Israel akan menimbulkan bahaya nyata bagi Negara Israel dan warga negaranya, melanggengkan hubungan Israel-Palestina, konflik dan menggoyahkan kawasan.”

Sejumlah negara dan organisasi internasional lantas menyuarakan kecaman mereka terhadap pengesahan resolusi tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan solusi dua negara tidak dapat ditolak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya, Stephan Dujarric, mengaku kecewa dengan keputusan parlemen Israel yang meloloskan undang-undang tersebut.

“Jelas Anda tidak bisa menolak solusi dua negara,” kata Dujarric kepada wartawan.

Sementara, Wakil Tetap AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan solusi dua negara, di mana rakyat Israel dan Palestina hidup berdampingan, menjadi satu-satunya langkah untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina.

“Tanpa hal tersebut, perdamaian hampir mustahil dicapai,” kata dia.

Senada, pemerintah Prancis, Turki, dan Yordania turut mengecam resolusi yang disahkan Knesset. Menurut mereka, solusi dua negara harus tetap menjadi solusi akhir mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Kemenangan partai politik sayap kanan pada putaran pertama pemilu Prancis berhasil diadang oleh koalisi sayap kiri dalam pemilihan tahap dua pada Ahad. Pengakuan atas kedaulatan Palestina jadi salah satu janji pertama yang diucapkan politikus sayap kiri.

Tidak ada partai yang memenangkan mayoritas dalam putaran kedua pemilihan parlemen Prancis pada Ahad, di mana seluruh 577 kursi Majelis Nasional diperebutkan. Menurut media Paancis Le Monde, aliansi sayap kiri Front Populer Baru memenangkan 182 kursi sementara Ensemble yang berhaluan tengah, yang didukung oleh Presiden Emmanuel Macron, memenangkan 168 kursi.

“Kami akan memiliki perdana menteri dari Front Populer Baru,” Jean-Luc Mélenchon, pemimpin sayap kiri Prancis, memposting di X pada Ahad malam. “Kami akan dapat memutuskan banyak hal melalui keputusan. Di tingkat internasional, kita harus setuju untuk mengakui Negara Palestina.”

Partai sayap kanan National Rally, yang dipimpin oleh Marine Le Pen, memenangkan 143 kursi. Ini sebuah hasil yang mengecewakan bagi partai tersebut setelah memimpin putaran pertama pemungutan suara seminggu yang lalu dan tampaknya berada dalam jarak yang sangat dekat untuk mendapatkan mayoritas.

Sebaliknya, kandidat pertengahan dan sayap kiri bekerja sama untuk mengalahkan koalisi sayap kanan, National Rally, dengan mengeluarkan kandidat mereka dari pencalonan di mana partai lain memiliki peluang lebih besar untuk menang.

Media Yahudi Forward melansir, kelompok sayap kanan sedianya musuh lama Yahudi Prancis. Pendiri National Rally, termasuk ayah Le Pen, Jean-Marie Le Pen, telah berulang kali dihukum karena ujaran kebencian dan penyangkalan Holocaust. Sedangkan Pierre Bousequet, yang bertugas di Waffen-SS Partai Nazi serta kandidat dalam pemilu ini juga dituduh antisemitisme.

Namun, di tengah sorotan terhadap genosida Israel di Jalur Gaza, Yahudi Prancis justru mendukung sayap kanan karena kelompok kiri di negara itu saat ini yang paling kritis terhadap negara Israel.

Patut dicatat bahwa tudingan antisemitisme di Eropa tak hanya soal rasisme terhadap etnis Yahudi. Kerap kali, kritik terhadap negara Israel juga dimasukkan dalam antisemitisme.

Ilmuwan politik Jean-Yves Camus mengatakan sebelum pemungutan suara bahwa ia merasa “terjebak” oleh kelompok sayap kiri, terutama ketika kaum Sosialis yang lebih moderat berkoalisi dengan partai Mélenchon.

“Kami cukup marah dan kecewa,” kata Camus. “Sebagai orang Yahudi, kami merasa dikhianati dan kami pikir akan lebih baik jika Partai Sosialis tidak menjalin aliansi dengan kelompok sayap kiri seperti ini.”

Banyak orang Yahudi Perancis mengatakan bahwa retorika pro-Palestina dari sayap kiri telah membuka pintu bagi antisemitisme. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Komite Yahudi Amerika (AJC) di Eropa, 92 persen orang Yahudi Prancis percaya bahwa kelompok kiri France Unbowed telah “berkontribusi” terhadap meningkatnya antisemitisme.

Kini, kebuntuan tampaknya terjadi di masa depan Prancis. Setelah pencalonan, Perdana Menteri Gabriel Attal yang berhaluan tengah dan memiliki akar Yahudi, mengatakan dia berencana untuk mundur.

Komunitas Yahudi yang berjumlah 500.000 jiwa di negara tersebut telah terguncang sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan kampanye militer Israel berikutnya di Gaza, yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut. Prancis juga mengalami lonjakan antisemitisme sejak 7 Oktober.

Kejutan bagi sebagian orang Yahudi Perancis terjadi segera setelah kejadian 7 Oktober, ketika beberapa politisi sayap kiri menolak untuk secara eksplisit mengutuk serangan Hamas terhadap Israel. Le Pen, sementara itu, berupaya mengubah citra partainya, meninggalkan antisemitisme, mengecam serangan Hamas, dan mendorong posisi pro-Israel. Partai tersebut sekarang menekankan sikap anti-imigrasi dan Eurosceptic.

CRIF, sebuah organisasi payung Yahudi Perancis, telah mendesak komunitas tersebut untuk menolak kelompok sayap kanan dan sayap kiri. Namun menjelang pemungutan suara hari Minggu, ketika dihadapkan dengan kebangkitan France Unbowed, beberapa suara terkemuka Yahudi menyerukan masyarakat untuk memilih partai Le Pen. Salah satu ekspresi dukungan yang mencolok terhadap National Rally datang dari Serge Klarsfeld, seorang penyintas Holocaust Perancis yang terkenal karena memburu penjahat Nazi dan mendesak agar mereka diadili.

“Nasional Rally mendukung orang Yahudi, mendukung negara Israel,” kata Klarsfeld, 88 tahun, dalam wawancara yang disiarkan televisi secara nasional bulan lalu. “Ketika ada partai anti-Yahudi dan partai pro-Yahudi, saya akan memilih partai pro-Yahudi.”

Alain Finkielkraut, seorang filsuf terkemuka Perancis, juga mengatakan di majalah Le Point bahwa dia akan “mempertimbangkan mimpi buruk karena harus memilih National Rally untuk memblokir antisemitisme.” Sementara itu, sekelompok pemimpin komunitas Yahudi Prancis bertemu dengan Le Pen pada Senin.