Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utangpetani dan nelayan.

“[RPP] ini dalam proses. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan,” kata Airlangga di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/11/2024).

Dia menuturkan bahwa kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang petani dan nelayan bertujuan untuk membantu agar masyarakat bisa kembali menerima kredit atau pinjaman.

Airlangga mengungkapkan bahwa masyarakat yang mengalami permasalahan pembayaran piutang atau kredit macet tercatat dalam database Kementerian Keuangan, sehingga mereka tidak dapat mengajukan pinjaman kembali maupun menikmati fasilitas perbankan lainnya.

“Nah, oleh karena itu ini, semacam ‘moratorium’ kepada mereka yang pernah bermasalah, sehingga dengan penghapusbukuan dan penghapustagihan ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali,” ujarnya.

Airlangga mengatakan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan terbatas kepada bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) karena jumlah piutang yang tercatat dari kedua kelompok tersebut sudah terlampau besar.

Selain itu, bank-bank tersebut tidak bisa melakukan penghapusbukuan, meski bisa melakukan penghapustagihan, berbeda dengan bank-bank swasta.

“Jadi, (kebijakan) ini murni untuk mendukung Himbara karena jumlahnya (terkait utang kredit petani dan nelayan tersebut) sudah cukup besar. Mereka bisa hapus buku tapi tidak bisa hapus tagih,” katanya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan pemutihan atau penghapusan utang para petani yang masuk dalam skema Kredit Usaha Tani (KUT) pada 1998.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa utang tersebut sudah terlampau lama, yakni selama 26 tahun, dan dinilai memberatkan masyarakat karena bisa menghalangi mereka untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

Dia mengungkapkan bahwa total nominal utang yang akan diputihkan sebesar Rp8,3 triliun untuk 6 juta petani di Indonesia, atau sekitar Rp1,3 juta per orang.

JAKARTA,investor.id – Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemutihan utang dari sekitar 6 juta petani dan nelayan yang tidak mampu membayar kepada bank. Sejumlah bankir pun masih menunggu adanya peraturan terkait kebijakan tersebut.

Pasalnya, wacana tentang hapus tagih utang UMKM di perbankan sudah digaungkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Namun, sampai masa jabatan Jokowi berakhir pun belum ada aturan tindak lanjut dari wacana tersebut.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan lima catatan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto putihkan atau hapus utang 6 juta nelayan dan petani ke perbankan.

Rencana ini pertama kali disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan rencana tersebut sangat baik dan akan sangat membantu nelayan.

"Menurut kami pada dasarnya ini ide bagus. Salah satu kesulitan nelayan dan petani dalam mengakses permodalan dari perbankan karena riwayat pembukuan di masa lalu," ujar Dani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/10).

Namun, ia menilai ada lima catatan yang perlu diperhatikan jika ingin menerapkan kebijakan penghapusan utang tersebut. Pertama, masalah administrasi yang dipermudah.

"Meskipun dalam banyak kasus, petani/nelayan ingin melunasi atau membayar. Tapi karena masalah-masalah administratif, hal ini jadi tidak bisa diselesaikan," jelasnya.

Kedua, ia menilai perlu dipilah jenis utang dan nasabah yang akan diputihkan. Hal ini untuk menghindari kebijakan pemutihan menyasar nasabah-nasabah besar.

Ketiga, rencana penghapusan utang ini perlu disertai dengan meningkatkan literasi keuangan di kalangan nelayan dan petani.

Keempat, ia menyarankan untuk ke depannya pemerintah perlu menyusun mekanisme pembiayaan petani dan nelayan yang lebih fleksibel secara syarat, biaya, dan waktu pembayaran.

"Sehingga menghindari masalah-masalah terjadi lagi di kemudian hari," kata dia.

Kelima, Dani menyarankan agar kebijakan tersebut disertai dengan penguatan skema-skema pembiayaan dan permodalan yang murah serta mudah diakses nelayan.

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang 6 juta petani dan nelayan ke perbankan. Ia pun akan segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) pemutihan utang tersebut pada pekan depan.

Hal itu disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Utang-utang tersebut katanya membuat nelayan tidak bisa mendapatkan kredit dari perbankan.

"Ini mungkin minggu depan Pak Prabowo akan teken suatu perpres pemutihan. Sedang disiapkan Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) menteri hukum, semua sesuai undang-undang," ucapnya dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

"Saya berharap minggu depan ya beliau (Prabowo) akan tanda tangan perpres pemutihan. (Ada) 5 juta-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak untuk pinjam lagi ke perbankan. Tidak akan ditutup SLIK-nya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," sambungnya.

Hashim mengatakan utang petani dan nelayan ke perbankan itu berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta. Itu merupakan utang di era krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lain-lain.

"Ternyata semua utang ini sudah dihapusbukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tapi hak tagih dari bank belum dihapus. Sehingga 6 juta (petani dan nelayan) ini tidak bisa dapat kredit," ungkap Hashim.

"Mereka (pinjam) ke mana? Ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa 6 bulan lalu. Saya memang konglomerat, gak perlu pinjol. Tapi ternyata kita konglomerat yang (punya) hati nurani. Kita (waktu) dengar kaget. Saya sampaikan ke Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu (2023 diketahui) dan Prabowo setuju (dihapus)," sambungnya.

Penghapusan utang ini juga sudah berdasarkan konsultasi Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan pemutihan tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pemutihan utang bank 6 juta petani dan nelayan. Aturan itu kabarnya akan terbit dalam waktu dekat.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank untuk petani dan nelayan sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menuturkan, semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998. Meski penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus.

Akibatnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Dia mengharapkan, adanya kebijakan ini dapat berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, tetapi juga untuk keluarganya. “Dengan demikian 6 juta debitor itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30-40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” katanya.