Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sebentar lagi rampung. Pembahasan RUU tersebut telah mencapai tahap akhir dan menyisakan 2 pasal.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) telah mencapai tahap akhir. Saat ini, telah ada 67 dari 69 pasal yang telah disepakati oleh Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI. Sedangkan, dua pasal tersisa masing-masing membahas energi baru dan energi terbarukan," bunyi keterangan Instagram Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dikutip Jumat (13/9/2024).

Adapun dua pasal yang masih tersisa yakni terkait pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau sewa jaringan. PBJT ini diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan.

"Dalam dua pasal terakhir, Pemerintah mengusulkan Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan. PBJT ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan energi baru & terbarukan dalam pemenuhan kebutuhan listrik yang diatur berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)," bunyi keterangan Ditjen EBTKE.

Lebih lanjut, RUU ini juga mencakup pengaturan insentif hingga nilai ekonomi karbon. Menurutnya, hal ini akan menjadi keuntungan bagi badan usaha yang mengembangkan energi baru terbarukan.

"RUU EBET mencakup pengaturan mengenai insentif, dukungan pemerintah dan nilai ekonomi karbon. Hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi badan usaha yang mengembangkan energi baru dan terbarukan, baik dalam bentuk pemasangan solar panel, kontribusi terhadap biomassa, maupun usaha dalam penurunan emisi," terangnya.

Disebutkan juga, Dirjen EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa regulasi ini penting untuk meningkatkan bauran EBET di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang masih bergantung pada diesel dengan biaya tinggi.

"Kehadiran RUU EBET ini diharapkan mendorong penyediaan listrik yang lebih murah dan mendukung pembangunan industri hijau serta ekonomi nasional guna mencapai net zero emissions," jelasnya. (kil/kil)

JAKARTA, investor.id–Pemerintah RI dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama dalam menangani dampak perubahan iklim dengan high integrity. Indonesia mendorong kerja bersama dan kolaborasi dengan Jepang dalam mengatasi perubahan iklim. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC) dan Indonesia sudah ada pijakan dasarnya melalui Perpres No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya saat menerima kunjungan Menteri LH Jepang Mr Yagi Tetsuya dan delegasi di Kantor Kementerian LHK (KLHK) Jakarta pada 21 Agustus 2024. Pertemuan kedua menteri itu membahas komitmen dan aktualisasi kerja sama dalam aksi perubahan iklim terkait pengelolaan limbah, gambut, dan upaya konservasi.

“Secara prinsip, kedua negara memiliki komitmen untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan upaya konservasi untuk mendukung kelestarian lingkungan. Isu-isu kritis tersebut telah dibahas dalam dialog kedua negara pada April 2024 di Jepang yang juga menyoroti dedikasi kita bersama,” ungkap Siti mengawali diskusi dengan Menteri LH Jepang.

Dalam keterangan yang dikutip Kamis (22/08/2024), Menteri Siti menyampaikan, perlu didorong kerja bersama dan kolaborasi RI-Jepang dalam mengatasi perubahan iklim. Hal itu sesuai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai target NDC dengan pijakan dasar Perpres No 98 Tahun 2021.

Saat ini, RI paralel mempercepat dan mengadaptasi mekanisme kredit Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) sesuai perpres itu. Untuk itu, telah ada tim kerja KLHK yang memfasilitasi percepatan kerja sama RI-Jepang terkait iklim dan karbon. Tim kerja akan fokus penyiapan Sistem Registri Nasional (SRN), sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), sistem SPEI, dan calon pilot project di sektor kehutanan dan persampahan.

Pengelolaan Limbah

Menteri Siti juga menyoroti kolaborasi Indonesia-Jepang dalam pengelolaan limbah merkuri melalui kerja sama JICA, para ahli akan tiba di RI tahun ini. Demikian pula dibahas perkembangan kelola sampah di Legok Nangka, Jawa Barat. “Kami mengharapkan kolaborasi signifikan dalam pengelolaan limbah padat, termasuk upaya mempromosikan kota ramah lingkungan serta pengelolaan limbah berbahaya," kata dia.

Selain itu, dibahas kerja sama pengelolaan limbah elektronik. Kedua menteri juga sepakat bekerja sama berkenaan agenda konservasi, Indonesia mengusulkan rencana kerja sama model ekowisata di Jawa Barat. Dalam hal kelola gambut, sebagai bagian dari Memorandum of Cooperation (MoC) akan diawali dengan studi kelayakan restorasi dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Untuk kerja sama mangrove, Indonesia-Jepang telah merintisnya sejak awal 1990-an lewat percontohan di Bali, dilanjutkan di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali yang kini menjadi pusat pengembangan mangrove dalam berbagai kerja sama internasional.

Di pertemuan itu, Menteri LH Jepang berharap kerja sama pengendalian iklim dan lingkungan RI-Jepang diperkuat dan mendukung upaya Menteri Siti yang mendorong adanya tim KLHK untuk percepatan kerja sama RI-Jepang segera ditindaklanjuti lewat kerja-kerja teknis bersama awal September. “Indonesia maupun Jepang sama-sama menghadapi banyak tantangan lingkungan dan punya pengalaman penanganan berbeda. Karena itu, bertukar pengalaman dan berkegiatan bersama di lapangan sangat bermanfaat,” ujar Menteri LH Jepang.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Dida Mighfar, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Laksmi Dhewanthi, Sekretaris BRGM, dan unsur-unsur teknis terkait KLHK.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News