TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

BKN melalui platfrom digital Sistem Informasi ASN sedang menyiapkan peralihan ASN dan PPPK dari kementerian atau lembaga lama ke baru.

“Sedang menyusun langkah yang dilakukan terhadap kementerian lembaga terdampak,” kata Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam proses peralihan ini, Haryomo memastikan layanan manajemen ASN tidak akan terganggu karena akan koordinasi dengan unit terkait. Selain itu, BKN juga akan memfasilitasi proses yang berhubungan dengan pelayanan manajemen ASN.

“Kami memastikan agar perubahan nomenklatur tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya,” kata dia.

Haryomo mengatakan BKN akan mengeluarkan daftar ASN berdasarkan unit eselon I dan II yang akan dialihkan dalam daftar kementerian atau lembaga yang lama. Proses ini akan merujuk pada nomenklatur pada peraturan presiden.

Dia mengatakan berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk Kabinet Merah Putih dapat diprediksi ada 229.901 ASN dan PPPK. Jumlah itu berdasarkan 209.901 ASN dan 20.000 PPPK.

Selanjutnya: Haryomo merinci Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi....

<!--more-->

Haryomo merinci Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072 ASN dan PPPK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 64.879, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 453 ASN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 710 ASN dan PPPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545 ASN dan PPPK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256 ASN dan PPPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN dan PPPK, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebanyak 117.784 ASN dan PPPK.

Presiden Prabowo Subianto rampung melantik nama-nama menteri dan wakil menteri dalam susunan kabinet pemerintahannya. Kabinet ini dinamai sebagai Kabinet Merah Putih yang mengoperasikan 48 kementerian. Seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan telah mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang.

Prabowo membuka pelatihan dengan memberi arahan di ruang terbuka hijau Akmil Magelang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Sejumlah topik diberikan tentang pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi.

Melalui keterangan tertulis pada Jumat, 25 Oktober 2024, Prabowo menyatakan agenda Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang tidak bersifat militeristik. Prabowo hanya ingin menggembleng seluruh jajaran menteri dan wakil menteri dengan latihan serta pengarahan.

Namun Prabowo menekankan bahwa retret di Akmil Magelang merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan. "The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo. Setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Prabowo.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada 21 Oktober 2024.

“Di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian,” demikian tertulis dalam laman resmi Sekretariat Kabinet.

Dari 48 kementerian yang terdaftar, termasuk di antaranya dua kementerian baru, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai hasil pecahan dari kementerian sebelumnya, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno selama periode 2020-2024.

Untuk mengisi posisi pimpinan kedua kementerian ini, Presiden Prabowo mempercayakan Widiyanti Putri Wardhana sebagai Menteri Pariwisata (Menpar) dan Teuku Riefky Harsya yang menduduki kursi Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf).

Sebagaimana tertuang dalam perpres, pemisahan tersebut juga menjadikan kedua kementerian bertanggung jawab di bawah Kementerian Koordinator yang berbeda.

Disadur dari laman resminya, Kementerian Pariwisata dibawahi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemenpar akan melaksanakan tugas dan fungsinya bersama beberapa kementerian lain, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif berada dalam naungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bawah pimpinan Muhaimin Iskandar. Beberapa kementerian lain yang di bawah Muhaimin adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Dilansir dari Antara, Pelaksana Tugas Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati menargetkan proses transisi dari nomenklatur tersebut akan rampung pada akhir November atau Desember 2024. Proses tersebut meliputi transisi SDM, aset, dan juga BMN (Barang Milik Negara), pemisahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA, hingga pemindahan maupun pemisahan dari kewenangan Kementerian Parekraf menjadi dua kementerian.

"Juga pejabat-pejabat fungsional yang mungkin nanti akan dipindahtugaskan dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan dan dilaksanakan maksimum semua selesai pada 1 Desember 2024. Tentu kita berharap semua penuh semangat dan bekerja dengan baik," ujarnya dalam keterangan resmi, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin, 28 Oktober 2024.

Sementara itu, dalam sambutannya pasca pelantikan di balairung kantor Kemenparekraf pada Senin lalu, 21 Oktober 2024, Menekraf Teuku Riefky Harsya menyatakan ia bisa menjamin sinergitas di antara kementerian yang ia pimpin dengan Kementerian Pariwisata yang merupakan pecahan lain dari Kemenparekraf. “Tentu kami yakin sinergitas antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Riefky meminta rekan-rekan dalam kementerian yang ia pimpin untuk tidak khawatir. Hubungan baik yang ia miliki dengan Menpar Widiyanti Putri Wardhana, (mantan) Menparekraf Sandiaga Uno, dan (mantan) Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo merupakan jaminannya.

“Walaupun, mungkin ada penempatan-penempatan yang berbeda lantainya saja. Tetapi, tentu sinergi itu tetap bisa kita lakukan bersama-sama,” Riefky melanjutkan.

JAKARTA, investor.id - Nama Mayor (Inf) Teddy Indra Wijaya tidak disebut dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10/2024). Padahal, sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Teddy akan menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Alih-alih berbaris di antara tokoh-tokoh yang akan dilantik, Teddy justru terlihat berdiri di belakang Presiden Prabowo. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden Hasan Nasbi memberikan penjelaskan. Teddy tidak dilantik di Pelantikan Menteri lantaran jabatan Seskab tidak lagi setingkat menteri, melainkan di bawah Menteri Sekretaris Negara.

"Saya belum tahu persis ini. Kan saya baru dilantik. Saya belum dapat arahan presiden. Tapi kemungkinan besar Seskab itu kan ada di bawah Sekretariat Negara nanti. Kementerian Sekretariat Negara. Nanti akan di bawah sekretariat negara, Kementerian Sekretariat Negara," kata Hasan seusai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Terkait pekerjaannya dalam lingkup TNI, Hasan mengaku tidak bisa menjawab terkait status pekerjaan Teddy nantinya jika telah resmi sebagai Seskab.

"Saya belum bisa jawab karena saya belum dapat arahan presiden. Saya baru saja dilantik ini. Tanyanya ringan-ringan dulu aja ya," dalih Hasan. 

Sebelumnya, Ketua harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Teddy tidak perlu pensiun dari anggota TNI ketika ditunjuk menjadi Seskab Pemerintah Prabowo Subainto-Gibran Rakabuming Raka.

"Nah sehingga paling tinggi brigjen begitu ya, sehingga dengan perubahan nomenklatur ini dapat diisi saudara Teddy tanpa harus pensiun dari TNI karena bukan setingkat menteri," ujar Dasco kepada wartawan, Senin.

Dasco mengungkapkan, kini ada perubahan nomenklatur kementerian, yaitu seskab bukan lagi jabatan setingkat menteri, melainkan di bawah struktural Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Prasetyo Hadi. Untuk itu, kata dia, tidak ada lagi menseskab dan telah diubah menjadi seskab.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dikabarkan telah menerima daftar nomenklatur kementerian untuk kabinet pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, terdapat dokumen terkait gambaran nomenklatur mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri dari 13 komisi dan Badan Anggaran.

Adapun dalam dokumen tersebut, banyak nomenklatur kementerian yang dipecah. Di antaranya yakni adanya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat.

Berikut daftar AKD DPR RI berserta mitra kementerian masing-masing yang masih bersifat sementara dan belum pasti:

Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU

5. Badan Intelijen Negara (BIN)

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

10. Dewan Pers

11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

12. Komisi Informasi Pusat (KIP)

13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)

6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawas

7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)

10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI)

11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III (Penegakan Hukum)

1. Kejaksaan Agung

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan)

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Badan Urusan Logistik (Bulog)

5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan)

1. Kementerian Pekerjaan Umum

2. Kementerian Perumahan Rakyat

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

5. Kementerian Transmigrasi

6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha)

1. Kementerian Perdagangan

2. Kementerian BUMN

3. Kementerian Koperasi

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi)

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Pariwisata

3. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Barekraf

4. Kementerian UMKM

5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

6. Lembaga Penyiaran Publik RRI

7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI

8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA

Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak)

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Ketenagakerjaan

3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga

4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

8. Badan Gizi Nasional

Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Riset)

1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi

2. Kementerian Pendidikan Tinggi

3. Kementerian Kebudayaan

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga

5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan)

1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Bank Indonesia (BI)

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII (Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi)

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kementerian Lingkungan Hidup

3. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6. Dewan Energi Nasional (DEN)

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII (Hukum dan HAM)

1. Kementerian Hukum

2. Kementerian HAM

3. Kementerian Sekretariat Negara

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Komnas HAM

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

9. Sekretariat Jenderal DPR

10. Sekretariat Jenderal DPD

11. Sekretariat Jenderal MPR

12. Sekretariat Kabinet

13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)

5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.

JAKARTA, investor.id - Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH mengapresiasi keputusan revisi UU Wantimpres yang batal mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA . 

"Perubahan nomenklatur kan harus dikembalikan juga pada filosofinya. Kalau menjadi DPA, harus dipahami tugas dan fungsi DPA sebagaimana filosofi pembentukannya dulu. Jika sekarang nomenklatur diubah menjadi Wantimpres RI, yakni dengan menambahkan RI di dalamnya, ini juga menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem Presidensiil," kata Prof Henry dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Menurut Prof Henry, penghapusan Lembaga DPA yang diwacanakan dihidupkan kembali seperti era Orde Baru, tentu tidak kemudian secara otomatis menghilangkan fungsi memberikan pertimbangan kepada presiden.

Sebagai gantinya, amandemen keempat UUD 1945 mengubah pasal 16 menjadi pembentukan suatu dewan pertimbangan. 

Dijelaskannya, pasal 16 UUD NRI 1945 mengatur, presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. "Jadi fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpre) lebih efesien secara teknis" katanya.

Prof Henry berpendapat, DPA menjadi tidak efektif karena dalam praktiknya tidak lagi menjadi sejajar dengan lembaga Presiden.

DPA yang seharusnya menjadi salah satu alat kontrol kekuasaan justru menjadi subordinat Presiden.

"Nah, ketika DPR RI sudah mampu mengembalikan marwahnya sebagai alat kontrol kekuasaan dengan tiga fungsi yang mereka miliki, maka DPA otomatis tak dibutuhkan kembali. Wantimpres menjadi lebih efisien karena secara berkala mengkaji, mengevaluasi kondisi sosial di masyarakat. 

Hasil kajian tersebut kemudian dijadikan masukan, pertimbangan dan evaluasi kebijakan yang diambil Presiden. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News