Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - ABU DHABI.Mubadala Energy, perusahaan energi internasional yang berkantor pusat di Abu Dhabi, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani Nota Kesepahaman untuk menjajaki studi potensi kolaborasi strategis dalam pemanfaatan gas dan pengembangan infrastruktur.

Perjanjian ini akan mengkaji peluang pemanfaatan gas alam sebagai alternatif bahan bakar rendah emisi untuk pembangkit listrik PLN dari blok South Andaman yang dioperasikan oleh Mubadala Energy, yang terletak di lepas pantai bagian utara Sumatera Utara, Indonesia.

Inisiatif ini dilakukan menyusul penemuan gas yang baru-baru ini diumumkan di lapangan Layaran dan Tangkulo di Andaman Selatan, yang memiliki cadangan gas lebih dari 8 TCF.

Managing Director & CEO Mubadala Energy Mansoor Mohamed Al Hamedmengatakan perjanjian kerja sama ini adalah langkah penting dalam mewujudkan visi bersama untuk pengembangan energi yang berkelanjutan.

"Kami percaya bahwa dengan bekerja sama, kami dapat membuka potensi penuh dari blok South Andaman, membawa nilai yang signifikan bagi kedua perusahaan dan wilayah ini secara keseluruhan," kata Mansoor di Abu Dhabi, Selasa (5/11).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menambahkan PLN berkomitmen penuh untuk mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Salah satu contoh konkritnya adalah melalui kemitraan ini.

Perubahan iklim merupakan isu global yang harus diatasi secara bersama-sama.

Kolaborasi ini sejalan dengan tujuan energi Indonesia yang lebih luas, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Selain itu, kolaborasi ini juga mencerminkan komitmen bersama terhadap inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan penciptaan nilai, yang sejalan dengan pendorong transisi energi dan target nol emisi Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Adapun, kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi penuh sumber daya gas alam di wilayah tersebut untuk memenuhi permintaan energi primer yang terus meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan infrastruktur yang menguntungkan baik bagi bisnis maupun masyarakat setempat.

Kerja sama ini juga menetapkan kerangka kerja bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan studi bersama, mengkaji peluang pengembangan sumber daya gas alam untuk pembangkit listrik.

Hal ini juga menetapkan parameter untuk memeriksa peningkatan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pemrosesan gas, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi lokal dalam mendukung ketahanan energi dan tujuan transisi energi di Indonesia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menyambut musim liburan akhir tahun, PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) menyediakan kemudahan untuk nasabah yang ingin menikmati liburan, termasuk ke destinasi Korea Selatan.

Mulai dari tahap perencanaan liburan sampai saat liburan, Hana Bank berkomitmen untuk mendampingi nasabah dengan solusi perbankan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Hana Bank menggandeng Korea Tourism Organization (KTO), organisasi perwakilan Korea Selatan dalam bidang pariwisata. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama Hana Bank, Jong Jin Park dan Executive VP International Tourism KTO, Lee Hak Ju di Jakarta, akhir pekan lalu.

“Hana Bank dan KTO akan berkolaborasi mempromosikan kunjungan ke Korea Selatan. Melalui kerja sama ini, Hana Bank berkomitmen untuk memberikan nilai lebih bagi nasabah kami, memastikan perjalanan mereka ke Korea Selatan menjadi pengalaman yang tak terlupakan,” kata Direktur Utama Hana Bank, Jong Jin Park dalam siaran persnya, Selasa (5/11).

Salah satu bentuk kerja sama antara Hana Bank dengan KTO adalah partisipasi Hana Bank melalui layanan perbankan digitalnya, LINE Bank by Hana Bank (LINE Bank) dalam Health & Wellness Festival di Central Park, Jakarta, 1-3 November 2024.

Acara tersebut menghadirkan konsultasi beauty, health, dan wellness, pengalaman kecantikan dan kesehatan, talkshow, promosi, serta games.

“Kerja sama dengan Hana Bank adalah langkah strategis untuk menarik lebih banyak wisatawan Indonesia ke Korea Selatan. Dengan adanya kolaborasi ini, kami berharap dapat membuka lebih banyak kesempatan masyarakat Indonesia untuk menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Korea Selatan,” kata Executive VP International Tourism KTO, Lee Hak Ju.

Berdasarkan Nota Kesepahaman, LINE Bank menyediakan beragam produk dan layanan yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dalam perjalanan nasabah ke Korea Selatan.

Produk dan layanan tersebut mulai dari tahap perencanaan liburan, yaitu tabungan dan deposito dengan bunga hingga 7% yang dapat membantu nasabah menabung, serta pinjaman tanpa agunan (KTA) dengan proses yang mudah dan cepat.

Selain itu, untuk kenyamanan berbelanja, LINE Bank menyediakan layanan kartu debit VISA contactless yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tarik tunai maupun belanja di merchant dengan nilai tukar yang kompetitif.

LINE Bank juga menawarkan promo menarik Akhir Tahun dengan tema YES (Year End Surprise), dengan melakukan transaksi menggunakan Kartu Debit & QRIS, nasabah dapat menikmati cashback sampai dengan Rp1.000.000.

Korea Selatan adalah salah satu destinasi favorit bagi masyarakat Indonesia. Menurut data KTO, terdapat sekitar 11 juta wisatawan asing yang mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2023, 250.000 di antaranya dari Indonesia.

Angka tersebut masih belum melampaui angka sebelum pandemi karena wisatawan Indonesia yang mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2019 mencapai 278.000.

Oleh karena itu, KTO memprediksi wisatawan Indonesia ke Korea Selatan akan meningkat hingga 300.000 pada tahun 2024.

Maskapai Garuda Indonesia menjalin kerja sama dengan Vietnam Airlanes untuk penyewaan pesawat hingga kargo. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra dan CEO Vietnam Airlines Le Hong Ha di Vietnam.

Secara rinci, kerja sama yang dilakukan adalah join marketing campaign, perluasan kerjasama codeshare, dan penjajakan kerjasama lainnya seperti penyewaan pesawat, ground service, kerjasama maintenance serta pengoperasian kargo.

"Garuda Indonesia memiliki visi yang sama dengan Vietnam Airlines dimana kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan world-class service serta memperluas pilihan destinasi bagi pengguna jasa kami khususnya di Asia Tenggara," kata Irfan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2024).

Irfan mengharapkan kerja sama ini dapat memberikan nilai lebih pengguna kedua maskapai tersebut untuk mengakses destinasi di masing-masing negara.

"Kami meyakini bahwa kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas tetapi juga memperkuat posisi kedua maskapai penerbangan di pasar penerbangan global," tambahnya.

Disaat bersamaan, Le Hong Ha mengatakan bahwa kemitraan ini tidak hanya memperkuat posisi kedua maskapai penerbangan nasional namun juga memfasilitasi penyediaan layanan berkualitas tinggi bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan antara Vietnam dan Indonesia.

"Kami percaya hal ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi penumpang kami dan semakin meningkatkan ekonomi dan pertukaran budaya antara kedua negara," imbuhnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kerajaan Arab Saudi, menggandeng Sidra Capital untuk bekerjasama mengelola aset-aset hotel yang menjadi underlying Real Estate Investment Trust Fund di Arab Saudi.

Rencana kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Senin 7 Oktober 2024 di Kantor Pusat Sidra Capital, Jeddah, Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini Sidra Capital berperan sebagai fund manager yang akan menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif.

Selanjutnya BPKH Limited dipercaya untuk mengelola aset produktif tersebut berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah baik dari Indonesia maupun negara lain.

“Kami akan terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerjasama dengan pengelola hotel Hilton di Mekkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah," jelas Mudir BPKH Limited, Sidiq Haryono, usai penandatanganan MoU antara BPKH Limited dan Sidra Capital dalam keterangan resmi yang diterima Rabu (9/10).

“Dengan sinergi bersama Sidra Capital, kami mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik," tambah Sidiq.

Sidra Capital adalah perusahaan Fund Manager Syariah yang memiliki lisensi resmi dari Otoritas Pasar Modal Saudi Arabia (CMA).

Sidra Capital didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia, yang juga memiliki kantor di Riyadh, London, Dubai, dan Singapura.

Aset kelolaan Sidra saat ini mencapai 15,5 miliar riyal Saudi atau setara Rp62 triliun yang sebagian besar pengelolaan dananya dialokasikan pada sektor real estate.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menyatakan BPKH mendukung langkah anak perusahaannya di Arab Saudi dalam upaya penyediaan dan operasional 5 hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah.

"Dengan tambahan 5 hotel yang dikelola BPKH Limited, diharapkan kualitas pelayanan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah dapat lebih optimal dan nilai manfaat keuangan haji akan terus meningkat," harap Fadlul.

BPKH Limited yang berdiri tanggal 16 Maret 2023 dan berkantor di Mawasim Tower Mekkah, telah melakukan berbagai terobosan bisnis dan investasi yang menguntungkan.

Seluruh keuntungan usaha akan menjadi peningkatan nilai manfaat bagi keuangan haji dan digunakan sepenuhnya bagi kepentingan jamaah haji Indonesia.

Tercatat di tahun 2024 ini, BPKH Limited telah melakukan kontrak Allotment atas 2 hotel di Mekkah dan Madinah, setelah sebelumnya pada musim haji 1445 H telah mengelola 71 unit restoran dan kantin pada hotel jemaah haji Indonesia di Mekkah, bekerjasama dengan pelaku UMKM diaspora Indonesia.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abas menyatakan nota kesepahaman (MoU) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan PP Muhammdiyah harus batal. Nota kesepahaman terkait kerja sama layanan perbankan itu terjadi pada 17 Juli 2024 di Yogyakarta.

Anwar mengatakan bahwa nota kesepahaman antara BRI dengan PP Muhammadiyah pasti mengejutkan semua kalangan. Sebab, semua sudah tahu jika Muhammadiyah merupakan gerakan Islam.

Apalagi, Muhammadiyah sebagai organisasi telah memberikan otoritas kepada Majelis Tarjih untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa tertinggi dikeluarkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih yang sudah ditanfidz atau diberlakukan secara resmi oleh PP Muhammadiyah.

Salah satu keputusan Munas Tarjih yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yakni fatwa Munas Majelis Tarjih tentang bunga bank. Dalam keputusan Munas tersebut dikatakan bahwa bunga bank merupakan riba.

"Jadi penanda tanganan MOU oleh PP Muhammadiyah dengan BRI yang menerapkan sistim ribawi, jelas merupakan pelanggaran yang bersifat syar'iyyah dan organisatoris," kata Anwar Abas dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/7).

Sebab itu, kata Anwar, status nota kesepahaman tersebut menjadi batal dan tidak boleh diberlakukan. "Jika hal demikian tetap dilaksanakan, maka saya secara pribadi perlu menyatakan mufaraqah atau melepaskan diri dari hal tersebut," ujarnya.

Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan

Sebelumnya, BRI menjalin kerja sama dengan PP Muhammadiyah terkait penyediaan dan pemanfaatan jasa dan layanan perbankan. Sinergi ini ditegaskan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BRI dengan PP Muhammadiyah pada 17 Juli 2024 di Yogyakarta.

Layanan perbankan yang diberikan berupa penggunaan giro BRI untuk operasional baik pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta amal usaha Muhammadiyah. Kemudian layanan pembayaran gaji, tunjangan bagi pegawai Muhammadiyah serta layanan pinjaman pegawai.

Selain itu, ada fasilitas kredit modal kerja dan atau bank garansi kepada supplier, vendor hingga kontraktor rekanan Muhammadiyah. Kemudian fasilitas perbankan lain untuk menunjang kebutuhan transaksi perbankan Muhammadiyah.

Direktur Retail Funding & Distribution BRI Andrijanto mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam menyediakan transaksi yang mudah, nyaman, dan inovatif kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Kerja sama ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi BRI dan PP Muhammadiyah, tetapi juga memperlihatkan dedikasi BRI untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Andrijanto dalam keterangan resmi pada 19 Juli 2024.

Di berharap, dengan adanya kerja sama ini dapat meningkatkan volume transaksi, value chain atau rantai nilai, dan current account saving account (CASA) BRI.

Punya Cabang Terbesar di Indonesia

Saat itu, Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muhammadiyah dan BRI memiliki jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Muhammadiyah dan BRI sama-sama punya cabang yang banyak. Di Muhammadiyah, AUM juga banyak, PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah) ada sejumlah 172, belum rumah sakit dan lain-lain,” kata Agung kala itu.

Agung mengungkapkan bahwa nota kesepahaman ini akan semakin meneguhkan kerja sama antara PP Muhammadiyah dan BRI yang selama ini sudah dijalankan dengan baik.

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum menghasilkan kepastian soal investasi bagi proyek Ibu Kota Nusantara di atas IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.

Sampai saat ini, belum ada realisasi investasi asing untuk IKN walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.

Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.

Ihwal investor asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni lalu Jokowi mengatakan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, sudah berkomitmen untuk menanam modal di IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai investasi yang dia maksud. Jokowi berujar kesepakatan investasi akan diteken bulan ini.

“Saya enggak mau sebut karena belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi dalam pidato saat melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, di IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) di bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai.”

Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan investasi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan investor asing enggan menginvestasikan dananya ke pembangunan IKN. Sejumlah pengamat telah memberikan tanggapan terkait penyebab investor asing seret masuk ke IKN.

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio wajar jika investor asing enggan masuk ke proyek pembangunan IKN. Menurut dia, investor berpandangan bahwa proyek tersebut kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama dalam berinvestasi adalah soal imbal hasil.

Imbal hasil investasi tersebut salah satunya yang paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab hanya ASN tertentu saja yang akan pindah.

“Kalau masih greenfield itu mana ada investor mau. Kalau infrastruktur tidak ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu di situ berapa orang yang akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus kepada media awal Juli lalu.

Pemerintah, kata dia, saat ini boleh saja mengantongi ratusan surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari investor asing. Namun, hal itu tidak lantas menjadi patokan mereka akan banyak menggarap proyek pembangunan IKN. Investor asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi di IKN.

“Akhirnya ngaku, tidak ada tuh investor (asing) yang datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya dia tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidak jadilah dia,” sambungnya.

Masalah lain yang menurut Agus krusial dan menjadi penyebab investasi asing masih susah masuk ke Indonesia secara umum menurutnya adalah soal korupsi. Hal ini kemudian membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia.

“Yang penting sekarang investor datang, supaya investor datang, jangan palakin mereka, atur yang baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan bahan baku dipersulit, kan gitu sekarang,” katanya.

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Amrullah Hakim penyebab dari investor asing di IKN masih ragu mendanai megaproyek tersebut salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang cenderung berbelit-belit. Padahal menurut Amrullah, Indonesia berpote besar untuk menarik investor. Tetapi harus diikuti dengan kesinambungan dalam pemerintahan dan kepastian hukum.

‘Jadi kita harus membuat regulasi secara hukum yang tidak plin-plan ya, yang tidak berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.

Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Indonesia untuk mampu menjaga stabilitas negara, agar investor asing berminat untuk berinvestasi di IKN.

“Kita harus membuktikan setelah itu, ke depan, dengan pergantian pemerintahan republik Indonesia apakah kita masih bisa menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, sebelum kita bisa memastikan akan mendapatkan investasi asing,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum menghasilkan kepastian soal investasi bagi proyek Ibu Kota Nusantara di atas IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.

Sampai saat ini, belum ada realisasi investasi asing untuk IKN walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.

Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.

Ihwal investor asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni lalu Jokowi mengatakan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, sudah berkomitmen untuk menanam modal di IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai investasi yang dia maksud. Jokowi berujar kesepakatan investasi akan diteken bulan ini.

“Saya enggak mau sebut karena belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi dalam pidato saat melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, di IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) di bulan Juli di Abu Dhabi atau Dubai.”

Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan investasi tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan investor asing enggan menginvestasikan dananya ke pembangunan IKN. Sejumlah pengamat telah memberikan tanggapan terkait penyebab investor asing seret masuk ke IKN.

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio wajar jika investor asing enggan masuk ke proyek pembangunan IKN. Menurut dia, investor berpandangan bahwa proyek tersebut kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama dalam berinvestasi adalah soal imbal hasil.

Imbal hasil investasi tersebut salah satunya yang paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab hanya ASN tertentu saja yang akan pindah.

“Kalau masih greenfield itu mana ada investor mau. Kalau infrastruktur tidak ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu di situ berapa orang yang akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus kepada media awal Juli lalu.

Pemerintah, kata dia, saat ini boleh saja mengantongi ratusan surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari investor asing. Namun, hal itu tidak lantas menjadi patokan mereka akan banyak menggarap proyek pembangunan IKN. Investor asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi di IKN.

“Akhirnya ngaku, tidak ada tuh investor (asing) yang datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya dia tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidak jadilah dia,” sambungnya.

Masalah lain yang menurut Agus krusial dan menjadi penyebab investasi asing masih susah masuk ke Indonesia secara umum menurutnya adalah soal korupsi. Hal ini kemudian membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia.

“Yang penting sekarang investor datang, supaya investor datang, jangan palakin mereka, atur yang baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan bahan baku dipersulit, kan gitu sekarang,” katanya.

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Amrullah Hakim penyebab dari investor asing di IKN masih ragu mendanai megaproyek tersebut salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang cenderung berbelit-belit. Padahal menurut Amrullah, Indonesia berpote besar untuk menarik investor. Tetapi harus diikuti dengan kesinambungan dalam pemerintahan dan kepastian hukum.

‘Jadi kita harus membuat regulasi secara hukum yang tidak plin-plan ya, yang tidak berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.

Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Indonesia untuk mampu menjaga stabilitas negara, agar investor asing berminat untuk berinvestasi di IKN.

“Kita harus membuktikan setelah itu, ke depan, dengan pergantian pemerintahan republik Indonesia apakah kita masih bisa menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, sebelum kita bisa memastikan akan mendapatkan investasi asing,” katanya.

JAKARTA, investor.id – Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah (UUS) siap mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU), yang ditandatangani oleh Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus dan Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta, Akhmad H. Abubakar di Jakarta pada Sabtu (6/7). Penandatanganan ini bertepatan dengan acara Pengajian Rutin Bulanan yang bertema "HARI BER-MUHAMMADIYAH" dan turut dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, serta sejumlah tokoh penting dari PW Muhammadiyah DKI Jakarta. 

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo menyampaikan harapannya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di DKI Jakarta.

“Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami yakin, kolaborasi dengan PWM DKI Jakarta ini akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta,” kata Agus.

“Bank DKI juga terus mendukung layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah,” lanjutnya.

Adapun ruang lingkup MoU ini mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta, diantaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan ritel dan korporasi. Ruang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umroh, pemanfaatan produk dan layanan, serta program yang berdasarkan prinsip perbankan syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasinya terhadap Bank DKI dan berharap dapat meningkatkan hubungan baik dengan Bank DKI. Ia juga menyampaikan harapannya agar Bank DKI dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah DKI Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, keamanan serta memberikan manfaat kepada umat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa kerja sama ini menandai langkah awal dari rangkaian program kolaboratif antara Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif guna memastikan implementasi kerja sama berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

“Dengan semangat kemitraan dan kolaborasi yang erat, Bank DKI Unit Usaha Syariah dan PWM DKI Jakarta berharap dapat bersama-sama mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan,” tutup Arie.

Produk dan Layanan Perbankan Syariah Bank DKI

Bank DKI telah menerapkan sistem Dual Banking Leverage Model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang Bank DKI. Ragam pilihan produk dan layanan syariah Bank DKI, diantaranya rekening tabungan iB, giro iB, deposito iB, hingga pembiayaan syariah seperti KUR, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro, serta Konsumer iB.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News