JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi merinci, pendapatan negara tersebut akan terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun," ungkap Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta.

Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," ujar Presiden.

Jokowi mengklaim, Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro.

"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%?5%. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7?8%. Rasio gini dalam kisaran 0,379?0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115?120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105?108," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan di kisaran 4,5% hingga 5% pada 2025.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5% hingga 5%,” kata Jokowi, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, pemerintah mengharapkan agar angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7%-8% di 2025, rasio gini dipatok dalam kisaran 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56.

Adapun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan tahun ini. Dia mengungkapkan, tingkat pengangguran tercatat mengalami penurunan menjadi 4,8% pada 2024.

Jokowi juga menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan pada 2024. Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,03% dan angka kemiskinan turun signifikan menjadi 0,83%.

Untuk diketahui, pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 mengharapkan tingkat pengangguran terus menurun, hingga mencapai rentang 5,0% hingga 5,7% seiring dengan meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, dan kualitas kinerja perekonomian nasional.

“Hal tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan ke level 6,5–7,5% dan Rasio Gini ke level 0,374–0,377,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Selain itu, perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia diharapkan terus membaik dan meningkat dengan IPM dipatok dikisaran 73,99-74,02.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 atau tahun pertama pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto.

Proyeksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika bacakan Nota Keuangan dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).

Defisit APBN sebesar 2,53% pada tahun depan tersebut menjadi yang tertinggi sejak era pandemi Covid-19. Realisasi defisit APBN yang lebih tinggi dari angka tersebut terjadi pada 2021 atau tahun pertama pemulihan pandemi yaitu sebesar -4,57% dari PDB.

“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” ungkap Jokowi.

Kepala pemerintahan sekaligus negara itu menyampaikan, APBN akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 atau tahun pertama pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto.

Proyeksi tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika bacakan Nota Keuangan dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).

Defisit APBN sebesar 2,53% pada tahun depan tersebut menjadi yang tertinggi sejak era pandemi Covid-19. Realisasi defisit APBN yang lebih tinggi dari angka tersebut terjadi pada 2021 atau tahun pertama pemulihan pandemi yaitu sebesar -4,57% dari PDB.

“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” ungkap Jokowi.

Kepala pemerintahan sekaligus negara itu menyampaikan, APBN akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya.

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan tingkat inflasi akan tetap terjaga sebesar 2,5% untuk tahun anggaran 2025.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8/2024).

“Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%,” katanya.

Target tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 5,2%, terutama ditopang oleh permintaan domestik.

Jokowi mengatakan, upaya pengendalian inflasi pada tingkat 2,5% pada tahun depan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.

Sejalan dengan inflasi, nilai tukar rupiah ditargetkan pada level Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS), serta suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun sebesar 7,1% pada 2025.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu mengantisipasi dan responsif terhadap dinamika moneter dunia yang akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri.

Pemerintah memperkirakan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada US$82 per barel, lifting minyak diperkirakan mencapai 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Untuk diketahui, pemerintah memperkirakan inflasi akan mencapai kisaran 2,7% hingga 3,2% pada akhir 2024, lebih tinggi dari inflasi tahun lalu yang mencapai 2,16%.

Nilai tukar rupiah pada akhir 2024 diperkirakan mencapai kisaran Rp15.900-Rp16.100 per dolar AS secara rata-rata.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menekankan pentingnya pembentukan regulasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 guna memastikan tak ada ambisi pribadi dari kepemimpinan selanjutnya.

DPR akan segera membentuk Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai lanjutan dari RPJPN 2005-2025 yang sebelumnya mengacu pada UU No 17/2007.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan keberadaan UU RPJPN ke depan butuh optimalisasi guna memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.

"Sehingga setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia," ujar Puan dalam pidato Sidang Paripurna jelang Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

Adapun, UU RPJPN terbaru ini dinilai sangat strategis dan sedang dalam pembicaraan tingkat I. Regulasi tersebut menjadi satu dari 17 RUU yang akan difokukskan pemerintah dan DPD RI.

"Kita, secara kolektif, harus memiliki Politik Pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan nasional hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia, memiliki arah dan tujuan bersama.

Sebagai informasi, Puan juga membeberkan kinerja pembentukan Undang-Undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini yang mencapai 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah melalui Alat Kelengkapan DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rancangan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut porsinya mencapai 11% dari total rencana pos Belanja Negara sebesar Rp3.613,1 triliun pada 2025. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 yang mencapai Rp422,7 triliun, jumlahnya susut 5,29%

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembanguan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi.

Di samping itu, anggaran itu juga akan dialokasikan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” imbuhnya.

Menilik ke belakang, selama 10 tahun terakhir anggaran infrastruktur langganan meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, alokasi anggaran infrastruktur hanya turun sebanyak 2 kali saat Jokowi menjabat, tepatnya pada tahun anggaran (TA) 2020 dan 2022. Adapun secara rata-rata, komitmen anggaran infrastruktur yang dilayangkan Jokowi sebesar Rp359,26 triliun per tahun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun.

Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun. Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun.

Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian, anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.

Adapun, pada tahun terakhir kepemimpinannya Jokowi mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun pada 2024 atau naik Rp30,7 triliun jika dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak menyinggung anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta. Dia hanya menegaskan program ini akan dilaksanakan secara bertahap.

Jokowi mengatakan program Makan Bergizi Gratis, yang akan dijalankan oleh Pemerintahan Prabowo akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak. Sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga, program ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah.

?Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,? kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu Presiden Jokowi mengungkapkan strategi jangka menengah dalam pemerintahan selanjutnya diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

?Mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial,? pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tampak anggun dengan balutan kebaya bernuansa merah putih saat menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang DPR-DPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024) pagi ini.

Sri Mulyani mengenakan kebaya berwarna putih dibalut selendang dan rok batik berwarna merah saat memasuki gedung DPR/MPR.

Sebelum masuk gedung, Sri Mulyani sempat mendatangi awak media menyapa dan mengacungi jempol. Selain Menkeu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudoyono, Agus Gumiwang Kertasasmita, hingga Mendikbudristek Nadiem Makarim juga tiba di kawasan DPR RI.

Adapun sidang Tahunan 2024 akan terdiri dari tiga agenda, yaitu pertama Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT RI yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan para tamu undangan.

Kemudian Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di mana tahun ini DPR menjadi tuan rumah. Pada agenda sidang bersama DPR dan DPD esok, Puan Maharani sebagai pimpinan DPR RI akan menyampaikan pidato kenegaraan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membacakan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Melansir laman resmi Setkab, Jumat (16/8/2024), Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Salah satu yang informasi yang ditunggu menjelang pidato nota keuangan terakhir Presiden Jokowi ialah terkait alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025. Pasalnya, anggaran tersebut nantinya akan mengakomodir program-program Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025 baru akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” kata Sri Mulyani, Senin (5/8/2024).

Meskipun demikian, dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 bersama DPR pada Senin (20/5/2024), Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran infrastruktur pada 2025 berkisar Rp404,2 triliun-Rp433,9 triliun. Meskipun demikian angka tersebut masih bisa berubah dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi hari ini.

“Anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berkisar Rp404,2 triliun sampai dengan Rp433,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Adapun, komitmen anggaran tersebut diberikan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi – nasional yang bakal dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN.

Harapannya, lewat pengadaan infrastruktur yang makin memadai maka dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Pada kesempatan berbeda, Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menuturkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintahan Prabowo setidaknya perlu untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

“Ya idealnya minimal 10% untuk porsi infrastruktur dari APBN. 1% dari 10% [anggaran infrastruktur] untuk IKN,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, bila berkaca pada pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun belakangan, rata-rata alokasi anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah sebesar Rp359,26 triliun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun. Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun.

Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun. Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan IKN.

Anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.