Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan multifinance PT Astra Sedaya Finance (ASDF) telah menyiapkan dana untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo pada 6 November 2024 sebesar Rp 191,71 miliar.

Corporate Secretary & Legal Division Head ASDF, R. Bagus Dwiantho menjelaskan, kesiapan dana tersebut untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A sebesar Rp 191,71 miliar.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa Astra Sedaya telah menyediakan dana pelunasan pokok dan kupon bunga untuk Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A sebesar Rp 191,71 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2024," ungkap dia dalam keterbukaan informasi tanggal 22 Oktober 2024 lalu.

ASDF menegaskan bahwa pelunasan obligasi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Langkah ini dilakukan untuk memenuhi Peraturan BEI No I- tanggal 29 Januari 2021 tentang kewajiban penyampaian informasi, bahwa perseroan wajib menyampaikan kesiapan dana untuk pelunasan efek bersifat utang paling lambat 15 hari bursa sebelum jatuh tempo.

Sebelumnya, Astra Sedaya Finance juga telah melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 Seri C sebesar Rp 236,16 miliar, yang berjatuh tempo pada 22 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten perusahaan pembiayaan atau multifinance dijadwalkan melunasi obligasi jatuh tempo pada semester II/2024.

Mayoritas emiten multifinance pun mengandalkan kas internal untuk memenuhi kewajiban kepada investor tersebut ketimbang menerbitkan surat utang baru (refinancing). Pelunasan kewajiban dengan kas internal itu ditopang dengan likuiditas multifinance yang cukup baik.

Bisnis.com. JAKARTA – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PLN (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan PT Pegadaian telah mengalokasikan dana untuk melunasi obligasi senilai Rp5,1 triliun yang jatuh tempo pada 2024.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah tersebut merupakan hasil akumulasi dari total obligasi milik PLN yang memiliki nilai pokok Rp996,7 miliar, lalu KAI sebesar Rp1,9 triliun, dan Pegadaian mencapai Rp2,2 triliun.

Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, menyatakan perusahaan sudah menyiapkan dana untuk melunasi dua obligasi yang jatuh tempo pada Oktober dan November 2024.

Utang itu berasal dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 Seri A pada 1 Oktober 2024 senilai Rp795,7 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri B pada 3 November sebesar Rp201 miliar.

“Saat ini, PLN telah menyiapkan likuiditas untuk pembayaran obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Gregorius menambahkan kinerja keuangan PLN kini semakin kokoh, tecermin dari realisasi pertumbuhan laba bersih perusahaan. Dia mencontohkan PLN mampu mencetak laba bersih Rp13,2 triliun pada 2021, yang kemudian meningkat ke Rp22,07 triliun pada 2023.

“Tidak cukup sampai di situ, PLN juga berhasil menurunkan utang jangka panjang sekaligus jangka pendek sebesar Rp12,77 triliun,” pungkasnya.

Sementara itu, PT KAI menghadapi jatuh tempo Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B pada 21 November 2024 senilai Rp1 triliun, dan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A yang jatuh pada 13 Desember 2024 dengan nilai Rp900 miliar.

Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba mengatakan bahwa seiring jatuh tempo obligasi Rp1,9 triliun pada akhir 2024, perusahaan transportasi milik negara ini berencana melakukan refinancing atau pendanaan ulang lewat penerbitan obligasi.

“Sumber dana pembayaran jatuh tempo obligasi pada tahun ini direncanakan melalui refinancing dari penawaran umum berkelanjutan II Tahun 2024, di mana saat ini sedang dalam proses mempersiapkan penerbitan,” ucap Anne.

PT KAI baru-baru ini juga menerbitkan obligasi dan sukuk bernilai total Rp1 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi, dana ini akan digunakan untuk membayar pengadaan 54 lokomotif dan pengadaan aset gerbong datar di Sumatera Selatan.

Perbesar

Di sisi lain, PT Pegadaian bakal menghadapi utang obligasi sebesar Rp2,2 triliun yang jatuh tempo pada 4 September 2024. Kewajiban itu berasal dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 Seri A.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam menuturkan bahwa anggota Holding Ultra Mikro (UMi) tersebut akan melunasi nilai pokok obligasi dengan sumber dana yang berasal dari fasilitas pinjaman perbankan.

“Proyeksi sisa plafon perbankan per Agustus 2024 cukup untuk melunasi surat utang sebesar Rp2,2 triliun tersebut,” ujarnya kepada Bisnis.

Zulfan menambahkan bahwa PT Pegadaian juga berencana menerbitkan kembali obligasi pada semester II/2024. Langkah ini akan ditempuh dengan tetap memperhatikan kondisi pasar.

Dalam perkembangan sebelumnya, PT Pegadaian telah merilis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II. Kedua instrumen investasi itu disebut telah habis diborong.

Dengan kupon final sebesar 6,65%, PT Pegadaian mencatatkan oversubscribed selama masa penawaran yang berlangsung pada 23 Juli hingga 6 Agustus 2024. Total dana yang diraih mencapai lebih dari Rp2,2 triliun, melampaui target awal Rp1,5 triliun.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pegadaian akan menghadapi utang obligasi senilai Rp2,2 triliun yang jatuh tempo pada 4 September 2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), utang tersebut bersumber dari Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 Seri A.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam mengatakan anggota Holding Ultra Mikro (UMi) tersebut akan melunasi pokok obligasi dengan sumber dana yang berasal dari fasilitas pinjaman perbankan.

"Proyeksi sisa plafon perbankan per Agustus 2024 cukup untuk melunasi surat utang sebesar Rp2,2 triliun tersebut," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Zulfan menambahkan PT Pegadaian juga berencana menerbitkan kembali obligasi pada semester II/2024, tetapi dengan tetap memperhatikan kondisi pasar.

Dalam perkembangan lain, PT Pegadaian telah merilis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II. Kedua instrumen investasi itu disebut telah habis diborong.

Dengan kupon final sebesar 6,65%, PT Pegadaian mencatatkan oversubscribed selama masa penawaran yang berlangsung pada 23 Juli hingga 6 Agustus 2024. Total dana yang diraih mencapai lebih dari Rp2,2 triliun, melewati target awal sebesar Rp1,5 triliun.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha menyatakan bahwa sukuk perusahaan memperoleh peringkat idAAA_(sy) atau Triple A Syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

"Dengan peringkat obligasi dan sukuk AAA tersebut, investor dapat merasa aman mengenai investasi di Pegadaian," ujar Ferdian dalam keterangannya, Jumat (9/8/2024).

Ferdian juga menyatakan sehatnya kinerja operasional dan keuangan perusahaan, serta risiko investasi yang minimal memastikan keuntungan menjanjikan bagi para investor.

PT Pegadaian turut menggandeng tujuh sekuritas sebagai joint lead underwriter, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

***

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham atau instrumen investasi lainnya. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pegadaian akan menghadapi utang obligasi senilai Rp2,2 triliun yang jatuh tempo pada 4 September 2024.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), utang tersebut bersumber dari Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 Seri A.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Zulfan Adam mengatakan anggota Holding Ultra Mikro (UMi) tersebut akan melunasi pokok obligasi dengan sumber dana yang berasal dari fasilitas pinjaman perbankan.

"Proyeksi sisa plafon perbankan per Agustus 2024 cukup untuk melunasi surat utang sebesar Rp2,2 triliun tersebut," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/8/2024).

Zulfan menambahkan PT Pegadaian juga berencana menerbitkan kembali obligasi pada semester II/2024, tetapi dengan tetap memperhatikan kondisi pasar.

Dalam perkembangan lain, PT Pegadaian telah merilis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II. Kedua instrumen investasi itu disebut telah habis diborong.

Dengan kupon final sebesar 6,65%, PT Pegadaian mencatatkan oversubscribed selama masa penawaran yang berlangsung pada 23 Juli hingga 6 Agustus 2024. Total dana yang diraih mencapai lebih dari Rp2,2 triliun, melewati target awal sebesar Rp1,5 triliun.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha menyatakan bahwa sukuk perusahaan memperoleh peringkat idAAA_(sy) atau Triple A Syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

"Dengan peringkat obligasi dan sukuk AAA tersebut, investor dapat merasa aman mengenai investasi di Pegadaian," ujar Ferdian dalam keterangannya, Jumat (9/8/2024).

Ferdian juga menyatakan sehatnya kinerja operasional dan keuangan perusahaan, serta risiko investasi yang minimal memastikan keuntungan menjanjikan bagi para investor.

PT Pegadaian turut menggandeng tujuh sekuritas sebagai joint lead underwriter, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

***

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham atau instrumen investasi lainnya. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menghadapi jatuh tempo obligasi yang total memiliki nilai pokok sebesar Rp6,98 triliun pada 2024.

BUMN tersebut adalah PT PLN (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Pegadaian, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM.

Melansir Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Rabu (7/8/2024), total nilai pokok obligasi yang harus dibayar oleh lima perusahaan ini mencapai Rp6,98 triliun.

Perinciannya, PLN memiliki total obligasi sebesar Rp996,7 miliar, KAI mencapai Rp1,9 triliun, Hutama Karya Rp33,5 miliar, Pegadaian Rp2,20 triliun, dan PNM senilai Rp1,76 triliun.

PLN akan menghadapi dua obligasi jatuh tempo yakni Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 Seri A pada 1 Oktober 2024 senilai Rp795,7 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri B pada 3 November sebesar Rp201 miliar.

Sementara itu, KAI wajib membayar pokok Rp1 triliun untuk Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B yang jatuh tempo 21 November 2024. Adapun Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A jatuh pada 13 Desember dengan nilai Rp900 miliar.

Hutama Karya akan menghadapi jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nilai pokok Rp33,5 miliar yang jatuh tempo pada 7 September 2024.

Selanjutnya pada 4 September 2024, Pegadaian dihadapkan oleh jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 Seri A dengan nilai pokok Rp2,20 triliun.

Adapun PNM bersiap menyambut jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri B pada 28 November 2024 senilai Rp763,5 miliar dan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp1 triliun pada 10 Desember 2024.

Berikut obligasi jatuh tempo yang dihadapi lima BUMN pada 2024:

PLN

- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 Seri A – 1 Oktober 2024 Rp795,7 miliar

- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri B – 3 November Rp201 miliar

PT KAI

- Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B – 21 November 2024 Rp1 triliun

- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A – 13 Desember Rp900 miliar

Hutama Karya

- Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A – 7 September 2024 Rp33,5 miliar

Pegadaian

- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 Seri A – 4 September 2024 Rp2,20 triliun

PNM

- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri B – 28 November 2024 Rp763,5 miliar

- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri B – Rp1 triliun 10 Desember 2024.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan multifinance PT Astra Sedaya Finance memiliki obligasi yang akan jatuh tempo di semester II/2024 ini dengan nilai emisi Rp1,88 triliun. Total tersebut terdiri dari tiga obligasi yang sudah diterbitkan Astra Sedaya sejak 2019.

Project Director Astra Financial Tan Chian Hok mengatakan Astra Sedaya belum berniat mencari pembiayaan baru dengan melalui obligasi baru di 2024 ini.

"Kalau jatuh tempo enggak ada masalah, tetap sesuai jatuh tempo kita akan melakukan pelunasan," kat Tan saat ditemui di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD Banten, Kamis (25/07/2024).

Obligasi yang jatuh tempo tersebut terdiri dari pertama, Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 Seri C yang jatuh tempo pada 23 Oktober 2024 senilai Rp236,1 miliar.

Kedua, Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B yang jatuh tempo 22 Oktober 2024 senilai Rp1,45 triliun. Ketiga, Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A yang jatuh tempo 6 November 2024 senilai Rp188,5 miliar.

Dengan demikian, total obligasi yang harus dilunasi Astra Sedaya Finance di paruh kedua 2024 ini sebesar Rp1,88 triliun.

"Kalau soal oblibgasi sekarang, memang market obligasi hari ini lagi 'agak tinggi'. Jadi kami akan evaluasi lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Fixed Income Analyst PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Ahmad Nasrudin mengatakan nilai penerbitan obligasi industri multifinance pada semester I/2024 memang turun. Sebabnya adalah faktor kenaikan suku bunga dari Oktober 2023 hingga Juni 2024.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadi kenaikan biaya pendanaan dan pelemahan permintaan jasa multifinance. Hal ini yang membuat industri multifinance lebih mengoptimalkan pendanaan melalui modal internal.

"Atau mereka menerbitkan surat utang dengan jangka pendek sehingga ketika jatuh tempo dalam waktu dekat, bisa mereka biayai kembali dengan lebih murah ketika suku bunga mulai diturunkan oleh bank sentral. Strategi tersebut umum dilakukan saat bunga tinggi seperti sekarang," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan atau multifinance PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance menyiapkan kas internal untuk melunasi obligasi jatuh tempo.

WOM Finance memiliki Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B yang akan jatuh tempo pada 28 Juli 2024. Sementara nilai pokok obligasi yang harus dibayarkan sebanyak Rp198 miliar.

“WOMF akan menggunakan kas internal Perusahaan untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo,” kata Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi saat dihubungi Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Pada awal semester II/2024, WOM Finance kembali menerbitkan obligasi PUB V tahun 2024 senilai Rp 1 triliun. Sampai dengan akhir tahun berdasarkan rencana bisnis perusahaan pada 2024, perusahaan menargetkan penerbitan obligasi sebesar Rp2 Triliun. Namun untuk saat ini, kata Cincin, perusahaan masih melihat kebutuhan pasar untuk penerbitan obligasi lainnya.

Cincin mengatakan penerbitan obligasi WOM Finance memungkinkan perusahaan mendapatkan sumber pendanaan tambahan yang bisa digunakan untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan. Selain itu obligasi membantu diversifikasi sumber pendanaan perusahaan.

Selain obligasi, lanjut Cincin perusahaan memperoleh sumber pendanaannya dari pinjaman bank dan pendanaan dari perusahaan induk.

Terakhir, dalam mendapatkan pendanaan, Cincin menyebut bukan tanpa tantangan. Menurutnya tantangan yang dihadapi oleh lerusahaan adalah ketersediaan dana yang terbatas di pasar keuangan akibat kondisi pasar yang tidak stabil.

“Selain itu biaya pendanaan yang meningkat, apabila suku bunga meningkat maka biaya pendanaan juga ikut meningkat,” tandasnya.

JAKARTA, investor.id – Korporasi swasta bakal mendominasi gelombang surat utang yang jatuh tempo pada semester II-2024 ini dengan total nilai mencapai Rp 43,15 triliun. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyebut, jumlah surat utang jatuh tempo tersebut lebih besar daripada Grup BUMN.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menyampaikan, korporasi bersiap menghadapi gelombang jatuh tempo obligasi korporasi yang lebih besar pada paruh kedua tahun ini ketimbang periode sebelumnya.

Data ini merujuk pada pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per akhir Juni, yang menyebutkan, nilai obligasi jatuh tempo dari Juli-Desember 2024 mencapai Rp 83,5 triliun, alias lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di 2023.

“Antara swasta dan BUMN Grup di semester II-2024 ini, dapat kami sampaikan nilai surat utang yang jatuh tempo lebih besar pada kelompok swasta (Non-BUMN) dibandingkan BUMN Grup,” jelas Suhindarto dalam Media Update Pefindo di Jakarta, Kamis (18/7/24).

Dilihat secara nilai, total nilai surat utang korporasi dari swasta alias Non-BUMN yang jatuh tempo pada semester II-2024 sebesar Rp 43,15 triliun. Sementara dari Grup BUMN, total nilai surat utang jatuh jatuh tempo untuk periode yang sama sebesar Rp 40,37 triliun.

Lalu, berdasarkan sektornya, perbankan dan multifinance menjadi dua sektor terbesar dengan didominasi oleh Grup BUMN. Di sisi lain, kelompok Non-BUMN menguasai sektor multifinance.

Mengenai kemampuan pelunasan obligasi korporasi, Assistant Vice President Financial Institution Ratings Kresna Armand menyatakan, pada paruh kedua pembayaran obligasi jatuh tempo diproyeksikan berjalan stabil.

“Kami melihat, tidak ada masalah signifikan di sektor Financial Institution (FI) tahun lalu, dan kondisi tahun ini diperkirakan tetap stabil. Tidak ada prospek yang mengkhawatirkan terkait pelunasan utang jatuh tempo di 2024 dari sektor FI,” ujar dia.

Assistant Vice President Non-Financial Institution Ratings Martin Pandi melanjutkan, pandangan dari sektor non-keuangan khususnya sektor komoditas dan utilitas. "Kesiapan pelunasan bergantung pada kondisi mikro tiap perusahaan. Namun, beberapa tantangan makro bisa mengancam kemampuan pelunasan, seperti tingkat bunga yang tinggi dan risiko geopolitik. Perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing juga berpotensi menghadapi kesulitan jika nilai tukar tidak stabil," ungkapnya.

Risiko dan Mitigasi

Head of Non-Financial Institution Yogie Surya Perdana menekankan, pentingnya mitigasi risiko oleh perusahaan. Kesiapan jatuh tempo obligasi di level emiten merupakan kasus per kasus, sehingga perusahaan yang mampu mengelola risiko mata uang serta bunga dengan baik bakal memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah.

“Rating kredit tinggi menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan,” ujarnya.

Yogie juga menggarisbawahi, perusahaan dengan rating rendah perlu mendapatkan perhatian lebih. Emiten dengan rating BBB ke bawah, terutama yang memiliki obligasi jatuh tempo dalam waktu dekat, perlu diperhatikan. “Kondisi makro yang memburuk atau fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan risiko gagal bayar,” tandasnya. (fur)

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengumumkan jumlah surat utang yang akan jatuh tempo pada Semester II-2024 mencapai Rp 83,5 triliun. Perusahaan swasta memimpin jumlah utang jatuh tempo ketimbang BUMN grup pada paruh kedua tahun ini. 

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto mengatakan, memasuki paruh kedua 2024, korporasi bersiap menghadapi gelombang jatuh tempo obligasi korporasi yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Berdasarkan data terbaru dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per akhir Juni, nilai obligasi yang jatuh tempo dari Juli hingga Desember 2024 mencapai Rp83,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2023,” jelasnya dalam Media Update Pefindo di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Berdasarkan pembagiannya, Suhindarto menyebut nilai surat utang yang jatuh tempo lebih besar pada kelompok Swasta (Non-BUMN) dibandingkan dengan BUMN grup. Adapun secara nilai, total nilai surat utang korporasi dari Non-BUMN yang akan jatuh tempo pada Semester II-2024 adalah sebesar Rp 43,15 triliun.

“Sementara dari BUMN Grup, total nilai surat utang jatuh jatuh tempo untuk periode yang sama adalah sebesar Rp 40,37 triliun,” ucapnya.

Sedangkan berdasarkan sektornya, sektor perbankan dan multifinance menjadi yang terbesar, dengan kelompok BUMN Grup mendominasi di sektor perbankan, sementara Non-BUMN mendominasi pada sektor multifinance.

Mengenai kemampuan pelunasan obligasi korporasi, Assistant Vice President Financial Institution Ratings Kresna Armand menyatakan, pada paruh kedua pembayaran obligasi jatuh tempo diproyeksikan berjalan stabil.

“Kami melihat tidak ada masalah signifikan di sektor Financial Institution (FI) tahun lalu, dan kondisi tahun ini diperkirakan akan tetap stabil. Tidak ada prospek yang mengkhawatirkan terkait pelunasan utang jatuh tempo di tahun 2024 dari sektor FI,” ujar dia.

Kesiapan Pelunasan

Sementara itu, Assistant Vice President Non-Financial Institution Ratings Martin Pandi menambahkan pandangan dari sektor non-keuangan, khususnya sektor komoditas dan utilitas, kesiapan pelunasan bergantung pada kondisi mikro tiap perusahaan. “Namun, beberapa tantangan makro bisa mengancam kemampuan pelunasan, seperti tingkat bunga yang tinggi dan risiko geopolitik. Perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang asing juga berpotensi menghadapi kesulitan jika nilai tukar tidak stabil," ungkapnya.

Head of Non-Financial Institution Yogie Surya Perdana menekankan pentingnya mitigasi risiko oleh perusahaan. Kesiapan jatuh tempo obligasi di level emiten adalah kasus per kasus. Perusahaan yang mampu mengelola risiko mata uang dan bunga dengan baik akan memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah.

“Rating kredit tinggi menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan,” ujarnya.

Yogie juga menggarisbawahi bahwa perusahaan dengan rating rendah perlu mendapat perhatian lebih. Emiten dengan rating BBB ke bawah, terutama yang memiliki obligasi jatuh tempo dalam waktu dekat, perlu diperhatikan. “Kondisi makro yang memburuk atau fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan risiko gagal bayar,” tutupnya.  

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News