Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumpulkan penerimaan pajak puluhan triliun dari para crazy rich di Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, total setoran pajak penghasilan (PPh) dari 11.268 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan tarif progresif 35% mencapai Rp 18,5 triliun hingga Agustus 2024.

Realisasi tersebut berasal dari setoran PPh Pasal 21 Masa Januari hingga Agustus 2024 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang disetorkan tahun 2024.

KONTAN menghitung, setoran pajak dari para crazy rach Indonesia tersebut hanya setara 9,8% dari total penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang sebesar Rp 187,58 triliun.

Sementara secara total penerimaan pajak, kelompok tersebut hanya berkontribusi sebesar 1,54% dari penerimaan pajak Hingga Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun.

Seperti yang diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah menetapkan tarif PPh tertinggi dari yang sebelumnya 30% menjadi 35%.

Tarif tersebut berlaku bagi mereka yang memiliki penghasilan tahunan di atas Rp 5 miliar.

Kendati begitu, pemerintahan Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk kembali merevisi tarif PPh dari kelompok tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari para crazy Indonesia.

"Revisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu," ujar Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono juga mengingatkan kepada crazy rich Indonesia untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak dan didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran.

"Warga negara yang lebih kaya, selain membayar pajak, juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran," kata Thomas.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pembayaran pajak orang super kaya dari pemilik grup usaha dari konglomerasi biasanya justru tidak besar.

Pasalnya, para grup usaha tersebut sudah dibuatkan skema tax planning sehingga pembayaran pajak di pemilik usaha minimal.

Hal ini berbeda dengan pemilik grup usaha kelas menengah. Di level ini, masih banyak yang tidak pakai tax planning.

"Terkadang mereka tidak pakai tax planning sehingga begitu diawasi benar-benar oleh kantor pajak, pajak yang belum dibayar lebih besar. Penggalian potensi pajaknya lebih besar," kata Raden kepada Kontan, Senin (29/7).

Raden bilang sudah menjadi barang umum apabila para pengusaha tersebut membuat tax planning. Termasuk yang akhir-akhir ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas Luhut Bisar Panjaitan yaitu family office.

"Family office itu ada dua tujuan. Pertama, pajak sekecil-kecilnya. Kedua, kekayaan dapat diwariskan beberapa generasi," ucapnya.

Raden berpendapat untuk menarik pajak dari orang super kaya, lebih baik otoritas pajak mengeluarkan kebijakan soal pajak kekayaan.

"Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) akhir-akhir ini sedang mengkaji dan menyarankan penerapan pajak kekayaan," terangnya.

Dirinya juga mengamati bahwa kontribusi pajak orang super kaya di Indonesia saat ini masih rendah. Untuk itu, pemerintah seharusnya berani mengenakan pajak bagi para pejabat dan politisi.

"Ditjen Pajak selama ini tidak bertenaga jika melakukan pemeriksaan kepada mantan pejabat negara, apalagi yang masih menjabat. Padahal secara potensi, mereka memiliki potensi pajak sangat tinggi," ujar Raden.

Ia menyampaikan pada umumnya para pejabat hanya melaporkan penghasilan yang berasal dari APBN saja, berupa gaji dan tunjangan. Tidak pernah berani melaporkan uang yang diperoleh dari selain APBN.

"Padahal kita sudah maklum jika mereka banyak yang super kaya," jelasnya.

Selain itu, otoritas pajak juga seharusnya berani memajaki para tersangka korupsi. Tersangka selain harus mengembalikan uang kepada negara, juga harus membayar pajak sesuai penghasilan hasil korupsi.

Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, menurut perhitungan The PRAKARSA, potensi pajak kekayaan yang dikenakan pada orang kaya dan super kaya (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar dapat memberikan tambahan penerimaan negara berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk sekali pengenaan.

Untuk diketahui, tax planning merupakan proses strategis dalam mengatur penghasilan dan pengeluaran guna meminimalkan beban pajak secara legal dan optimal.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara di bawah naungan G20 baru-baru ini berencana menerapkan pajak untuk orang-orang super kaya atau crazy rich. Jika berhasil dikumpulkan, per tahun jumlahnya bisa menembus Rp4.000 triliun.

Kesepakatan tersebut dibuat dalam pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil, yang berlangsung pada 25-26 Juli 2024.

Pertemuan tersebut membuahkan komunike dan deklarasi tingkat menteri tentang kerja sama perpajakan internasional di mana negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, stabil, dan efisien.

Mengutip Independent, G20 mengusulkan untuk individu dengan total aset lebih dari US$1 miliar akan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan setara dengan 2% dari kekayaan mereka.

Menurut laporan dari ekonom Prancis, Gabriel Zucman, para miliarder saat ini membayar pajak setara dengan 0,3% dari kekayaan mereka.

Dengan saat ini ada hampir 3.000 miliarder di dunia, jika mereka dikenakan pajak sebesar 2%, mereka bisa menghasilkan US$200 miliar hingga US$250 miliar per tahun atau tembus Rp4.000 triliun secara global, dengan rata-rata dikenakan lebih dari US$80 juta per orang.

Dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan serta upaya melawan perubahan iklim.

“Menurut perkiraan, negara-negara berkembang membutuhkan tambahan US$500 miliar untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Jadi kita bisa mendapatkan setengahnya hanya dengan pajak minimum untuk miliarder ini," terangnya.

Lantas berapa yang harus dibayarkan para miliarder terkaya dunia seperti Elon Musk, Jeff Bezos dan miliarder lainnya?

Dengan perhitungan 2% dari total kekayaan para Crazy Rich, orang terkaya Elon Musk dengan kekayaan US$233,8 miliar bisa membayar sampai US$4,6 miliar per tahun dari total kekayaannya, atau setara dengan Rp75 triliun.

Selanjutnya, Jeff Bezos dengan total kekayaan menurut Forbes, mencapai US$200,1 miliar bisa membayar pajak sampai US$4 miliar atau sekitar Rp65 triliun.

Miliarder lainnya seperti Mark Zuckerberg juga berpotensi membayar sampai US$3,2 miliar atau setara dengan Rp52 triliun untuk pajak orang super kaya tersebut.

Tak ketinggalan, bapak investasi Warren Buffett juga berpotensi dikenakan pajak sampai US$2,75 miliar atau sekitar Rp44,8 triliun.

Kemudian, orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani juga diperkirakan akan dikenakan pajak US$2,34 miliar atau sekitar Rp38,12 triliun dengan total kekayaannya yang mencapai US$117,4 miliar.

Adapun, orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu, dengan kekayaannya US$60,3 miliar berpotensi harus membayar pajak super kaya mencapai US$1,20 miliar atau sekitar Rp19,5 triliun.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pembayaran pajak orang super kaya dari pemilik grup usaha dari konglomerasi biasanya justru tidak besar.

Pasalnya, para grup usaha tersebut sudah dibuatkan skema tax planning sehingga pembayaran pajak di pemilik usaha minimal.

Hal ini berbeda dengan pemilik grup usaha kelas menengah. Di level ini, masih banyak yang tidak pakai tax planning.

"Terkadang mereka tidak pakai tax planning sehingga begitu diawasi benar-benar oleh kantor pajak, pajak yang belum dibayar lebih besar. Penggalian potensi pajaknya lebih besar," kata Raden kepada Kontan, Senin (29/7).

Raden bilang sudah menjadi barang umum apabila para pengusaha tersebut membuat tax planning. Termasuk yang akhir-akhir ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas Luhut Bisar Panjaitan yaitu family office.

"Family office itu ada dua tujuan. Pertama, pajak sekecil-kecilnya. Kedua, kekayaan dapat diwariskan beberapa generasi," ucapnya.

Raden berpendapat untuk menarik pajak dari orang super kaya, lebih baik otoritas pajak mengeluarkan kebijakan soal pajak kekayaan.

"Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) akhir-akhir ini sedang mengkaji dan menyarankan penerapan pajak kekayaan," terangnya.

Dirinya juga mengamati bahwa kontribusi pajak orang super kaya di Indonesia saat ini masih rendah. Untuk itu, pemerintah seharusnya berani mengenakan pajak bagi para pejabat dan politisi.

"Ditjen Pajak selama ini tidak bertenaga jika melakukan pemeriksaan kepada mantan pejabat negara, apalagi yang masih menjabat. Padahal secara potensi, mereka memiliki potensi pajak sangat tinggi," ujar Raden.

Ia menyampaikan pada umumnya para pejabat hanya melaporkan penghasilan yang berasal dari APBN saja, berupa gaji dan tunjangan. Tidak pernah berani melaporkan uang yang diperoleh dari selain APBN.

"Padahal kita sudah maklum jika mereka banyak yang super kaya," jelasnya.

Selain itu, otoritas pajak juga seharusnya berani memajaki para tersangka korupsi. Tersangka selain harus mengembalikan uang kepada negara, juga harus membayar pajak sesuai penghasilan hasil korupsi.

Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, menurut perhitungan The PRAKARSA, potensi pajak kekayaan yang dikenakan pada orang kaya dan super kaya (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar dapat memberikan tambahan penerimaan negara berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk sekali pengenaan.

Untuk diketahui, tax planning merupakan proses strategis dalam mengatur penghasilan dan pengeluaran guna meminimalkan beban pajak secara legal dan optimal.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Implementasi pajak kekayaan atau pajak untuk orang super kaya (crazy rich) Indonesia tampaknya bisa menjadi solusi bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mendanai program unggulannya, yakni program makan bergizi gratis atau yang dulu dikenal makan siang gratis.

Pasalnya, potensi penerimaan pajak dari para crazy rich Indonesia sangat besar.

Berdasarkan perhitungan The PRAKARSA, potensi pajak kekayaan yang dikenakan pada orang kaya dan super kaya (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar dapat memberikan tambahan penerimaan negara berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk sekali pengenaan.

Tentu angka tersebut lebih dari cukup untuk mendanai program makan siang gratis yang diperkirakan menelan anggaran Rp 71 triliun pada tahun pertama pelaksanaannya.

Dengan potensi penerimaan pajak kekayaan tersebut, maka pemerintah tidak perlu memangkas beberapa pos anggaran mulai dari subsidi hingga pendidikan.

Sependapat, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa penerapan pajak kekayaan di Indonesia bisa menjadi solusi pendanaan untuk menjalakan program makan siang gratis.

"(Rp 155 triliun) itu hitungan teman-teman dari PRAKARSA. Betul, bisa menjadi salah satu solusi pendanaan makan siang gratis," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Jumat (26/7).

Hanya saja, menurut Fajry, kebijakan tersebut akan sulit diimplementasikan di Indonesia. Memang, kesepakatan perpajakan multilateral dapat diakomodasi dalam Pasal 32 UU HPP.

Namun, Fajry menyebut, masih perlu legislasi di tingkat domestik yang dapat menjadi payung hukum pengenaan pajak atas net wealth bagi orang super kaya.

Mengingat kebijakan tersebut akan menjadi pungutan baru, berdasarkan pengalaman yang sudah ada, pengenaan pajak kekayaan 2% akan sulit direalisasikan.

"Dari segi feasibility dari kebijakan, sulit untuk direalisasikan. Saat pembahasan UU HPP ada yang mengajukan namun tertolak," katanya.

Di samping itu, ada hal teknis lainnya seperti data beneficial ownership (BO) yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Tak hanya di Indonesia, tetapi juga antara yurisdiksi.

"Selama hal tersebut belum terselesaikan maka implementasi wealth tax kemungkinan besar akan berhasil di awal-awal implementasi saja (jangka pendek)," imbuh Fajry.

Sebagai tambahan, pajak kekayaan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) di Sao Paulo, Brazil.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menilai bahwa penerapan pajak bagi orang super kaya ini masih belum diperlukan.

"Kebijakan pajak sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global dan kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk menegosiasikan kesepakatan tersebut (pajak kekayaan)," ujar Yellen seperti dikutip Reuters, Jumat (26/7).

Ketimbang menerapkan pajak kekayaan global, Yellen menyarankan bahwa negara-negara sebaiknya berfokus untuk memastikan meningkatkan keadilan dan progresivitas dari sistem pajak yang berlaku di negara masing-masing.

"Kami sangat mendukung perpajakan progresif dan membuat orang-orang superkaya membayar pajak sesuai porsi mereka," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Lembaga Penelitian The Prakarsa menilai bahwa Indonesia perlu menerapkan pajak kekayaan sebagai bagian dari ekstensifikasi pajak.

Seperti yang diketahui, pajak kekayaan global sebesar 2% merupakan salah satu pembahasan dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) di Sau Paulo, Brazil.

Direktur Eksekutif The Prakarsa m Ah Maftuchan mengatakan penerapan pajak kekayaan gloal merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan pajak dan keadilan ekonomi.

Menurutnya, implementasi pajak kekayaan semakin menemukan relevansinya di tengah krisis ekonomi global yang diakibatkan krisis iklim, perang, ekses pandemi Covid-19 dan pertarungan dagang antarnegara.

Di tengah situasi sulit tersebut, ironisnya, justru jumlah orang super kaya High Net Worth Individual (HNWI) bertambah dan jumlah kekayaan HNWI lama meningkat di masa krisis.

Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia. Uchan, nama sapaannya mengungkapkan, jumlah orang Indonesia dengan nominal kekayaan di atas US$ 1 juta hampir 172.000 orang pada 2020. Angka ini meningkat 62% dibandingkan tahun 2019.

Sementara berdasarkan data Forbes pada 2022, total gabungan aset bersih 50 orang terkaya di Indonesia meningkat 22%, yakni dari US$ 133 miliar atau sekitar Rp 1.938 triliun pada tahun 2020 menjadi US$ 162 miliar atau sekitar Rp 2.324 triliun pada tahun 2021.

"Hampir setara dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun 2020," ujar Uchan kepada Kontan.co.id, Kamis (25/7).

Menurutnya, pajak kekayaan bisa menjadi opsi sumber pendapatan domestik dan dapat mendongkrak pendapatan negara secara signifikan guna mendanai program sosial, menciptakan pemerataan ekonomi dan mendanai program pembangunan lainnya.

Berdasarkan perkiraan yang disajikan oleh Universitas Greenwich, Perancis, menunjukkan bahwa pajak progresif atas kekayaan bersih dapat menghasilkan pendapatan antara 3% dan 10,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Uchan juga melakukan perhitungan potensi penerimaan apabila Indonesia menerapkan pajak kekayaan 2%. Dirinya membagi empat opsi perhitungan dengan menggunakan asumsi sekitar 4.600 orang Indonesia memiliki kekayaan di atas US$ 10 juta atau Rp 144 miliar.

Pertama, dengan tax-rate flat 1%, maka potensi penerimaan pajak yang bisa dikumpulkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 54 triliun.

Dengan menggunakan data Forbes, olahan penelitian mengestimasi penerimaan pajak sekitar Rp 27,9 triliun dari 100 orang terkaya di Indonesia. Sedangkan sisanya akan berkontribusi sejumlah Rp 26,2 triliun.

"Apabila disandingkan dengan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada 2021, maka pajak kekayaan model ini akan berkontribusi sebesar 4,23% dari total penerimaan pajak," kata Uchan.

Kedua, jika tax rate 2%, maka potensi penerimaan yang bisa dikumpulkan adalah Rp 86,6 triliun, di mana golongan 100 orang terkaya akan menyumbang sebesar Rp 55,7 triliun dan sisanya akan menyumbang sebesar Rp 30,9 triliun.

"Melalui hasil ini, pajak kekayaan senilai 6,78% dari realisasi penerimaan pajak pada 2021," terangnya.

Ketiga, apabila menggunakan pajak progresif (1% hingga 2%), potensi penerimaan pajak yang didapatkan adalah Rp 78,5 triliun. Di mana 100 orang terkaya menyumbang Rp 60,2 triliun dan yang lainnya akan membayar Rp 18,4 triliun. Jumlah ini setara 6,15% dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021.

Keempat, dengan menggunakan pajak progresif (1,5% hingga 4%), maka potensi penerimaan pajak yang masuk ke kas negara adalah Rp 155,3 triliun. Nah, golongan 100 orang terkaya membayar Rp 123,4 triliun dan golongan di bawahnya menyumbang sebesar Rp 31,9 triliun.

Dengan pajak progresif ini setara 12,15% dari realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2021.

Uchan menambahkan, pajak kekayaan dikenakan terhadap kekayaan bersih dari total gabungan aset, termasuk tabungan bank, deposito, saham, waran, surat berharga, sukuk, logam mulia, donasi, warisan, mata uang kripto dan hibah.

"Pajak kekayaan dikenakan sebanyak satu kali dalam setahun kepada wajib pajak atau pihak yang mewakili keluarga HNWI," imbuhnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Ekonomi meminta pemerintah untuk fokus memburu para crazy rich Indonesia yang suka mengemplang pajak atau melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara.

Pasalnya, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menilai, semakin besar penghasilan wajib pajak tersebut, maka akan semakin besar pula potensi penghindaran pajaknya.

"Kita perlu memastikan tidak terjadi penghindaran pajak oleh orang kaya itu," kata Akbar dalam cara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

"Semakin besar pendapatannya itu makin kemungkinan mereka melakukan penghindaran pajak itu akan semakin besar," imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah untuk konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang bisa menutup celah penghindaran pajak oleh wajib pajak tersebut.

Selain itu, dirinya menilai, saat ini masih banyak item-item dari para crazy rich yang belum dikenai pajak.

"Itu menjadi sumber yang baik sebagai potensi untuk meningkatkan pajak di masa depan," katanya.

Berdasarkan catatan KONTAN, Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi para crazy rich Indonesia ke setoran pajak tidak terlalu besar. Kaum tajir melintir tersebut hanya berkontribusi sekitar satu per tiga dari total penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Tercatat, berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022, terdapat 5.443 wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak dengan lapisan tarif tertinggi sebesar 35%.

Artinya, para crazy rich tersebut hanya setara 0,04% dari jumlah pelapor SPT Tahunan 2022 yang sebanyak 11 juta WP OP.

Nah, sebanyak 5.443 crazy rich Indonesia tersebut telah menyetorkan pajak ke kas negara hingga Rp 3,5 triliun dari total penerimaan PPh OP sebesar Rp 10,6 triliun.

Jika dihitung, kontribusinya hanya sekitar 33% atau satu per tiga dari total penerimaan PPh OP. Dan apabila dihitung secara rata-rata, berarti para crazy rich tersebut menyetorkan pajak sekitar Rp 643 miliar per orangnya.