Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Akhir-akhir ini media sosial tengah ramai memperbincangkan mengenai kegiatan membangun rumah sendiri yang terkena pajak pertambahan nilai (PPN).

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan sebenarnya PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) bukan merupakan pajak baru lantaran sudah ada sejak tahun 1995, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

"Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun," ujar Prastowo dalam unggahan di akun X pribadinya @prastow, dikutip Senin (19/76).

Ia menyebut, pengenaan pajak tersebut bertujuan untuk menciptakan keadialan. Pasalnya, pemerintah ingin agar tidak hanya pembangunan rumah oleh kontraktor saja yang dikenai PPN, namun juga kegiatan pembangunan rumah secara sendiri.

"Kalau membangun rumah dengan kontrakror terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," katanya.

Namu, Prastowo menegaskan, tidak semua kegiatan membangun sendiri akan terkena PPN. Hal ini dikarenakan hanya luas bangunan 200 meter per segi atau lebih yang hanya dikenai PPN. Di bawah luas tersebut tidak akan dikenai PPN.

Adapun untuk tarif PPN KMS yang berlaku saat ini adalah sebesar 2,2% yang merupakan hasil dari 20% dikali tarif PPN umum sebesar 11%.

Dengan begitu, ketika tarif PPN umum benar-benar akan naik menjadi 12% mulai 2025, maka tarif PPN KMS juga akan ikut meningkat menjadi 2,4%.

"Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4%," kata Prastowo.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang bakal berlaku pada 1 Januari 2025, dinilai akan membebani masyarakat.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Ahamdani menyarankan pemerintah sebaiknya memperhitungkan kembali kebijakan kenaikan tarif PPN sebab akan membebani masyarakat. Hal ini karena tren daya beli sedang melemah.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

“Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” tutur Ajib dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8).

Ajib menyarankan, apabila pemerintah tetap memaksakan untuk menerapkan kenaikan tarif PPN tahun depan, pemerintah bisa menerapkan dua kebijakan.

Pertama,untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP menjadi sebesar Rp 100 juta per tahun.

Upaya tersebut, kata Ajib, bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan.

Upaya kedua, pemerintah bisa fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Misal, sektor properti atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

“Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan, pemerintah harus tetap mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN, sekalipun memang kebijakan ini bisa menambah perolehan penerimaan pajak.

Menurutnya, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgeteir, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

Sebagai contoh, penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan sekitar Rp 80 triliun pada tahun 2025.

Meksi begitu, jika kebijakan tersebut benar-benar berlaku pada tahun depan, Ajib menyarankan agar pemerintah menyiapkan insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik.

“Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan,” terangnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang bakal berlaku pada 1 Januari 2025, dinilai akan membebani masyarakat.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Ahamdani menyarankan pemerintah sebaiknya memperhitungkan kembali kebijakan kenaikan tarif PPN sebab akan membebani masyarakat. Hal ini karena tren daya beli sedang melemah.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

“Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” tutur Ajib dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8).

Ajib menyarankan, apabila pemerintah tetap memaksakan untuk menerapkan kenaikan tarif PPN tahun depan, pemerintah bisa menerapkan dua kebijakan.

Pertama,untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP menjadi sebesar Rp 100 juta per tahun.

Upaya tersebut, kata Ajib, bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan.

Upaya kedua, pemerintah bisa fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Misal, sektor properti atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

“Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ajib menyampaikan, pemerintah harus tetap mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN, sekalipun memang kebijakan ini bisa menambah perolehan penerimaan pajak.

Menurutnya, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgeteir, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

Sebagai contoh, penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan sekitar Rp 80 triliun pada tahun 2025.

Meksi begitu, jika kebijakan tersebut benar-benar berlaku pada tahun depan, Ajib menyarankan agar pemerintah menyiapkan insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik.

“Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan,” terangnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah disarankan menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12% pada tahun 2025.

Bahkan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, akan lebih baik lagi bila pemerintah memangkas tarif PPN yang saat ini sebesar 11% menjadi hanya kisaran 8% hingga 9% saja.

"Tunda dulu kenaikan tarif PPN 12%. Kalau bisa turunkan tarif PPN di range 8%-9% untuk untuk menstimulus konsumsi domestik," ujar Bhima dalam pertemuan dengan awak media secara virtual, Senin (5/8).

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan konsumsi domestik. Bhima menyampaikan, saat ini kondisi masyarakat kelas menengah sedang tertekan dan masyarakat kelas atas cenderung mengerem konsumsinya secara berlebih.

"Kalaupun mereka (kelas atas) mengeluarkan uang, kelas atas ini cenderung untuk membuat investasi. Jadi menggesar dari tabungan ke produk-produk investasi," kata Bhima.

Namun sebetulnya, memang pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% dengan pertimbangan tertentu. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3) UU HPP, tarif PPN dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%.

"Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%," bunyi ayat penjelas dari Pasal 7 ayat (3) aturan tersebut.

Nah, perubahan tarif PPN tersebut diatur dengan peraturan pemerintah (PP) setelah disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tampaknya pesimistis dalam mengerek target penerimaan pajak pada 2025 mendatang, meski sudah memperhitungkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan rasio penerimaan pajak pada 2025 di kisaran 10,09% hingga 10,29% dari produk domestik bruto (PDB). Target tersebut hanya naik tipis dari tahun ini yakni sebesar 10,12% dari PDB bila dibandingkan dengan batas atas penerimaanya.

Konsultan Pajak PT Botax Consulting, Raden Agus Suparman, menilai, di tengah asumsi ekonomi makro yang cenderung optimistis, target penerimaan pajak yang diusung pemerintah justru pesimistis.

Misalnya saja pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,5% batas atas pada 2025, lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 5,2%.

Bila mengutip dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 disebutkan, prospek penerimaan perpajakan diperkirakan membaik di tahun 2025 seiring dengan membaiknya perekonomian dan risiko ketidakpastian ekonomi global.

Di samping itu, Ia juga menduga pemerintah belum mampu menaikkan rasio pajak. Hal ini terlihat dari target penerimaan pajak dalam lima tahun ke depan yang ternyata tidak tumbuh signifikan.

Hal tersebut terlihat dari target penerimaan pajak batas atas pada 2025 sebesar 10,29% dari PDB, tahun 2026 10,39% dari PDB, 2027 10,66% dari PDB. 2028 11,05% dari PDB, dan tahun 2029 11,48% dari PDB.

Hasil hitungannya, target tersebut menggunakan asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan dari tahun 2019 sampai 2023 sebesar 8,5%.

Namun menurunnya asumsi pertumbuhan tersebut seharusnya tidak termasuk kenaikan PPN 12%. Meskipun pemerintah menyatakan sudah menghitung target kisaran penerimaan pajak berdasarkan kenaikan PPN 12%. Ia menduga, perhitungan tersebut moderat yang cenderung pesimistis.

“Jadi, kesimpulan saya faktor penyebab kenaikan PPN 12% tidak begitu besar mendorong penerimaan pajak tahun 2025, karena asumsi yang digunakan adalah pertumbuhan penerimaan pajak dari 2019-2023 sebesar 8,5%,” tutur Raden kepada Kontan, Kamis (25/7).

Menurutnya, dengan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025, pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2025 seharusnya meningkat signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2024.

“Dengan tarif 11%, kontribusi penerimaan PPN itu sekitar 3,5% dari PDB. Maka dengan tarif 12% penerimaan PPN harusnya lebih besar dari 3,5%,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Susiwijono Moegiarso menyampaikan, dalam proses penyusunan postur dan target penerimaan pajak tahun depan memang sudah memperhitungkan kenaikan PPN 12%.

“Semua asumsi, semua antisipasi apa pun sudah dijadikan dasar dalam membuat posturnya Jadi sebenarnya memang sudah dihitung (PPN 12%). Semua sudah panjang prosesnya,” tutur Susi kepada awak media, Kamis (25/7).

Meski begitu, ia menyebut implementasi kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 akan tetap menyesuaikan keputusan pemerintahan baru. Artinya masih ada kemungkinan kebijakan tersebut akan ditunda.

Susi juga menambahkan, saat ini pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024 – 2029.

“Selama ini Pak Wamen II kan sudah diskusi panjang, dan itu sangat tepat sekali supaya transisinya nanti bisa langsung jalan. Sehingga secara umum sudah terlibat di dalam perumusan. Jadi saya kira malah akan lebih bagus dan smooth lagi di dalam transisinya semuanya,” ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) akan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Merujuk Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2024, pemerintah memproyeksikan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun ini akan mencapai Rp 815,5 triliun.

Angka ini setara 100,5% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 senilai Rp 811,4 triliun.

"Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis pajak semester II-2024 di antaranya perekonomian nasional yang tumbuh stabil, keberlanjutan implementasi UU HPP, serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan," tulis Kemenkeu dalam laporannya, dikutip Kamis (11/7).

Hingga Semester I-2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 332,8 triliun atau 41% dari target. Capaian tersebut terkontraksi 6,7% terutama dipengaruhi oleh restitusi yang meningkat.

"Meskipun demikian, laju pertumbuhan secara bruto masih menunjukkan kinerja positif, yang menggambarkan aktivitas ekonomi domestik yang masih terjaga," tulis pemerintah.

Sementara pada Semester II-2024, pemerintah meyakini bisa mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp 482,7 triliun.

Berbeda dengan penerimaan PPN dan PPnBM, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun ini tidak akan mencapai target.

Pasalnya, setoran PPh pada 2024 diperkirakan hanya akan mencapai Rp 1.065,5 triliun, atau sekitar 93,5% dari target sebesar Rp 1.139,8 triliun.