Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak memberi penjelasan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21. Perhitungannya terkait dengan skema pajak progresif, yakni semakin besar penghasilan seseorang maka semakin besar pula lapisan tarif pajaknya.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh orang pribadi (OP) sendiri merupakan setoran wajib setiap warga negara yang berpenghasilan di atas Rp54 juta per tahun.

Dalam sebuah video singkat yang diunggah dalam akun Instagram @ditjenpajakri pada Senin (28/10/2024), Ditjen Pajak menjelaskan bagaimana cara menghitung estimasi PPh OP yang perlu dibayar setiap tahunnya.

Di awal video, disematkan cuplikan seorang perempuan yang mengaku memiliki penghasilan Rp15 miliar per tahun.

Berdasarkan angka penghasilan, lalu dijelaskan berapa PPh OP yang wajib dibayar perempuan tersebut. Langkah awal yaitu menentukan penghasilan neto atau bersihnya.

Notabenenya, penentuan penghasilan neto bagi yang berpenghasilan lebih Rp4,8 miliar pertahun ditentukan berdasarkan pembukuan. Namun agar percontohan lebih praktis, digunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan asumsi 50%.

Kemudian, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta. Akhirnya, didapatkan rumusan Rp15 miliar - 50% - Rp54 juta.

Hasilnya, penghasilan kena pajak (PKP) yaitu Rp7.446.000.000 atau Rp7,446 miliar.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh OP diatur secara progresif. Artinya, jika semakin besar penghasilannya maka semakin besar pajak yang wajib dibayar.

Berikut lapisan penghasilan kena pajaknya:

Oleh sebab itu, jika penghasilan kena pajaknya Rp7.446.000.000 atau di atas Rp5 miliar maka akan dikenakan tarif pajak dengan lima lapisan sekaligus.

Berikut cara menghitung pajak orang berpenghasilan di atas Rp5 miliar:

1. Lapis pertama: 5% × Rp60 juta = Rp3.000.000

2. Lapis kedua: 15% × Rp190 juta (didapat dari Rp250 juta - Rp60 juta) = Rp28.500.000

3. Lapis ketiga: 25% × Rp250 juta (didapat dari Rp500 juta - Rp250 juta) = Rp62.500.000

4. Lapis keempat: 30% × Rp4,5 miliar (didapat dari Rp5 miliar - Rp500 juta) = Rp1.350.000.000

5. Lapis kelima: 35% × Rp2,446 miliar (didapat dari Rp7.446.000.000 - Rp5.000.000.000) = Rp856.100.000

Kemudian, hasil perhitungan semua lapisan tersebut ditambahkan sehingga hasilnya Rp2.300.100.000. Artinya, penghasilan Rp15 miliar per tahun akan dikenai pajak kira-kira Rp2,3 miliar.

PPh OP Beri Sumbangan Terkecil

Meski tampaknya banyak, namun ternyata pajak ‘orang kaya’ atau pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) memberi sumbangan terkecil untuk pendapatan negara dibandingkan penerimaan jenis-jenis pajak utama lainnya.

Dalam buku APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) September 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1.196,54 triliun sepanjang Januari—Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN.

Berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak tersebut didapat paling banyak dari PPN DN sebesar Rp275,69 triliun (23,04%); lalu PPh Badan sebesar Rp212,7 triliun (17.78%); PPN Impor sebesar Rp176,33 triliun (14,74%); PPh 21 sebesar Rp176,14 triliun (14,72%); PPh Final sebesar Rp87,99 triliun (7,35%).

Kemudahan PPh 26 sebesar Rp61,46 triliun (5,14%); PPh 22 Impor sebesar Rp50,99 triliun (4,26%); dan yang terendah atau paling kecil adalah PPh OP sebesar Rp11,44 triliun (0,96%).

Padahal, PPh OP dikenal sebagai ‘pajak orang kaya’ karena bersifat progresif seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU HPP.

JAKARTA, investor.id – Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 893,8 triliun pada semester I-2024. Angka ini terkontraksi 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Penerimaan pajak turun 7,9% dengan kontributor terbesar dari pajak penghasilan (PPh) badan yang turun 34,5% dan restitusi PPh serta pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik 70,3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan pajak terutama disebabkan penurunan PPh badan akibat turunnya profitabilitas perusahaan pada tahun sebelumnya sebagai dampak moderasi harga komoditas pada 2023.

Realisasi penerimaan pajak juga terkontraksi karena berasal dari penerimaan berbasis komoditas yang mengalami penurunan sangat tajam dari harga minyak kelapa sawit, batu bara, dan harga komoditas lainnya. Penerimaan pajak juga dikontribusi oleh kenaikan restitusi, khususnya dalam PPh badan.

“Artinya perusahaan masih profitable, tetapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam. Jadi bukan mereka rugi, tapi profitnya mengalami penurunan sehingga pembayaran pajak badan juga mengalami penurunan,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Bila diidentifikasi lebih dalam, tekanan dari penerimaan pajak berkaitan dengan komoditas dan restitusi, sedangkan aktivitas ekonomi masih relatif terjaga. Namun, pemerintah juga harus tetap waspada karena dampak yang cukup dalam dari penerimaan harga komoditas terhadap profitabilitas dari badan dan hal ini terlihat dari setoran pajak.

Realisasi PPh badan sebesar Rp 172,66 triliun atau mengalami penurunan secara bruto 25,7% dan secara neto 34,5%. PPh badan memberikan kontribusi 19,32%terhadap total penerimaan pajak. Terjadinya penurunan PPh badan hingga 34,5% karena profitabilitas turun terutama commodity based dan restitusi tentu ini menyebabkan tekanan pada penerimaan negara.

Selanjutnya, realisasi PPN dalam negeri sebesar Rp 193,06 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,2% secara bruto, tetapi secara neto terjadi kontraksi 11%. PPN dalam negeri memberikan kontribusi terbesar yaitu 21,06% terhadap total penerimaan pajak.

“Yang juga mengalami penurunan adalah PPN, meskipun dari sisi bruto berarti aktivitas ekonominya masih positif, growth-nya masih 9,2%. Namun, dilakukan restitusi sehingga terjadi penerimaan neto pajak kita mengalami kontraksi 11%," terang Sri Mulyani.

Realisasi PPh 

Sementara itu, realisasi PPh 21 sebesar Rp 138,4 triliun atau tumbuh 28,5% secara bruto dan tumbuh 28,5% secara neto. Jenis pajak ini memberikan kontribusi 15,48% terhadap total penerimaan pajak. PPh 21, yang merupakan pajak dipungut dari gaji dan upah tenaga kerja. Kontribusinya cukup besar dalam penerimaan pajak sebesar 15,48% dan terjadi kenaikan yang tinggi karena jenis pajak ini tidak terjadi restitusi.

“Untuk penerimaan pajak karyawan terjadi kenaikan karena mereka terjadi penciptaan kesempatan kerja atau dari gaji mereka yang membaik, sehingga penyetoran pajak menjadi baik,” tutur Sri Mulyani.

Realisasi PPh orang pribadi mencapai Rp 10,34 triliun atau tumbuh 12% secara bruto dan tumbuh 11,8% secara neto. PPh orang pribadi memberikan kontribusi 1,16% terhadap total penerimaan pajak

“Meskipun kontribusinya masih kecil 1,16%, tetapi penerimaannya mengalami kenaikan double digit 12% atau ,8% untuk penerimaan neto yaitu sebesar Rp 10,3 triliun,” jelas Sri Mulyani.

Adapun realisasi PPh final sebesar Rp 65,03 triliun atau tumbuh 11,5% secara bruto dan tumbuh 13,8% secara neto. Terjadi pertumbuhan pesat sebab pada periode semester I-2023 terjadi kontraksi 45,8% secara bruto dan kontraksi 47% secara neto. PPh final memberikan kontribusi 7,28% terhadap total penerimaan pajak.

“PPh final ini menunjukkan adanya kegiatan baik deposito, konstruksi, sewa tanah bangunan yang menunjukkan bahwa ada aktivitas yang pulih, terutama di konstruksi dan sewa tanah bangunan yang menghasilkan penerimaan PPh final tumbuh double digit 13,8%,“ ucap Sri Mulyani.

Kemudian, realisasi PPN impor sebesar Rp 125,89 triliun atau tumbuh 1,8% secara bruto dan tumbuh 1,7 % secara neto. PPN impor berkontribusi 14,08% terhadap penerimaan pajak. Realisasi PPh 26 sebesar Rp 47,90 triliun atau tumbuh 6,2% secara bruto dan tumbuh 4,8 % secara neto.

“Untuk PPN impor masih tumbuh, tetapi tipis. Sedangkan PPh 26 dalam hal ini juga mengalami pertumbuhan 4,8% secara neto,” ujar dia.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News