Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau proyek rumah susun (rusun) Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, ini tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

"Perintah Presiden untuk mengutamakan rakyat kecil. Pertama, rusun ini akan diprioritaskan untuk warga Manggarai yang terdampak kebakaran dan nanti juga untuk warga yang terdampak relokasi pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung akan disediakan gratis selama setahun di Rusun Pasar Rumput ini," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (27/10).

Selain itu, kata Ara, Rusun Pasar Rumput juga akan diprioritaskan untuk Guru, Anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah.

"Syaratnya slip gaji, verifikasinya mesti kuat. Ke depannya juga kita pikirkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai pekerjaan formal dengan pendapatan yang tetap," katanya.

Terkait harga sewa, Ara meminta kepada PD Pasar Jaya selaku pengelola untuk memberikan harga sewa yang terjangkau dan mulai dilakukan pembukaan pendaftaran (open house) bagi rakyat kecil yang berminat pada Jumat 1 November 2024.

"Menurut Pak Gubernur pembagian tarifnya harus adil, yakni jangan disamaratakan tetapi ada subsidi silang di mulai dengan tarif sebesar Rp 1,25 juta, kalau gajinya lebih besar bisa lebih besar sekitar Rp 1,5 juta dan bisa lebih kecil bagi yang pendapatannya lebih rendah. Sebelumnya harga sewanya Rp 3,5 juta, itu tidak bisa buat rakyat kecil, jadi tidak tepat sasaran," terangnya.

Untuk diketahui, saat ini Rusun Pasar Rumput sudah terhuni sebanyak 418 unit bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai dari total alokasi 794 unit yang diperuntukkan kepada penduduk yang terdampak.

Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil (RK) membeberkan cara hidupkan kembali Pasar Tanah Abang jika terpilih. Salah satunya dengan membuat festival sekelas internasional secara mingguan hingga tahunan.

"Untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana," kata Ridwan Kamil dalam Debat Kedua Pilkada Jakarta yang dilihat virtual, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Ridwan Kamil mengaku akan memerintahkan Bank DKI untuk memberikan permodalan seluas-luasnya bagi pedagang Pasar Tanah Abang.

"Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di Tanah Abang," imbuhnya.

Ridwan Kamil juga berniat menyediakan hunian di Pasar Tanah Abang untuk generasi Z. Hal itu bertujuan untuk meramaikan ekonomi di pusat kota Jakarta tersebut.

"Saya menemukan data waktu saya blusukan ke Tanah Abang, masih ada tanah Pasar Jaya yang satu lantai sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk gen Z. Anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi Tanah Abang," ucap Ridwan Kamil.

Eks Gubernur Jawa Barat itu juga berniat untuk meramaikan pasar-pasar yang sepi dengan mengadakan banyak festival secara rutin. Di samping itu, pedagang akan diberikan pelatihan digital.

"Datanya mengatakan setiap yang berdagang via digital pendapatannya naik 26%, nah inilah yang harus kita dorong karena Jakarta adalah kota UMKM, hampir 98% adalah bisnisnya tentang bisnis UMKM," imbuhnya.

Untuk peningkatan penjualan UMKM, Ridwan Kamil juga mengaku akan mempromosikan jualan UMKM lewat Instagram pribadinya. Hal itu disebut sudah sering dilakukannya selama ini.

"Saya dulu mempromosikan dua produk setiap hari di IG story saya kepada 20 juta followers di media sosial. Saya kira itu komitmen yang konkret," tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, presiden terpilih Prabowo Subianto punya program besar terkait dengan hunian rakyat. Hashim menuturkan, tiap tahun akan dibangun 2 juta unit rumah di pedesaan, sedangkan di perkotaan akan dibangun 1 juta unit apartemen setiap tahun.

Dikatakan Hashim, saat ini hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni dan ada 27 juta rumah yang dianggap tidak layak huni. Hal Itu berarti ada 37 juta keluarga yang menunggu atau memang tinggal di rumah tidak layak huni. 

Ia menuturkan rumah tidak layak huni ini misalnya, tidak memiliki akses air bersih dan tidak ada akses listrik yang cukup.

Karena itu, menurut Hashim, Prabowo sudah memutuskan program besar dengan membangun 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apakah kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada, kita akan bangun," ujarnya, saat memberi sambutan pada opening ceremony rakernas ke 20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024). 

Hashim mengungkapkan, dirinya beberapa kali bepergian ke luar negeri dan bertemu dengan investor. Mereka siap untuk membangun hunian-hunian tersebut.

"Saya berapa kali sudah keluar negeri, saya sudah 2 kali ke Beijing, kemarin saya pulang dari Qatar. Ketemu dengan investor, ketemu dengan yang ingin berikan finance dari China sudah siap, dari Tiongkok sudah siap, banyak sudah mau bangun rumah-rumah untuk rakyat miskin kita. Karena ini bukan hanya amal saja, tapi menguntungkan, tapi ini adalah untuk rakyat miskin kita," terangnya.

Terkait dengan pembangunan, tentu perlu pengadaan lahan. Hal ini, Hashim akui sulit untuk akuisisi. Ia lalu menyebutkan di Jakarta ada PD Pasar Jaya dengan 153 perusahaan.

"Nah, yang akan kita laksanakan 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan, rumah untuk rakyat miskin, 153 pasar kita akan bangun 153 kompleks pasar-pasar," kata Hashim. 

Sementara itu, dari sektor perumahan dan konstruksi dapat menguntungkan. Bahkan, negara China pernah GDP-nya mencapai 25% dari perumahan dan konstruksi.

"Indonesia sekarang, 14%. Nah, dengan perumahan ini, program kita ini, kita ingin mencapai juga 25%. Maka, kita sangat optimis," ucap Hashim.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, presiden terpilih Prabowo Subianto punya program besar terkait dengan hunian rakyat. Hashim menuturkan, tiap tahun akan dibangun 2 juta unit rumah di pedesaan, sedangkan di perkotaan akan dibangun 1 juta unit apartemen setiap tahun.

Dikatakan Hashim, saat ini hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni dan ada 27 juta rumah yang dianggap tidak layak huni. Hal Itu berarti ada 37 juta keluarga yang menunggu atau memang tinggal di rumah tidak layak huni. 

Ia menuturkan rumah tidak layak huni ini misalnya, tidak memiliki akses air bersih dan tidak ada akses listrik yang cukup.

Karena itu, menurut Hashim, Prabowo sudah memutuskan program besar dengan membangun 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apakah kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada, kita akan bangun," ujarnya, saat memberi sambutan pada opening ceremony rakernas ke 20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2024). 

Hashim mengungkapkan, dirinya beberapa kali bepergian ke luar negeri dan bertemu dengan investor. Mereka siap untuk membangun hunian-hunian tersebut.

"Saya berapa kali sudah keluar negeri, saya sudah 2 kali ke Beijing, kemarin saya pulang dari Qatar. Ketemu dengan investor, ketemu dengan yang ingin berikan finance dari China sudah siap, dari Tiongkok sudah siap, banyak sudah mau bangun rumah-rumah untuk rakyat miskin kita. Karena ini bukan hanya amal saja, tapi menguntungkan, tapi ini adalah untuk rakyat miskin kita," terangnya.

Terkait dengan pembangunan, tentu perlu pengadaan lahan. Hal ini, Hashim akui sulit untuk akuisisi. Ia lalu menyebutkan di Jakarta ada PD Pasar Jaya dengan 153 perusahaan.

"Nah, yang akan kita laksanakan 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan, rumah untuk rakyat miskin, 153 pasar kita akan bangun 153 kompleks pasar-pasar," kata Hashim. 

Sementara itu, dari sektor perumahan dan konstruksi dapat menguntungkan. Bahkan, negara China pernah GDP-nya mencapai 25% dari perumahan dan konstruksi.

"Indonesia sekarang, 14%. Nah, dengan perumahan ini, program kita ini, kita ingin mencapai juga 25%. Maka, kita sangat optimis," ucap Hashim.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membangun apartemen di atas 153 pasar milik Perumda Pasar Jaya di Jakarta.

Pembangunan apartemen di atas pasar ini merupakan betuk merealiasikan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo, di antaranya membangun 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pembangunan apartemen di atas pasar ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan yang kerap menghambat pembangunan perumahan di perkotaan.

Unsplash/CHUTTERSNAP Ilustrasi apartemen.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara nanti akan diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain 153 pasar milik PD Pasar Jaya, milik DKI itu nanti kita akan gandeng," ujarnya saat acara Future of Indonesia Dialogue di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Dia mengungkapkan, nantinya dalam satu gedung pada lantai 1, 2, dan 3 akan digunakan untuk pasar dan lantai atasnya akan digunakan sebagai apartemen.

Selain itu, pasar dan apartemen ini akan difasilitasi dengan air bersih, listrik, pendingin ruangan (AC), hingga jaringan internet.

"Kita akan bangun tower-tower, kompleks tower ke atas. Mungkin nanti terdapat 193 tower atau kompleks tower di Jakarta," ucapnya.

Diperkirakan, 153 pasar milik Perumda Pasar Jaya ini akan bisa menampung sekitar 1.000 unit apartemen.

"Itu berarti 153.000 keluarga kita bisa sediakan perumahan yang bagus," kata Hashim.

Untuk merealisasikan pembangunan apartemen di atas pasar itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Perumda Pasar Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya terus terang saja sudah ketemu salah satu calon gubernur DKI, yang kita calonkan. Beliau sudah sepakat, sudah handshake sama saya, 153 Pasar Jaya, tempat Pasar Jaya nanti akan kita bangun perumahan sosial," tuturnya.

Tak hanya itu, pemerintahan kabinet selanjutnya juga akan membangun hunian di kawasan transitoriented development (TOD) yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun kereta api.

Dia bilang, di wilayah Jakarta, Depok, hingga Bintaro terdapat 27 stasiun kereta api yang telah atau sedang dibangun TOD. Nantinya akan bertambah 23 stasiun lagi, termasuk di Stasiun Manggarai.

Tentunya pembangunan hunian ini tidak hanya berpusat di Jakarta saja, tetapi juga daerah lain seperti Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, hingga Yogyakarta.

"Pada intinya, ini target kita, kita mau bangun 30 juta unit rumah dan apartemen selama 10 tahun. Data dari BTN, saat ini ada antara 10 sampai 11 juta keluarga yang menunggu rumah atau perumahan yang layak. Di samping itu ada 27 juta rumah tidak layak huni. Berarti ada 37 juta rumah atau apartemen yang kita harus bangun," tukas Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membangun apartemen di atas 153 pasar milik Perumda Pasar Jaya di Jakarta.

Pembangunan apartemen di atas pasar ini merupakan betuk merealiasikan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo, di antaranya membangun 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pembangunan apartemen di atas pasar ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan yang kerap menghambat pembangunan perumahan di perkotaan.

Unsplash/CHUTTERSNAP Ilustrasi apartemen.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara nanti akan diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain 153 pasar milik PD Pasar Jaya, milik DKI itu nanti kita akan gandeng," ujarnya saat acara Future of Indonesia Dialogue di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Dia mengungkapkan, nantinya dalam satu gedung pada lantai 1, 2, dan 3 akan digunakan untuk pasar dan lantai atasnya akan digunakan sebagai apartemen.

Selain itu, pasar dan apartemen ini akan difasilitasi dengan air bersih, listrik, pendingin ruangan (AC), hingga jaringan internet.

"Kita akan bangun tower-tower, kompleks tower ke atas. Mungkin nanti terdapat 193 tower atau kompleks tower di Jakarta," ucapnya.

Diperkirakan, 153 pasar milik Perumda Pasar Jaya ini akan bisa menampung sekitar 1.000 unit apartemen.

"Itu berarti 153.000 keluarga kita bisa sediakan perumahan yang bagus," kata Hashim.

Untuk merealisasikan pembangunan apartemen di atas pasar itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Perumda Pasar Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya terus terang saja sudah ketemu salah satu calon gubernur DKI, yang kita calonkan. Beliau sudah sepakat, sudah handshake sama saya, 153 Pasar Jaya, tempat Pasar Jaya nanti akan kita bangun perumahan sosial," tuturnya.

Tak hanya itu, pemerintahan kabinet selanjutnya juga akan membangun hunian di kawasan transitoriented development (TOD) yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun kereta api.

Dia bilang, di wilayah Jakarta, Depok, hingga Bintaro terdapat 27 stasiun kereta api yang telah atau sedang dibangun TOD. Nantinya akan bertambah 23 stasiun lagi, termasuk di Stasiun Manggarai.

Tentunya pembangunan hunian ini tidak hanya berpusat di Jakarta saja, tetapi juga daerah lain seperti Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, hingga Yogyakarta.

"Pada intinya, ini target kita, kita mau bangun 30 juta unit rumah dan apartemen selama 10 tahun. Data dari BTN, saat ini ada antara 10 sampai 11 juta keluarga yang menunggu rumah atau perumahan yang layak. Di samping itu ada 27 juta rumah tidak layak huni. Berarti ada 37 juta rumah atau apartemen yang kita harus bangun," tukas Hashim.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menjadi salah satu sasaran dari Program Pangan Bersubsidi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI.

Dalam penyediaan pangan bersubsidi, DKPKP DKI Jakarta bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya dan Badan Usaha Milik Daerah (PT Food Station Tjipinang Jaya). Selain itu, pendistribusian sembako dan bahan pangan lainnya juga dilakukan bersama Perumda Pasar Jaya.

Adapun pemilikKJP Plusdapat mendaftar diri sebagai calon penerima Pangan Bersubsidi. Registrasi dilakukan secara daring atauonlinemelalui laman resmi yang disediakan.

Syarat Daftar Antrean KJP Pasar Jaya 2024

Melansir unggahan akun Instagram @dkpkp.jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021 dan laman resmi KJP Pasar Jaya, berikut persyaratan dan ketentuan calon penerima Pangan Bersubsidi Pemprov DKI Jakarta dari kelompok KJP Plus:

• Penerima KJP Plus yang terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Membawa hasil unduh bukti pendaftaran daring, fotokopi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dan KJP Plus.
• Pastikan saldo rekening kartu ATM Bank DKI mencukupi.
• Tidak membawa anak kecil di bawah usia 12 tahun ketika pengambilan sembako.
• Pengambilan bahan pangan hanya dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang tertera saat pendaftaran.
• Apabila penerima manfaat mengalami kesulitan dalam proses registrasi, maka dapat melakukan konfirmasi atau menghubungi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
• Penerima hanya dapat membeli paket pangan bersubsidi satu kali setiap bulan dan tidak dapat diakumulasikan di bulan berikutnya.
• Bagi siswa penerima KJP Plus, anggota keluarga lain dapat mewakilkan untuk datang ke lokasi pembelian paket pangan bersubsidi.
• Pembelian paket sembako tidak dilayani bila penerima tidak mendaftar antrean secara daring.

Cara Daftar Antrean KJP Pasar Jaya 2024

Berikut langkah-langkah untuk mendaftar antrean programPangan BersubsidiKJP Pasar Jaya:

1. Kunjungi laman https://antriankjp.pasarjaya.co.id/index_tanpa_verifikasi.php.
2. Masukkan nomor KK; nomor induk kependudukan (NIK); nomor KJP Plus; serta nama, alamat, dan nomor ponsel penerima manfaat.
3. Pilih wilayah dan lokasi pengambilan.
4. Pilih waktu pengambilan.
5. Centang bagian yang menyatakan bahwa data yang dimasukkan sudah dipastikan benar.
6. Tekan tombol Simpan.
7. Datang ke lokasi pengambilan sesuai dengan jadwal yang tertera dan membawa berkas yang dipersyaratkan.
8. Lakukan pembayaran pembelian paket pangan bersubsidi menggunakan kartu ATM Bank DKI melalui mesinelectronic data capture(EDC) yang telah disediakan.

Untuk diketahui, selain pemegang KJP Plus, Program Pangan Bersubsidi juga menyasar beberapa kelompok masyarakat berikut:

• Penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), termasuk pekerja harian lepas (PHL) serta petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dengan gaji maksimal 1,1 kali upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Penghuni rumah susun (rusun) yang terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Orang lanjut usia (lansia) yang tidak mampu dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Penyandang disabilitas tidak mampu dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Pekerja atau buruh dengan KTP DKI Jakarta, memiliki gaji maksimal 1,1 kali UMP DKI, dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.
• Guru dan tenaga kependidikan non-aparatur sipil negara (ASN) yang berpenghasilan maksimal 1,1 kali UMP dan terdata di dalam daftar putih PT Bank DKI.

KOMPAS.com - Manajer humas PD Pasar Jaya Agus Lamun mengungkapkan karakter pedagang pasar di Jakarta terkait digitalisasi transaksi pembayaran seperti QRIS dan yang lainnya.

Meski perkembangan teknologi di ibu kota lebih pesat, Agus mengakui masih banyak pedagang yang belum mau menggunakan system pembayaran digital dalam transaksi belanja mereka.

“Kalau di Jakarta masih belum sampai 50 persen pedagang yang pakai QRIS. Kecuali di pasar yang segmennya memang menengah ke atas atau modern seperti di Mayestik itu,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Agus mengungkapkan sejumlah alasan pedagang pasar di Jakarta enggan menggunakan transaksi digital. Pertama, pedagang merasa transaksi digital berbelit belit atau tidak mau ribet.

Pedagang mengaku penggunaan aplikasi hingga proses pencairan atau settlement dari pembayaran digital memakan waktu yang tidak sebentar.

“Alasan tidak mau ribet ini terutama untuk pedagang yang tua-tua,” kata Agus.

Kedua, masih banyak pedagang yang menganggap penggunaan QRIS adalah transaksi riba.

“Masih banyak pedagang di Jakarta tidak mau pakai QRIS karena menurut mereka itu produk bank yang identik dengan riba,” kata Agus.

Padahal menurut Agus, rata-rata pasar di Jakarta hari ini sudah menggunakan sistem cashless dalam pembayaran uang sewa.

Untuk itu, Agus berharap ke depan pihak perbankan dan pengelola pasar bisa lebih masif untuk bekerjasama demi memperkenalkan pembayaran digital bagi pedagang pasar di Jakarta.

“Perbankan dan pemda atau pengelola pasar harus meyakinkan kalau pembayaran digital itu sudah kewajiban, bukan cuma kebutuhan,” kata Agus.

Agus berpesan para pedagang harus sadar dampak dari digitalisasi pembayaran justru lebih banyak positifnya. Selain untuk pencatatan transaksi jual beli yang lebih rapi, hal itu juga bisa mempermudah promosi dagang.

“Pedagang yang tidak mau melakukan digitalisasi konsumennya cuma mengadalkan yang datang langsung ke pasar atau offline. Sementara yang sudah digital justru bisa mendapatkan banyak pelanggan baru dari online,” kata Agus.

Agus menekankan bahwa Jakarta sebentar lagi bukan lagi ibu kota, melainkan akan menjadi pusat ekonomi Indonesia bahkan global. Untuk itu, proses digitaliasasi harus sudah disosialisasi dengan baik dan digunakan para pedagang di Jakarta.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mendukung penuh harapan dan rencana PD Pasar Jaya terkait digitalisasi pembayaran pada para pedagang di Jakarta.

KOMPAS.com - Manajer humas PD Pasar Jaya Agus Lamun mengungkapkan karakter pedagang pasar di Jakarta terkait digitalisasi transaksi pembayaran seperti QRIS dan yang lainnya.

Meski perkembangan teknologi di ibu kota lebih pesat, Agus mengakui masih banyak pedagang yang belum mau menggunakan system pembayaran digital dalam transaksi belanja mereka.

“Kalau di Jakarta masih belum sampai 50 persen pedagang yang pakai QRIS. Kecuali di pasar yang segmennya memang menengah ke atas atau modern seperti di Mayestik itu,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Agus mengungkapkan sejumlah alasan pedagang pasar di Jakarta enggan menggunakan transaksi digital. Pertama, pedagang merasa transaksi digital berbelit belit atau tidak mau ribet.

Pedagang mengaku penggunaan aplikasi hingga proses pencairan atau settlement dari pembayaran digital memakan waktu yang tidak sebentar.

“Alasan tidak mau ribet ini terutama untuk pedagang yang tua-tua,” kata Agus.

Kedua, masih banyak pedagang yang menganggap penggunaan QRIS adalah transaksi riba.

“Masih banyak pedagang di Jakarta tidak mau pakai QRIS karena menurut mereka itu produk bank yang identik dengan riba,” kata Agus.

Padahal menurut Agus, rata-rata pasar di Jakarta hari ini sudah menggunakan sistem cashless dalam pembayaran uang sewa.

Untuk itu, Agus berharap ke depan pihak perbankan dan pengelola pasar bisa lebih masif untuk bekerjasama demi memperkenalkan pembayaran digital bagi pedagang pasar di Jakarta.

“Perbankan dan pemda atau pengelola pasar harus meyakinkan kalau pembayaran digital itu sudah kewajiban, bukan cuma kebutuhan,” kata Agus.

Agus berpesan para pedagang harus sadar dampak dari digitalisasi pembayaran justru lebih banyak positifnya. Selain untuk pencatatan transaksi jual beli yang lebih rapi, hal itu juga bisa mempermudah promosi dagang.

“Pedagang yang tidak mau melakukan digitalisasi konsumennya cuma mengadalkan yang datang langsung ke pasar atau offline. Sementara yang sudah digital justru bisa mendapatkan banyak pelanggan baru dari online,” kata Agus.

Agus menekankan bahwa Jakarta sebentar lagi bukan lagi ibu kota, melainkan akan menjadi pusat ekonomi Indonesia bahkan global. Untuk itu, proses digitaliasasi harus sudah disosialisasi dengan baik dan digunakan para pedagang di Jakarta.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mendukung penuh harapan dan rencana PD Pasar Jaya terkait digitalisasi pembayaran pada para pedagang di Jakarta.

“Saya mendukung harapan itu, karena ini juga harapan pemerintah agar digitalisasi pembayaran terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jakarta akan dan sudah menjadi kota bisnis dan global, perlu menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia terkait digitalisasi pembayaran,” ujarnya.

Indra mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar. Bank Indonesia (BI) menyatakan transaksi QRIS mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam setahun terakhir, yakni mencapai 226,54 persen year-on-year (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

"Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk menjelaskan kepada calon pengguna terkait pentingnya digitalisasi pembayaran dan mengeliminasi informasi informasi yang sifatnya tidak benar yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Indra mengatakan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri.

Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, system informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.

“Kami bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM dengan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, dan tempat lain di Indonesia,” ujarnya.

Indra mengatakan alasan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas UMKM.

“Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

“Penting buat UMKM mengetahui jati diri perusahaan penyedia system transaksi digital salah satunya kepemilikan tiga ISO diatas. Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi,” tambahnya.