JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahun.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Maruarar dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito bilang, hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” terang Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Maruarar melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut.

Merespons pernyataan tersebut, Nixon menyampaikan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH, dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Lebih lanjut, Nixon menerangkan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non-subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.

Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50 persen masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan di sisi suplai, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu, menurut Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja.

"Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya," tutup dia.

IDXChannel - Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto, mengatakan pihaknya tengah mengajukan revisi Undang-Undang Otonomi Daerah.

Revisi dilakukan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah. Perubahan regulasi tersebut secara garis besar untuk memberikan kemudahan bagi para pengembang melakukan ekspansi pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

"Pemda harus terlibat (menyukseskan program 3 juta rumah). Oleh sebab itu kita sedang mengajukan revisi UU Otonomi Daerah. Bagaimana pemda bisa memiliki peran yang lebih aktif untuk penyediaan rumah MBR," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu malam (7/11/2024).

Iwan menilai selama ini regulasi terkait otonomi daerah masih menjadi bottleneck dalam membangun hunian di daerah. Terutama yang menyangkut masalah perizinan hingga pemungutan pajak daerah atas pembangunan properti.

"Selama ini menjadi bottleneck, kedua kemudahan perizinan, kita pernah dengar juga masalah Persetujuan Bangun Gedung (PBG) SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di beberapa daerah masih ada kendala," ujar Iwan.

Harapannya dengan perubahan regulasi tersebut bisa memberikan keringanan dari sisi pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pengenaan retribusi lainnya di daerah.

"Di samping itu kita berharap ada skema insentif, bagaimana ada keringanan, kita tahu ada biaya BPHTB, kemudian ada biaya lain yang kemudian diharapkan tidak membebani masyarakat," kata Iwan.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau proyek rumah susun (rusun) Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, ini tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil terutama terkait penyediaan hunian yang layak.

"Perintah Presiden untuk mengutamakan rakyat kecil. Pertama, rusun ini akan diprioritaskan untuk warga Manggarai yang terdampak kebakaran dan nanti juga untuk warga yang terdampak relokasi pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung akan disediakan gratis selama setahun di Rusun Pasar Rumput ini," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (27/10).

Selain itu, kata Ara, Rusun Pasar Rumput juga akan diprioritaskan untuk Guru, Anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah.

"Syaratnya slip gaji, verifikasinya mesti kuat. Ke depannya juga kita pikirkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai pekerjaan formal dengan pendapatan yang tetap," katanya.

Terkait harga sewa, Ara meminta kepada PD Pasar Jaya selaku pengelola untuk memberikan harga sewa yang terjangkau dan mulai dilakukan pembukaan pendaftaran (open house) bagi rakyat kecil yang berminat pada Jumat 1 November 2024.

"Menurut Pak Gubernur pembagian tarifnya harus adil, yakni jangan disamaratakan tetapi ada subsidi silang di mulai dengan tarif sebesar Rp 1,25 juta, kalau gajinya lebih besar bisa lebih besar sekitar Rp 1,5 juta dan bisa lebih kecil bagi yang pendapatannya lebih rendah. Sebelumnya harga sewanya Rp 3,5 juta, itu tidak bisa buat rakyat kecil, jadi tidak tepat sasaran," terangnya.

Untuk diketahui, saat ini Rusun Pasar Rumput sudah terhuni sebanyak 418 unit bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai dari total alokasi 794 unit yang diperuntukkan kepada penduduk yang terdampak.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadikan sektor perumahan dan properti menjadi program prioritas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dijanjikan minimal 8% per tahun.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpengahsilan rendah. Itu rinciannya 1 just di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.
Program ini menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, belum lama ini.

Potensi dana bergulir dari program tersebut sangat besar. Menurut kajian internal Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp 200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp 75 juta -Rp 100 juta. Jika program 3 juta rumah berjalan maksimal maka estimasi volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas menegaskan bawah pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke UMKM lokal, Bumdes, atau Koperasi agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Proyek properti tercatat memberi multiplier effect terhadap 183 sub sektor usaha lainnya, sepertii produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

Bila Menteri Perumahan nantinya bisa bergerak cepat menjalankan program 3 juta rumah tersebut maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.

Namum, Bonny menegaskan bahwa program tersebut akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Pasalnya, anggaran belanja pemerintah (APBN) terbatas, sedangkan pengadaan rumah dan pembiayaannya membutuhkan modal kerja besar.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan, pihaknya siap mendukung program tersebut. Ia bilang, BTN punya kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN menguasai lebih dari 80% pangsa pasar KPR subsidi setiap tahunnya yang mencapai 300.000-400.000 unit

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan. “Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan.” pungkas Nixon.

Jakarta, Investor.id - Program tiga juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim Satgas Perumahan, akan ada tiga juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak satu juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan dua juta unit untuk masyarakat di pedesaan. 

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah” kata  Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo dalam siaran pers, Minggu (20/10/2024).

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75-100 juta. Jadi, jika program tiga juta rumah terserap maksimal, volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.  

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali-kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.   

Dampak Berganda

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi dampak ganda (multiplier effect) ke 183 sub  sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek. 

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.     

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand). 

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara itu, Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,”ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) menyambut baik niat Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto yang berencana memangkas pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat.

Adapun pajak yang akan dihapus diantaranya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya menjelaskan program insentif demikian bukan hanya menguntungkan pelaku di industri konstruksi namun juga bermanfaat bagi masyarakat.

"Secara langsung ini membuat harga jual properti terpotong sebesar 16%, satu angka yang menarik bagi calon konsumen," ungkap Bambang pada Kontan.co.id, Rabu (16/10).

Walau demikian, kebijakan ini juga perlu diatur lebih detil kedepanya terkait syarat khusus jenis bangunan apa saja dan pajak apa saja yang akan mendapatkan potongan.

Misalnya, jika yang mendapatkan potongan adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), maka pemerintah juga diharapkan bisa memberikan kemudahan persyaratan agar pengembang kelas menengah dapat berpartisipasi.

Pasalnya, dalam regulasi PPN DTP mensyaratkan bangunan harus sudah siap. Syarat ini menurutnya memberatkan pengembang kelas menengah yang memiliki keterbatasan modal.

"Kedepan mungkin bisa lebih diringankan persyaratanya, misal bangunan harus siap 6 bulan setelah ada uang muka atau DP," jelas Bambang.

Selain itu, pihaknya berharap insentif BPHTB tidak hanya diberikan kepada konsumen primary atau pembeli bangunan baru, namun juga untuk pasar secondary atau pembeli properti bekas dengan insentif yang berbeda.

"Misalnya untuk pasar secondary, BPHTB bisa di turunkan dari 5% menjadi 2,5%," urainya.

Dengan demikian, menurutnya industri perumahan dalam negeri secara keseluruhan bisa lebih bergairah baik untuk pasar primary maupun secondary seperti sebelum masa pandemi.

Sebelumnya, Kepala Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan wacana penghapusan pajak perumahan sebesar 16% dilkukan utnuk mengurangi beban pengembang yang banyak tumbang saat masa Covid-19.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini, negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainnya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Semarang dan Kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, Rusun MBR Pemerintah Kota Semarang mulai dibangun pada 25 Agustus 2022 dan selesai pada 4 April 2023. Konstruksinya dilakukan oleh PT Insan Pesona dengan nilai kontrak sebesar Rp16,73 miliar.

Sementara itu, Rusun MBR Pemerintah Kota Surakarta mulai dibangun pada 28 September 2022 dan selesai pada 7 Juli 2023. Konstruksinya dilakukan oleh PT Matra Kosala Digdaya dengan nilai kontrak sebesar Rp17,36 miliar.

Artinya, dua proyek tersebut rusun tersebut menelan anggaran total Rp 34,09 miliar.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, kedua rusun tersebut saat ini telah dihuni 100 persen oleh para penerima manfaat dan dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Surakarta.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III telah melakukan penilaian bangunan bagi kedua rusun tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan pada 30 Mei 2023, bangunan Rusun MBR Pemerintah Kota Semarang memperoleh nilai 85,15 atau sangat baik.

Sedangkan, hasil penilaian bangunan untuk Rusun MBR Pemerintah Kota Surakarta yang telah dilakukan pada 25 Juli 2023, memperoleh nilai 85,50 atau sangat baik. Sehingga, kedua rusun ini layak untuk diresmikan.

Kepala BP2P Jawa III Syamsiar Nurhayadi menambahkan, kedua rusun ini didesain memiliki 1 tower setinggi 3 lantai. Terdiri dari 44 unit hunian bertipe 36, dengan kapasitas 176 orang.

"Untuk status serah terima aset bagi Rusun Pemerintah Kota Semarang, saat ini sedang dalam proses BAST dan Naskah Hibah. Sedangkan, untuk Rusun Pemerintah Kota Surakarta sedang dalam proses Persetujuan Hibah di Kementerian Keuangan,” terang Syamsiar.

Rusun tersebut telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung, seperti musala dan taman bermain anak.

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Sejuta Rumah (PSR) terus mengalami peningkatan. Tercatat capaian PSR hingga akhir Juli 2024 saat ini telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya sangat optimis(PSR yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional akan terus meningkat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah layak huni.

"PSR juga menjadi salah satu terobosan pemerintah sebagai upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Agustus 2024.
Iwan menerangkan, PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Program pembangunan perumahan tersebut yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 29 April 2015 di Jawa Tengah dengan capaian dari 2015 hingga 2023 sebesar 9.206.379 unit.

”Capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 unit atau 59,23 persen dari total target nasional. Angka tersebut meliputi capaian pembangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 484.119 unit dan non MBR sebesar 133.503 unit di seluruh Indonesia,” jelas dia.

Baca juga: Selama 9 Tahun, Program Sejuta Rumah Tembus 9,2 Juta

Iwan menjelaskan, secara umum kinerja pendataan Program Sejuta Rumah dan geliat realisasi pembangunan sejuta rumah Juli cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dari perbandingan year on year Capaian PSR Juli 2024 sebesar 617.622 unit mengalami peningkatan dibandingkan Capaian PSR Juli 2023 yaitu sebesar 585.604 unit.

“Untuk itu diperlukan dukungan data realisasi pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah dari Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Rumah Susun, dan Direktorat Rumah Khusus setiap bulannya,” ungkap dia.

Dari data yang dihimpun Direktorat RUK, progress PSR hingga tanggal 31 Juli 2024 lalu terdiri dari pembangunan rumah untuk rumah MBR sebanyak 484.119 unit. Pembangunan rumahnya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR 121.738 unit, Kementerian/ Lembaga lainnya 8.345 unit, PT. SMF 72.582 unit, pemerintah daerah 11.898 unit.

Selain itu, Pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pengembang non FLPP 266.086 unit, CSR perumahan 66 unit serta Masyarakat 3.404 unit. Sedangkan untuk rumah non MBR sebanyak 133.503 unit dilaksanakan oleh pengembang non MBR sebanyak 129.745 unit dan masyarakat 3.758 unit.

“Kami yakin menjelang akhir tahun 2024 ini jumlah capaian PSR bisa menembus angka satu juta unit. Sebab saat ini proses pembangunan rumah di lapangan juga terus dilaksanakan dan kebutuhan hunian layak oleh Masyarakat juga terus meningkat,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin bakal ada perumahan subsidi yang bisa dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dipastikan Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja.

"Jadi tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN), tetap ada," kata Endra di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Endra menjelaskan bahwa program itu dihadirkan karena IKN dibuat bukan hanya untuk aparatur sipil negara (ASN). Di kawasan tersebut, masyarakat tentu bakal hidup berdampingan dengan ASN.

Ia memastikan PUPR bakal terus mendorong hunian berimbang di IKN. "Prinsip seperti hunian berimbang yang pernah kita lakukan dengan undang-undang perumahan dan pemukiman itu tetap kita dorong. Jadi tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN)," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikProperti, Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur pernah menyampaikan informasi serupa. Ia mengatakan bakal ada rumah subsidi uk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di IKN.

"Pastilah masuk (pasar rumah subsidi di IKN). Kalau nggak, nanti di mana sopir tinggal, di mana pegawai toko tinggal, pasti nanti sudah disiapkan (pembangunan rumah subsidi)," ujarnya kepada detikcom usai acara Sharing Session Desain Prototipe Rumah Sederhana dan Perizinan Pembangunan Perumahan di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2024).

Walau demikian, pihaknya masih belum tahu kapan pasar rumah subsidi akan masuk ke IKN dan memulai pembangunan. Pasalnya, zonasi untuk rumah subsidi masih disiapkan oleh Otorita IKN (OIKN).

(kil/kil)