REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengusut tuntas dugaan paksaan membuka hijab bagi Paskibraka. Illiza sudah berkomunikasi langsung dengan Menpora Dito. Ia mempertanyakan kebenaran dugaan paksaan membuka hijab tersebut.

"Sudah saya hubungi Menpora, Mas Dito, sedang cek kebenaran pemberitaan Paskibraka putri dipaksa buka hijab," kata Illiza pada wartawan, Rabu (14/8/2024).

Seorang personel Paskibraka tingkat nasional 2024 ada siswi asal Aceh, Dzawata Maghfura Zukhri. Ia siswi kelas X SMAN Modal Bangsa, dan selama ini berhijab dalam keseharian. "Sangat disayangkan jika siswi berhijab dipaksa melawan perintah agamanya," kata Illiza.

"Tak ada toleransi untuk kebijakan semacam itu (diskriminatif) di Indonesia, yang mayoritas mayarakatnya Islam," ujar mantan wali kota Banda Aceh tersebut.

Paksaan buka hijab itu diberitakan sejumlah media, setelah viral lewat akun media sosial Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra.

Ia menulis, “Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latar belakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 'dipaksa' untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menurut Illiza, harus bertanggung jawab sebagai pengelola Paskibraka setelah diambil alih dari Kemenpora. "Presiden harus bersikap sebelum Paskibraka bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN 17 Agustus mendatang," ujar Illiza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Heru di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah menyaksikan Paskibraka putri yang beragama Islam tetap mengenakan jilbab dalam gladi bersih di IKN Rabu pagi. Heru juga menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak melaporkan terkait perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada pihaknya.

Heru menegaskan, BPIP sendiri telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo. Hasilnya, para Paskibraka putri yang berjilbab bisa tetap mengenakan jilbab sebagaimana saat mereka mendaftar.

Sebelumnya, sempat viral di kalangan masyarakat terkait dugaan pasukan Paskibraka 2024 putri yang beragama Islam harus mencopot jilbab ketika dikukuhkan pada Selasa (14/8).

Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka putri 2024 yang berjilbab dalam momen pengukuhan tersebut. Padahal di foto-foto lainnya terdapat anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dalam kesehariannya.

Pernyataan kepala BPIP..

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta BPIP agar meninjau ulang SK standar pakaian Paskibraka dengan menyertakan contoh pakaian berhijab sehingga dapat menjadi pilihan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.

"BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai Pancasila," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikatakannya menanggapi informasi bahwa perempuan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, diwajibkan melepas jilbab.

Pihaknya menduga terdapat 18 perwakilan paskibra perempuan yang mengenakan jilbab yang berpotensi mengalami kekerasan dipaksa melepas jilbab, padahal mereka sejak kecil memakai jilbab sebagai bentuk pengamalan atas ajaran agama yang diyakini.

"Jika benar mereka dipaksa mencopot jilbab, maka ini merupakan tindakan intoleransi, dan diskriminasi, berpeluang melanggar hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak," kata Aris Adi Leksono.