Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap sosok yang disebut ingin mengambil alih posisi ketua umum adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun isu tentang Jokowi ingin mengambil posisi ketua umum PDIP bukan pertama kali muncul belakangan ini. Pada 2023, Hasto sempat menyampaikan hal tersebut di sejumlah kesempatan. Kepala Negara pun juga sudah pernah memberikan respons.

Namun, pada Rabu (14/8/2024), Megawati Soekarnoputri kembali melontarkan pernyataan bahwa adanya sosok yang ingin mengambil partainya itu menjadi alasan mengapa dia bersedia kembali menjabat ketua umum.

Saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024), Hasto pun langsung terang-terangan menyebut sosok dimaksud adalah Jokowi.

"Ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, yang menyatakan keinginan dari Pak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik," ujarnya setelah bertemu dengan penyidik KPK terkait dengan pemeriksaan sebagai saksi di kasus DJKA Kemenhub.

Mantan anggota DPR itu lalu mengaitkannya dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (11/8/2024). Menurutnya, apa yang terjadi di Golkar juga berawal dari rumor.

"Ternyata itu kan terjadi, maka apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri tersebut, itu adalah benar," ujarnya.

Untuk itu, Hasto menegaskan bahwa Megawati bukan hanya Ketua Umum PDIP. Dia mengatakan bahwa ketua umum partainya itu merupakan Putri Proklamator dan suatu bagian dari ide, gagasan serta cita-cita dibangunnya suatu negara hukum.

Hasto lalu mengingatkan, ketika ada pihak-pihak yang mencoba secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri kedaulatan PDIP yang dijamin oleh konstitusi serta undang-undang, maka seluruh jajaran partai bakal siap membela Megawati.

Adapun sehari sebelumnya, Hasto sempat memberi sinyal soal siapa yang dimaksud oleh Megawati ingin mengambil alih PDIP. "Ada yang dikatakan Ibu tadi mainnya belakang. Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan," ujarnya kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Pernyataan Megawati itu disampaikan sesaat setelah memberikan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah di 305 provinsi serta kabupaten/kota jelang Pilkada Serentak 2024. "Saya bilang ke Hasto. 'To pikirin dulu To, saya kepingin juga kumpul sama keluarga, ini ketum lagi, ketum lagi'. Sudah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Gawat. Gile. Wartawan tulis, gile," ujarnya di DPP PDIP, Jakarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada April 2024, Jokowi merespons pernyataan Hasto soal dugaan dirinya sempat ingin merebut kursi ketua umum PDIP. "

Bukannya Golkar? Katanya mau ngerebut Golkar, [sekarang] katanya mau ngerebut [PDIP] masa semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu,” tandas Jokowi.

Sebelumnya, pada Oktober 2023, Jokowi merespons soal adanya dukungan kepadanya untuk menjadi ketua umum partai berlogo banteng moncong putih itu. “Waduh, saya mau pensiun pulang ke Solo,” katanya usai menghadiri perayaan HUT ke-78 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 5 tahun terakhir jauh lebih merusak tatanan demokrasi dan hukum daripada 32 tahun rezim Orde Baru (Orba) Presiden Soeharto.

Pernyataan itu Deddy sampaikan usai Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober nanti. Dia menilai, sekadar ucapan maaf tidak bisa memperbaiki kerusakan demokrasi dan hukum.

"Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," kata Deddy kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, jika Jokowi serius mau meminta maaf kepada rakyat Indonesia maka harus melalui tindakan konkret. Dia meminta orang nomor satu di Indonesia itu mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat.

Dia mencontohkan, Jokowi bisa membatalkan usulan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang Rancangan Undang-undang-nya sedang digodok di DPR. Lalu, pasal-pasal yang berpotensi merusak semangat Reformasi '98 juga harus dihapus dalam Revisi UU TNI-Polri.

"Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat," jelasnya.

Deddy pun mendorong Jokowi menggunakan sisa waktunya untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yg terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan.

Sebagai informasi, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024) malam.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meragukan ketulusan permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke masyarakat jelang akhir masa jabatannya.

"Kalau merujuk data dan kebiasaan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya. Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak, jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati," ujar Deddy kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, jika Jokowi serius mau meminta maaf kepada rakyat Indonesia maka harus melalui tindakan konkret. Dia meminta orang nomor satu di Indonesia itu mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat.

Dia mencontohkan, Jokowi bisa membatalkan usulan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang Rancangan Undang-undang-nya sedang digodok di DPR. Lalu, pasal-pasal yang berpotensi merusak semangat Reformasi '98 juga harus dihapus dalam Revisi UU TNI-Polri.

"Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat," jelasnya.

Deddy pun mendorong Jokowi menggunakan sisa waktunya untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yg terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan.

Sebagai informasi, Jokowi akan lengser dari jabatan presiden pada 20 Oktober 2024. Kemarin (1/8/2024), dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, dia menyampaikan permintaan maaf.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menceritakan kisah pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Yesus Kristus ketika menjadi pembicara utama dalam Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024).

Saat itu, Megawati mengaku kerap mendapatkan pertanyaan soal sifat manusia yang kerap lupa pada suatu hal. Dia pun menjelaskan sifat lupa merupakan sifat dasar manusia.

Dia lantas mengisahkan kisah pengkhianatan salah satu murid Yesus, Yudas Iskariot, seperti yang ditulis dalam Alkitab. Cerita itu, lanjut Megawati, menekankan seorang murid nabi saja bisa lupa akan jasa gurunya hanya dengan ditawari sejumlah koin.

"Nabi Yesus saja punya sahabat kan yang ditunjuk beliau sendiri, disebut sahabat, tapi ada kan yang pengkhianat yang namanya Yudas Iskariot, betul apa ndak?" jelas Megawati.

Meski demikian, presiden ke-5 RI ini mengingatkan kembali apa yang terjadi kepada Yudas setelah dirinya merasa bersalah karena khianati Yesus.

"Tapi akhirnya bunuh diri. Iya loh, kalau enggak percaya baca deh sejarahnya. Jangan nanti ibu dibilang, 'Ibu nyindir siapa' terus 'Ibu provokator', enggak loh, saya bertanggung jawab loh," katanya.

Tak hanya di Kristen, Megawati juga menyatakan dalam Islam juga diajarkan bahwa setiap manusia di sisi kanan dan kirinya ada malaikat yang menjaga, di sisi kanan untuk mencatat hal baik dan di sisi kiri untuk mencatat hal yang buruk.

Artinya, menurut Megawati, manusia selalu diuji agar tetap teguh kepada etika, moral, dan nuraninya.

Sebagai informasi, elite PDIP memang kerap menyindir pengkhianatan Jokowi yang dukung pasangan Prabowo-Gibran dalam ajang Pilpres 2204. Mereka merasa Jokowi telah lupa jasa-jasa PDIP yang membesarkannya.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menyindir partai politik yang berbondong-bondong mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

Bobby adalah salah satu kandidat kuat calon gubernur Sumatra Utara. Ia telah memperoleh dukungan mayoritas partai politik dan hanya menyisakan PDIP hingga PKS di luar koalisinya.

Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengusung kadernya sendiri untuk Pilkada Serentak Sumatra Utara 2024 nanti, tidak seperti partai lainnya.

Namun sayangnya, Djarot masih belum bisa memastikan kapan PDIP bakal mengumumkan calon yang diusung pada Pilkada Serentak Sumatra Utara 2024.

"Jadi untuk apa partai dibentuk dan dibuat serta menjadi institusi paling penting dalam demokrasi kita, kalau yang diusung tetap kader partai lain, mereka tidak punya kader untuk diusung," tuturnya di Jakarta, Minggu (28/7).

Dia juga mengaku prihatin belakangan ini banyak partai yang tidak memiliki kader dari internal yang potensial untuk diusung pada Pilkada Serentak.

"Makanya saya agak prihatin kalau partai tidak berani mengajukan calon dari kader sendiri tetapi hanya mengejar elektoral, terus buat apa partai dibuat," katanya.

Dia mengakui bahwa semua partai politik sudah berkoalisi untuk mendukung Bobby Nasution, kecuali PDI-Perjuangan dan PKS. Meskipun demikian, Djarot memastikan PDIP tidak akan takut melawan partai yang sudah berkoalisi tersebut.

Beberapa partai politik yang saat ini sudah bergabung mengusung Bobby Nasution di Pilkada Serentak Sumatra Utara 2024, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP dan terakhir PKB.

"Kita tahu hampir semua partai mendukung Bobby Nasution, tetapi kami akan berkoalisi dengan rakyat," ujarnya.

Elektabilitas

Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa Muhammad Bobby Afif Nasution dan Edy Rahmayadi bakal bersaing ketat pada Pilkada Serentak Sumatra Utara 2024 di bulan November nanti.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru yang dilakukan LSI terhadap 800 responden dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95% di wilayah Sumatra Utara.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Manan menyebut dari hasil survei yang dilakukan secara semi terbuka terhadap 800 orang responden, nama yang muncul ada sebanyak 26 nama, mulai dari yang berpotensi mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan tidak mencalonkan diri.

Menurutnya, dari 26 nama yang muncul itu, nama Bobby Nasution banyak dipilih oleh responden. Dia menjelaskan dari 800 orang responden yang disurvei, ada 34,2% responden yang memilih Bobby Nasution, sementara Edy Rahmayadi tertinggi kedua dengan angka 15,1%.

"Nomor urut ketiga adalah Musa Rajekshah atau Ijeck dengan angka 4,0% dan Ahok 3,3%," tuturnya di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Kemudian, menurut Djayadi, nama lainnya adalah Darma Wijaya dengan angka 1,1% dan Nikson Nababan satu persen, lalu sisanya di bawah satu persen.

Tidak hanya itu, responden yang masih belum menentukan sikap untuk memilih atau tidak tahu ada sebanyak 34,7%.

"Jadi nama-nama lainnya masih jauh lebih rendah dan responden yang belum juga menentukan pilihan ada sebanyak 34,7%, cukup banyak ya," katanya.

Djayadi membeberkan alasan responden memilih Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi adalah karena sudah ada bukti nyata hasil kerjanya sebanyak 19,3%, kemudian 15,8% responden menjawab keduanya perhatian kepada rakyat, lalu 15,5% menjawab keduanya perhatian ke rakyatnya.

"Responden menjawab bahwa keduanya sudah ada bukti nyata hasil kerja, tegas berwibawa dan juga memperhatikan rakyat," ujarnya.