Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto bakal memaksimalkan kerja sama dengan swasta dalam membangun desa tertinggal.

Yandri mengklaim saat ini pihaknya mengantongi setidaknya 400 perusahaan swasta yang ingin terlibat pembangunan desa di Indonesia. Perusahaan ini memiliki ketertarikan dalam mengembangkan potensi dari desa.

"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (7/11).

Dirinya menyebut peningkatan kerja sama bersama swasta dinilai penting, mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk berbagai program pengembangan di desa.

Ia juga mengatakan beberapa desa banyak yang berhasil berkembang karena ada dukungan dari pihak luar untuk memaksilakan potensi daerah.

Dia mencontohkan Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, yang memproduksi Kendang Jimbe hingga bisa diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Keberhasilan dari desa ini tak luput dari pemberdayaan swasta dari Astra Internasional.

Contoh lain, Desa Kembangbelor di Mojokerto, Jawa Timur yang berkembang sebagai desa wisata Bernah De Vallei. Desa ini mampu berkembang tanpa mengandalkan uang negara.

"Mereka menggunakan patungan seluruh kepala keluarga di desa itu sehingga tiap bulan mereka mendapat dividen. Ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per rumah," jelasnya.

Beberapa hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa setiap desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Walau demikian memang perlu adanya dukungan bersama termasuk dari pihak swasta.

"Artinya desa perlu disentuh dengan baik dan sekali lagi ini perlu libatkan swasta," tutupnya.

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

"Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan)," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa)," ujarnya.

Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

"Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu," terang dia.

Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," ujar Amran.

Simak Video 'Skema Impor Tepung Susu di Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menandatangani kerja sama dalam mempercepat program pangan bergizi dan swasembada pangan.

Tanda tangan memorandum of understanding (MoU) itu disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Desa PDT Yandri Susanto di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Hari ini, Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja satu tim untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kata kunci kita ini semua satu tim,” ujar Zulhas.

“Untuk swasembada pangan tahun 2028, itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN,” kata Zulhas.

Sementara itu, Mentan Amran menjelaskan ada dua bagian yang tertuang dalam penandatangan MoU kali ini, yakni program pangan bergizi dan swasembada pangan.

"Kementerian Pertanian men-support benih, bibit, dan seterusnya. Nantinya adalah kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita," kata Amran.

Amran menyampaikan, dalam pendistribusian bibit maupun benih akan diserahkan ke masyarakat desa. Di sinilah, lanjut dia, bentuk kolaborasi antara Kementan dengan Kemendes PDT.

Untuk program pangan bergizi, Kementan dan Kemendes PDT akan melibatkan kepolisian.

“Kami kolaborasi dengan Polri. Jadi ada Kemendes PDT dan kepolisian. Kepolisian (untuk) pengawasan pendampingan, anggaran dari Kemendes PDT 20 persen, itu Rp 16 triliun,” kata Amran.

Kemudian, untuk program swasembada pangan, Kementan berkolaborasi dengan TNI.

“Swasembada (pangan) kolaborasinya dengan TNI sudah berjalan,” tutur Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menandatangani kerja sama dalam mempercepat program pangan bergizi dan swasembada pangan.

Tanda tangan memorandum of understanding (MoU) itu disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Desa PDT Yandri Susanto di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Hari ini, Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja satu tim untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kata kunci kita ini semua satu tim,” ujar Zulhas.

“Untuk swasembada pangan tahun 2028, itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN,” kata Zulhas.

Sementara itu, Mentan Amran menjelaskan ada dua bagian yang tertuang dalam penandatangan MoU kali ini, yakni program pangan bergizi dan swasembada pangan.

"Kementerian Pertanian men-support benih, bibit, dan seterusnya. Nantinya adalah kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita," kata Amran.

Amran menyampaikan, dalam pendistribusian bibit maupun benih akan diserahkan ke masyarakat desa. Di sinilah, lanjut dia, bentuk kolaborasi antara Kementan dengan Kemendes PDT.

Untuk program pangan bergizi, Kementan dan Kemendes PDT akan melibatkan kepolisian.

“Kami kolaborasi dengan Polri. Jadi ada Kemendes PDT dan kepolisian. Kepolisian (untuk) pengawasan pendampingan, anggaran dari Kemendes PDT 20 persen, itu Rp 16 triliun,” kata Amran.

Kemudian, untuk program swasembada pangan, Kementan berkolaborasi dengan TNI.

“Swasembada (pangan) kolaborasinya dengan TNI sudah berjalan,” tutur Amran.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meneken perjanjian kerja sama mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Amran mengatakan, kerja sama berfokus pada dua hal utama yakni swasembada dan pangan bergizi di Indonesia. Dengan sinergi ini, harapannya ke depan Indonesia bisa kembali mencapai swasembada.

"Kita kolaborasi ada dua mimpi besar Pak Presiden (Prabowo) yang berada di sektor pertanian yaitu swasembada dan pangan bergizi. Ini kita harus topang dengan baik," kata Amran, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Amran mengatakan, Indonesia telah swasembada sebanyak empat kali yakni pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Indonesia mendapatkan penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) yakni penghargaan tertinggi dari FAO dalam bidang pangan dan pertanian global.

"Insyaallah kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi.Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya.Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Amran.

Sedangkan Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi bibit maupun benih. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," terang Amran.

Amran menjelaskan, sentra-sentra produksi pangan termasuk sentra pangan untuk pangan bergizi dan swasembada pangan. Ia memastikan, penyiapan keduanya akan paralel dijalankan.

Sementara itu, Mendes-PDT Yandri Susanto mengatakan, kerja sama ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, pada 2025 telah ditetapkan pagu anggaran Kemendes sebesar Rp 71 triliun, di mana 20% di antaranya akan dipergunakan untuk ketahanan pangan.

"Kita ingin mempercepat swasembada pangan. Kami laporkan, anggaran dana desa dari tahun 2015 s.d 2014 sebesar Rp 609 triliun. Tahun 2023 anggarannya se-Indonesia Rp 70 triliun, tahun 2025 nanti Rp 71 triliun. Minimal 20% itu akan kita fokuskan kepada ketahanan pangan, yaitu untuk swasembada pangan," ujar Yandri.

Yandri akan melakukan pemetaan atau mapping atas potensi pangan di desa. Dengan demikian nantinya tiap-tiap desa punya produk unggulannya masing-masing.

"Mimpi saya sebagai Menteri Desa di bawah arahan Pak Presiden Prabowo, masing-masing desa itu punya keunggulan. Apakah nanti dia desa ikan nila, desa tomat, desa kacang tanah, desa ikan lele, desa padi dan sebagainya," kata dia.

IDXChannel - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan desa-desa akan berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Partisipasi itu bakal dijalankan melalui layanan teknis yang disediakan oleh Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).

Dia menyampaikan P2KTD akan terintegrasi dalam program nasional, sehingga desa-desa dapat menjadi ujung tombak dalam percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting. Program ini juga mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, terutama dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” ujar Yandri dalam keterangannya terkait acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD, dikutip Selasa (29/10/2024).

Yandri menegaskan dukungan itu bertujuan memperkuat tujuan nasional dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, P2KTD memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.

“Hal ini sejalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahap awal Program MBG, yang memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal,” tuturnya.

Dengan dukungan P2KTD, desa-desa yang diprioritaskan dalam program MBG, terutama yang memiliki angka kemiskinan dan stunting tinggi, dapat mengakses layanan teknis yang sesuai.

“Ini memperkuat kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta mempercepat penurunan stunting,” tuturnya.

Program P2KTD, lanjut Mendes PDT, juga membantu desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Program MBG, seperti pusat distribusi makanan, fasilitas penyimpanan pangan, dan area dapur bersama.

“Infrastruktur ini memastikan keberlanjutan program di tingkat lokal,” ujarnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meminta maaf setelah ketahuan menggunakan kop surat kementerian untuk keperluan acara pribadi.

Dia menyebut ada kurang kontrol dan ketidakpahaman dari penggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi.

“Ya [ada kesalahan] karena kan saya baru jadi menteri. Saya kan memang tiga periode di DPR ya, kan ya maklumlah baru belajar,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengamini bahwa belum mengetahui telah menyalahi aturan sebelum aksi yang dilakukannya viral di jagat media.

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan bahwa sejak awal undangan tersebut terinisiasi melalui diskusi internal. Menurutnya, meskipun santri nasional telah mengetahui jadwal kegiatan yang ingin diselenggarakannya tetapi beberapa pihak menilai perlu ada kop surat kementerian dalam undangan tersebut.

“Ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan perlu ada surat itu. Ya, saya karena sedang sibuk sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan ya saya memang mungkin kurang kontrol saja,” ucapnya.

Meski begitu, Anggota DPR-RI sejak 2012 mewakili daerah pemilihan Lampung I dan Banten II itu menekankan tidak ada uang negara yang digunakan dalam kegiatan pribadinya tersebut.

“Intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang kemendes yang saya gunakan Demi Allah engga ada. Jadi murni persoalan administrasi saja dan insyaallah kedepan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi,” tuturnya.

Bahkan, dia juga angkat bicara terkait dengan kritik yang disampaikan oleh Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Mahfud MD mengkritik surat undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemnendes PDT) untuk kepentingan pribadi Yandri Susanto.

Yandri pun telah menanggapi unggahan Mahfud dan menyampaikan terima kasih atas kritikan yang disampaikan melalui unggahan foto surat undangan di akun pribadi Instagram @mohmahfudmd itu dan menegaskan, tidak ada unsur politik dalam kegiatan haul, peringatan hari santri, dan tasyakuran atas pelantikannya sebagai Mendes PDT.

“Tentu kami terima kasih kepada para pihak termasuk Pak Mahfud MD semua yang sekarang sedang heboh di media sosial kami terima kasih atas masukan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi,” pungkas Yandri.