Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal kembali melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal. Kali ini, produk tekstil yang diduga impor ilegal berupa kain gulungan asal China sebanyak 90 ribu rol dengan nilai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski puluhan ribu gulungan kain itu disita, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin mendorong pemberdayaan generasi muda untuk terlibat dalam mendukung swasembada pangan dengan menjadi Petani Milenial. Menurutnya, para petani milenial ini bisa meraup hingga Rp 10 juta per bulan.

Amran melaporkan, sudah ada 3.000 orang yang ikut program Petani Milenial. Sedangkan, ada 20.000 orang lainnya yang saat ini sudah mendaftar untuk ikut program tersebut.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, membuat profesi ini menguntungkan menjadi salah satu syarat untuk membuat generasi muda terlibat dalam pertanian. Dengan demikian, harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot.

"Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola 1.000 hektare, 5.000 hektare. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai," ujarnya.

Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektare dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sejumlah tantangan serta peluang ekonomi di sektor perdagangan di tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto.

Singgih mengatakan ada beberapa tantangan di sektor perdagangan. Pertama, kenaikan harga pangan dan energi dalam negeri. Dia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dapat menjadi tantangan perdagangan dalam negeri. Tantangan kedua, adanya tensi geopolitik global yang masih berlangsung.

"Invasi Rusia ke Ukraina ini sejak Februari 2022 dan juga hubungan Israel dan Palestina," kata Singgih dalam acara Talkshow Financheck 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Berikutnya, Singgih menjelaskan terjadi perubahan status ekonomi pada sejumlah negara kurang berkembang (least-developed countries/LDC). Dia menyebut Bangladesh, Myanmar, Laos, hingga Kamboja telah berubah menjadi negara berkembang.

Tantangan berikutnya, pergeseran ekonomi dunia. Dia bilang mayoritas negara maju mempunyai demografi penduduk yang menua, sementara negara berkembang sedang memasuki bonus demografi.

"Kemudian logistik dan rantai pasok. Ini harus ada perbaikan jaringan distribusi rantai pasok, perbaikan logistik perdagangan antar pulau," imbuh Singgih.

Pameran IFBC 2024 akan kembali digelar dengan menghadirkan lebih dari 200 merek franchise dan peluang usaha dari berbagai sektor. Pameran IFBC ke-169 ini membuka kesempatan besar bagi para calon pengusaha untuk berjejaring dan menjajaki investasi bisnis.

Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Neo Expo Promosindo ini akan dibuka pada Jumat (8/11) di Hall 3A ICE BSD, Tangerang, dengan tema 'Empowering Growth'.

Selama tiga hari, pengunjung dapat bertemu pemilik merek, menjajaki potensi kerja sama, dan mendapatkan wawasan dari seminar dan workshop. Nilai investasi di pameran IFBC 2024 sangat beragam, mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Foto: dok. Peresmian Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Pameran IFBC 2024 juga akan menyelenggarakan berbagai seminar dengan menghadirkan pembicara dari kalangan pebisnis terkemuka, yang akan membahas tren terkini, strategi sukses, dan tantangan di industri franchise dan peluang usaha. Para pengunjung diharapkan dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam menjalankan bisnis mereka.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga menghadirkan klinik bisnis bagi pengunjung untuk konsultasi bisnis dan regulasi STPW. Pengunjung juga bisa berkonsultasi gratis tentang hukum dan bisnis di stand Asosiasi Franchise Indonesia dengan konsultan dan praktisi berpengalaman.

Pameran IFBC 2024 ICE BSD bekerja sama dengan BankSaqu sebagai official bank partner dan bermitra dengan 75 media partner serta 52 strategic partner. Roadshow nasional IFBC didukung oleh Kementerian Perdagangan, Rumah BUMN Jakarta, TDA Tangerang Raya, Di Antara Intermedia, Social Bread, The Entrepreneurs Society, Labamu, Sahabat UMKM, Indotrading.com, Majalah Gontor, Binus University, Indonetwork.co.id dan AsiaWide Franchise.

Foto: dok. Pameran IFBC 2024 ICE BSD Februari

Pameran ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jaringan luas bagi pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan inspirasi dan mitra bisnis terbaik di pameran IFBC 2024 ICE BSD, tempat di mana peluang dan impian bisnis bertemu.

Cara Registrasi dan Informasi Tiket IFBC 2024 ICE BSD

Jangan lewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan insight bisnis di pameran IFBC 2024 ICE BSD yang berlangsung 8-10 November 2024, Hall 3A ICE BSD, Tangerang pukul 10.00- 20.00 WIB.

Harga tiket masuk ke Pameran IFBC 2024 mulai dari Rp. 50.000/hari dan Rp. 60.000 untuk tiket terusan. Tiket dapat dibeli secara on the spot dan online di www.infofranchiseexpo.com.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meneken perjanjian kerja sama mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Amran mengatakan, kerja sama berfokus pada dua hal utama yakni swasembada dan pangan bergizi di Indonesia. Dengan sinergi ini, harapannya ke depan Indonesia bisa kembali mencapai swasembada.

"Kita kolaborasi ada dua mimpi besar Pak Presiden (Prabowo) yang berada di sektor pertanian yaitu swasembada dan pangan bergizi. Ini kita harus topang dengan baik," kata Amran, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Amran mengatakan, Indonesia telah swasembada sebanyak empat kali yakni pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Indonesia mendapatkan penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) yakni penghargaan tertinggi dari FAO dalam bidang pangan dan pertanian global.

"Insyaallah kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi.Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya.Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Amran.

Sedangkan Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi bibit maupun benih. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," terang Amran.

Amran menjelaskan, sentra-sentra produksi pangan termasuk sentra pangan untuk pangan bergizi dan swasembada pangan. Ia memastikan, penyiapan keduanya akan paralel dijalankan.

Sementara itu, Mendes-PDT Yandri Susanto mengatakan, kerja sama ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, pada 2025 telah ditetapkan pagu anggaran Kemendes sebesar Rp 71 triliun, di mana 20% di antaranya akan dipergunakan untuk ketahanan pangan.

"Kita ingin mempercepat swasembada pangan. Kami laporkan, anggaran dana desa dari tahun 2015 s.d 2014 sebesar Rp 609 triliun. Tahun 2023 anggarannya se-Indonesia Rp 70 triliun, tahun 2025 nanti Rp 71 triliun. Minimal 20% itu akan kita fokuskan kepada ketahanan pangan, yaitu untuk swasembada pangan," ujar Yandri.

Yandri akan melakukan pemetaan atau mapping atas potensi pangan di desa. Dengan demikian nantinya tiap-tiap desa punya produk unggulannya masing-masing.

"Mimpi saya sebagai Menteri Desa di bawah arahan Pak Presiden Prabowo, masing-masing desa itu punya keunggulan. Apakah nanti dia desa ikan nila, desa tomat, desa kacang tanah, desa ikan lele, desa padi dan sebagainya," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai aksi nyata pemerintah untuk mendukung masyarakat pertanian hingga nelayan.

"PP penghapusan itu bagus sekali, itu lihat kesungguhannya Pak Presiden (Prabowo) untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan," kata Zulhas di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mewakili para petani dan nelayan mengucapkan terima kasih atas perhatian besar terhadap sektor pertanian. Hal ini termasuk juga visi swasembada pangan hingga pemberian fasilitas pertanian.

"Ini perhatian Bapak Presiden di sektor pertanian itu luar biasa. Yang pertama adalah swasembada, yang kedua dia memberikan fasilitas atau fasilitas seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian diberikan luar biasa. Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat yaitu 100%," kata Amran dalam kesempatan yang sama.

Amran mengatakan, langkah ini juga mendapat respons positif dari para petani dan nelayan. Menurutnya, langkah penghapusan utang ini dibutuhkan untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain.

"Bisa sudah meminjam bisa meminjam ke perbankan kembali. Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi sudah bisa berkelanjutan berusaha UMKM di sektor pertanian," kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait mekanisme penghapusan utang tersebut, Amran belum dapat menjelaskannya. Menurutnya hal ini akan diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan BUMN perbankan. Ia juga berharap, langkah ini bisa menjadi awalan agar ke depan tidak ada lagi utang-utang yang menunggak.

"Ya kita doakan, kita support dari hulu agar saudara-saudara kita, yang punya utang bisa bekerja produktif sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak," ujar Amran.

Saksikan juga video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

[Gambas:Video 20detik]

Nilai Utang yang Dihapus

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," kata dia.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," sambungnya.

Jakarta (ANTARA) - Apple Inc. dikabarkan mengajukan investasi hampir sebesar Rp158 miliar untuk memproduksi lebih banyak produk di Indonesia, sebagai langkah untuk mencabut larangan penjualan iPhone terbaru di dalam negeri.

Sebagaimana dikutip dari South China Morning Post, Selasa (5/11), rencana ini melibatkan pendirian pabrik di Bandung, Jawa Barat, bekerja sama dengan daftar pemasoknya, menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya karena tidak berwenang memberikan pernyataan secara publik.

Fasilitas tersebut direncanakan untuk memproduksi aksesori dan komponen perangkat Apple.

Apple telah menyerahkan proposalnya kepada Kementerian Perindustrian, yang bulan lalu memblokir izin penjualan iPhone 16 dengan alasan unit lokal perusahaan AS tersebut belum memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen untuk ponsel dan tablet.

Kementerian saat ini sedang mempertimbangkan proposal tersebut, yang belum final dan dapat berubah, serta diharapkan segera memberikan keputusan, ungkap sumber tersebut.

Baik Apple maupun Kementerian Perindustrian belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar.

Diketahui, Kementerian Perindustrian akan menonaktifkan nomor seri International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi produk iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri.

Hal itu karena seri terbaru buatan perusahaan raksasa Apple tersebut belum bisa masuk ke pasar domestik, mengingat adanya komitmen investasi yang belum diselesaikan, sehingga belum mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat mutlak berjualan di Indonesia.

Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Apple harus melakukan investasi dengan tiga skema, yakni pembuatan pabrik manufaktur, inovasi, atau melalui skema pembuatan aplikasi.

Adapun sebelumnya pihak Apple sudah berkomitmen untuk melakukan investasi di Indonesia dengan skema inovasi melalui pembangunan Apple Academy ke-empat di Indonesia, dengan nilai penanaman modal mencapai Rp1,71 triliun.

Dari komitmen itu, Kemenperin menyatakan Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp1,48 triliun, sehingga masih kurang sekitar Rp240 miliar.

Seri iPhone 16 yang saat ini telah masuk ke Indonesia hanya terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang dari luar negeri.

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS) mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) di industri kreatif digital, seperti animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan industri kreatif menjadi penting karena merupakan salah satu pilar terkuat dalam struktur ekonomi Indonesia.

"Pelaku industri kreatif dalam negeri harus dapat menghasilkan berbagai produk yang inovatif dan kompetitif. Apalagi, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan didukung dengan kemampuan SDM terampil sehingga diyakini dapat berdaya saing hingga kancah global," katanya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan mengemukakan bahwa industri kreatif tidak hanya untuk kesinambungan ekonomi itu sendiri, namun juga berperan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, termasuk membuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda yang merupakan populasi terbesar di Indonesia saat ini.

"Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah merasakan keuntungan dari tumbuhnya industri kreatif," ujarnya.

Pada 2023, nilai tambah industri kreatif mencapai Rp 1.414,8 triliun, atau tumbuh sebesar 10,5% dibandingkan 2022 senilai Rp 1.280,42 triliun. Sektor ini juga turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 24,3 juta orang.

"Potensi ini yang perlu terus dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar selaku satuan kerja di bawah BPSDMI Kemenperin, berkolaborasi dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS), The Indonesian Aid, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Eropa menyelenggarakan pelatihan pada industri kreatif yang berlangsung pada tanggal 4- 8 November 2024 di Bali. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan SDM industri bidang animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

"Diklat ini diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari wilayah Afrika, Karibia, dan Pasifik dengan latar pembuat kebijakan, administrator, atau regulator di sektor ekonomi kreatif," sebut Masrokhan.

Kepala BDI Denpasar Arga Mahendra menjelaskan, pelatihan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menciptakan wadah untuk berbagi pengetahuan, pembelajaran, praktik dan pengalaman terbaik serta meningkatkan kolaborasi di bidang ekonomi kreatif. Para peserta pelatihan ini merupakan dari negara anggota OACPS.

"Harapannya agar setiap peserta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengembangan industri kreatif di negaranya masing-masing," ujar Arga.

Sekretaris Jenderal OACPS Georges Rebelo Pinto Chikoti mengatakan bahwa industri kreatif termasuk sektor audio-visual, mempunyai potensial untuk berkembang di Afrika, Karibia, dan Pasifik sehingga bisa memacu perekonomian di masing-masing negara.

"Kolaborasi OACPS dengan pemerintah Indonesia di sini merefleksikan komitmen OACPS untuk memperkuat hubungan kerja sama Selatan-Selatan serta pertukaran ilmu pengetahuan, tutur Georges.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Harapannya, kegiatan ini dapat terlaksana secara rutin dan berkelanjutan. Sebelum kerja sama di bidang industri kreatif, Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan OACPS pada 2021-2023 dengan kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ITK), jelas Andri.

Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengemukakan pentingnya industri kreatif dan mendeklarasikan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Industri Untuk Pembangunan Berkelanjutan setelah masa pandemi Covid-19.

Menurut data UN Trade and Development (UNCTAD), ekonomi kreatif berkontribusi lebih dari 3% terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) global, di mana tingkat ekspor industri kreatif dunia menyentuh lebih dari US$ 1 miliar pada 2022 atau meningkat sekitar 29% dalam lima tahun.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan program prioritas yang bakal dijalankan pihaknya guna mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin, mengatakan program itu antara lain pemindahan akses pelabuhan impor (entry point) ke Indonesia Timur, inisiasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, serta kredit revitalisasi industri padat karya.

Menperin Agus mengatakan usulan program prioritas yang dinamai sebagai program Quick Wins tersebut sudah diusulkan pihaknya dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (3/11).

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detil,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk pemindahan jalur masuk pelabuhan produk impor menyasar beberapa komoditas, seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup dan obat tradisional.

“Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung dan Kupang,” kata dia.

Sementara RPP Gas Bumi, dikatakan Menperin, bakal menjadi pemacu (game changer) dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Itu karena, melalui beleid ini tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan subsidi gas dari program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU).

“Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," ujar dia.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk kredit revitalisasi industri padat karya, sehingga bisa memacu produktivitas.

“Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ujar dia.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Menperin turut memaparkan beberapa quick wins di sektor industri lainnya, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri.

Program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE), industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM).

Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024