JAKARTA - Polisi masih belum mengungkap secara lengkap identitas 15 pelaku kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ). Hingga kini, baru 3 nama yang disebut oleh polisi terkait dengan kasus itu yakni berinisial AK, AJ, dan A.

Ketiganya disebut merupakan pengendali bisnis situs judi online. Belum diketahui ketiga orang itu merupakan pegawai Komdigi ataukah bukan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto masih irit bicara saat ditanya alasan tidak mengungkap identitas para tersangka. Dia menegaskan pihaknya bakal mengungkap kasus itu termasuk identitas para pelaku secara lengkap di kemudian hari.



"Nanti, nanti ada sesi tertentu," kata Karyoto di Polda Metro Jaya pada Rabu (6/11/2024).

Karyoto meminta kepada awak media dan masyarakat agar terus mengikuti perkembangan kasus itu. Diketahui, polisi masih melakukan pengembangan.

"Nanti diikutin aja," ucap dia.

Untuk diketahui, total terdapat 15 orang telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komdigi. Selain menangkap pelaku, polisi menggeledah sebuah ruko yang dijadikan semacam 'kantor satelit' di wilayah Bekasi. Kantor satelit itu dikendalikan oleh tiga orang berinisial AK, AJ, dan A.

Belum diketahui ketiga orang pengendali bisnis judi itu merupakan pegawai Komdigi ataukah bukan. Adapun di kantor satelit itu terdapat 12 orang yang dipekerjakan. 8 orang dipekerjakan sebagai operator dan 4 orang lain dipekerjakan sebagai admin. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan daftar situs judi online.

Salah seorang pegawai dari Komdigi yang belum disebut identitasnya mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

Pelaku mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang dijaga agar tak diblokir. Dari hasil menjaga situs itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

JAKARTA - Dorongan kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk membongkar kasus judi online datang dari DPR. Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto mendorong Meutya menjadikan kasus 11 pegawai Kementerian Komdigi yang menjadi beking judi online sebagai pintu masuk membongkar tuntas jejaring judi online .

"Menteri tidak perlu ragu menyelidiki seluruh pegawai Komdigi terkait judi online, meskipun mungkin melibatkan menteri-menteri terdahulu," kata Yulius dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (5/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Meutya memaparkan perkembangan kasus 11 pegawai yang ditangkap Polda Metro Jaya karena menjadi pelindung judi online (judol). Para pegawai itu seharusnya bertugas memblokir situs-situs judol, tapi mereka justru melindungi banyak situs judol supaya tidak diblokir.

Meutya mengatakan bahwa kasus tersebut membuka jalan untuk melakukan audit sumber daya manusia Kementerian Komdigi. Merespons niatan Menkomdigi tersebut, Yulius Setiarto menyatakan dukungan sepenuhnya. "Langkah itu sudah tepat dan benar," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.



Yulius pun minta supaya Meutya selalu transparan kepada publik dalam melakukan pembenahan di Kementerian Komdigi.

Jakarta -

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus judi online. Kasus ini menjerat pegawai Komdigi karena tak melakukan wewenang pemblokiran situs.

Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid buka-bukaan soal status pegawai yang menjadi tersangka kasus judi online. Dia bilang bila sudah jadi tersangka, pegawai yang terjerat kasus akan dinonaktifkan terlebih dahulu.

Lebih lanjut apabila sudah ada keputusan hukum inkrah menyatakan pegawai-pegawai tadi perlu dipidana, maka kementerian akan mengeluarkan pegawai tersebut dengan status pemberhentian tidak hormat.

"Ya kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat," sebut Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

"Kita lihat nanti perkembangannya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awal yang baik bagi Kemkomdigi," tegasnya.

Dalam catatan detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan oknum Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online. Namun oknum Komdigi tersebut menyalahgunakan kewenangannya.

"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Iya kan, namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," kata Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Polisi juga telah menggeledah 'kantor satelit' yang digunakan para tersangka di Bekasi. Tersangka juga mengakui 'membina' 1.000 situs judi online yang seharusnya diblokir.

Para tersangka mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs yang 'dibina'. Maksudnya, adalah menjaga agar situs tadi tidak diblokir.

(hal/rrd)

Telkomsel punya harapan besar untuk Meutya Hafid, yang telah dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk periode pemerintahan 2024-2029.

Saki H. Bramono, VP Corporate Communication & Social Responsibility Telkomsel, mengatakan pihaknya akan selalu mendukung setiap langkah baik yang diambil Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dengan melihat rekam jejak Meutya, Saki yakin program prioritas dan strategis yang direncanakan dapat segera diimplementasikan untuk memperkuat ekosistem digital nasional.

Meutya Hafid sendiri sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara I. Komisi ini sering bersinggungan dengan para operator untuk membahas isu di industri telekomunikasi Indonesia.

"Telkomsel siap mendukung langkah-langkah dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertujuan mendorong pertumbuhan industri digital dan produktivitas nasional yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara," ujar Saki di Paskal Hyper Square, Bandung, pada Kamis (24/10).

Saki mengatakan, dengan iklim kompetisi yang sehat dan adil dalam penggelaran serta pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan digital di Indonesia, masyarakat dan industri lintas sektor akan memperoleh manfaat yang signifikan, memperkuat pertumbuhan ekosistem digital negeri secara inklusif, dan mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

"Telkomsel juga terus berupaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih berdaya, menciptakan hari yang lebih baik dan masa depan yang gemilang melalui konektivitas, solusi, dan layanan inovatif serta unggul bagi semua orang, setiap rumah, dan setiap kegiatan usaha," tuturnya.

Salah satu upaya konkret yang telah dilakukan Telkomsel adalah dengan memperluas cakupan layanan mobile broadband 5G, yang kini telah tersedia di lebih dari 1.000 titik di 56 kota/kabupaten, mencakup area strategis seperti kawasan industri, residensial, bandara internasional, pelabuhan, rumah sakit, destinasi wisata prioritas, hingga wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sebagai lokomotif transformasi digital Indonesia, Telkomsel akan terus berkolaborasi dan berinovasi mendukung pemerintah bersama ATSI dan operator lain, serta stakeholder terkait untuk menjaga dan memperkuat industri telekomunikasi dan ekosistem digital dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui langkah-langkah yang terukur, bertahap, dan terarah," ujarnya.

XL Axiata menyambut gembira pelantikan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) baru untuk periode 2024-2029. Operator berharap Meutya dapat mendukung merger mereka dengan Smartfren.

Meutya Hafid dinilai bukan orang baru di industri telekomunikasi, mengingat politisi Golkar itu sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR yang sering berhubungan dengan para operator di Indonesia. Oleh karenanya, XL Axiata berharap Meutya dapat memprioritaskan penyehatan industri, termasuk merger operator.

"Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan approval sesuai dengan yang kita harapkan," kata Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).

Persetujuan Komdigi saat ini ditunggu oleh XL Axiata dan Smartfren, mengingat proses penggabungan bisnis (merger) keduanya sudah memasuki tahap akhir. Kedua induk perusahaan, Axiata Group dan Sinar Mas, sama-sama berencana merampungkan merger pada akhir tahun ini.

Selain Komdigi, XL Axiata juga menunggu restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persetujuan OJK dibutuhkan karena perusahaan sudah melantai di bursa saham.

"Kembali lagi bahwa closing dari merging ini sangat ditentukan oleh approval dari dua institusi yang mempengaruhi nanti kapan kita bisa closing adalah dari Kementerian Kominfo (Komdigi) dan dari OJK," ujar Dian.

"Karena kita adalah listed company (perusahaan terbuka), sehingga kita juga perlu approval dari OJK."

Soal merger dengan Smartfren, Dian turut menyoroti nasib karyawan dalam merger ini. Sebab, proses penggabungan XL Axiata dan Smartfren sudah seharusnya mendengarkan aspirasi stakeholder internal dan eksternal untuk menjaga merger nanti berjalan dengan lancar.

"Perlunya pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Proses penggabungan bisnis (merger) antara XL Axiata dengan Smartfren sudah memasuki tahap akhir, dengan kedua perusahaan kini tinggal menunggu persetujuan dari dua institusi pemerintah.

Dua lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan kedua pihak induk masing-masing operator, Axiata Group dan Sinar Mas, sama-sama berencana merampungkan merger pada akhir tahun ini.

"Kembali lagi bahwa closing dari merging ini sangat ditentukan oleh approval dari dua institusi yang mempengaruhi nanti kapan kita bisa closing adalah dari Kementerian Kominfo (Komdigi) dan dari OJK," kata Dian di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).

"Karena kita adalah listed company (perusahaan terbuka), sehingga kita juga perlu approval dari OJK."

XL Axiata saat ini masih menunggu restu dari Komdigi, mengingat kementerian satu ini baru saja mendapatkan nomenklatur dan menteri baru penerus Budi Arie Setiadi.

Dian berharap Menkomdigi baru, Meutya Hafid, bisa mendukung merger kedua operator.

"Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan approval sesuai dengan yang kita harapkan," tambahnya.

Selain itu, Dian juga menyoroti nasib karyawan dalam merger ini. Sebab, proses penggabungan XL Axiata dan Smartfren sudah seharusnya mendengarkan aspirasi stakeholder internal dan eksternal untuk menjaga merger nanti berjalan dengan lancar.

"Perlunya pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," ujar Dian.

Sebelumnya, Axiata Group dan Sinar Mas telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger XL Axiata dan Smartfren per Mei 2024.

Merger ini akan membentuk entitas baru yang diberi nama MergeCo, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham MergeCo.

Penggabungan XL Axiata dan Smartfren diharapkan bisa menyatukan skala, kompetensi, keuangan, dan keahlian telekomunikasi yang mendalam dari Axiata, serta skala lokal dan pengetahuan pasar dari Sinar Mas.

Proses penggabungan bisnis (merger) antara XL Axiata dengan Smartfren sudah memasuki tahap akhir, dengan kedua perusahaan kini tinggal menunggu persetujuan dari dua institusi pemerintah.

Dua lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan kedua pihak induk masing-masing operator, Axiata Group dan Sinar Mas, sama-sama berencana merampungkan merger pada akhir tahun ini.

"Kembali lagi bahwa closing dari merging ini sangat ditentukan oleh approval dari dua institusi yang mempengaruhi nanti kapan kita bisa closing adalah dari Kementerian Kominfo (Komdigi) dan dari OJK," kata Dian di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).

"Karena kita adalah listed company (perusahaan terbuka), sehingga kita juga perlu approval dari OJK."

XL Axiata saat ini masih menunggu restu dari Komdigi, mengingat kementerian satu ini baru saja mendapatkan nomenklatur dan menteri baru penerus Budi Arie Setiadi.

Dian berharap Menkomdigi baru, Meutya Hafid, bisa mendukung merger kedua operator.

"Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan approval sesuai dengan yang kita harapkan," tambahnya.

Sebelumnya, Axiata Group dan Sinar Mas telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger XL Axiata dan Smartfren per Mei 2024.

Merger ini akan membentuk entitas baru yang diberi nama MergeCo, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham MergeCo.

Penggabungan XL Axiata dan Smartfren diharapkan bisa menyatukan skala, kompetensi, keuangan, dan keahlian telekomunikasi yang mendalam dari Axiata, serta skala lokal dan pengetahuan pasar dari Sinar Mas.

Proses penggabungan bisnis (merger) antara XL Axiata dengan Smartfren sudah memasuki tahap akhir, dengan kedua perusahaan kini tinggal menunggu persetujuan dari dua institusi pemerintah.

Dua lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan kedua pihak induk masing-masing operator, Axiata Group dan Sinar Mas, sama-sama berencana merampungkan merger pada akhir tahun ini.

"Kembali lagi bahwa closing dari merging ini sangat ditentukan oleh approval dari dua institusi yang mempengaruhi nanti kapan kita bisa closing adalah dari Kementerian Kominfo (Komdigi) dan dari OJK," kata Dian di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).

"Karena kita adalah listed company (perusahaan terbuka), sehingga kita juga perlu approval dari OJK."

XL Axiata saat ini masih menunggu restu dari Komdigi, mengingat kementerian satu ini baru saja mendapatkan nomenklatur dan menteri baru penerus Budi Arie Setiadi.

Dian berharap Menkomdigi baru, Meutya Hafid, bisa mendukung merger kedua operator.

"Kita harapkan nanti dengan menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan approval sesuai dengan yang kita harapkan," tambahnya.

Sebelumnya, Axiata Group dan Sinar Mas telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger XL Axiata dan Smartfren per Mei 2024.

Merger ini akan membentuk entitas baru yang diberi nama MergeCo, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham MergeCo.

Penggabungan XL Axiata dan Smartfren diharapkan bisa menyatukan skala, kompetensi, keuangan, dan keahlian telekomunikasi yang mendalam dari Axiata, serta skala lokal dan pengetahuan pasar dari Sinar Mas.

Proses penggabungan bisnis (merger) antara XL Axiata dengan Smartfren sudah memasuki tahap akhir, dengan kedua perusahaan kini tinggal menunggu persetujuan dari dua institusi pemerintah.

Dua lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan kedua pihak induk masing-masing operator, Axiata Group dan Sinar Mas, sama-sama berencana merampungkan merger pada akhir tahun ini.

"Kembali lagi bahwa closing dari merging ini sangat ditentukan oleh approval dari dua institusi yang mempengaruhi nanti kapan kita bisa closing adalah dari Kementerian Kominfo (Komdigi) dan dari OJK," kata Dian di acara XL Axiata Get Along with Media di Yogyakarta, Rabu (23/10).

"Karena kita adalah listed company (perusahaan terbuka), sehingga kita juga perlu approval dari OJK."

XL Axiata saat ini masih menunggu restu dari Komdigi, mengingat kementerian satu ini baru saja mendapatkan nomenklatur dan Menteri baru penerus Budi Arie Setiadi.

Dian berharap Menkomdigi baru, Meutya Hafid, bisa mendukung merger kedua operator.

"Kita harapkan nanti dengan Menteri yang baru juga bisa men-support untuk merger ini dan memberikan approval sesuai dengan yang kita harapkan," tambahnya.

Sebelumnya, Axiata Group dan Sinar Mas telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger XL Axiata dan Smartfren per Mei 2024.

Merger ini akan membentuk entitas baru yang diberi nama MergeCo, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham MergeCo.

Penggabungan XL Axiata dan Smartfren diharapkan bisa menyatukan skala, kompetensi, keuangan, dan keahlian telekomunikasi yang mendalam dari Axiata, serta skala lokal dan pengetahuan pasar dari Sinar Mas.

SITARO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh transformasidigital di tingkat daerah, menyusul perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sitaro, Stanley CF Tukunang, menyatakan bahwa perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah positif yang akan mendorong percepatan transformasi digital di daerah.

"Kami di Pemkab Sitaro sangat menyambut baik perubahan nama ini. Ini adalah bukti komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat transformasi digital di Indonesia secara lebih intensif, dan kami siap menjadi bagian dari upaya ini," ujar Stanley, Selasa (22/10).

Menurut Stanley, perubahan nama kementerian ini telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah juga akan menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) kabupaten sesuai dengan aturan baru tersebut.

“Langkah berikutnya adalah menyusun peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menindaklanjuti perubahan nomenklatur ini di tingkat kabupaten,” ucapnya.

Stanley menjelaskan, meskipun perubahan ini baru diresmikan, namun transformasi digital sebenarnya sudah menjadi perhatian serius bagi Diskominfo Sitaro dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan literasi digital di masyarakat sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

“Kami berupaya meningkatkan literasi digital di berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan Inklusivitas di berbagai sektor. Selain itu, kami juga fokus untuk memperkuat keamanan siber, yang merupakan elemen penting dalam mendukung transformasi digital,” tuturnya.

Stanley juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur digital di Kabupaten Sitaro sebagai upaya mendukung transformasi digital yang merata. Ia mengakui bahwa hal ini masih menjadi tantangan, mengingat kondisi geografis wilayah kepulauan yang cukup menantang.

“Meski kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan layanan internet yang merata di seluruh wilayah, bukan hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan baik. Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dan penyedia layanan untuk penambahan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Sitaro,” tuturnya lagi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menegaskan bahwa perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.

"Perubahan nama ini menunjukkan adanya political will yang kuat dari Kabinet Merah Putih untuk mendorong digitalisasi di seluruh sektor, menjadikan digitalisasi sebagai tema utama dalam kementerian ini," ujar Nezar dalam siaran pers resmi Kementerian Komdigi.

Nezar menambahkan bahwa salah satu fokus utama Kementerian Komdigi adalah memastikan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dapat melindungi sistem digital dari ancaman siber.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyoroti tiga hal penting yang masuk dalam program kerjanya selama lima tahun ke depan. Program kerja pertama yang dia sebut adalah, berjanji untuk meneruskan perang melawan judi online.

Perang melawan judi online disebutnya sebagai salah satu langkah untuk memberi jaminan keamanan pada publik dalam ruang digital. Judi online telah merampok uang para korbannya, dan yang paling banyak adalah masyarakat kelas bawah.

"Sesuai pesan yang saya dapat dan tampung saat bekerja di Komisi I DPR sebelumnya, soal keamanan digital harus dikedepankan, perang terhadap judi online," kata Meutya, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin, 21 Oktober 2024.

Komdigi, sampai Oktober 2024, telah mengambil langkah melakukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online. Kominfo juga bergerak menindaklanjuti masalah promosi website judi online yang dilakukan oleh salah seorang influencer di media sosial.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mencatat, selama ini transaksi judi online banyak dilakukan melalui e-wallet, termasuk Dana, Ovo, GoPay, LinkAja, hingga ShopeePay. Transaksi judi online pada e-wallet, paling besar terjadi di platform Dana, mencapai Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online.

Pemerintah juga mencatat, belakangan ini transaksi judi online mulai memanfaatkan pulsa layanan seluler.

Menkomdigi Muetya juga mendorong aksi keamanan siber bagaimana internet juga ramah terhadap anak.

Dalam waktu dekat, Meutya berjanji akan bekerja mengunjungi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) untuk mengecek ketersediaan infrastruktur telekomunikasinya. Dia mendorong agar infrastruktur telekomunikasi dapat memberi akses internet yang cepat secara merata.

Ketua DPP Partai Golkar itu menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Menkomdigi, menggantikan Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Budi Arie kini menjabat sebagai Menteri Koperasi pada Kabinet Merah Putih.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pergantian nama nomenklatur kementerian yang dipimpinnya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, untuk menjawab tantangan zaman yang kini telah berbasis digital.

Ketua DPP Partai Golkar itu menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Menkomdigi, menggantikan Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Budi Arie kini menjabat sebagai Menteri Koperasi.

"Nama kementeriannya berubah, untuk menjawab tantangan zaman. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Disingkat Komdigi," ujar Meutya, kepada wartawan di Kantor Kementerian Komdigi pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam kesempatan ini, ada setidaknya tiga program kerja yang disampaikan Meutya. Pertama, terkait mengamankan ruang digital dari judi online. Komdigi akan terus agresif memberantas judi online yang kerap memakan korban dari rakyat miskin.

Meutya juga menyoroti soal ruang internet yang ramah untuk publik, termasuk untuk urusan human trafficking, trafficking anak, pornografi anak, sampai kekerasan pada anak. Ini menjadi agenda penting tentang bagaimana memberi jaminan keamanan bagi anak-anak dalam mengakses internet.

Pekerjaan utama lain yang disorot adalah soal infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah 3T. Dia berharap ketersediaan infrastruktur telekomunikasi ini bisa merata dan memberikan koneksi cepat.

Kehadiran Meutya membawa harapan baru dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi dan teknologi di Indonesia. Sebagai sosok perempuan pertama yang menduduki posisi ini, Meutya dihadapkan pada tugas yang tak mudah dalam menahkodai transformasi digital di Indonesia.