JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai polisi serampangan dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat.

Sebab, kasus yang terjadi sejak 2016 itu tidak langsung dilanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan, setelah sidang terhadap delapan pelaku selesai digelar.

Polisi baru mengusut kembali setelah publik menyorot kasus tersebut karena muncul film yang mengisahkan peristiwa pembunuh Vina dan Eki.

“Menurut saya ini serampangan. Serampangannya kenapa? Serampangan begini, karena kasus ini kan 2016, dikatakan ada buron A B C. Kemudian Hilang kasus ini, baru muncul lagi sesudah ada film,” ujar Mahfud dalam Program Rosi Kompas TV, Kamis (11/7/2024) malam.

“Setelah Film Vina sebelum 7 hari. Baru orang ingat lagi itu, lalu dikejar lagi oleh polisi,” sambungnya.

Menurut Mahfud, polisi tetap melanjutkan pencarian 3 tersangka yang dinyatakan kabur dan belum tertangkap, setelah majelis hakim memutus bersalah 8 tersangka pembunuhan.

Apalagi, kata Mahfud, penetapan 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu juga dicantumkan dalam dakwaan jaksa dan putusan pengadilan.

“Kemudikan kan katanya tiga DPO. Lalu diumumkan yang dua itu fiktif, tidak ada. Padahal itu putusan pengadilan, dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan. Di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya,” kata Mahfud.

Atas dasar itu, Mahfud menilai bahwa tindakan kepolisian sudah lebih dari sebuah ketidakprofesionalan.

Patut diduga ada upaya-upaya melindungi sosok tertentu dan mencari kambing hitamnya.

“Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan ya itu lebih dari unprofessional. Itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang sudah terbukti,” ungkap Mahfud.

Bukti yang dimaksud Mahfud terkait putusan sidang praperadilan terhadap Pegi Setiawan bahwa penetapan tersangka pembunuhan tidak sah dan harus dibebaskan.

Diberitakan sebelumnya, dalam amar putusannya dibacakan pada Senin (8/7/2024), Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman mengatakan, gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Pegi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez meminta Polda Jawa Barat memberikan kompensasi secara materiil untuk korban salah tangkap kasus pembunuhan Vina dan Eky, Pegi Setiawan.

Baginya, permintaan maaf saja tak cukup karena persoalan salah tangkap merupakan kesalahan fatal dalam tugas kepolisian.

“Kami meminta agar pihak kepolisian tidak hanya meminta maaf secara resmi, tapi juga memberikan kompensasi yang layak sebagai tanggung jawab dan pengakuan atas kesalahan yang terjadi,” ujar Gilang dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Ia meminta hal ini juga menjadi pembelajaran karena Polri mestinya mengutamakan profesionalitas, integritas, dan ketelitian.

Gilang menekankan, aparat kepolisian harus menyadari bahwa salah tangkap bisa berdampak besar pada kehidupan korban.

“Kasus salah tangkap terhadap Pegi Setiawan oleh Polda Jawa Barat adalah contoh nyata bagaimana kesalahan dalam penegakan hukum dapat merusak kehidupan seseorang,” sebutnya.

Terakhir, ia meminta agar Polri melakukan evaluasi dalam standar operasi prosedur (SOP) dalam penetapan tersangka.

Jika tidak, akhirnya pihak kepolisian bakal melakukan kesalahan dan akhirnya tak dipercayai lagi oleh publik.

“Tugas dan kewajiban polisi salah satunya adalah memberikan pengayoman ke masyarakat,” tuturnya.

“Tapi, pada kasus Vina ini, hal itu tidak tercerminkan. Kami harap kedepannya kepolisian dapat berhati-hati melakukan penyidikan dan penangkapan,” imbuh dia.

Diketahui status tersangka Pegi Setiawan digugurkan setelah menempuh praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Pegi sendiri mengaku selama ditahan sempat mengalami penyiksaan dari aparat kepolisian berupa pemukulan dan pembekapan.

Bareskrim Polri pun telah angkat bicara soal keputusan praperadilan itu.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bakal mendalami seluruh proses penyidikan.

Djuhandhani memaparkan, dalam amar putusan praperadilan Pegi disebutkan terdapat tahapan formil mungkin tidak dipatuhi penyidik sehingga dianggap penetapan status tersangka tak sesuai prosedur.

"Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," sebut Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar angkat bicara soal lolosnya Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon dalam gugatan praperadilan.

Tak hanya itu, ia juga menyesalkan penyiksaan yang sempat dialami Pegi selama berada di dalam tahanan.

“Ya ini menyedihkan, saya minta kepada Kapolri untuk betul-betul melakukan pengawasan dan penindakan,” ujar Muhaimin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Baginya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus benar-benar memastikan bahwa para polisi bekerja sesuai prosedur dan tidak sembarangan dalam menetapkan maupun memperlakukan tersangka.

Jika tidak, maka masyarakat bakal menjadi korban dan paling dirugikan.

Ia pun juga menyinggung persoalan yang terjadi di Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

“Sehingga masyarakat tidak dirugikan baik di Cirebon, di mana kemarin di Sumbar dan di beberapa daerah lainnya,” sebut dia.

Diketahui Pegi mengaku sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat.

Ia mengatakan, sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik.

Tak hanya itu Pegi juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik.

"Sempat ada penyidik masukin kresek ke muka saya. Enggak lama, cuma saya enggak bisa napas. Saya berontak, mereka buka lagi," sebutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka pembunuh Vina dan Eky, Pegi Setiawan telah bebas dari penjara. Pegi dinyatakan bebas usai memenangkan gugatan dalam praperadilan di Pengadilan Negara Bandung. Banyak pihak yang lantas bertanya, tanya, apakah Pegi masih bisa ditangkap.

Menurut Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang yang juga kuasa hukum Vina, Pegi Setiawan belum bebas secara substansi. Hakim hanya menyatakan terjadi pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh penyidik saat menetapkan Pegi sebagai tersangka.

"Artinya jika penyidik perbaiki pelanggaran hukum pengacara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi," ujar Hotman di akun Instagram, Selasa (9/7/2024)

"Kalau penyidik mau, pegi dipanggil lagi jadi calon tersangka atau saksi dan selanjutnya jadi tersangka dan bisa ditahan lagi. Ini hukum acara normatif, agar masyarakat tahun," ujar Hotman.

Eman Sulaeman hakim tunggal sidang praperadilan gugatan Pegi Setiawan pun menyatakan penyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegi sebagai saksi. Namun, Pegi langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman saat membacakan putusan di sidang praperadilan, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan panggilan dilakukan agar keluarga dari calon tersangka mengetahui termasuk masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Eman mengatakan pemanggilan bersifat wajib dan nyata. "Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," kata dia.

Eman mengatakan tidak sependapat dengan termohon maupun ahli termohon bahwa penetapan tersangka minimal adanya alat bukti dan tidak perlu ada pemeriksaan calon tersangka. "Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup, dua alat bukti harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu," ungkap dia.

Ia mengatakan putusan mahkamah konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menerangkan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar dalam pemulangan berkas perkara Pegi tersebut, sudah menebalkan beberapa catatan petunjuk terkait keabsahan penyidikan.

Beberapa di antaranya, kata Harli, terkait syarat formal, yang menjadi prosedural hukum beracara dalam penetapan Pegi sebagai tersangka. Misalnya, kata Harli, dalam penetapan Pegi sebagai tersangka, dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan.

“Setelah ditangkap, terhadap yang bersangkutan (Pegi Setiawan) tidak terlebih dahulu sebagai saksi. Tetapi, diperiksa langsung sebagai tersangka,” kata Harli saat ditemui di Kejakgung, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Padahal, kata Harli, Polda Jabar semestinya mentaati ketentuan hukum beracara pidana yang dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu terkait dengan proses penetapan tersangka terhadap seseorang harus berawal dari pemeriksaan sebagai saksi.

“Merujuk keputusan MK, bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini yang tidak dijalankan oleh penyidik kepolisian,” kata Harli.

Sebab itu, kata Harli, JPU memandang putusan praperadilan PN Jabar yang membebaskan Pegi sebagai tersangka, dapat dimaklumi sebagai putusan yang tepat. “Kami sebagai pihak penuntutan sangat menghormati keputusan pengadilan ini. Dalam hal ini, putusan praperadilan yang sudah diputuskan oleh hakim tunggal tersebut harus tetap dilaksanakan,” ujar Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka pembunuh Vina dan Eky, Pegi Setiawan telah dibebaskan. Pegi dibebaskan usai memenangkan gugatan dalam praperadilan.

Namun kasus ini belum selesai. Karena pelaku pembunuhan Vina belum terkuak. Apakah ada nama lain selain Pegi yang bakal ditangkap oleh polisi? Atau polisi menyerah dan melepas kasus ini?

Jika menengok penjelasan Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri, polisi mesti memeriksa satu saksi atas nama A, yang dijadikan saksi kunci oleh Polda Jabar.

“Aep (A) perlu diproses hukum keterangannya selama ini adalah barang yang paling merusak pengungkapan fakta,” kata Reza, kemarin.

Reza meminta Polda Jabar agar mengusut motif A dalam memberikan kesaksian palsu. “Keterangan palsu atau false confession yang disampaikan Aep datangnya dari mana? Apakah itu datang dari dirinya sendiri, ataukah ada pengaruh dari pihak eksternal lainnya? Jika kesaksian palsu itu datang dari pihak eksternal, siapa pihak itu,” begitu kata Reza.

Selain itu, kata Reza, saksi S yang pengakuannya dijadikan dasar bagi penyidik Polda Jabar dalam menetapkan Pegi sebagai tersangka, dan daftar pencarian orang (DPO) alias buron juga mesti diperiksa.

“Sudirman (S) yang terindikasi memiliki perbedaan dari sisi intelektualitas boleh jadi tergolong sebagai individu dengan suggestibility tinggi. Sudirman sesungguhnya sosok yang rapuh," ujarnya.

Menurut Reza Indragri, ingatan perkataan, cara berpikir S bisa berdampak kontraproduktif bahkan destruktif bagi proses penegakan hukum. "Perlu pendampingan yang bisa menetralisasi segala bentuk pengaruh eksternal yang dapat menyalahgunakan saksi dengan keunikan seperti Sudirman,” begitu ujar Reza.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duadji juga menyoroti nama Aep. Menurut Susno, pada sidang 2017 ada pengakuan saksi yang cukup penting yakni saksi bernama Aep dan Ketua RT. Tapi ia bertanya-tanya mengapa Aep tidak hadir dalam persidangan. Padahal, saksi itu tidak mau mati dan juga bukan orang penting.

"Harusnya hakim menolak, harus dihadirkan, saksi penting kok diterima seharusnya tidak boleh," ujar Susno di akun podcast-nya.

Aep disebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon berusia 22 tahun pada 2016. Ia kabarkan bekerja di bengkel cuci steam di Cirebon. Ia merantau dari Bekas ke Cirebon pada 2011.

Menurut Susno, putusan ini baik buat Pegi. Artinya tersangka itu, bukan Pegi yang dibekuk sehingga tidak ada alat bukti yang bisa menjeratnya. "Pegi yang ini tidak persoalkan lagi."

Kuasa Hukum Keluarga Vina, Hotman Paris dalam pernyataan terdahulu juga bertanya-tanya soal saksi Aep. Pegi yang disebut sebagai DPO tertangkap jadi tersangka, kata ia, didukung oleh kesaksian Aep dan Dede.

"Mohon perhatian dari penyidik polda, kalau skearang Pegi jadi TSK atas kesaksian Aepa dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun Aep dan Dede ini di dalam putusan pengadilan, menyebut kan nama di TKPm tidak termasuk Pegi," ujarnya.

"Jadi klo benar dua saksi in Pegi dia kenal, berarti bertolak belakang dengan putusan terdahulu."

Eman Sulaeman hakim tunggal sidang praperadilan gugatan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam mengabulkan gugatan Pegi Setiawan.

Alasannya, termohon dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon tersangka.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka yaitu Pegi Setiawan. Namun, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Hakim tidak sependapat dengan dalil termohon soal tidak perlu pemanggilan kepada pemohon," ucap Eman saat membacakan putusan di sidang praperadilan, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan panggilan dilakukan agar keluarga dari calon tersangka mengetahui termasuk masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Eman mengatakan pemanggilan bersifat wajib dan nyata. "Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," kata dia.

Eman mengatakan tidak sependapat dengan termohon maupun ahli termohon bahwa penetapan tersangka minimalndya alat bukti dan tidak perlu ada pemeriksaan calon tersangka.

"Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup, dua alat bukti harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu," ungkap dia.

Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukip dan bukti cukip dua alat bikti harua ada pemeriksaan calon tersangka dulu.

Ia mengatakan putusan mahkamah konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi. "Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Mayor TNI (Purn) Marwan Iswandi membenarkan bahwa kliennya pernah mengalami pemukulan selama menjalani pemeriksaan terkait kasus pembunuhan Vina di Cirebon.

Pengakuan itu pertama kali disampaikan Pegi kepada awak media sesaat usai dinyatakan menang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung dan bebas dari penjara.

“Ada sedikit dia [Pegi] cerita. Kalau ditahan biasa aja, tapi kalau enggak salah di penyidikan dia katanya sedikit ditonjok, di TV juga ada dijelaskan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Marwan memastikan bahwa kondisi Pegi saat ini baik-baik saja. Pegi disebutnya tengah berada di rumah singgah di Jalan Sabang, Kota Bandung.

Namun demikian, karena kerugian yang dialami Pegi selama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina, pihaknya bakal menyiapkan gugatan terhadap Polda Jabar.

Marwan menyebut bahwa kliennya telah mengalami kerugian materiel dan imateriel sepanjang proses tersebut, meskipun nilainya tengah dikaji.

“Kalau materiel jelas dia bekerja sehari-hari [dapat] berapa. Kalau imateriel [terkait] perasaan dia segala macam,” imbuhnya.

Selain ganti rugi, pihaknya juga bakal menuntut Polda Jabar untuk memulihkan nama baik Pegi Setiawan.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menyatakan bahwa surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

Dalam pertimbangannya, Hakim Tunggal Eman mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti soal penyidik Polda Jabar pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pegi sebagai calon tersangka.

Pasalnya, menurut Eman, penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ucap Hakim tunggal Eman Sulaeman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim tunggal Eman Sulaeman memutuskan untuk mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/7/2024).

Usai putusan tersebut, status tersangka Pegi pun dicabut dan dia dibebaskan dari tahanan. Ibu Pegi Setiawan, Kartini, mengungkapkan, kondisi Pegi tetap sehat dan bersemangat. “Pegi ya sekarang aga kurus cuma tetap sehat dan bersemangat," kata Kartini.

Menurut pengakuan salah satu penasihat hukum, Pegi kerap berpuasa sunah Senin Kamis selama berada di tahanan. “Pegi rutin puasa Senin Kamis dan berterimakasih kepada Pak Polisi yang memberi pegi makan sahur,” sambung kuasa hukum Pegi, usai sidang praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jum’at (5/7/2024).

Amalan puasa sunah Senin-Kamis yang dilakukan Pegi mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nabi pernah ditanya tentang anjuran berpuasa di hari Senin. Lalu beliau menjawab, "Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diutus atau diturunkannya wahyu kepadaku." (HR. Muslim)

Mengapa puasa Senin-Kamis, mengapa bukan hari yang lain? Itu pun ada rahasianya. "Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin dan Kamis, maka aku bertanya kepada Beliau, lalu Beliau bersabda, 'Sesungguhnya amalan-amalan seseorang didatangkan pada hari Senin dan Kamis."

KH Syamsul Yakin dalam tulisannya di Republika.co.id berjudul Pahala Puasa Senin Kamis mengatakan amaliah puasa Senin Kamisbukan satu paket yang tidak bisa dipisah. Untuk tahap awal, seseorang boleh memilih berpuasa pada hari Senin atau Kamis. Nabi SAW mengajarkan, “Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit.” (HR. Muslim).

Setelah terbiasa dapat berpuasa pada kedua hari itu. Rasulullah SAW memang menekankan perhatiannya terhadap puasa Senin dan Kamis. Sangat jarang beliau meninggalkannya karena manfaat dan keutamaan berpuasa pada Senin dan Kamis tersebut. Nabi Muhammad SAW ingin ketika amalannya diangkat ke hadapan Allah swt beliau dalam keadaan shaum.

Aisyah ra mengatakan, "Rasulullah saw biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis." (HR. An Nasai dan Ibnu Majah).

Lantas apa keutamaan orang yang melaksanakan puasa sunah tersebut? Septian El Syakir dalam buku berjudul Islamic Hypnoparenting: Mendidik Anak Masa Kini ala Rasulullah, menyebutkan keutamaan orang yang berpuasa. Hal itu di antaranya, ampunan dan pahala yang sangat besar, puasa adalah tameng terhadap api neraka, puasa adalah pemutus syahwat, orang yang berpuasa mendapat ganjaran khusus di sisi Allah.

Niat puasa Senin-Kamis..

Adapun cara puasa Senin dan Kamis pada dasarnya sama dengan puasa pada umumnya. Namun demikian, puasa di hari Senin adalah amalan tersendiri, demikian pula puasa pada hari Kamis. Sehingga, Rasulullah saw tidak mensyaratkan puasa harus dilakukan pada Senin dan Kamis dan tidak boleh melewatkan salah satu hari tersebut.

Berikut ini niat puasa Senin.

نَوَيْتُصَوْمَيَوْمَاْلاِثْنَيْنِسُنَّةًِللهِتَعَالَى

"Nawaitu Shouma Yaumal Itsnaini Sunnatal Lillaahi Ta'aalaa."

Artinya: "Saya niat puasa pada hari senin, sunat karena Allah Ta'aalaa."

Sedangkan untuk lafadz niat puasa Kamis, berikut ini.

نَوَيْتُصَوْمَيَوْمَالْخَمِيْسِسُنَّةًِللهِتَعَالَى

"Nawaitu Shouma Yaumal Khomiisi Sunnatal Lillaahi Ta'aalaa."

Artinya: "Saya niat puasa pada hari kamis, sunat karena Allah Ta'aalaa."