TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya telah kelebihan daya tampung. Hal ini menyebabkan banyak barang-barang impor menumpuk di pelabuhan.

“Kita punya pelabuhan itu hanya Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Itu sudah over kapasitas. Kalau kita suruh memeriksa barang, antrenya bisa setahun,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas ini saat ditemuiTempodi kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Walhasil, banyak importir yang mengakali dokumen importasi mereka. Modus yang biasa mereka gunakan adalah memalsukan jumlah volume barang yang diimpor. Angka yang tertera di dokumen biasanya lebih kecil dari volume barang yang sebenarnya masuk. Jika di dokumen tertulis 100 unit, barang yang masuk sebenarnya bisa sampai 1.000 unit. Zulhas menyebut modus ini sebagai “impor legal tapi ilegal”.

Karena itu, dia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan membagi jalur masuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur. Pelabuhan-pelabuhan yang dimaksud yakni Bitung di Sulawesi Utara, Sorong di Papua Barat, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur. “Jangan dua (Tanjung Priok dan Tanjung Perak) ini saja. Apa yang terjadi? Legal tapi ilegal,” katanya.

Tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), barang tekstil jadi lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik.

Zulhas sebelumnya pernah menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan pemindahan pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen. "Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas, (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Namun, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) justru menilai kenaikan harga barang yang dipicu pemindahan jalur masuk tujuh komoditas impor justru akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Walhasil, kebijakan ini menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Program yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta ini bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang juga dikenal sebagai PTP Nonpetikemas, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pada kuartal II 2024, PTP Pelabuhan Tanjung Priok merealisasikan berbagai program TJSL, termasuk PTP Peduli Lingkungan, PTP Peduli Ekonomi, dan PTP Peduli Sosial, sebagai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

SM Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas Fiona Sari Utami, menyampaikan bahwa hingga kuartal II 2024, perusahaan telah melaksanakan berbagai program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Program-program ini, yang termasuk dalam PTP Peduli Lingkungan, PTP Peduli Ekonomi, dan PTP Peduli Sosial, tidak hanya memenuhi rencana kerja perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan keterlibatan aktif karyawan dalam kegiatan TJSL serta kolaborasi dengan pihak lain.

Program TJSL PTP Nonpetikemas dirancang sebagai program berkelanjutan dimana pada pertengahan 2023, PTP Nonpetikemas meluncurkan program UMKM Akademi, yang memberikan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan untuk membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar area operasi perusahaan. Program ini berkontribusi pada beberapa pilar SDGs, termasuk No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-being, Quality Education, Decent Work and Economic Growth, dan Partnerships for the Goals. Fase pertama program ini berhasil memberikan dampak sosial return on investment (SRoI) sebesar 4,01 pada akhir 2023 dan memasuki fase kedua dengan program yang lebih maju pada pertengahan 2024.

Di bidang lingkungan, sejak triwulan keempat 2023, PTP Nonpetikemas berinovasi melalui program Greenport di Pelabuhan Tanjung Priok, bekerja sama dengan TJSL Holding Pelindo, Pelindo Group Regional 2, BUMN Muda Pelindo, dan Communitree.

Hingga kuartal II 2024, program ini terus berlanjut dengan kontribusi Communitree dalam penghijauan area Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk Terminal Operasi 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga lingkungan pelabuhan dengan mengurangi jejak karbon, meningkatkan kualitas udara, dan menciptakan iklim lokal yang lebih baik.

Program PTP Peduli Sosial dilaksanakan melalui beberapa kegiatan tahunan rutin, seperti Mudik Bersama Pelindo Group, pemberian sembako gratis, santunan anak yatim, kurban bersama PTP, penyuluhan tentang pencegahan stunting bekerja sama dengan mahasiswa, dan perbaikan sarana prasarana pendidikan. Program-program ini juga melibatkan peran aktif karyawan PTP Nonpetikemas.

Seluruh program TJSL PTP Nonpetikemas disesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perusahaan berkomitmen untuk menuju keberlanjutan berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) yang terintegrasi dalam setiap aspek operasionalnya.

Bisnis.com, MEDAN - PT Pelabuhan Tanjung Priok atau PTP Nonpetikemas terus memperluas bisnis layanan jasa kepelabuhanannya dalam penanganan kegiatan shorebase untuk mendukung kegiatan upstream hulu migas.

Shorebase sendiri merupakan fasilitas pusat kegiatan logistik di pinggir laut yang dirancang dan dioperasikan untuk mendukung kegiatan logistik industri hulu migas, termasuk eksplorasi, pengeboran, proyek konstruksi, dan kegiatan produksi lepas pantai.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Indra Hidayat Sani mengatakan ekspansi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional.

"Sehingga dapat mengurangi biaya logistik," kata Indra dalam keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Indra menjelaskan PTP Nonpetikemas telah menangani kegiatan shorebase mendukung kegiatan upstream migas di Jakarta, Lhoksumawe (Aceh), dan Banyuwangi (Jawa Timur).

Hingga kuartal kedua 2024, PTP Nonpetikemas telah menangani kegiatan shorebase untuk berbagai klien domestik dan internasional.

Antara lain dari perusahaan migas asing seperti Harbour Energy (Inggris), Mubadala Energy (Abu Dhabi), HCML (China & Australia), Conrad Energy (Singapura) dan Medco energy (Swasta National) di ketiga wilayah operasi PTP.

Lebih jauh Indra menyebut, PTP Nonpetikemas telah mengembangkan kompetensi operasionalnya dengan menyediakan berbagai layanan dan fasilitas operasi shorebase berstandar internasional.

Dia merinci layanan yang disediakan oleh PTP Nonpetikemas, yang meliputi Open Yard baik untuk stacking dan staging point, Liquid Mud Plant, atau untuk Dry Bulk Plant; operasi jetty 24 jam, serta Shorebase Site Office.

Di samping itu, lanjutnya, PTP telah pula dilengkapi dengan gudang berstandar keselamatan dan keamanan tinggi, layanan alat berat, layanan personel shorebase bersertifikasi migas, serta workshop dan industrial hub complex.

"Kami siap menerima layanan penanganan kegiatan shorebase dan membuka peluang untuk kerja sama dalam bisnis penanganan kegiatan shorebase di seluruh Indonesia,” ujar Indra.

Sekretaris Perusahaan PTP Nonpetikemas Fiona Sari Utami mengatakan pihaknya terus melakukan proses transformasi dan standarisasi operasional dan komersial di seluruh Cabang PTP Nonpetikemas dengan mengacu pada 6 pilar transformasi yakni, Proses, SDM, Teknologi, Peralatan, Infrastruktur & HSSE.

Fiona menyampaikan, PTP sebagai entitas dalam grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan operator terminal nonpetikemas yang telah beroperasi di 11 wilayah bagian barat Indonesia dengan spesifikasi menangani kegiatan bongkar muat kargo curah cair, curah kering, juga general kargo.

“PTP Nonpetikemas berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan keselamatan dan ketepatan waktu dalam setiap proses kegiatannya,” kata Fiona. (K68)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para nelayan berkumpul di Rusun Muara Angke, Jakarta Utara, mengeluhkan kepada Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya terkait maraknya pencurian alat tangkap ikan berupa jaring di perairan Teluk Jakarta. Sayangnya, para pelaku masih bebas berkeliaran.

"Pencurian ini marak sejak 2021, sudah ribuan alat jaring yang hilang dengan kerugian kurang lebih Rp 650 juta," kata perwakilan nelayan Kampung Warung Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Charida pada kegiatan "Ngopi Kamtibmas" di Jakarta, Kamis (25/7/2024) malam WIB.

Dia mengaku sudah melapor ke Tanjung Pasir bagian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok hingga organisasi nelayan, namun sampai sekarang belum ada respons. Charida mengatakan, sudah hampir lebih dari 10 tahun terakhir para nelayan kecil mengalami kerugian akibat kehilangan alat tangkap.

"Sebuah alat tangkap setidaknya memiliki nilai sekitar Rp 250 ribu-Rp 350 ribu per buah untuk jaring yang sudah siap pakai," kata Charida.

Menurut dia, para pencuri jaring membuat banyak para nelayan bangkrut. Charida pun berharap kepolisian perairan lebih aktif dalam melakukan penyelidikan. "Kalau kami main hakim sendiri dianggap melanggar hukum, tapi dari instansi berwenang tidak ada tindak lanjut," katanya.

Charida bersama komunitas nelayan merasakan perairan Teluk Jakarta semakin tidak aman terkait aksi pencurian alat tangkap atau jaring. "Mudah-mudahan kami mendapatkan solusi. Kami berharap pengamanan di Perairan Teluk Jakarta lebih maksimal dan ketika ada laporan kehilangan jaring dari nelayan segera ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian," kata dia.

Tokoh Masyarakat Nelayan Rajungan Muara Angke, H Diding Setiawan berharap, ada kolaborasi antara kepolisian perairan dan para nelayan dengan melakukan patroli bersama secara rutin. Dia mengajak Polairud Polda Metro Jaya patroli bersama di laut antara nelayan.

Diding mendorong Polairud untuk menyikapi permasalahan itu dan mencari alat bukti berupa jaring nelayan. Dia menyampaikan, jaring-jaring tersebut dijual oleh maling di dalam karung ke wilayah Karawang, Jawa Barat.

"Kapal pencuri dan kapal nelayan beda, semua bisa kontrol di Tanjung Karawang bawa mesin tempel dua, ada kapal induk yang menampung. Mereka beroperasi dari jam tiga Subuh sampai jam delapan pagi. Kapal maling dan kapal kita beda jauh, kapal kita tidak bisa mengejar kapal mereka," kata Diding.

Dia menyebut, para penadah hasil curian jaring tersebut biasa menjual di daerah perairan sekitar Muara Gembong, Muara Kutul, dan sekitarnya. "Mereka menjual hasil curian mereka dari jaring kami, mereka jelas-jelas merampok hasil laut dan jaring," ucap Diding.

Sementara Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya, Kompol Untung Widodo mengucapkan terima kasih atas informasi dan kehadiran komunitas nelayan dengan pihaknya. "Kami di sini untuk memberikan pendampingan terhadap hal-hal yang meresahkan. Kami terus berupaya merespons semua keluhan yang ada," kata Untung.

Dia menjelaskan terkait banyaknya laporan dari nelayan yang belum ditindaklanjuti polisi perairan selama beberapa waktu terakhir. Menurut Untung, sebagai penyidik harus ada minimal dua alat bukti, selain keterangan saksi, harus ada juga alat bukti bahwa jaring tersebut milik bapak.

"Kedepannya perlu di dokumentasikan ciri jaring yang dicuri, kapan dibeli bahan jaring nya, semua perlu foto supaya untuk alat penyidikan bagi kami apabila terjadi pencurian," ucap Untung.

Ia mengaku ada yang tidak beres terkait banyaknya aduan dari nelayan terkait pencurian jaring tapi Dia ada penangkapan tersangka. "Dari sekian banyak laporan tapi tidak terungkap artinya itu ada yang tidak beres. Nanti kami bantu pasang GPS di jaring nelayan. Kita ada patroli rutin dan ada fungsi di markas, kami siap turun patroli bersama," ujar Untung.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Patimban Subang sebagai hub logistik untuk menyaingi Singapura dan Malaysia.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, kehadiran hub ini sanggat penting dalam upaya pemerintah menekan biaya logistik nasional sehingga daya saing meningkat.

"Apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya semua pihak itu melakukan upaya-upaya agar indeks logistik menjadi lebih baik, menghasilkan suatu pertumbuhan, tapi ada tantangan-tantangannya," ucap Menhub dikutip Jumat (26/7/2024).

Pernyataan itu disampaikan Menhub saat mengisi seminar bertajuk "Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia: Refleksi, Tantangan, dan Peluang Sistem Logistik Nasional" di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat.

Menurut Menhub, efisiensi logistik di Indonesia dapat dicapai salah satunya dengan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok dan Patimban sebagai hub logistik. Dengan begitu, seluruh kegiatan ekspor akan berpusat di kedua pelabuhan tersebut.

"Kita harus sepakat menjadikan Priok dan Patimban jadi hub. Saat itulah tak akan terjadi ke Singapura atau Malaysia, melainkan langsung ke Amerika, China, dan lain-lain," katanya.

Mantan direktur utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu menilai, para pengusaha selama ini kerap menggunakan pelabuhan di Singapura. "Memang jangka pendek kirim ke negara tetangga menguntungkan, namun jangka panjang ubah pemikiran itu," katanya.

Dia menambahkan, hub logistik ini penting karena ekspor harus menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi, kata dia, selalu menekankan pertumbuhan ekonomi nasional harus mencapai minimal lima persen itu minimal.

"Pertumbuhan itu salah satunya melalui ekspor. Kalau ekspor tak terjadi, maka pertumbuhan itu tak terjadi juga," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)