REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa 28 tahun Kudatuli diperingati DPP PDI Perjuangan (PDIP) dengan cara menggelar acara wayangan dengan lakon 'Sumatri Ngenger' di halaman Masjid At Taufiq, depan Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024) malam WIB. Pertunjukan wayang tersebut dihadiri ratusan masyarakat sekitar.

Bertindak sebagai dalang dalam pertunjukan wayang adalah Ki Warseno Slank. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir di lokasi, didampingi Ketua DPP PDIP Rano Karno, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono, Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike, serta senior partai Emir Moeis dan Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

Ketua Umum DPP PDIP Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri tidak ketinggalan menyaksikan pertunjukan wayang melalui daring. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hasto menyampaikan salam dari Ketua Umum Megawati kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara wayangan tersebut.

Dia mengingatkan, peristiwa Kudatuli dapat dipahami untuk terus menggelorakan semangat juang bagaimana keyakinan dalam politik dalam menghadapi pemerintahan Orde Baru. "(Kudatuli) menjadi tonggak yang sangat penting bagi reformasi di Republik ini. Justru ketika serangan yang otoriter ditujukan kepada kita, semangat perjuangan kita itu terus menyala-nyala," kata Hasto.

Menurut Hasto, peringatan 27 Juli, dikemas dalam rangkaian acara sangat lengkap. Hanya saja, perayaan kali ini sama dengan sembilan tahun yang lalu yang diadakan di kantor baru DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. "Meskipun gedungnya baru, tetapi semangat perjuangan untuk setia pada konstitusi, pada demokrasi, pada ajaran-ajaran Bung Karno tidak akan pernah berubah," ujar Hasto.

Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) memperingati pertistiwa penyerangan kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli. Peringatan 28 tahun peristiwa Kudatuli diramaikan aksi teatrikal.

Teatrikal menampilkan hiburan hingga reka adegan penyerbuan kantor PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengajak kader dan penonton untuk mengenang peristiwa Kudatuli.

"Tempat ini menjadi saksi bahwa yang namanya Ibu Megawati Soekarnoputri, tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan konstitusi demokrasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri," kata Hasto di lokasi, Sabtu, 27 Juli 2024.
Sejumlah elite PDIP turut hadi, seperti mantan calon presiden PDIP Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning, hingga Yasona Laoly. Namun, Medcom.id tidak melihat sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada kegiatan tersebut.

Ketua Bidang Sejarah DPP PDIP Bonnie Triyana menekankan pentingnya merawat ingatan peristiwa Kudatuli ini. Ia menilai tanpa peristiwa Kudatuli, tidak akan ada pemicu gerakan reformasi yang melahirkan pemilihan presiden secara langsung. Pendiri Majalah Historia ini juga menyebut tanpa peristiwa ini sulit bagi masyarakat biasa bisa mengemban jabatan publik.

"Tidak ada orang yang punya mimpi, walaupun berasal dari keluarga sederhana, untuk menjadi pejabat publik atau pemimpin," kata Bonnie.

Baca juga: Lolos Capim KPK, Johan Budi Sudah Ajukan Pengunduran Diri ke PDIP

Peringatan ini dikemas dengan sejumlah penampilan, mulai dari pembacaan puisi oleh Amien Kamiel. Lalu ada juga reka adegan yang dikemas secara teatrikal untuk mengingat kembali kerusuhan perebutan kantor DPP PDIP.

Sejumlah massa yang menggunakan seragam merah dengan membawa atribut seperti ikat kepala hingga replika batu menggeruduk depan kantor DPP PDIP. Acara ini juga ditutup dengan tabur bunga untuk mengenang korban jiwa yang meninggal akibat peristiwa tersebut

PDIP menyebut peristiwa 27 Juli 1996 sebagai tonggak reformasi yang harus dikenang. Peristiwa Kudatuli terjadi pada 27 Juli 1996. Tragedi kerusuhan disebabkan akibat perebutan kantor PDI antara dua kubu, yakni Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi. Kantor yang diperebutkan yakni DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, kerusuhan ini menyebabkan 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Sudah 28 tahun peristiwa Kudatuli berlalu. Hingga saat ini, berbagai upaya disebut masih dilakukan untuk mengungkap pihak bertanggung jawab atas peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996.

(AGA)

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar penampilan teatrikal bertajuk 'Kudatuli 27 Juli, Kami Tidak Lupa' di Kantor DPP PDIP pada Sabtu (27/7/2024).

Penampilan teatrikal itu sebagai reka adegan serangan kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Peristiwa Kudatuli.

Pantauan Bisnis di lokasi, penampilan teatrikal tersebut dimulai pada pukul 08.00 WIB. Ratusan massa penampil dengan baju merah tampak berteriak di depan markas PDIP.

Sejumlah dari mereka bahkan menaiki dan menggoyang-goyangkan pagar Kantor DPP PDIP. Tiruan batu bata dari styrofoam juga dilempari.

Ratusan massa tersebut berperan sebagai kubu Soerjadi yang ingin menggulingkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI.

Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana menjelaskan, penampilan teatrikal penyerangan markas PDIP tersebut bukan untuk membangkitkan luka lama. PDIP, lanjutnya, hanya ingin merawat ingatan masyarakat.

“Tanpa peristiwa 27 Juli 1996, mungkin tidak akan ada reformasi 1997-1998, mungkin tidak akan ada pemilihan presiden secara langsung, tidak ada kesempatan buat seseorang bermimpi menjadi pejabat tinggi walau dari keluarga sederhana,” kata Bonnie.

Peringatan 28 tahun peristiwa Kudatuli ini juga diisi oleh pembacaan puisi oleh Sastrawan Amien Kamiel. Putra aktivis Widji Thukul, Fajar Merah, juga tampil membawakan lagu-lagunya.

Peringatan juga diisi dengan kegiatan tabur bunga dan doa bersama serta pidato dari Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun tampak mengikuti acara ini melalui daring.

Sejarah Kudatuli

Kudatuli merupakan peristiwa ketika massa pendukung PDI kubu Soerjadi bersama sejumlah orang yang diduga aparat menyerang kantor DPP PDI yang diisi oleh massa pendukung PDI kubu Megawati.

Upaya penyerangan itu didukung oleh pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan kepemimpinan Megawati dari kantor pusat PDI.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat, Jakarta Pusat.

Dari hasil penyidikan Komnas HAM, sebanyak 5 orang massa pendukung Megawati tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang. Saat itu, pemerintah menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai penggerak kerusuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli menandakan bahwa kekuatan arus bawah mampu melawan kekuatan penguasa.

"Percayalah bahwa kekuasaan, setebal apapun tembok kekuasaan itu dibangun, Kudatuli mengajarkan kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam," ujar Hasto dalam acara peringatan peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

"Kekuasaan arus bawah mampu melawan berbagai tembok-tembok kekuasaan yang lupa diri. Makna sejatinya kekuasaan untuk rakyat untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia," ujar dia.

Oleh karena itu Hasto mengajak kader PDI-P untuk terus turun ke bawah guna mengingatkan maksud dari kekuasaan yang sejatinya ada pada rakyat.

Ia pun menegaskan bahwademokrasi merupakan sistem yang berdasarkan kekuasaan rakyat yang harus terus diperjuangkan.

"Karena kekuasaan bisa lupa ketika jatuh pada kenikmatan dari kekuasaan itu sendiri," ujar Hasto.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia.

Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang ini disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Pecahnya kerusuhan di Kantor DPP PDI dilatarbelakangi internal partai ini yang terpecah menjadi dua kubu, yakni kelompok yang dipimpin Megawati dan Soerjadi.

Sebelum kerusuhan terjadi, PDI kedatangan "sosok baru" pada 1987, yakni Megawati, yang mampu mendongkrak suara partai di pemilu.

Kehadiran putri Soekarno tersebut kemudian membuat popularitasnya melejit, sementara Soerjadi yang berstatus sebagai Ketum PDI menjadi ketar-ketir.

PDI lalu menghelat KLB di Surabaya yang menyatakan Megawati terpilih sebagai ketum periode 1993-1998.

Hasil KLB Surabaya kemudian dikukuhkan dalam musyawarah nasional (munas) pada 22 Desember 1993 di Jakarta. Megawati lalu resmi menjabat sebagai Ketum PDI.

Meski begitu, Soerjadi yang sebelumnya menjadi Ketum PDI dinyatakan kembali terpilih sebagai Ketum PDI berdasarkan KLB pada 22 Juni 1996 di Medan.

Setelahnya, muncul ketegangan politik yang berujung dengan beredarnya isu perebutan kantor DPP PDI jelang Juli 1996.

Pada saat itu, Megawati mendapat dukungan dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Ode Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Mendengar Kantor DPP akan direbut, PDI kubu Megawati melakukan penjagaan di lokasi pada siang dan malam hari.

Namun, pada 27 Juli 1996 suasana Kantor DPP PDI seketika memanas setelah kedatangan sekelompok massa yang berasal dari kubu Soerjadi.

Massa kubu Soerjadi menyerang Kantor DPP PDI dengan melempar batu dan mencaci-maki pendukung Megawati. Kerusuhan pun tak terelakkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) meminta Komnas HAM untuk mengklasifikasi serangan ke Kantor PDI pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, PDIP akan terus memperingati peristiwa Kudatuli setiap tahunnya agar publik tidak lupa dengan tindakan otoriter Orde Baru. PDIP, lanjutnya, sudah membuat kajian agar Kudatuli diklasifikasikan menjadi pelanggaran HAM berat.

"Sejak tanggal 20 Juli lalu kita telah memformulasikan perjuangan kita, bahwa Kudatuli ini adalah suatu extra ordinary crime, suatu kejahatan yang luar biasa, suatu pelanggaran HAM berat. Maka itulah yang kita harapkan suatu pengakuan bahwa Kudatuli adalah pelanggaran HAM berat," ujar Hasto dalam Peringatan 28 Tahun Peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Menurutnya, peristiwa Kudatuli menjadi pemantik perlawanan kepada Orde Baru. Oleh sebab itu, dia meyakini perlawanan arus bawah tidak bisa dibungkam oleh rezim otoriter sekalipun.

Senada, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengaku setiap tahun pihaknya mengajukan ke Komnas HAM untuk mengkategorikan Kudatuli menjadi peristiwa pelanggaran HAM berat. Menurutnya, Kudatuli bukan hanya tentang PDIP melainkan demokrasi secara keseluruhan.

Jika peristiwa Kudatuli tidak mendapatkan perhatian khusus maka ke depan kejadian serupa bisa terjadi lagi kepada siapapun dan partai politik manapun. Jika partai politik sudah tidak berani bersuara maka demokrasi akan hancur.

"Kita menyampaikan kepada Komnas HAM agar ini dicatat sebagai pelanggaran HAM berat. Tentu itu butuh perjuangan, butuh dukungan publik agar kemudian tidak terulang," kata Ganjar pada kesempatan yang sama.

Sementara itu, Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana menambahkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi berkomunikasi dengan pihak Komnas HAM. Menurutnya, Komnas HAM berjanji akan menindaklanjuti laporan PDIP.

"Kemarin Komnas HAM memberi jawaban kepada kami, jadi ada tahapannya ketika sebuah kasus pelanggaran HAM itu dinyatakan berat, dia harus ada kajian dulu. Kajian ini sedang dilakukan dan hampor selesai di Komnas HAM dan akan diplenokan oleh Komnas HAM untuk 27 Juli," ungkap Bonnie.

Sebagai informasi, Kudatuli merupakan peristiwa ketika massa pendukung PDI kubu Soerjadi bersama sejumlah orang yang diduga aparat menyerang kantor DPP PDI yang diisi oleh massa pendukung PDI kubu Megawati.

Upaya penyerangan itu didukung oleh pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan kepemimpinan Megawati dari kantor pusat PDI. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat, Jakarta Pusat.

Dari hasil penyidikan Komnas HAM, sebanyak 5 orang massa pendukung Megawati tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang. Saat itu, pemerintah menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai penggerak kerusuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya tengah menyelesaikan kajian peristiwa Kudatuli atau penyerangan terhadap kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) yang terjadi pada 27 Juli 1996 silam.

Setelahnya, hasil kajian tersebut akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dari situ, Komnas HAM akan menentukan apakah peristiwa tersebut masuk sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak.

“Dalam tempo yang tidak terlalu lama, (diharapkan) kajiannya sudah selesai. Tetapi itu belum dibahas dan finalkan di tingkat paripurna,” ujar Atnike saat audiensi dengan perwakilan DPP PDI-P di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Atnike mengeklaim, Komnas HAM menggarap kajian ini secara serius meski peristiwa penyerangan tersebut terjadi sekitar 28 tahun yang lalu.

"Kami berkomitmen serius untuk mengerjakan kajian maupun nanti apa langkah-langkah ke depan yang akan menjadi keputusan Komnas HAM" tutur Atnike.

Dalam kesempatan yang sama, elite DPP PDI-P mendesak Komnas HAM merekomendasikan peristiwa Kudatuli sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

“Kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI Pro Mega di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996 ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat saat berorasi di depan Kantor Komnas HAM.

Djarot menilai, penyerangan yang terjadi pada 27 Juli 1996 lalu itu merupakan bentuk intervensi politik pemerintah Orde Baru (Orba) kepada kubu PDI Pro Mega.

Saat itu, rezim Orba disebut mendorong massa pro Soerjadi untuk melakukan penyerangan.

“Akibat dari penyerangan tersebut Komnas HAM menemukan fakta, 149 orang luka-luka. 9 orang tewas dan 23 orang hilang,” lanjut Djarot.

Dia mengatakan, peristiwa Kudatuli masuk kategori kejahatan luar biasa karena ada enam jenis pelanggaran HAM di dalamnya.

Pelanggaran tersbut yaitu pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan berserikat; pelanggaran atas kebebasan dari rasa takut; pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi; pelanggaran asas hak untuk hidup; pelanggaran asas hak atas rasa aman; dan pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.

Sebelum menyampaikan tuntutan ke komisioner Komnas HAM, Djarot bersama keluarga para korban peristiwa Kudatuli lebih dahulu melakukan long march dari Kantor DPP PDI-P yang berada di Jalan Diponegoro nomor 58 ke kantor Komnas HAM.

Massa juga terlihat membawa foto-foto sosok yang masih hilang hingga sekarang, seperti Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Suyat, dan Petrus Bima Anugrah.

“Tolong, Pak, Bu Komnas HAM usut tuntas 27 Juli 1996 Kudatuli,” tulis massa dalam salah satu poster yang mereka bawa.

Sejumlah lagu kebangsaan selama long march berlangsung. Salah satunya lagu "Gebyar-gebyar".

Peristiwa Kudatuli

Adapun peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 terjadi karena ada perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarnoputri dengan massa dari kubu Soerjadi.

Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang hilang itu disebut sebagai peristiwa Kudatuli yang merupakan akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kerusuhan berangkat dari dualisme kepemimpinan di tubuh PDI, yang diawali dari terpilihnya Megawati sebagai ketua umum (ketum) berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Surabaya.

Namun, beberapa saat setelahnya, Soerjadi yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum PDI juga juga menyatakan dirinya terpilih menjadi ketum partai berlambang banteng itu berdasarkan KLB Medan.

Saat kerusuhan terjadi, massa yang terlibat bentrok melakukan aksi pelemparan dan kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban luka dan tewas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan, pihaknya tidak mendendam terhadap peristiwa penyerangan ke kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 lalu yang dikenal sebagai "Kudatuli".

Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tidak akan pernah lupa terhadap peristiwa kelam tersebut.

“Kami, kita semua tidak dendam kepada peristiwa masa lalu, tidak. Kami tidak dendam. Tetapi, kami tidak akan pernah lupa akan kasus kekerasan rezim Orde Baru yang otoriter yang mengintervensi dan menyerang kedaulatan partai yang sah, yaitu PDI-P,” ujar Djarot saat berorasi di depan Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Djarot berharap peristiwa yang sama tidak akan terulang kembali di masa pemerintahan saat ini atau yang akan datang. Dia menegaskan, keadilan harus ditegakkan agar rezim Orde Baru yang otoriter tidak muncul lagi.

“Marilah dengan keberanian yang meluap-luap kita tegakkan keadilan agar rezim Orde Baru yang otoriter tidak hadir kembali di kemudian hari, dan tidak menjelma menjadi rezim neo otoriter,” lanjut Djarot.

Dia juga menyampaikan terima kasih karena telah diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro bersama sejumlah komisionernya.

Djarot berharap Komnas HAM dapat segera menyelesaikan kajian mereka terkait dengan peristiwa Kudatuli sehingga dapat direkomendasikan dan dibahas dalam rapat paripurna DPR.

“Kita berharap kajian itu segera selesai sehingga bisa dibentuk satu tim penyelidikan karena peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat,” kata Djarot.

Sebelum menyampaikan tuntutan ke komisioner Komnas HAM, Djarot bersama dengan keluarga para korban terlebih dahulu melakukan long march dari Kantor DPP PDIP yang berada di Jalan Diponegoro nomor 58 ke kantor Komnas HAM.

Massa juga terlihat membawa foto-foto masyarakat yang masih hilang hingga sekarang, seperti Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Suyat, dan Petrus Bima Anugrah.

“Tolong pak bu Komnas HAM usut tuntas 27 Juli 1996 Kudatuli,” tulis massa pada salah satu spanduk yang mereka bawa.

Selama long march diputar sejumlah lagu kebangsaan. Salah satunya, ‘Gebyar-Gebyar’.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 terjadi karena ada perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarnoputri dengan massa dari kubu Soerjadi.

Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Kronologi kejadian

Kerusuhan bermula dari perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarnoputri dengan massa dari kubu Soerjadi.

Pada saat itu, PDI tengah didera dualisme kepemimpinan yang diawali dari terpilihnya Megawati sebagai ketua umum (ketum) berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Surabaya.

Namun, beberapa saat setelahnya Soerjadi juga menyatakan dirinya terpilih menjadi ketum partai berlambang banteng itu berdasarkan KLB Medan.

Saat kerusuhan terjadi, massa yang terlibat bentrok melakukan aksi pelemparan dan kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban luka dan tewas.

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan peristiwa penyerangan ke Kantor DPP PDIP pada tanggal 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan istilah "Kudatuli", agar dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

“Kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI Pro Mega di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996 ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat saat berorasi di depan Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Djarot mengatakan, penyerangan pada 27 Juli 1996 lalu merupakan bentuk intervensi politik pemerintah Orde Baru (Orba) kepada kubu PDI Pro Mega. Saat itu, rezim Orba disebut mendorong massa Pro Suryadi untuk melakukan penyerangan.

“Akibat dari penyerangan tersebut Komnas HAM menemukan fakta, 149 orang luka-luka. 9 orang tewas dan 23 orang hilang,” lanjut Djarot.

Dia mengatakan, peristiwa Kudatuli sudah masuk kategori kejahatan luar biasa karena ada enam jenis pelanggaran HAM di dalamnya.

Pelanggaran tersbut yaitu pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan berserikat; pelanggaran atas kebebasan dari rasa takut; pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi; pelanggaran asas hak untuk hidup; pelanggaran asas hak atas rasa aman; dan pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.

Sebelumnya menyampaikan tuntutan ke komisioner Komnas HAM, Djarot bersama dengan keluarga para korban terlebih dahulu melakukan long march dari Kantor DPP PDIP yang berada di Jalan Diponegoro nomor 58 ke kantor Komnas HAM.

Massa juga terlihat membawa foto-foto masyarakat yang masih hilang hingga sekarang, seperti Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Suyat, dan Petrus Bima Anugrah.

“Tolong pak bu Komnas HAM usut tuntas 27 Juli 1996 Kudatuli,” tulis massa pada salah satu spanduk yang mereka bawa.

Selama long march diputar sejumlah lagu kebangsaan. Salah satunya, ‘Gebyar-Gebyar’.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 terjadi karena ada perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarnoputri dengan massa dari kubu Soerjadi.

Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Kronologi kejadian

Kerusuhan bermula dari perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarnoputri dengan massa dari kubu Soerjadi.

Pada saat itu, PDI tengah didera dualisme kepemimpinan yang diawali dari terpilihnya Megawati sebagai ketua umum (ketum) berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Surabaya.

Namun, beberapa saat setelahnya Soerjadi juga menyatakan dirinya terpilih menjadi ketum partai berlambang banteng itu berdasarkan KLB Medan.

Saat kerusuhan terjadi, massa yang terlibat bentrok melakukan aksi pelemparan dan kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban luka dan tewas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah spanduk berisi dukungan untuk Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri memenuhi pintu gerbang kantor DPP partai berlambang banteng tersebut di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, terdapat sekitar sembilan spanduk yang terpasang di gerbang DPP PDI-P.

Spanduk-spanduk berwarna hitam dan merah ini bertuliskan “Wahai penguasa jangan ganggu Megawati Soekarnoputri”, “Utamakan kepentingan organisasi, singkirkan ambisi pribadi”; “Megawati Soekarnoputri simbol reformasi Indonesia” dan “Tragedi 27 Juli 1996 belum selesai”.

Sementara itu, tertulis juga “Megawati Soekarnoputri, Yes” ; “Kongres! Nggak lah Yow”; “Mega yes, congres no”; “Kongres lagi, Kongres lagi, tak usyah yaa”; “Diam itu emas bukan berarti takut”.

Terlihat juga bendera Partai Demokrasi Indonesia yang lama persis di bawah bendera merah putih dan bendera PDI-P.

Dua spanduk hitam raksasa pun digantung di bagian depan kantor DPP. Spanduk ini bertuliskan “#tidaklupa, #kamitidaklupa, Kudatuli”.

Sejumlah massa sudah terlihat berkumpul di depan kantor DPP PDI-P. Salah satunya Sahrul Batubara (58).

Jauh-jauh dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sahrul dan 60 orangnya akan ikut long march dari Kantor DPP PDI-P menuju Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Menteng.

“Ini untuk memperingati mengenang kejadian PDIP (Kudatuli),” ujar Sahrul saat dimintai keterangan, Jumat.

Sahrul mengaku dirinya baru bergabung dengan PDI-P setelah peristiwa Kudatuli terjadi. Namun, loyalitasnya terbukti kokoh karena sudah bersama dengan partai berlogo banteng ini selama tiga periode.

Peringatan ini juga diikuti oleh beberapa organisasi di tingkat masyarakat. Salah satunya, Gerakan Nasional Tani Indonesia (GNTI).

Salah satu anggotanya, Megafani (65) mengaku ikut long march ini sebagai bentuk solidaritas untuk memperingati peristiwa yang menimpa partainya.

Fani sendiri merupakan anggota PDI. Dia bergabung pada tahun 1985. Tapi, setelah perpecahan terjadi, Fani memilih untuk masuk basis pendukung Megawati.

Massa akan melakukan long march dari Kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Menteng, Cikini, menuju Kantor Komnas HAM yang berada di Jalan Latuharhary, Menteng.

Berdasarkan informasi yang didapat Kompas.com, aksi ini dijadwalkan mulai sekitar pukul 14.00 WIB.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 terjadi karena ada perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarnoputri dengan massa dari kubu Soerjadi.

Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Kerusuhan bermula dari perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarnoputri dengan massa dari kubu Soerjadi.

Pada saat itu, PDI tengah didera dualisme kepemimpinan yang diawali dari terpilihnya Megawati sebagai ketua umum (ketum) berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Surabaya.

Namun, beberapa saat setelahnya Soerjadi juga menyatakan dirinya terpilih menjadi ketum partai berlambang banteng itu berdasarkan KLB Medan.

Saat kerusuhan terjadi, massa yang terlibat bentrok melakukan aksi pelemparan dan kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban luka dan tewas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai, peristiwa 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli merupakan peristiwa serangan terhadap peradaban demokrasi.

Hal ini disampaikan Hasto dalam diskusi Kudatuli bertajuk “Kami Tidak Lupa” di kantor pusat PDI-P, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

“Ini adalah serangan terhadap peradaban demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, serangan terhadap kemanusiaan dan serangan terhadap lambang kedaulatan partai berupa kantor partai,” kata Hasto.

Hasto mengatakan, kantor PDI-P di Jalan Diponegoro ini menjadi saksi sejarah dan keteguhan Megawati Soekarnoputri dalam menghadapi tekanan pemerintahan Orde Baru.

Pasalnya, peristiwa penyerangan kantor partai pada 27 Juli 1996 menjadi titik awal gerakan reformasi untuk menumbangkan keotoriteran Presiden Soeharto.

Hasto menegaskan, sikap keteguhan Megawati bersama rakyat menjadi suatu gerakan kemerdekaan untuk berani bersuara, termasuk mendorong pers berani bersuara dengan kebebasan pers.

“Jawaban atas serangan terhadap kantor DPP ini adalah jalan untuk membangun supremasi hukum, suatu jalan di mana seluruh aparat penegak hukum, ya hakimnya, ya jaksanya, ya polisinya semua harus mengedepankan hati nurani dan keadilan yang sejati-jatinya,” kata Hasto.

“Lalu setelah 28 tahun terjadi pergeseran, hukum sepertinya menjadi alat kekuasaan, padahal ini adalah salah satu esensi dari perjuangan reformasi itu,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memprotes karena peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tidak masuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ribka Tjiptaning menyatakan, peristiwa Kudatuli merupakan dasar terjadinya reformasi di Indonesia.

"Karena tidak ada (peristiwa) 27 Juli, tidak ada reformasi. Reformasi itu tonggaknya adalah kasus 27 Juli,” kata Ribka Tjiptaning dalam diskusi “Kudatuli” di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Ribka Tjiptaning pun menyinggung manfaat reformasi yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini. Salah satunya, hak anak bangsa untuk bisa meraih mimpi-mimpinya.

Ketua DPP Bidang Kesehatan ini mengatakan, sebelum reformasi, setiap jabatan publik hanya akan ditempati oleh orang yang berasal dari partai politik tertentu, atau yang dekat dengan kekuasaan.

"Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani jadi bupati/wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ucap dia.

Oleh sebab itu, PDI-P mendesak pemerintah untuk memasukkan Kudatuli menjadi salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat. Terlebih lagi, Kudatuli menjadi satu peristiwa yang mendasari lahirnya reformasi di tahun 1998.

"Kita sepakat mendesak Joko Widodo bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat," kata Ribka Tjibtaning.

"Ini 27 Juli enggak masuk pelanggaran HAM berat, kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk pelanggaran HAM berat," lanjut dia.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia.

Insiden yang menewaskan lima orang dan mengakibatkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) protes peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tidak masuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ribka Tjiptaning menyatakan, peristiwa Kudatuli merupakan dasar terjadinya reformasi di Indonesia.

"Karena tidak ada (peristiwa) 27 Juli, tidak ada reformasi. Reformasi itu tonggaknya adalah kasus 27 Juli,” kata Ribka Tjiptaning dalam diskusi “Kudatuli” di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Ribka Tjiptaning pun menyinggung manfaat reformasi yang dirasakan oleh rakyat hingga saat ini. Salah satunya, hak anak bangsa untuk bisa meraih mimpi-mimpinya.

Ketua DPP Bidang Kesehatan ini mengatakan, sebelum reformasi, setiap jabatan publik hanya akan ditempati oleh orang yang berasal dari partai politik tertentu, atau yang dekat dengan kekuasaan.

"Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada anak petani jadi bupati/wali kota, tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ucap dia.

Oleh sebab itu, PDI-P mendesak pemerintah untuk memasukan Kudatuli menjadi salah satu peristiwa pelangaran HAM berat. Terlebih, Kudatuli menjadi satu peristiwa yang mendasari lahirnya reformasi di tahun 1998.

"Kita sepakat mendesak Joko Widodo bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat," kata Ribka Tjibtaning.

"Ini 27 Juli enggak masuk pelanggaran HAM berat, kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk pelanggaran HAM berat," lanjut dia.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia.

Insiden yang menewaskan lima orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.