Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal perubahan arah kebijakan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ia menyebut operasional pembangkit berbahan bakar batu bara itu tidak menjadi masalah. Pemerintah akan mengembangkan fasilitas penyimpanan dan penangkapan karbon atau CCS untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

"PLTU tidak apa-apa. Kami akan mengembangkan carbon capture storage," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9). Pemerintah sedang melakukan uji coba pelaksanaan fasilitas tersebut.

CCS adalah teknologi penangkap emisi gas rumah kaca, untuk mencegah polusi udara terlepas ke atmosfer. Emisi yang tertangkap kemudian disimpan di bawah tanah secara permanen. Potensi CCS di Indonesia mencapai 400 sampai 600 gigaton, artinya seluruh emisi di dalam negeri dapat disimpan dengan teknologi ini selama 322 sampai 482 tahun.

Sehari sebelumnya, Airlangga juga sempat menyinggung soal rencana pensiun dini PLTU. "Masih ada mekanisme yang harus didalami," ucapnya.

Pensiun dini PLTU menjadi salah satu kebijakan pemerintah guna mempercepat transisi energi. Rencana ini sekarang mengalami kendala karena kebutuhan biaya yang sangat besar.

Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), biaya untuk pensiun dini PLTU mencapai US$ 4,6 miliar (sekitar Rp 69,5 triliun) hingga 2030 dan US$ 27,5 miliar (sekitar Rp 415,7 triliun) hingga 2050.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendata ada 13 pembangkit berbahan bakar batu bara yang masuk dalam daftar pensiun dini. Ke-13 pembangkit ini terpilih berdasarkan studi internal bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Kajian pembangkit masih terus berjalan seiring dengan penyusunan peta jalan pensiun dini PLTU. Pelaksanaan penghentian pembangkit ini akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Di dalam Perpres ada beberapa kriteria pembangkit yang diatur, yaitu umur, kinerja, efisiensi, dan produktivitas PLTU. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah kini sedang mencari dukungan. "Kami tidak mau nanti biaya pokok penyediaan listrik naik, kekurangan listrik, atau uang pemerintah keluar," ucapnya pada 21 Agustus 2024.

Program pensiun dini PLTU bertujuan untuk mempercepat transisi energi dari fosil ke baru terbarukan. Pemerintah berharap dengan menghentikan pemakaian pembangki tersebut emisi karbon dapat berkurang, kualitas udara naik, dan ketergantungan bahan bakar fosil berkurang.

Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya di Banten akan ditutup. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana ini demi menekan polusi udara di Jakarta.

"Kami (akan) rapatin nanti yang di PLTU Suralaya itu sudah banyak polusinya, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun," kata Luhut di Jakarta, Rabu (14/8).

Merespon hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya MIneral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui PLTU di wilayah Cilegon tersebut menghasilkan emisi yang cukup tinggi. "Memang berat tuh emisi di sana. Banyak industri dan pembangkitnya gede," ucapnya.

Namun, untuk menutupnya perlu pertimbangan matang. Pemerintah harus mencari sumber energi baru terbarukan alias EBT sebagai pengganti pembangkit baru bara.

Masalahnya, di Jawa tidak ada energi hijau yang cukup besar untuk dapat memasok pembangkit sebesar PLTU Suralaya. Alternatifnya, menurut Arifin, harus ada sambungan transmisi dari Sumatera untuk mendukung pasokan EBT.

Infrastruktur yang baikmenjadi kunci agar energi-energi hijau dapat dimanfaatkan untuk mengganti PLTU yang akan dipensiunkan. "Kalau tidak ada transmisi tentu tidak akan bisa masuk energi baru," kata Arifin.

Profil PLTU Suralaya

Rencana untuk mematikan PLTU Suralaya bukanlah hal baru. Pemerintah sudah lama ingin melakukan pensiun dini pembangkit tersebut. Beberapa kali pula pembangkit ini dituding menjadi biang kerok polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Pada September tahun lalu, PLN sampai menurunkan kapasitas produksi pembangkit tersebut untuk memperbaiki tingkat polusi udara Jakarta jelang Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN. Sebagai gantinya, perusahaan meningkatkan keandalan pembangkit listrik tenaga gas dan uap alias PLTGU Muara Tawar dan Muara Karang.

Melansir dari laman resmi PLN, PLTU Suralaya dibangun pada 1984 dengan dua unit pembangkit. Kini jumlahnya pembangkitnya mencapai delapan unit. Total kapasitasnya mencapai 3.440 megawatt dan menyumbang 17% kebutuhan listrik Jawa-Bali.

Sejak 2000, pembangkit batu bara ini tercatat beberapa kali mengalami pemadaman. Pertama pada 2022 yang membuat listrik Jawa-Bali mati selama dua hari. Peristiwa ini bahkan disebut sebagai kejadian blackout terparah dalam sejarah Indonesia.

Tiga tahun berikutnya terjadi kejadian serupa terjadi lagi. Meski durasinya hanya tiga jam, namum dampaknya hingga ke 120 juta penduduk. Pada 2009, 2013, dan 2019 gangguan di PLTU Suralaya kembali terjadi.

Keinginan untuk menutup pembangkit tersebut sebenarnya tak sejalan dengan rencana kelistrikan pemerintah. Sebab, pada Januari 2020 pembangkit PLTU Suralaya bertambah dua unit dengan kapasitas dua kali 1.000 megawatt. Pembangkit baru ini targetnya beroperasi pada tahun ini.

Selain itu, pembangkit batu bara yang kerap disebut biang kerok polusi di Jakarta dan sekitarnya tidak hanya berasal dari Suralaya. Ada sembilan PLTU lainnya yang mengepung bekas Ibu Kota tersebut, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini:

PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN melaporkan sepanjang semester I-2024 telah berhasil memanfaatkan abu sisa pembakaran batu bara PLTU sebanyak 1.450.840 ton.

Abu sisa proses pembakaran batu bara atau fly ash and bottom ash (FABA) tersebut 47 unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan FABA merupakan wujud dari penerapan prinsip enviroment, sustainability and governance (ESG).

“Melalui FABA, kehadiran PLN tak hanya dapat menjadi sumber listrik, tetapi juga mampu melestarikan lingkungan serta menggerakkan roda ekonomi di masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/8).

Adapun, FABA dimanfaatkan menjadi subgrade stabilisasi timbunan pilihan, subtitusi bahan baku semen, Ready Mix , dan material pencegah air asam tambang. Selain itu, abu sisa pembakaran batu bara ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk paving, pembuatan batako, kansteen, U Ditch, pupuk, tetrapod, jalan beton, dan media tanam.

"FABA itu dulunya dipandang sebagai limbah yang tidak ada nilai ekonominya. Tapi kini PLN berhasil melakukan inovasi dan mengubahnya menjadi produk yang kaya akan manfaat dalam menunjang pembangunan infrastruktur nasional,"kata Darmawan.

Ia menjelaskan, beberapa pemanfaatan FABA di antaranya, mampu meningkatkan kebasaan (pH) tanah, mencegah abrasi di daerah pesisir pantai, menjadi pupuk tanaman, bahan campuran beton, bahan pengeras jalan, hingga pembuatan batako yang kini digunakan untuk pembangunan gardu distribusi.

Tercatat, pemanfaatan FABA dari PLTU milik PLN terus mengalami peningkatan sejak abu sisa pembakaran ini ditetapkan sebagai Limbah Non B3. Pemanfaatan tertinggi terjadi pada 2023, yakni sebesar 3,716 juta ton atau 123% dari produksi FABA tahun itu, sehingga dapat mengurangi jumlahnya yang tersimpan di ashyard.

Pemanfaatan FABA mengacu pada Dokumen Rincian Teknis yang terintegrasi dalam Persetujuan Lingkungan PLTU. Menurut Darmawan, FABA kini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan PLN membuka kesempatan kepada semua kalangan yang ingin memanfaatkan abu sisa pembakaran ini menjadi produk bernilai guna.

Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan permintaan batu bara meningkat pada musim panas ini seiring peningkatan konsumsi listrik untuk pendingin ruangan atau AC (air conditioner).

IEA menyebut permintaan listrik akan mencatatkan pertumbuhan tertingginya dalam 20 tahun pada 2024. Tren ini diperkirakan akan berlanjut hingga 2025 yang akan menyokong penggunaan pembangkit listrik batu bara meski energi terbarukan terus meningkat.

Dalam laporannya IEA menyebut bahwa meningkatnya penggunaan pendingin ruangan akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan listrik menyusul rekor suhu global dan gelombang panas yang memaksa jaringan listrik untuk mempertahankan pasokan beban dasar.

Adapun saat ini sumber energi yang bisa diandalkan untuk menyediakan beban dasar merupakan sumber energi kotor salah satunya batu bara.

“Pertumbuhan permintaan listrik global tahun ini dan tahun depan ditetapkan menjadi salah satu yang tercepat dalam dua dekade terakhir, menyoroti meningkatnya peran listrik dalam perekonomian kita serta dampak gelombang panas yang parah,” kata Keisuke Sadamori, Direktur Pasar dan Keamanan Energi IEA, dikutip dari Reuters, Jumat (19/7).

Laporan IEA juga menyebut bahwa meningkatnya permintaan listrik untuk kecerdasan buatan (AI) juga menarik perhatian pada pola permintaan dari pusat data, menimbulkan pertanyaan tentang penerapan, proyeksi permintaan, dan efisiensi energi.

Konsumsi daya global diperkirakan akan tumbuh sekitar 4% pada 2024, yang akan menjadi tingkat pertumbuhan terbesar sejak 2007, dengan tren yang diperkirakan akan terus berlanjut pada kecepatan yang sama pada 2025, dibandingkan dengan peningkatan permintaan sebesar 2,5% pada 2023.

India diperkirakan akan memimpin pertumbuhan permintaan selama tahun mendatang, naik sekitar 8% pada tahun ini sementara Cina diperkirakan akan mencatat tingkat pertumbuhan 6%, turun 1% dari 2023 karena ekonomi Negeri Panda terus mengalami restrukturisasi.

Sementara itu Uni Eropa diperkirakan akan bangkit dari kontraksi selama dua tahun dengan pertumbuhan 1,7%, tetapi ketidakpastian tetap ada mengenai bagaimana laju tersebut akan berlanjut. Amerika Serikat juga akan bangkit kembali sebesar 3% setelah turun pada 2023 karena cuaca yang sejuk.

Produksi energi terbarukan juga diperkirakan akan meningkat selama beberapa tahun mendatang, dengan total pangsa sumber pasokan global diperkirakan mencapai 35% pada 2025, naik 5% dari 2023, yang diharapkan akan mendorong tenaga surya dan angin melampaui pangsa tenaga air dalam bauran global.

Total pembangkitan energi terbarukan diperkirakan juga akan melampaui output listrik berbahan bakar batu bara pada 2025, tetapi sumber daya yang lebih berpolusi diperkirakan akan tetap tangguh pada 2024, dengan penambahan kurang dari 1% tergantung pada output tenaga air, terutama di Cina.

“Akibatnya, emisi karbon dari sektor listrik global mencapai titik jenuh, dengan sedikit pertumbuhan yang diharapkan tahun ini sebelum turun kembali pada tahun 2025,” kata laporan IEA.