Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemberi kerja wajib atau pengusaha mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam semua jenis jabatan yang tersedia dibanding pekerja asing (TKA).

Hal itu termuat dalam putusan uji materi UU 6/2023 nomor perkara: 168/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Partai Buruh dkk, dibacakan pada Kamis (31/10).

Ketetapan itu merupakan putusan MK terhadap permohonan uji materi Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang merevisi Pasal 42 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Mahkamah menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan putusan MK, Kamis (31/10).

Penggunaan pekerja asing dibolehkan jika jabatan tersebut belum diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. Itupun harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

"Dalam hal jabatan belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Namun demikian, penggunaan TKA pun dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri," sambung Arief.

Majelis hakim juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk menunjuk pekerja lokal sebagai tenaga pendamping pekerja asing. Tujuannya, agar dapat terjadi alih teknologi dan keahlian dari TKA tersebut ke tenaga kerja Indonesia yang nantinya menggantikan pekerja asing tersebut.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Tak hanya itu, dalam putusan berjumlah 687 halaman tersebut, Mahkamah meminta pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Mahkamah menilai adanya kemungkinan perhimpitan norma antara UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja. Terutama terkait dengan norma dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah, baik berupa pasal dan ayat, sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja/buruh.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan/diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Dengan Undang-undang baru tersebut, MK memandang masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-undang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.

"Selain itu, sejumlah materi/substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam undang-undang ketenagakerjaan," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada 25 November 2014. Adapun dana pensiun (dapen) tersebut dibentuk OJK untuk kepentingan pegawai OJK dan memperoleh pengesahan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-147/D.05/2014.

Mengenai pembentukan Dapen OJK, Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky berpendapat sebagai institusi negara pemberi kerja yang terpisah dari APBN (BUMN, BI, OJK, LPS), maka juga perlu mengelola dana pensiun para pegawai. Dia bilang ada model membentuk institusi dapen sendiri, ada juga yang menjadi peserta dari dapen pihak ketiga. Dalam hal itu, dia bilang BUMN besar, BI, dan OJK memilih membentuk sendiri dapen.

Terkait Dapen OJK, Yanuar berpendapat OJK yang membentuk dapen sendiri tentu berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Untuk kasus OJK, tentu ada konflik kepentingan. Sebab, pengawas dan regulator dana pensiun juga peserta dari Dapen OJK," ucapnya kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Yanuar menyebut karena anti konflik kepentingan adalah masalah prinsip dasar di industri keuangan, maka seharusnya OJK tidak memiliki dapen. Dia menganggap seharusnya OJK menyalurkan pengelolaan dapen para pegawai ke pihak ketiga.

"Prinsip konflik kepentingan adalah dasar tata kelola industri keuangan dan OJK merupakan pengawas industri keuangan. Kalau dapen BI, BI itu bukan pengawas maupun otoritas dapen," kata Yanuar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno menjelaskan bagaimana cara menilai ketahanan kelolaan dana sebuah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk skema Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Budi menjelaskan untuk DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP indikasi ketahanan kelolaan dananya adalah dapat dilihat dari Rasio Kecukupan Dana (RKD). Semakin tinggi rasio, akan menunjukkan semakin tinggi kualitas pendanaan yang dilakukan oleh dana pensiun.

Sementara itu, ketahanan Dapen PPIP dapat diukur melalui kinerja portofolio investasi dan pengelolaan risiko.

"Sebagai PPIP, fokus utama lebih pada pertumbuhan aset dan hasil investasi untuk setiap peserta, di mana risiko investasi ditanggung oleh peserta, bukan oleh pendiri," kata Budi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Merujuk data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total investasi yang dilakukan DPPK PPMP per Agustus 2024 ini menunjukkan pertumbuhan baik secara year-on-year (yoy) maupun month-to-month (mtm). Nilainya adalah sebesar Rp47,47 triliun, naik 5,9% yoy atau tumbuh 0,8% mtm.

Sejalan dengan pertumbuhan investasi yang dilakukan, nilai aset neto DPPK PPIP per Agustus 2024 juga naik 6,1% yoy atau 1,1% mtm menjadi Rp48,35 triliun.

"Sejauh ini, berdasarkan data dari OJK, Dapen PPIP mampu menjaga pertumbuhan aset dengan melakukan investasi yang terdiversifikasi, seperti di instrumen obligasi pemerintah, deposito, dan ekuitas, yang diatur sesuai dengan kebijakan investasi yang dapat memberikan hasil yang stabil dan menguntungkan," jelasnya.

Untuk menjaga dana kelolaan para peserta tetap aman dan sehat, Budi mengatakan Dapen pengelola PPIP terus beradaptasi dengan instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil lebih baik tanpa meningkatkan risiko signifikan.

"Dengan tidak terpapar risiko besar dari instrumen berisiko tinggi, Dapen PPIP dapat menjaga stabilitas dana kelolaan peserta dalam jangka panjang," pungkasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan baru terkait dana pensiun, di mana mulai Oktober 2024, dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum peserta mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menerangkan bahwa peserta wajib memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli Produk Anuitas, apabila 80% saldo Manfaat Pensiun Peserta lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21.

Produk anuitas ini, lanjut Ogi, adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Produk Anuitas tersebut nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun di masa depan.

Ogi juga menyatakan bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaatnya ke program anuitas. Namun, jika pendapatan berada di bawah pertumbuhan yang ditentukan, dana tersebut dapat diambil secara tunai.

Ia menegaskan bahwa mulai Oktober, pencairan atau surrender anuitas tidak boleh dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Lebih jauh, Ogi mengungkapkan bahwa pencairan anuitas yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu alasan mengapa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 80% dari dana yang ada harus digunakan untuk membeli produk anuitas.

“inilah yang membuat statistik dana pensiun dari DPPK itu tidak pernah naik, karena begitu dananya masuk, keluar dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) masuk anuitas, dan dicairkannya hanya kurang dari sebulan. Walaupun kena penalty yang cukup besar,” ujarnya.

Ogi juga menilai bahwa praktik ini tidak sejalan dengan tujuan utama program pensiun. Menurutnya, jika dana pensiun dicairkan terlalu cepat melalui produk anuitas yang bisa dicairkan bertahap, hal ini mengurangi manfaat dari program pensiun itu sendiri.

“Dana pensiun seharusnya memberikan manfaat setelah masa pensiun, bukan diambil sebelumnya. Jika diambil lebih awal, itu hanya menjadi tabungan biasa, bukan program pensiun. Ini perlu dijelaskan dengan baik kepada peserta,” tegas Ogi.

Untuk memastikan tujuan dan manfaat dari program pensiun tercapai, OJK akan menerapkan aturan bahwa pencairan dana pensiun tidak dapat dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.