Jakarta -

Bank Indonesia mencatatkan utang luar negeri (ULN) per bulan Agustus 2024 di Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar atau sekitar Rp 6.617 triliun (kurs Rp 15.570). Jumlah ini naik secara tahunan sebesar 7,3%. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

"Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso Senin (14/10/2024).

Dari total utang luar negeri, khusus utang pemerintah pada Agustus 2024 posisinya tercatat sebesar US$ 200,4 miliar atau tumbuh sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," papar Denny.

Utang luar negeri pemerintah juga disebut Denny tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja. Utang pemerintah digunakan untuk belanja pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 20,9% dari total ULN pemerintah, untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial Wajib sekitar 8,9% dari total ULN, untuk jasa Pendidikan sebesar 16,8% dari total ULN.

Kemudian untuk sektor konstruksi sekitar 13,6%, dari total ULN, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,3% dari total ULN. Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta juga diklaim tetap terkendali. Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy)," papar Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta.

Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," sebut Denny.

(hal/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pengeelolaan pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada hari ini, Selasa (13/8/2024).

Kali ini, pemerintah melelang Sukuk Negara seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024.

Tujuh seri Sukuk Negara yang ditawarkan kepada investor, yaitu seri SPNS 02022025, SPNS 29052025, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039, dan PBS038.

Adapun, tingkat imbalan untuk PBS032 dipatok sebesar 4,875%, PBS030 sebesar 5,875%, PBS004 sebesar 6,1%, PBS039 sebesar 6,625%, dan PBS038 sebesar 6,875%.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.

“Target indikatif dalam lelang SBSN sebesar Rp8 triliun,” dikutip dari keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Lelang dibuka pada Selasa (13/8/2024) pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. DJPPR Kemenkeu akan mengumumkan hasil lelang ada hari yang sama. Adapun, setelmen akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2024 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meraup dana segar Rp23 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini, Selasa (6/8/2024). Nilai yang yang dimenangkan itu setara dengan 34,33% dari total penawaran masuk yang mencapai Rp66,99 triliun.

Dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, ada delapan seri SUN yang dilelang pada hari ini. Jumlah itu termasuk 3 seri baru dan 5 seri reopening.

Lebih terperinci, delapan seri SUN yang dilelang ialah seri SPN03241106, SPN12250807, FR0101 FRSDG001, FR0103, FR0098, FR0097, dan FR0102.

Emisi baru SUN seri FR0103 mendapat penawaran terbesar dari investor dengan akumulasi senilai Rp37,1 triliun. Adapun, kisaran yield tertinggi dan terendah untuk SUN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2035 itu ada di level 6,75% dan 6,95%.

Selain FR0103, SUN seri FR0101 juga menjadi incaran investor dengan nilai penawaran masuk sebesar Rp10,62 triliun. Adapun, total penawaran yang masuk sebesar Rp66,99 triliun.

Dalam lelang tersebut, pemerintah menetapkan total nominal yang dimenangkan dari delapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp23 triliun. Nilai tersebut mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan 2024, dan kondisi kas negara terkini.

Deni Ridwan, Direktur SUN DJPPR Kemenkeu, memaparkan minat investor lelang SUN hari ini sangat baik.

“Hal itu tecermin dari naiknya total incoming bids menjadi Rp66,99 triliun dari Rp57,19 triliun pada lelang SUN sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Menurutnya, minat investor mulai terlihat risk on atas solidnya kondisi perekonomian domestik antara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal II/2024 sebesar 5,05% year-on-year (YoY), tingkat inflasi Juli 2024 pada level 2,13% YoY atau tetap terjaga di kisaran target 2,5% plus minus 1%, dan afirmasi Sovereign Credit Rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil oleh lembaga rating S&P.

Dari pasar keuangan global, The Fed menahan suku bunga acuannya pada FOMC meeting pekan lalu sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar dengan makin tingginya probabilitas penurunan Fed Fund Rate pada September mendatang.

DJPPR mencatat minat investor asing pada lelang SUN hari ini tetap kuat dengan total incoming bids sebesar Rp10,7 triliun.

Mayoritas dari incoming bids tersebut berada pada SUN tenor 11 tahun sebesar Rp6,42 triliun atau 60,03% dari total incoming bids investor asing, dan dimenangkan sebesar Rp1,84 triliun atau 45,19% dari total awarded bids investor asing.

Jakarta: Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira berharap adanya skema pembiayaan hingga Rp100 miliar untuk pelaku usaha menengah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional.

baca juga: Portofolio Kredit UMKM Terbesar se-Indonesia, Peran Nyata BRI Topang Perekonomian Nasional

"Yang menjadi PR bagaimana pembiayaan di pengusaha pengusaha kecil dan menengah, yang kira-kira mereka butuh Rp5 miliar sampai Rp100 miliar. Itu kan belum ada skema yang khusus, kalau bisa memang harus ada subsidi bunga di industri yang seperti itu, sehingga mereka bisa kompetitif," kata Anggawira, dilansir Antara, Jumat, 26 Juli 2024.

Anggawira dalam sharing discussion dengan tema 'Mengurai Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk Memberdayakan dan Mengembangkan UMKM' di Jakarta, mengakui pembiayaan untuk pelaku usaha mikro telah banyak melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), ataupun Permodalan Nasional Madani (PNM). Namun, ia menyoroti skema pembiayaan bagi pelaku usaha menengah yang membutuhkan biaya hingga Rp100 miliar agar lebih kompetitif.

"Jadi sebenarnya kalau untuk ke level mikro pemerintah sudah banyak, cuma yang ke kecil dan menengah perlu ada suatu stimulus yang jelas, bagaimana misalnya stimulus perbankan untuk kredit di atas Rp5 miliar sampai Rp100 miliar," ujar dia.
Ia menyampaikan dengan pembiayaan tersebut, maka bukan lagi berbicara soal pedagang kecil tetapi lebih kepada skala atau level industrialisasi.

"Yang subsidi bunga itu rata-rata di bawah Rp1 miliar, tapi kalau mau bicara industrialisasi harus di level seperti itu (pembiayaan Rp5 miliar-Rp100 miliar), sehingga ketika ada kompetitor lain masuk, kita bisa bersaing," jelas dia.

Menumbuhkan pengusaha

Menurut dia, dengan adanya skema pembiayaan tersebut maka tidak akan ada lagi istilah "pengusaha terkena stunting" atau tidak berkembang.

"Bisnisnya boleh dibilang sudah 10 tahun mungkin omzetnya begitu-begitu aja, apakah memang kesalahan mereka yang enggak berinovasi atau memang ekosistemnya enggak mendukung. Ini kan harus dicari akar persoalannya," ungkap Anggawira.

Menurut dia, saat ini sektor jasa masih mendominasi dunia usaha. Oleh karena itu, Anggawira berharap dengan adanya skema pembiayaan tersebut, pengusaha-pengusaha baru berbasis industri terutama di bidang pertanian dan perikanan dapat dilahirkan.

Inovasi di bidang tersebut sangat diperlukan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki, seperti laut yang luas, panjang pantai yang signifikan, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, sering kali tidak dikelola dengan baik. Menurutnya, potensi itu seharusnya tidak diabaikan dan perlu diimprovisasi serta dikelola dengan lebih baik.

Jika usaha itu ditekuni dengan baik, banyak inovasi akan lahir. Ketika inovasi berjalan lancar, usaha tersebut akan naik tingkatnya menjadi produksi massal. Produksi massal ini berarti usaha tersebut telah menjadi industri yang signifikan.

Sementara itu, Founder & Group CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono berharap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan pemerintah saat ini dapat lebih dioptimalkan.

Persyaratan ketat

Hendy yang juga merupakan Wakil Ketua Hubungan Internasional dan Ekonomi Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) itu mengatakan Program KUR itu mencakup pembiayaan mulai dari modal kecil hingga limit Rp500 juta.

Namun, pada praktiknya, penyaluran KUR yang masih mengandalkan institusi perbankan membuat tata kelola yang ketat sebelum kredit dapat dicairkan.

Menurut dia, KUR saat ini masih membutuhkan kolateral atau jaminan untuk pencairannya, sehingga pelaku usaha yang terbatas secara kolateral belum sepenuhnya terbantu.

Dia mengakui Program KUR yang ada sebenarnya sudah cukup baik, tetapi dia berharap agar di pemerintahan baru dapat lebih dipermudah persyaratannya, terutama bagi pengusaha pemula yang ingin melakukan ekspansi bisnis.

"Hal ini penting agar teman-teman yang baru mau berkembang bisa lebih mudah mendapatkan dukungan permodalan yang mereka butuhkan," kata Hendy.

(SAW)