Bisnis.com, JAKARTA — Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel syariah seri Sukuk Tabungan ST013 pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

Mengutip DJPPR, ST013 dibuka dengan masa penawaran dimulai pada 8 November 2024 pukul 09.00 WIB, sampai dengan 4 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Adapun, ST013 akan ditawarkan dalam dua seri, yaitu ST013T2 tenor 2 tahun dengan kupon 6,4% dan ST013T4 tenor 4 tahun memiliki kupon 6,5% per tahun.

Selanjutnya, ST013T2 akan jatuh tempo pada 10 November 2026, sedangkan ST013T4 jatuh tempo pada 10 November 2028.

Minimal pemesanan dari kedua seri sebesar Rp1 juta, sedangkan maksimum pemesanan ST013T2 sebesar Rp5 miliar, sedangkan ST013T4 senilai Rp10 miliar.

Sebagai informasi, tanggal setelmen ST013 akan jatuh pada 11 Desember 2024, sedangkan tanggal pembayaran imbalan pertama dilaksanakan pada 10 Januari 2025, dan pada tanggal 10 setiap bulannya.

ST013 bersifat tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan (non-tradable) kepemilikan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode early redemption.

Kupon ST013 ditawarkan lebih tinggi dibandingan SBN ritel sebelumnya, ORI026. ORI026 ditawarkan dalam dua seri, yaitu ORI026T3 tenor 3 tahun dengan kupon 6,3% dan ORI026T6 tenor 6 tahun dengan kupon 6,4%.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana telah memproyeksikan kupon SBN ritel syariah ST013 akan lebih tinggi dari penawaran SBN sebelumnya, yakni untuk kupon ST013 tenor 2 tahun antara 6,4% - 6,5% dan tenor 4 tahun antara 6,6% - 6,7%.

"Diharapkan penjualannya masih akan tinggi hingga proyeksi penjualan ST013 bisa tembus Rp15-20 triliun," katanya saat ditanyai Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Untuk diketahui, SBN ritel syariah ST013 ditawarkan dalam 2 tenor yakni tenor 2 tahun atau ST013T2 dan tenor 4 tahun atau ST013T4. Kupon ST013 bersifat mengambang dengan batas minimal (floating with floor), artinya imbal hasil ST013 bisa naik saat suku bunga BI naik, namun tidak bisa turun lebih rendah dari batas minimal (floor).

SBN ritel syariah seri Sukuk Tabungan ST013 akan menjadi seri terakhir di tahun ini yang menawarkan imbal hasil tinggi di tengah tren penurunan suku bunga acuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) atas nama Menteri Keuangan RI menetapkan hasil penjualan Sukuk Ritel SR021 sebesar Rp24,2 triliun.

Perincian hasil penjualan Sukuk Ritel SR021 sebesar Rp24,2 triliun yang terdiri atas penjualan SR021T3 sebesar Rp19,27 triliun dan SR021T5 sebesar Rp4,95 triliun. Jumlah itu diperoleh dari pembelian SR021 oleh 63.622 investor.

Sukuk Ritel seri SR021T3 (tenor 3 tahun) menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 6,35% per tahun dan seri SR021T5 (tenor 5 tahun) sebesar 6,45% per tahun. Masa penawaran dilakukan sejak 23 Agustus-18 September 2024.

Sukuk Ritel seri SR021T3 dan SR021T5 diterbitkan menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased, dengan menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2024 sebagai underlying asset.

Mengutip pengumuman DJPPR, rata-rata pemesanan per investor pada SR021 yaitu sebesar Rp360,34 juta untuk SR021T3 dan Rp350,66 juta untuk SR021T5.

Berdasarkan profesi, jumlah investor SR021T3 dan SR021T5 didominasi oleh pegawai swasta masing-masing sebesar 33,64% dan 37,14%, sedangkan berdasarkan nominal pemesanan didominasi oleh wiraswasta masing-masing sebesar 34,63% dan 30,72%.

Berdasarkan rentang nominal pemesanan, baik SR021T3 maupun SR021T5, jumlah investor terbanyak berada pada range Rp5 juta-Rp100 juta sebanyak 38,93% untuk SR021T3 dan 40,17% untuk SR021T5.

Dengan volume pemesanan terbesar pada range di atas Rp1 miliar sebanyak 49,66% untuk SR021T3 dan 59,47% untuk SR021T5.

Kemudian, berdasarkan generasi, baik SR021T3 maupun SR021T5 didominasi oleh investor milenial sebanyak 31.832 investor dengan masing-masing sebanyak 24.403 (45,62%) untuk SR021T3 dan7.429 (52,65%) untuk SR021T5.

Lalu, dari sisi volume pemesanan, baik SR021T3 maupun SR021T5 didominasi oleh Generasi X dengan volume pemesanan sebesar Rp7,76 triliun untuk SR021T3 dan Rp2,20 triliun untuk SR021T5.

Adapun untuk jumlah investor baru SR021T3 dan SR021T5 terhadap SBN Ritel sebanyak 14.778 investor dengan total volume pemesanan Rp3,57 triliun. Sementara itu dibandingkan dengan SBSN Ritel, jumlah investor baru sebanyak 19.418 investor dengan total volume pemesanan Rp5,04 triliun.

Berdasarkan wilayah pemesanan, SR021 kembali menjangkau seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Pemesanan SR021T3 didominasi wilayah Indonesia Bagian Barat (selain DKI Jakarta) dengan jumlah investor sebanyak 32.151 orang (60,10%) dan volume pemesanan sebesar Rp9,50 triliun (49,28%).

Lalu, untuk SR021T5 juga didominasi wilayah Indonesia Bagian Barat (selain DKI Jakarta) dengan jumlah investor sebanyak 8.537 investor (60,50%) dan volume pemesanan sebesar Rp2,40 triliun (48,47%).

Selama masa penawaran SR021, terdapat Sukuk Ritel seri SR015 sebesar Rp27,00 triliun yang jatuh tempo pada 10 September 2024.

Adapun dari nominal SR015 yang jatuh tempo, total sebesar Rp12,80 triliun (47%) diivestasikan kembali pada SR021 dengan jumlah investor yang menginvestasikan kembali dananya ke SR021 sebanyak 17.305 investor.

Bisnis.com, JAKARTA - Penjualan Sukuk Ritel (SR) seri SR021 dinilai mendapat animo tinggi dari masyarakat sehingga hasilnya masih memenuhi ekspektasi pemerintah.

Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan RI, Tony Prianto mengatakan untuk secara detail akan ditetapkan secara resmi hasil penjualan dari SR021 pada Senin (23/9/2024) sore.

"Untuk penjualan SR021 masih memenuhi ekspektasi pemerintah. Untuk animo masyarakat masih cukup tinggi untuk melakukan pembelian SR021," katanya, saat dihubungi Bisnis, Senin (23/9/2024).

Masa penawaran Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR021 telah resmi ditutup pada Rabu (18/9/2024). Berdasarkan data Bareksa, SBN Ritel jenis syariah itu meraup penjualan Rp24,2 triliun dari target Rp25 triliun.

Tony menambahkan bahwa minat masyarakat tergolong tinggi terhadap SR021, karena menjadi instrumen investasi yang dianggap aman saat kondisi pasar yang relatif tidak stabil.

"Mengingat ini instrumen investasi yang aman dan kupon yang menarik serta tradeable," tambahnya.

Untuk diketahui, SR021 ditawarkan dengan dua pilihan tenor, yakni SR021T3 dengan penawaran tingkat imbalan atau kupon sebesar 6,35% per tahun, dan SR021T5 sebesar 6,45% per tahun.

DJPPR Kemenkeu menyatakan bahwa penawaran SR021 untuk SR021T3 dan SR021T5 ini bertujuan untuk menyediakan alternatif investasi yang aman, menguntungkan, dan likuid bagi masyarakat.

Selanjutnya, sesuai jadwal penerbitan SBN Ritel 2024, pemerintah akan menawarkan ORI026 pada 30 September-24 Oktober 2024.

Adapun sejak awal tahun 2024, pemerintah telah mengeluarkan menawarkan untuk ORI025, SR020, ST012, SBR013, serta SR021.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meraih dana segar Rp22 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini, Selasa (17/9/2024). Nilai yang yang dimenangkan itu setara dengan 34,53% dari total penawaran masuk yang mencapai Rp63,70 triliun.

Dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, ada tujuhseri SUN yang dilelang pada hari ini.

Jumlah itu termasuk 2 seri baru dan 5 seri reopening. Lebih terperinci, delapan seri SUN yang dilelang ialah seri SPN03241218 (new issuance), SPN12250918 (new issuance), FR0104 (reopening), FR0103 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0102 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Emisi baru SUN seri FR0103 mendapat penawaran terbesar dari investor dengan akumulasi senilai Rp26,19 triliun. Adapun, kisaran yield tertinggi dan terendah untuk SUN yang jatuh tempo pada 15 Juli 2030 pada level 6,42% dan 6,40%.

Selain FR0103, SUN seri FR0104 juga menjadi incaran investor dengan nilai penawaran masuk sebesar Rp16,02 triliun. Adapun, total penawaran yang masuk sebesar Rp63,70 triliun.

Pemerintah memutuskan untuk memenangkan penawaran sebesar Rp22 triliun pada lelang SUN hari ini. Hal tersebut mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2024, dan kondisi kas negara terkini.

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan menuturkan permintaan investor secara keseluruhan masih dominan pada SUN tenor 6 dan 11 tahun, dengan jumlah incoming bids dan awarded bids masing-masing sebesar 66,27% dari total incoming bids dan 67,27% dari total awarded bids.

"Jumlah incoming bids dari investor asing pada lelang SUN hari ini mencapai Rp9,76 triliun. Mayoritas dari incoming bids tersebut berada pada SUN tenor 11 tahun sebesar Rp5,65 triliun atau 57,88% dari total incoming bids investor asing, dan dimenangkan sebesar Rp1,81 triliun atau 8,23% dari total awarded bids," kata Deni, Selasa (17/9/2024).

Dia juga menjelaskan seiring dengan tingginya minat investor dan kondisi pasar SBN yang terus membaik, Weighted Average Yield (WAY) obligasi negara yang dimenangkan pada lelang SUN hari ini turun sebesar 1 sampai dengan 11 bps apabila dibandingkan dengan level WAY lelang SUN sebelumnya.

Deni juga mencermati menjelang FOMC Meeting pekan ini market terlihat risk-on dengan probabilitas pemangkasan suku bunga acuan AS atau Fed Fund Rate 50bps sebesar 60%. Sesuai ekspektasi pasar, ekonomi AS mulai melemah dengan turunnya tingkat inflasi CPI AS bulan Agustus menjadi 2,5% yoy atau terendah sejak Februari 2021 dari 2,9% bulan sebelumnya dan inflasi PPI AS bulan Agustus 1,7% yoy yang terendah dalam 6 bulan terakhir dari 2,1% bulan sebelumnya.

Minat investor pada lelang SUN hari ini kembali meningkat dengan total incoming bids mencapai Rp63,7 triliun naik dari Rp45,49 triliun pada lelang SUN sebelumnya.

"Katalis positif juga didorong solidnya perekonomian domestik, seperti meningkatnya pertumbuhan penjualan ritel di Indonesia menjadi 4,5% yoy pada bulan Juli 2024 dari 2,7% yoy pada bulan sebelumnya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera membuka masa penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri Sukuk Ritel SR021. Tingkat imbalan instrumen investasi tersebut diproyeksi menarik meski belum tentu lebih tinggi dibandingkan dengan penerbitan Sukuk Ritel seri sebelumnya.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menjadwalkan masa penawaran seri SR021 akan dimulai pada Jumat (23/8/2024) dan akan berlangsung selama sebulan hingga Rabu (18/9/2024).

Seri ini pun akan ditawarkan dengan dua pilihan tenor, yakni tenor 3 tahun SR021-T3 dan tenor 5 tahun SR021-T5. Penerbitan SR dengan dua tenor telah dilaksanakan pemerintah tiga kali berturut turut, yakni untuk seri SR018 dan SR019 yang terbit pada 2023 dan seri SR020 yang meluncur Maret 2024.

SR020 membayarkan kupon 6,30% untuk seri 3 tahun dan 6,40% untuk seri 5 tahun. Kupon itu lebih tinggi dibanding SR019 yang mematok kupon 5,95% untuk tenor 3 tahun dan 6,1% untuk tenor 5 tahun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto memperkirakan kupon SR021 akan berada di kisaran 6,2% hingga 6,3% atau tidak setinggi seri sebelumnya.

Terlepas dari itu, dirinya meyakini instrumen ini akan tetap menarik banyak investor karena seri ini kemungkinan menjadi seri terakhir yang masih menawarkan tingkat kupon yang tinggi.

Alasannya, pasar kini mengantisipasi dimulainya era suku bunga rendah jika the Fed benar-benar menurunkan suku bunga acuannya bulan depan. Langkah itu berpotensi diikuti oleh Bank Indonesia.

“Saya perkirakan total peminat masih akan di atas Rp15 triliun, karena SR021 ini instrumen tradable [dapat diperdagangkan di pasar sekunder]. Paling tidak bisa masuk antara Rp15 triliun hingga Rp20 triliun,” katanya kepada Bisnis, Selasa (20/8/2024).

Apalagi, lanjutnya, SR015 akan jatuh tempo pada Sabtu (10/8/2024). Investor seri yang jatuh tempo tersebut kemungkinan besar akan mereinvestasi dananya. Jika benar demikian, Ramdhan menilai penjualan SR021 bahkan bisa lebih tinggi dari Rp20 triliun.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi tingkat kupon atau imbal hasil SR021 akan lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya, yakni SR020 yang meluncur pada Maret 2024.

Sebagai pengingat, pada saat itu, suku bunga Bank Indonesia (BI) masih berada di level 6%, sedangkan saat ini BI telah mengerek suku bunga ke level 6,25%.

“Sejalan dengan kenaikan suku bunga tersebut, maka kami perkirakan kupon yang ditawarkan juga akan meningkat menjadi di kisaran 6,2%-6,5% untuk tenor 3 tahun, dan 6,4%-6,7% untuk tenor 5 tahun,” ujarnya.

Dia pun memperkirakan SR021 akan terjual di kisaran Rp20 triliun hingga Rp24 triliun. Menurutnya, faktor yang menjadi penentu permintaan pada penjualan SR021 yakni sentimen di pasar obligasi domestik yang juga bergantung pada kondisi nilai tukar rupiah dan sentimen global bulan ini.

Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi mengatakan bahwa antusiasme investor ritel terhadap penerbitan SR021 mendatang kemungkinan berasal dari kalangan high net worth dan menengah atas yang masih mempunyai cukup tabungan.

“Sementara itu, kalangan kelas menengah dan menengah ke bawah agak terpukul purchasing power-nya. Jadi, permintaan dari kategori ini berpotensi lebih rendah dari sebelumnya,” pungkas Lionel.

Dia sepakat bahwa sentimen yang mempengaruhi permintaan SR021 adalah potensi penurunan suku bunga the Fed dan Bank Indonesia. Dia pun optimistis SR021 akan laris diburu oleh investor, sejalan dengan potensi kupon yang menarik.

“Perkiraan saya penjualan SR021 di angka Rp19 triliun hingga Rp23 triliun, kuponnya mungkin di kisaran 6,3% sampai 6,6%,” ujar Lionel.

Realisasi Penerbitan Sukuk Ritel 5 Tahun Terakhir

Sumber: DJPPR, Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengincar dana hingga Rp33 triliun melalui lelang 7 seri Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini, Selasa (20/8/2024).

Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2024. Kemenkeu RI menetapkan target maksimal sebesar Rp33 triliun, sedangkan target indikatif Rp22 triliun.

Lelang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, sementara itu tanggal setelmen jatuh pada Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan pengumuman di laman resmi DJPPR Kemenkeu, ada 2 jenis SUN yang dilelang yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebanyak 2 seri dan Obligasi Negara (ON) sebanyak 5 seri.

Secara terperinci, seri SPN yang akan dilelang yakni SPN03241120 (New Issuance) yang jatuh tempo pada 20 November 2024, dan SPN12250807 (Reopening) yang jatuh tempo pada 7 Agustus 2025.

Keduanya memiliki tingkat kupon diskonto dengan alokasi pembelian non-kompetitif maksimal 50% dari yang dimenangkan.

Selanjutnya, ada 5 seri obligasi negara yang ditawarkan yakni FR0104 (New Issuance), FR0103 (Reopening), FR0098 (Reopening), FR0097 (Reopening), FR0102 (Reopening). Alokasi pembelian seri ON maksimal 30% dari seluruh lelang yang dimenangkan.

Tingkat kupon obligasi negara yang ditawarkan pun bervariatif, mulai dari 6,75% hingga 7,12%. Sementara itu periode jatuh tempo mulai dari 2030 hingga 2054.

Perlu diketahui, penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

"Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta," tulis DJPPR Kemenkeu.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan.

Sementara itu, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pada prinsipnya, semua pihak baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui peserta lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Adapun BNI Sekuritas menyatakan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, pihaknya melihat adanya potensi peningkatan demand.

"Berdasarkan kondisi pasar terkini, kami memperkirakan total incoming bid akan berada di kisaran Rp50-70 triliun," katanya.

Sementara itu, harga Surat Utang Negara (SUN) ditutup menguat pada sesi perdagangan kemarin (19/8). Berdasarkan data dari PHEI, yield SUN Benchmark 5-tahun (FR0101) turun sebesar 4 basis poin ke level 6,52%, dan yield SUN Benchmark 10-tahun (FR0100) turun sebesar 3 basis poin menjadi 6,66%.

Berdasarkan data Bloomberg, menunjukkan level yield curve SUN 10-tahun (GIDN10YR) turun sebesar 3 basis poin menjadi 6,69%. Level yield curve SUN 10-tahun saat ini masih in line dengan estimated range untuk pekan ini, yaitu di kisaran 6,64-6,84%.

Volume transaksi SBN secara outright traded tercatat sebesar Rp17,1 triliun kemarin, lebih tinggi dari volume transaksi di hari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp12,3 triliun.

Adapun FR0098 dan FR0097 menjadi dua seri teraktif di pasar sekunder, dengan volume transaksi masing-masing sebesar Rp3,2 triliun dan Rp2,0 triliun. Sementara itu, volume transaksi obligasi korporasi secara outright tercatat sebesar Rp1,4 triliun.

Berdasarkan valuasi yield curve, BNI Sekuritas memperkirakan bahwa obligasi ini akan menarik bagi para investor, di antaranya FR0081, FR0047, FR0052, FR0082, FR0085, FR0073, FR0054, FR0091, FR0058.

IDXChannel - Pemerintah akan melelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah pada Selasa pekan depan. Dalam hal ini, pemerintah menargetkan dapat menghimpun dana segar hingga Rp33 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap melelang delapan seri SUN, Selasa (6/8) mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.

Delapan seri surat utang tersebut, yaitu SPN03241106 (New Issuance), SPN12250807 (New Issuance), FR0101 (Reopening), FRSDG001 (Reopening), FR0103 (New Issuance), FR0098 (Reopening), FR0097 (Reopening), dan FR0102 (Reopening).

"Target indikatif Rp22 triliun, dan target maksimal Rp33 triliun," tulis DJPPR Kemenekeu dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (4/8).

Tingkat kupon atau imbal hasil yang ditawarkan adalah mulai dari 6,87 persen hingga 7,37 persen. Sementara tanggal setelmen Kamis (8/8).

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal Rp1 juta per unit.

Semua pihak, baik investor individu maupun institusi dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang.

Berikut peserta lelang SUN:

1. Dealer Utama:

Citibank N.A., Deutsche Bank AG, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk.

Selain itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

2. Lembaga Penjamin Simpanan;

3. Bank Indonesia.

Pada lelang ini juga kembali ditawarkan Seri FRSDG001 yang merupakan seri Sustainable Development Goals (SDGs) Bond pertama yang ditawarkan melalui lelang di pasar perdana domestik.

Penerbitan seri SDGs Bond melalui lelang ini melengkapi program penerbitan Sustainable Development Goals (SDGs) Bond yang sudah dilakukan di pasar global pada 2021.

(Fiki Ariyanti)

SEMARANG,investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk dapat bekerja sama dengan swasta dalam penyediaan layanan air minum. Keterbatasan  APBN tentu tidak menghalangi realisasi komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur air minum di Indonesia.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Ubaidi S Hamidi mengatakan  persoalan penyediaan layanan air minum tidak hanya terkait pembiayaan, tetapi juga isu teknis dan non teknis yang strategis, seperti: kebijakan dan regulasi sektor air minum, isu kelembagaan dan kinerja pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM), stakeholders management, dan isu tarif air minum.

 “Pemerintah secara aktif terus berupaya untuk memenuhi layanan kebutuhan dasar penyediaan air bersih bahkan air minum,” ucap Ubaidi dalam acara Press Tour Kemenkeu di Kantor Perumda Air Minum Tirta, Semarang pada Kamis (18/7/2024).

 Berdasarkan data dari penyelenggaraan World Water Forum ke-10, perkembangan investasi pada pipa air minum baru sekitar 20,6% hunian. Untuk meningkatkan investasinya menjadi 30% hunian, dana yang harus dikeluarkan mencapai Rp123 triliun, namun APBN baru bisa mengakomodir 63% dari kebutuhan pendanaan infrastruktur air. Maka dari itu, inovasi investasi dari berbagai sumber pendanaan, harus didorong sebagai sumber modal alternatif.

 Hingga per awal Juli 2024, Kementerian Keuangan telah berhasil membantu  penanggung jawab proyek kerjasama untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat, yaitu: Proyek  KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, Proyek KPBU SPAM Semarang Barat dan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

 “Total nilai investasi dari empat proyek sekitar Rp 4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500 ribu sambungan rumah,” terang dia.

 Ubaidi mengatakan ada beberapa kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat untuk menyokong pemerintah daerah dalam menyiapkan penyediaan layanan air minum. Pertama yaitu  penyediaan fasilitas penyiapan proyek dan transaksi (Project Development Facility/PDF) yang berfokus pada penyiapan business case proyek SPAM yang bankable dari aspek penyiapan lahan perijinan, revenue stream serta spesifikasi layanan yang memadai sehingga proyek SPAM siap untuk ditawarkan dan menarik bagi investor dan peminjam.

Kedua yaitu  pemberian dana dukungan kelayakan (Viability Gap Fund/VGF) dengan tujuan  meningkatkan kelayakan proyek dan berdampak langsung pada sisi tarif air minum yang terjangkau kepada masyarakat.

Ketiga yaitu penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam hal ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia  selaku BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan penjaminan yang bertujuan untuk membuat proyek SPAM menjadi lebih bankable dan semakin menarik minat investor dan lenders. Terakhir yaitu penyediaan dana alokasi khusus fisik untuk pembangunan jaringan perpipaan sampai dengan sambungan rumah.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News