Bisnis.com, JAKARTA – Keberlanjutan pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi sorotan di tengah masa transisi pemerintahan. Pasalnya, hingga saat ini belum keputusan pemerintah anggaran IKN pada tahun depan bakal naik atau susut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai kecil kemungkinan pemerintahan Premium Content bakal jor-joran membangun IKN. Alasannya, program makan bergizi gratis yang dicanangkan calon presiden terpilih periode 2024 – 2029 itu sendiri bakal membutuhkan anggaran jumbo.

IDXChannel - Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menitipkan sejumlah pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa infrastruktur dasar belum bisa dibangun menjelang berakhirnya Pemerintahan Joko Widodo pada Oktober 2024, seperti sektor jalan, air minum, hingga hunian bagi PNS yang akan pindah ke IKN.

"Ini baru di KIPP 1A, yang 1B dan 1C belum lengkap, jalan, air minum, menurut saya harus dilanjutkan," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/8/2024).

Terkait hunian, Basuki mengatakan ke depan memang masih banyak memerlukan tambahan untuk mengakomodir PNS yang akan dipindahtugaskan ke Ibu Kota baru tersebut. Apalagi, mengingat ada perubahan skema kepemilikan hunian bagi PNS yang bertugas ke IKN.

"Masih terus kita bangun hunian ASN, karena yang akan pindah masih banyak lagi," kata Basuki.

Adapun plafon pembiayaan APBN ke Proyek IKN tersisa Rp10 triliun. Jumlah ini merupakan pengurangan antara plafon pembiayaan IKN menggunakan APBN dari total yang sudah dialokasikan.

Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20 persen dari total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau sekitar Rp93 triliun saja yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS. Selebihnya, mengandalkan pembiayaan dari investor.

Jika dihitung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam tiga termin. Pada batch 1, Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.

Kemudian lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Sehingga total APBN yang dikeluarkan untuk ketiga paket tersebut Rp83,42 triliun.

Jika disandingkan dengan target Pemerintah yang hanya menggunakan 20 persen APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari total kebutuhan biaya Rp466 triliun untuk membangun IKN, maka dipastikan plafon pembiayaan APBN pada proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.

(NIA DEVIYANA)