Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan bakal kembali memeriksa Firli Bahuri eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diduga melangar Pasal 36 juncto 65 UU KPK.

Pasal 36 UU KPK itu mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Hanya saja, menurutnya, jadwal pemeriksaan tersebut belum bisa diungkapkan secara detail.

"FB akan diperiksa dan dimintai keterangannya kembali. Kapan waktunya, nanti akan kita update," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia juga menambahkan, sejauh ini pihaknya masih melakukan serangkaian proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara kasus yang menjerat mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Masih dilengkapi penyidik, koordinasi efektif terus dilakukan tim penyidik dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," imbuhnya.

Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 37 saksi mulai dari anggota Polri, KPK, Kementan RI hingga sipil.

"Terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo 65 UU KPK RI dengan terlapor FB. Total yang telah diperiksa 37 dan dua ahli hukum," pungkas Ade Safri.

Sebagai informasi, Firli juga diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP.

Ancaman maksimal dalam perkara tersebut yakni hukuman penjara seumur hidup. Adapun, dalam kasus ini kepolisian telah memeriksa 123 saksi dan telah meminta keterangan kepada 11 ahli.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengakui proses pemberkasan perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri berjalan lambat.

Dia menyampaikan hal tersebut lantaran pihaknya hanya berfokus pada pasal pemerasan dan suap yang diduga dilakukan Firli Bahuri. Padahal, berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) pemberkasan tidak boleh setengah-setengah.

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin pasal 36 agak belakang. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7/2024).

Perlu diketahui, Pasal 36 UU KPK mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, Jenderal Polisi bintang dua ini mengakui bahwa pemberkasan perkara yang menjerat Firli untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berjalan dengan lambat.

"Kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Oleh karenanya, agak lambat. Tapi kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu semuanya perlu koordinasi," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Polda Metro Jaya telah mengirimkan berkas perkara sesuai dengan petunjuk P19 berkas perkara dugaan pemerasan Firli di Kementan pada Rabu (24/1/2024). Namun, Kejati DKI telah mengembalikan berkas perkara Firli pada Jumat (2/2/2024).

Sebagai informasi, Firli ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11/2023) malam, lantaran diduga melakukan pemerasan saat menangani kasus di Kementerian Pertanian.

Mantan Kabaharkam itu diduga telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.