BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah pusat menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam setiap program unggulan kesehatan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan program kesehatan gratis menjadi salah satu quick win prioritas yang segera dijalankan.

Akan tetapi, pelaksanaannya membutuhkan sinergi kuat dari seluruh elemen daerah hingga tingkat desa.

“Bapak-Ibu yang saya hormati, di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak-Ibu Kepala Daerah, juga DPRD, sampai ke level tingkat desa," kata Pratikno di hadapan pejabat pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan berencana mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Meski demikian, Pratikno mengakui program ini belum bisa diterapkan secara masif maupun mencakup semua jenis penyakit.

Pemerintah pusat berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam bentuk revitalisasi puskesmas sebagai lokasi pemeriksaan awal atau skrining.

Pratikno menambahkan, revitalisasi puskesmas tidak cukup jika tidak diiringi dengan anggaran yang mencukupi untuk skrining kesehatan.

Ia berharap setiap pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana khusus bagi bahan medis dan kebutuhan skrining lainnya. Menurut Pratikno, sinergi pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan dari setiap program kesehatan yang dicanangkan Presiden.

“Jadi mari kita bersama-sama, pusat dan daerah, menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ujar Pratikno.

Pratikno juga menyoroti pembangunan rumah sakit berkualitas sebagai bagian dari rencana pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan nasional.

Ia menjelaskan pembangunan ini melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk lahan dan perizinan. Pemerintah daerah diminta ikut mendukung dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti akses jalan, sanitasi, dan infrastruktur penunjang lainnya.

“Jangan sampai pusat membuat rumah sakit, Pemda tidak membantu jalan, sanitasi, dan lain-lain,” ucap Pratikno.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur kesehatan harus menjadi kerja sama antara pusat dan daerah agar kualitas hidup masyarakat meningkat signifikan.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak pemerintah daerah semangat dalam pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC).

Pratikno menggarisbawahi tingginya angka TBC di Indonesia sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian khusus.

“Kita termasuk salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Hal ini harus kita berikan perhatian yang sangat khusus,” kata Pratikno dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Pratikno menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program pemberantasan TBC secara komprehensif.

Menurutnya, Pemda perlu mengaktifkan tim-tim khusus yang berfokus pada pemberantasan penyakit ini.

Dia menyarankan setiap memasukkan program pemberantasan TBC dalam perencanaan dan penganggaran. Dukungan di tingkat daerah diyakini memperkuat gerak cepat program ini di seluruh Indonesia.

“Kita butuh dukungan penuh dari Bapak-Ibu Kepala Daerah untuk mengaktifkan tim pemberantasan TBC di daerah. Ini harus menjadi prioritas bersama,” ujar Pratikno.

Menurutnya, tanpa adanya aksi lapangan yang terencana dan didukung oleh anggaran memadai, sulit menurunkan angka kasus TBC secara signifikan.

Pratikno menyebutkan perlunya dukungan anggaran dari Pemda, terutama dalam aksi-aksi lapangan seperti pengaktifan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (Posyandu) sebagai garda terdepan.

Peran puskesmas menjadi sangat penting dalam melakukan pemeriksaan awal dan pemantauan pasien, sehingga rantai penularan TBC bisa ditekan.

Selaras dengan pernyataan Pratikno program ini merupakan bagian dari langkah quick win yang menjadi prioritas pemerintah dalam waktu dekat.

Pemerintah menargetkan penurunan angka TBC dengan cepat, mengingat penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada produktivitas tenaga kerja Indonesia.

“Program quick win ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintah daerah,” ucap Pratikno.

BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyoroti masalah korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Yusuf mengungkapkan, modus korupsi di pemerintahan daerah nyaris tak berubah selama dua dekade.

“Sama seperti 10 atau 20 tahun lalu, pola-pola kecurangan di daerah masih berulang,” ujar Yusuf di depan para pejabat daerah.

Menurut Yusuf, kasus manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran, suap, gratifikasi, nepotisme, serta penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa masih mendominasi.

“Kami masih menemukan manipulasi dalam perencanaan anggaran, termasuk potongan-potongan anggaran yang diarahkan secara khusus,” ucap Yusuf.

Dia juga menyinggung praktik nepotisme dalam perizinan yang masih menjadi salah satu modus utama kecurangan di pemerintahan daerah.

Selain itu, penyalahgunaan diskresi kebijakan juga sering digunakan sebagai dalih untuk melakukan tindakan koruptif pada pemerintahan daerah.

“Diskresi sering kali dijadikan alasan dalam melakukan tindakan kecurangan, yang akhirnya merugikan masyarakat dan keuangan negara,” ucap Yusuf.

Menurut Yusuf, dari hasil pengawasan BPKP ditemukan pengendalian kecurangan di sebagian besar pemerintah daerah masih belum memadai. Hanya 9 persen dari pemerintah daerah yang dinilai sudah menerapkan pengendalian kecurangan yang efektif.

Dia menyampaikan, langkah korektif harus segera dilakukan agar praktik-praktik curang ini tidak terus berulang di masa mendatang.

Yusuf menyampaikan, BPKP siap mendampingi pemerintah daerah yang berkomitmen melakukan reformasi dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Selain itu, Yusuf menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.

“Komitmen pimpinan daerah menjadi kunci utama dalam mengatasi praktik korupsi yang sudah mengakar. Kami siap mendampingi, tinggal bagaimana komitmen itu diwujudkan,” kata Yusuf.

Ia juga mengajak para pejabat daerah untuk menjadikan momen ini sebagai langkah nyata dalam memperbaiki sistem dan mencegah korupsi.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan temuan mengejutkan terkait inefisiensi penggunaan anggaran pada sebagian besar pemerintah daerah.

Dari temuan BPKP, tingkat inefisiensi pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah di 2023 mencapai angka Rp 141 triliun.

“Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien. Jadi masih mencapai rata-rata 53 persen," kata Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat & Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif, tidak efisien, itu melebihi Rp 141 triliun," sambung Yusuf.

Yusuf menjelaskan dalam pengawasan di lima sektor, termasuk ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), stunting, dan kemiskinan, ketidakefisienan anggaran masih sangat tinggi.

Ia melanjutkan, akar permasalahan utama berasal dari lemahnya perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

Menurut temuan BPKP, banyak perencanaan tidak memiliki ukuran jelas atau indikator kinerja yang memadai.

“Orientasi penganggaran masih berfokus pada output, bukan outcome. Ukurannya masih jumlah dokumen, laporan, kegiatan, bukan hasil yang dicapai,” ujar Yusuf.

Menurutnya, tanpa fokus pada outcome, logika program sulit terhubung dengan pencapaian hasil yang diinginkan.

BPKP, kata Yusuf, telah memetakan berbagai persoalan yang perlu dihadapi untuk membangun pemerintahan daerah yang akuntabel.

Dia mengajak para kepala daerah agar berkomitmen melakukan pembenahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

“Komitmen menjadi kunci. Kami di BPKP siap mendampingi teman-teman di daerah yang mau membenahi sistem perencanaan dan anggaran,” ucap Ateh.

Yusuf menekankan pentingnya komitmen pimpinan daerah agar reformasi keuangan di daerah benar-benar berjalan efektif.

Yusuf mengingatkan pentingnya pendekatan preventif untuk mencegah korupsi.

“Lebih baik datang ke BPKP untuk bantuan dibanding berurusan dengan aparat penegak hukum,” ujar Yusuf setengah bercanda.

Ia berharap kepala daerah dapat mengambil langkah nyata dalam perbaikan perencanaan anggaran, sehingga setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, mengingatkan pentingnya kebijakan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang realistis, khususnya dalam situasi ekonomi nasional saat ini.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawab Barat, Kamis (7/11/2024), Budi menyoroti bakal muncul risiko jika menerapkan kebijakan upah yang terlalu tinggi dan berpotensi merugikan berbagai aspek ekonomi, termasuk lapangan kerja formal.

Budi mengungkapkan penetapan UMP dan UMK perlu dilakukan secara cermat, menghindari keputusan populis yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” kata Budi.

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan dalam penetapan upah minimum menjadi faktor penting guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sehat.

Kenaikan UMP yang tak mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh dapat menciptakan beban tambahan bagi perusahaan, terutama sektor usaha kecil dan menengah yang berjuang menjaga operasional dan produktivitas.

Selain itu, Budi menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan upah yang selaras dengan kondisi ekonomi setiap wilayah.

Dengan demikian, diharapkan UMP yang ditetapkan mampu mendorong kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.