Bisnis.com, JAKARTA - Masalah dugaan gratifikasi jet pribadi (JP) yang digunakan oleh Kaesang Pangarep masih belum menemukan titik terang.

Kaesang sendiri enggan memberikan penjelasan mengenai JP yang dipakainya Bersama sang istri ke Amerika.

Dugaan gratifikasi ini juga sebelumnya menyangkut MoU antara Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo, dan Shopee.

Namun hal ini langsung dibantah oleh Gibran. Ia mengatakan bahwa kerja sama antara pemkot Solo dengan Shopee adalah murni profesionalitas.

Gibran juga mengatakan tidak ada perjanjian soal kepemilikan jet.

"Nggak ada kayak gitu, ngawur," katanya seperti dilansir dari Antaranews, Rabu (10/9/2024).

Menurut dia, perjanjian yang melibatkan Shopee merupakan perjanjian profesional yang juga melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan Solo Technopark (STP).

"MOU-nya (nota kesepakatan) profesional antara Pemkot Surakarta, Technopark, dan Shopee. Nggak ada yang kayak gitu, kami profesional ya," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho mengatakan jika KPK ingin mengusut kasus gratifikasi jet pribadi Gulfstream G650ER yang digunakan Kaesang Pangarep, maka pintu masuknya bisa melalui MoU yang dilakukan antara Gibran Rakabuming Raka sewaktu menjadi Wali Kota Solo dengan PT Shopee International Indonesia.

"Dari MoU itu justru akan masuk tipikor lain, di mana kasus Kaesang Pangarep adalah salah satu imbal balik dari Shopee kepada keluarga Jokowi," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Minggu (8/9/2024).

Pihaknya juga mengemukakan bahwa KPK harus menyelidiki tanah milik Pemerintah Kota Solo yang di atasnya kini berdiri gudang Shopee dan Garena Gaming. Hal tersebut menurut Kurniawan cukup mencurigakan dan perlu diusut tuntas oleh KPK.

"Apakah ada pembebasan sewa tanah atau ketika gedung lama dirobohkan ada ganti rugi dari Pemkot Solo atau tidak," katanya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menjelaskan hubungan kerja sama mereka dengan perusahaan marketplace Shopee yang belakangan ini disorot publik.

Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan kerja sama Pemkot dengan Shopee diteken Gibran Rakabuming Raka saat masih menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Solo.

Gibran yang juga Wakil presiden terpilih itu memutuskan mengundurkan diri dari Pemkot Solo sekitar tiga bulan jelang pelantikan dirinya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ini, kata Teguh, Shopee mengelola beberapa aset di Kota Solo. Satu kantor di salah satu mal, sebuah ruko, dan dua gedung di Solo Techno Park (STP) yang merupakan aset Pemkot Solo.

"Yang dengan Pemkot itu kan Shopee membangun kantor di asetnya Pemkot. Itu kan sudah ada perjanjian dan sebagainya," kata Teguh Prakosa, Rabu (4/9).

Hanya saja, Teguh mengaku tidak mengetahui detail perjanjian antara Pemkot Solo dengan Shopee.

"Tidak (dilibatkan) sama sekali," kata dia.

Pada masa kepemimpinan Gibran, Kota Solo juga aktif bekerja sama dengan pihak swasta selain Shopee. Salah satunya kerja sama pengelolaan Kebun binatang Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) seluas 13,9 hektare yang kini berganti nama menjadi Solo Safari.

Dari laman resmi sekretariat daerah Surakarta disebut bahwa proyek tersebut adalah bentuk Kerja Sama Operasi antara Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Taru Jurug (Perumda TSTJ) dengan Taman Safari Indonesia Group melalui PT Kelola Taman Wisata.

"Taman Safari Indonesia Group sebagai pengelola Solo Safari mendukung penuh upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk merevitalisasi destinasi wisata legendaris Kota Surakarta tersebut," demikian pernyataan dikutip dari laman tersebut.

Kerja sama lain dengan pihak swasta disebut Teguh dalam pembangunan Museum Sains, Budaya dan Teknologi Bengawan Solo. Museum tersebut tengah dibangun di lahan milik BUMD Pedaringan dengan luas 5,5 hektare.

"Jadi mulai Solo Safari, Solo Techno Park, Pedaringan, semua kerja sama itu ditangani oleh beliau (Gibran)," kata Teguh.

Teguh mengaku tidak bisa banyak berkomentar mengenai sederet kerja sama Pemkot Solo dengan swasta yang digawangi Gibran. Alasannya, saat itu ia hanya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo.

"Wakil kan gur awak karo sikil, ora iso omong, (hanya badan dan kaki, tidak bisa bicara)," kelakarnya.

Selain sebagai wapres terpilih, Gibran dikenal pula sebagai anak sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan kakak dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

TEMPO.CO, Solo -Pemerintah Kota atau Pemkot Solo mengalokasikan anggaran Rp14 miliar dari dana hibah pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk revitalisasi kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Proyek yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Solo itu menyasar dua bangunan yaitu Masjid Agung dan Sitihinggil Kidul (selatan) Keraton Surakarta.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya DPUPR Kota Solo, Agus Haryadi mengemukakan rencana itu seusai penandatanganan serah terima revitalisasi Masjid Agung dan Sitihinggil Selatan di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, Senin, 12 Agustus 2024. "Anggaran revitalisasi kawasan Keraton Surakarta bersumber dari hibah pemerintah UEA dengan besaran Rp 14 miliar untuk dua bangunan yaitu Sitihinggil Selatan Keraton dan Masjid Agung," ujar Agus kepada wartawan.

Ia menjelaskan pengerjaan revitalisasi akan berfokus pada penguatan struktur bangunan yang telah keropos. Penguatan struktur bangunan dilakukan baik untuk Masjid Agung dan Sitihinggil Kidul. "Karena revitalisasi bangunan cagar tidak bisa langsung mengganti bahan baku bangunan," kata dia.

Agus menambahkan pengerjaan fisik di Masjid Agung juga akan mencakup perbaikan sistem sanitari di lokasi itu, sisi lain nanti juga kamar mandi dan tempat wudhu. Ditambah juga dengan pembangunan area parkir agar masjid bisa terekspos dari luar. "Pengerjaan di Masjid Agung ini ditarget selesai Desember 2024. Tapi kami akan mengakomodir penyelenggaraan tradisi Sekaten tahun ini tetap berlangsung," ungkap dia.

Agus menjelaskan Kementerian PUPR melakukan revitalisasi Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan. Adapun revitalisasi Sitihinggil Kidul juga mencakup penataan lanskap dengan pemasangan paving block

Pemerintah Kota Solo juga mengalokasikan ABPD sekitar Rp 200 juta untuk revitalisasi Sasana Mulya Keraton Surakarta. "Revitalisasi Keraton Surakarta membutuhkan dana besar sehingga Pemerintah Kota Solo mencari sumber pendanaan di luar APBD maupun APBN,' katanya.

Pimpinan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta, GKR Wandansari Koesmoertiyah atau yang akrab disapa Gusti Moeng berharap proyek tersebut bisa berjalan lancar dan menjadikan kondisi bangunan cagar budaya di Keraton Surakarta semakin baik.

Berkaitan dengan pemindahan kandang kerbau bule milik Keraton Surakarta yang saat ini ditempatkan di sisi sekitar Sitihinggil Kidul akan dipindahkan sesegera mungkin. "Menyambung dengan revitalisasi alun-alun selatan, kebo-kebo (kerbau-kerbau) itu juga sudah dibikinkan kandang. Nanti di situ juga dikembalikan fungsinya, supaya bersih dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak dijadikan kandang kebo," kata Gusti Moeng.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melakukan uji coba makan siang gratis mengadopsi program yang akan dikerjakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemkot Solo menyebut anggaran Rp7.500 per porsi bisa direalisasikan.

"Kita ini kan sudah ada tradisi masing-masing. Ke depan ini diawali di tahun ajaran baru, di sekolah ada program makan di hari Jumat, anggap saja Jumat berkah," kata Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Senin (22/7/2024).

Teguh mengatakan nantinya untuk uji coba makan gratis ini dengan anggaran Rp7.500/porsi. "Mestinya lebih sederhana tetapi mutu dan kualitasnya tidak kalah. Kalau kemarin dari Rp12.000/porsi, hitungannya di APBN turun jadi Rp7.500/porsi. Kalau di Solo itu jalan," katanya.

Menurut dia, program tersebut bukan untuk mendahului pusat. Sebab, sudah ada beberapa sekolah di Solo yang melakukan program tersebut.

"Di beberapa sekolah sudah ada, tetapi seminggu sekali," katanya.

Sementara itu, ia memastikan tidak ada pemaksaan dari pemerintah pada sekolah terkait program tersebut. "Ini justru ide kreatif sekolah, jadi tidak ada pemaksaan. Ini kesempatan yang baik, tinggal nanti dinas menjadwalkan di beberapa sekolah dulu. Nanti kami meninjau pas makan bersama," katanya.

Teguh mengatakan, program tersebut tidak dilakukan setiap hari karena harus menyesuaikan anggaran yang ada. "Memang tidak setiap hari, karena anggaran kan sudah berjalan. Jadi lepas dari perencanaan APBN, karena transisinya Oktober," katanya.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan.

Menurut anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi, saat ini tim pakar telah memulai pilot project atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar Hasan, Kamis pekan lalu.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu. Sebab, pihaknya ingin menekan berbagai intevensi terhadap riset dan uji coba yang tengah dilakukan.

Ia mengeklaim, riset dan uji coba yang kini sedang dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Mengingat, Prabowo hari ini belum dilantik sebagai presiden. Selain itu, pemerintah juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan riset dan uji coba makan gratis.

"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini," kata Hasan tanpa menyebutkan sumber dana yang digunakan.

Ihwal besaran biaya seporsi makanan bergizi, menurut dia, hingga saat ini belum ada kesimpulan. Adapun angka Rp15.000 per porsi di awal spekulasi, itu didasarkan pada konsensus di dunia bahwa biaya untuk makanan sekolah atau school meal adalah sekitar 1 dolar AS atau Rp15.000.

"Jadi ini semacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di Unicef, segala macem ini hanya konsensus dunia saja, tapi ini tantangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah," kata dia.

Untuk menentukan besaran harga makanan seporsi di Indonesia, tentu harus didasarkan pada soal ketersediaan pangan di berbagai wilayah. Selain itu, makanan juga harus memiliki ketercukupan gizi.

"Nanti harga setelah itu," kata Hasan.

SOLO, iNews.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Murtono merespons kabar Gibran Rakabuming Raka akan mundur sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa cuti mengikuti tahapan Pilkada 2024. Dia memastikan fungsi pemerintahan Pemkot Solo tidak akan terganggu.

Budi menjelaskan, apabila Teguh Prakosa mencalonkan diri sebagai salah satu peserta Pilkada Solo 2024, dia harus cuti pada masa kampanye.

“Pemerintah pusat atau provinsi menunjuk Pjs atau Pejabat Sementara Wali Kota Solo. Jalannya roda pemerintahan tidak terganggu, fungsi pemerintahan dan pilkada tetap berjalan,” ujar Sekda Solo saat ditemui di Balai Kota seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat Pemkot Solo, Senin (15/7/2024).

Disinggung terkait kabar mundurnya Gibran dalam waktu dekat, Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui pasti kapan waktunya.

Pihaknya sejauh ini baru berkonsultasi ke Kemendagri terkait mekanisme pengunduran diri. Hasil konsultasi juga sudah dilaporkan kepada Gibran.

"Saya belum tahu beliau mengundurkan diri kapan atau bagaimana belum tahu. Kemarin intinya kami cuma diminta konsultasi mekanisme pengunduran diri. Hasil konsul kan lisan saja terus saya laporkan ke Pak Wali," ucapnya.

Budi menjelaskan, secara aturan proses pengunduran diri wali kota harus mengirimkan surat ke DPRD. Kemudian harus mendapatkan izin dari gubernur dan Kemendagri.

"Kalau secara SOP di Kemendagri 20 hari. Artinya setelah surat dikirimkan dari Kemendagri memberi waktu 20 hari," katanya.

Sejauh ini secara aturan, Gibran boleh menjabat hingga hari H pelantikan Presiden-Wakil Presiden. Tetapi setelah pelantikan jabatan wali kota otomatis sudah tidak berlaku. 

"Beliau menjabat sampai hari H dilantik boleh. Tetapi setelah dilantik sebagai Wapres, jabatan sebagai kepala daerah diletakkan," katanya.

Terpisah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming hanya menjawab singkat ketikan ditanya terkait pengunduran dirinya.

"Ya nanti lihat saja," ujarnya.

Editor: Donald Karouw